Tuesday, January 30, 2024

IKN Setelah Pemilu Capres 2019

 

capr
IKN 2019 - 2024

 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil:
Kalimantan Timur sebagai pilihan Ibu Kota baru pengganti Jakarta. Pilihan lainnya adalah Kalimantan Tengah.

Namun Presiden Joko Widodo (setelah memenangkan Pemilu Capres 2019) mengatakan penetapan Ibu Kota baru masih akan melalui 2 tahap kajian lagi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno:
Ini bukan hanya sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045 tetapi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia, bukan hanya di Jawa tetapi kita menyamaratakan peluang dan pemerataan pembangunan itu di seluruh pelosok Nusantara

Sandiaga menyampaikan hal itu di acara The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. Dalam suasana menjelang Pemilu Capres 2024.

sumber berita : tempo-Safyan, tempo-Sandiaga

Monday, January 15, 2024

Investor Lokal Dari Balikpapan

 

bpn
Investor Balikpapan

Investor dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal untuk membangun Nusantara Superblock di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan Nusantara Superblock, ujarnya, membutuhkan 2.500 pekerja. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dilipatkan, pihak investor akan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. PT Wulandari Bangun Leksana, yang juga pengembang Balikpapan Super Block (BSB) itu, merupakan investor lokal pertama yang ikut menanamkan modal di IKN. Pembangunan Nusantara Superblock membutuhkan investasi Rp3 triliun dengan mengedepankan konsep bangunan ramah lingkungan (green building).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menyerap 9.713 pekerja lokal. Sebanyak 2.649 orang dari total pekerja konstruksi di IKN merupakan pekerja lokal asal Kalimantan. Sedangkan sisanya sebanyak 7.064 orang berasal dari luar Kalimantan. Proyek besar IKN tidak melibatkan pekerja konstruksi asing, lokal semua.

Agar dapat terlibat dalam pembangunan di IKN, pekerja harus memiliki sertifikat keahlian terlebih dahulu. Tidak semua pekerja bersertifikat yang terserap seluruhnya dalam pembangunan IKN. Pasalnya terdapat pekerja yang telah mendapat sertifikat lebih memilih bekerja di tempat lainnya dengan alasan tidak cocok dengan gaji yang diberikan ketika turut terlibat dalam proyek pembangunan IKN.

sumber berita
antara
voi
ibukotakini

Friday, January 12, 2024

Peluang Investasi 2024

 

inv
Investasi 2024

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Investasi/BKPM Ikmal Lukman:
Ada 12 proyek PPI telah siap diluncurkan dalam rangka mendukung pembangunan IKN. Kementerian Investasi/BKPM akan bekerja sama dengan daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memaksimalkan peluang investasi di daerah. Sepuluh peluang investasi di Kaltim pendukung pembangunan IKN yang telah dluncurkan pada 27-28 Desember 2023.

Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik:
UMKM Kaltim jangan ketinggalan. Saya berharap ada pusat kuliner khas Kaltim yang bisa menarik perhatian pengunjung IKN. Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan permodalan melalui Bank Kaltimtara.  IKN merupakan lahan bisnis yang potensial bagi UMKM Kaltim, khususnya di sektor kuliner dan perhotelan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Budi Widihartanto:
secara otomatis pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN akan diikuti dengan perpindahan penduduk. Pada tahap I tahun 2024, proyeksi penduduk IKN akan mencapai 488.049 jiwa. Terdiri dari 153.336 penduduk existing dan 334.713 penduduk baru yang pindah ke IKN. Tahun 2040 – 2045, proyeksi penduduk IKN mencapai 1.911.988 orang. Terdiri dari 171.037 penduduk existing dan 1.740.951 penduduk baru yang pindah ke IKN. Penduduk Kaltim diproyeksikan mencapai 4 juta pada 2024, dan mencapai 5,1 juta pada 2030.

sumber berita:
antara
bisnis
prokal

Wednesday, January 10, 2024

IKN Sebuah Berkah

 

ber
Berkah dari IKN

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik:
(program live on air “Gubernur Menyapa”, 9 Nov 2023)
Ini merupakan berkah bagi Kalimantan Timur dan provinsi-provinsi lain di Kalimantan
Perhatian besar kepada IKN, juga harus diimbangi bagaimana tanggung jawab dan kewajiban pusat bersama Kaltim didukung kabupaten dan kotanya, agar daerah-daerah penyangga tumbuh dan berkembang seiring tumbuh dengan berkembangnya IKN


Blok stan Kalimantan Timur di pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2023 yang digelar Bank Indonesia di Hall B Jakarta Convention Center menyedot perhatian banyak pengunjung pada hari pembukaan acara. Pengunjung yang datang ke stan itu banyak yang penasaran melihat produk UMKM buatan wilayah yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tokoh masyarakat sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor:
Ini ada dampaknya. Tidak pernah dalam sejarah Kaltim ini bisa pertumbuhannya bagus. Dan investasi pemerintah meningkat itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Sekarang hotel di Kaltim penuh, kursi pesawat sulit didapat Ke Samarinda hingga Balikpapan, itu dampak yang dirasakan. Positifnya, kebijakan Presiden Jokowi sekarang ini tidak lagi Jawa Sentris. Jangan wilayah Barat yang banyak dibangun. Itu dampak positifnya. Itu untuk pemerataan keadilan pembangunan. Negatifnya orang mengatakan masalah lingkungan. Iya, tapi dampaknya sudah diantisipasi. Misalnya kita ingin membangun sebuah gedung saja pasti ada rumput pohon yang terbunuh. Tapi kita antisipasi dengan menangin dengan melakukan revitalisasi dengan membangun kawasan hutan dulu.


sumber berita:
PemProv Kaltim
cnbcindonesia
liputan6

Friday, January 5, 2024

Realisasi Proyek IKN : 2022 vs 2023

 

rea
Realisasi IKN 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati:
IKN tahun ini (2023) kita belanjakan Rp 26,7 triliun (baca:97,6 persen), anggaran total Rp 27,4 triliun

Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta pembangunan jalan tol IKN. Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.

Sementara realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun.

Kepala OIKN Bambang Susantono
Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi


sumber berita
kompas

Monday, January 1, 2024

Survey IKN di Tahun 2022

 

sur
Survey 2022

 
Pada Periode 5-9 April 2022, Litbang Kompas menyelenggarakan survei bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok pada di bulan puasa. Wawancara dilakukan kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi di Indonesia. Litbang Kompas melempar 8 pertanyaan soal kesulitan membeli kebutuhan pokok hingga pembangunan IKN, 3-pertanyaan tsb dgn pilihan jawaban Ya dan Tidak, yaitu:

1. Pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat
Setuju 51,3%
Tidak setuju 47,1%
Tidak tahu 1,6%
2. Pemerintah lebih fokus pada persoalan politik elite dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat
Setuju 42,3%
Tidak setuju 56,8 %
Tidak tahu 0,9%

3. Pemerintah lebih fokus pada wacana presiden tiga periode dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat
Setuju 40,7%
Tidak setuju 56,9%
Tidak tahu 2,4%


Survei tersebut menangkap ada 51,3 persen responden yang menilai pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota (IKN) baru, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut. Survei yang sama menunjukkan, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadhan ini. Sementara itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok. Kendati demikian, separuh responden (50,8 persen) yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

sumber berita:
detik
kompas