Kabut Asap Karhutla Mulai Ancam IKN

 

peta pemantauan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengancam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam beberapa hari terakhir, tim gabungan berjibaku memadamkan api yang melahap lebih dari 200 hektar lahan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Dampaknya, kualitas udara di sebagian wilayah delineasi IKN merosot hingga ke tingkat tidak sehat.

Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Senin (31/8/2026) pukul 12.00 WITA, wilayah Wonotirto di Kecamatan Samboja—yang masuk dalam kawasan pengembangan IKN—mencatat angka 162. Angka tersebut menunjukkan konsentrasi polutan yang berpotensi memicu gangguan kesehatan masyarakat, terutama sistem pernapasan.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, membenarkan penurunan kualitas udara tersebut. Menurut dia, fluktuasi data didapat dari sensor pemantauan udara yang terpasang di lapangan.

"Data tersebut bersumber dari perangkat sensor yang kami pasang di kawasan IKN dan sudah terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sebagai langkah antisipasi dampak kesehatan, kami sudah mengimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker," kata Myrna saat dihubungi, Senin.

Akses yang Sulit
Di sisi lain, upaya penjinakan api di lapangan menghadapi tantangan berat. Titik kebakaran utama terdeteksi sejak Sabtu (29/8/2026) di area Bukit Tengkorak, RT 001 Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Area ini berada di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kapolresta Kawasan IKN Kombes Supriyanto, melalui Kasi Humas Ipda Jumansyah, menjelaskan bahwa vegetasi yang terbakar didominasi oleh semak belukar yang mengering akibat musim kemarau. Api juga sempat merembet ke area produktif warga.

"Lahan yang terbakar meliputi hutan komunal yang kosong serta sebagian perkebunan kelapa sawit dan pinang milik masyarakat setempat," ujar Jumansyah.

Hingga Senin sore, personel Polresta Kawasan IKN bersama tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI masih terus melakukan lokalisasi api. Proses pemadaman berjalan lambat karena kendala geografis. Selain tumpukan biomassa kering yang tebal, sebagian besar titik api berada di area pedalaman yang tidak memiliki akses kendaraan, sehingga petugas harus berjalan kaki membawa pompa jinjing (jet shooter) menuju lokasi.


sumber bacaan: rri, media-indonesia

Read More

Dampak Kemarau Samarinda Darurat Air

 

air bendungan susut

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan selama 14 hari, terhitung sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026. Kebijakan ini diambil setelah kemarau panjang akibat fenomena alam memicu krisis air bersih, ancaman gagal panen, serta lonjakan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa kondisi kekeringan di wilayahnya kini telah melewati fase normal dan waspada.

"Kita di Kota Samarinda khususnya, telah menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari. Nanti 14 hari ke depan kita akan evaluasi lagi," ujar Andi Harun usai mengikuti Shalat Istisqa yang digelar Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) di Lapangan Makorem 091/ASN, Sabtu (29/8/2026).

Ancaman Intrusi Air Laut dan Operasional PDAM
Menyusul penetapan status tersebut, Andi Harun mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memperketat penghematan air bersih. Pasalnya, penyusutan debit air Sungai Mahakam kini diikuti oleh fenomena intrusi air laut yang memicu lonjakan kadar klorida (garam). Ketersediaan air baku yang menipis ini mulai mengganggu operasional sejumlah fasilitas penyadapan (intake) air bersih Perumdam Tirta Kencana, terutama di wilayah Palaran, Pulau Atas, Bukuan, dan Bantuas.

Selain penurunan kuantitas, faktor kualitas air menjadi perhatian paling krusial karena berkaitan langsung dengan kelayakan konsumsi publik.

"Kalau kadar klorida sudah melewati batas 250 ppm, operasional intake harus dihentikan. Ini aturan baku yang menyangkut standar kesehatan air bersih bagi masyarakat," jelas Andi Harun.

Irigasi Tetes: Solusi Hemat Air untuk Ketahanan Pangan
Di sektor domestik dan pangan, ancaman gagal panen akibat mengeringnya sumber air baku memicu respons dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Bernatal Saragih, mendorong para petani lokal untuk segera beralih menerapkan teknologi irigasi tetes.

Menurut Bernatal, aktivitas produksi pertanian Kaltim sama sekali tidak boleh mandek di tengah kemarau panjang. Kuncinya terletak pada modernisasi metode pengairan yang hemat air namun tepat sasaran.

“Pangan itu pada dasarnya tidak perlu terlalu boros air, yang penting pasokannya kontinu tersedia. Salah satu teknologi yang paling murah, sederhana, dan efisien untuk diterapkan di Kaltim saat ini adalah irigasi tetes,” urai Prof. Bernatal, Senin (24/8/2026).

Penerapan teknologi adaptif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan daerah, tanpa harus menguras cadangan sumber daya air permukaan yang kian kritis di hulu maupun hilir Sungai Mahakam.

sumber bacaan: antara, detik, koran-kaltim

Read More

167 CCTV Balikpapan Siap Jaring Pelanggar

 

pelanggaran lalu-lintas

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan resmi memperkuat pengawasan jalan raya dengan mengaktifkan 167 unit kamera CCTV yang terintegrasi dalam sistem pusat kendali B-Connect. Langkah taktis ini dioptimalkan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas secara preventif, sekaligus mendukung penuh implementasi penindakan hukum elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) di wilayah Kota Minyak.

Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menjelaskan bahwa optimalisasi ratusan kamera pengawas pintar ini ditujukan untuk membangun budaya tertib berkendara sebelum kecelakaan terjadi. Melalui integrasi teknologi tersebut, setiap pergerakan dan aktivitas di sejumlah titik strategis kini dapat dipantau secara langsung (real-time).

"Tujuan utama kita adalah mengambil tindakan kebijakan lapangan yang bersifat pencegahan (preventif) agar masyarakat tertib sebelum kecelakaan terjadi," ujar Fadli.

Sinergi ETLE dengan Kepolisian
Dalam implementasi penindakan di lapangan, Dishub Balikpapan tengah mematangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan jajaran kepolisian. Rekaman dari 167 kamera CCTV ini nantinya akan menyuplai basis data otentik bagi sistem ETLE untuk menjaring pelanggaran lalu lintas fatal, seperti:

• Pengendara yang tidak mengenakan helm.
• Pengemudi yang nekat menerobos lampu merah.
• Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas.
• Pelanggaran ketentuan jam operasional bagi angkutan kendaraan berat.

Kendati data pelanggaran disuplai oleh pusat kendali Dishub, Fadli menegaskan bahwa kewenangan penindakan hukum dan penerbitan surat tilang sepenuhnya tetap berada di bawah otoritas kepolisian.

Sinergi Digitalisasi Kota Tetangga
Langkah taktis Kota Balikpapan ini sejalan dengan tren digitalisasi yang tengah masif diterapkan oleh kota-kota tetangganya di Kalimantan Timur. Di Kota Samarinda, pusat kendali Traffic Management Center (TMC) Polresta Samarinda kini harus bekerja ekstra dengan mendokumentasikan ribuan pelanggaran kasat mata per hari, didukung oleh perkuatan personel berbekal perangkat ETLE Mobile Handheld. Sementara itu, Kota Bontang juga telah resmi memberlakukan sistem tilang elektronik statis di tiga titik persimpangan utama serta memperluas jaringan serat optik melalui program "Mata Bontang" untuk mengawasi ruang publik secara real-time. Kesamaan visi antar-wilayah ini kian mempertegas kesiapan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam membangun ekosistem smart city yang tertib dan aman.

Transparansi Jalur Publik dan Residensial
Sistem monitoring B-Connect (Balikpapan Connectivity) membagi data rekaman menjadi dua fungsi guna menjaga privasi sekaligus transparansi:

• Informasi Publik: Siaran langsung arus lalu lintas jalan protokol yang bisa diakses warga secara mandiri melalui aplikasi B-Connect di smartphone untuk memantau kemacetan dan memilih jalur alternatif.
• Informasi Privat: Rekaman video khusus yang bersifat tertutup dan hanya digunakan untuk kebutuhan penyelidikan kriminalitas atau kecelakaan lalu lintas oleh aparat berwenang.

Tidak berhenti di jalan protokol, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan bahwa pemerintah kota berkomitmen memperluas jaringan kamera pengawas ini hingga masuk ke kawasan perumahan, pemukiman padat, hingga gang-gang kecil dengan lebar jalan sekitar empat meter. Ekspansi pengawasan digital ke area residensial tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan menjamin rasa aman bagi seluruh warga Balikpapan.

sumber bacaan: antara, tribun-kaltim, ini-balikpapan, detik, infratek_diskominfo_bontang, diskominfo_btg

Read More

Lewat "Merayakan Cerita", Kalimantan Timur Targetkan Jadi Pusat Sinema Baru di Indonesia

 

film akhir pekan

Kalimantan Timur menyimpan kekayaan cerita, keragaman budaya, isu lingkungan, hingga dinamika masyarakat yang belum seluruhnya terangkat ke layar lebar. Tantangan perfilman daerah saat ini bukan lagi sekadar mencari ide cerita, melainkan membangun ekosistem hulu-ke-hilir yang mampu menghubungkan talenta, komunitas, industri, pemerintah, hingga penonton secara berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur resmi membuka Festival Film Akhir Pekan 2026 di Temindung Creative Hub (eks Bandara Temindung), Samarinda. Rangkaian festival yang berlangsung pada 26–29 Agustus 2026 ini mengusung tema "Merayakan Cerita, Menghubungkan Sinema". Event ini sekaligus menjadi puncak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di sektor ekonomi kreatif Benua Etam.

Kepala Dispar Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa festival tahun ini dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas sinema daerah. Menurutnya, film memiliki kekuatan besar yang melampaui fungsi hiburan konvensional.

"Film bukan sekadar karya yang selesai diproduksi lalu ditayangkan. Film adalah cerita tentang manusia, tentang daerah, pengalaman, identitas, dan tentang cara kita melihat kehidupan," ujar Faisal saat membuka acara secara resmi.

Strategi Penguatan Ekosistem dari Hulu ke Hilir
Untuk memastikan dampak konkret bagi sineas lokal, Dispar Kaltim tidak hanya menggelar malam penghargaan, melainkan merangkai festival ini dengan tiga agenda strategis:

1. Workshop Pengembangan Film Pendek (26–27 Agustus): Diikuti oleh 30 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga umum. Program hulu ini menghadirkan praktisi handal guna mengasah keterampilan teknis dan memperluas wawasan produksi sineas muda.
2. Festival & Pemutaran Film (27–29 Agustus): Menjadi ruang apresiasi publik sekaligus etalase karya lokal untuk menjembatani kreator dengan penontonnya.
3. Pameran & Kompetisi Ekraf multi-subsektor: Pengumuman pemenang Lomba Video Vlog dan Fotografi Ekonomi Kreatif (Ekraf) diadakan paralel guna memperkuat penetrasi promosi digital pariwisata Kaltim.

Melalui integrasi pelatihan, kompetisi, dan ruang pameran di Temindung Creative Hub, festival ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya sineas-sineas lokal yang siap membawa narasi otentik Kalimantan Timur ke panggung nasional maupun internasional.

sumber bacaan: antara, ini-balikpapan, kaltim-prov

Read More

Asap Karhutla Ganggu Penerbangan Balikpapan

 

ganggu operasional bandara balikpapan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mulai berdampak pada sektor transportasi udara. Sejumlah jadwal penerbangan langsung dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, menuju Banjarmasin dan Pontianak mengalami keterlambatan operasional hingga tiga jam dalam tiga hari terakhir.

Keterlambatan ini dipicu oleh pekatnya sebaran kabut asap yang memperpendek jarak pandang (visibility) di bandara tujuan, terutama pada jadwal penerbangan pagi hari. Kendati demikian, otoritas bandara memastikan bahwa jarak pandang di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sendiri saat ini masih memenuhi batas minimum aman untuk aktivitas lepas landas maupun pendaratan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan bahwa kualitas udara di wilayah perkotaan masih berada dalam kategori aman. Berdasarkan stasiun pemantauan, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Balikpapan berada di angka 79 dengan polutan dominan berupa partikel halus PM2.5.

"Kondisi kualitas udara kita masih masuk kategori sedang dan dapat diterima untuk kesehatan. Belum berada pada tahapan yang mengharuskan masyarakat mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah," ujar Kepala DLH Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Kamis (27/8/2026).

Meski demikian, DLH tetap mengintensifkan pengawasan mengingat potensi pergeseran arah angin yang dapat membawa kabut asap karhutla dari daerah lain masuk ke pusat kota Balikpapan.

Guna menekan perluasan dampak, aparat penegak hukum dan komando kewilayahan bergerak cepat melakukan mitigasi di lapangan. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro bersama Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono meninjau langsung proses pemadaman titik api di kawasan Jalan Prona 3, Kelurahan Balikpapan Selatan, pada Kamis (27/8/2026).

Operasi pemadaman tersebut melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Basarnas guna melakukan lokalisasi api agar tidak merembet ke kawasan permukiman. Berdasarkan data pemantauan hingga Kamis sore, otoritas terkait mencatat terdapat 164 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Timur dengan total akumulasi luasan lahan terbakar mencapai kisaran 76 hektare.


sumber bacaan: kompas-tv, media-kaltim, tribrata-news

Read More

Insentif Pajak Belum Cukup Merayu?

 

merayu investor

Pemerintah RI mengoptimalkan insentif fiskal, seperti pembebasan PPN/PPh hingga 30 tahun dan super tax deduction, untuk menarik investor ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, stimulus tersebut dinilai belum cukup merayu investor, terutama di sektor properti, yang masih menimbang risiko lapangan.

Bambang Ekajaya, Wakil Ketua Umum REI dalam keterangannya pada Senin (24/8/2026), menegaskan keringanan pajak hanyalah "pemanis" dan bukan faktor penentu utama investasi. Menurut analisis REI, terdapat empat risiko utama:

• Populasi: Perlunya basis penghuni nyata, bukan sekadar aparatur pemerintah.
• Kepastian Hukum: Kejelasan aturan pertanahan.
• Komitmen Politik: Konsistensi transisi pusat pemerintahan.
• Infrastruktur: Ekosistem penunjang yang memadai.

Sorotan Hukum dan Komitmen Otorita IKN
Kekhawatiran pelaku usaha mengenai aspek legalitas pertanahan di IKN sebenarnya bukan barang baru. Jauh sebelumnya, pada 24 Juli 2025, Analis Politik UNJ, Ubedilah Badrun, menyoroti kekhawatiran investor terkait jaminan hukum, terutama pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang membatalkan pemberian hak atas tanah langsung dua siklus.

Menanggapi hal ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono yang di published pada 27 September 2025, menegaskan bahwa Perpres Nomor 79 Tahun 2025 (yang mempertegas bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan IKN sebagai "Ibu Kota Politik" pada tahun 2028) menjadi landasan hukum kuat yang menjamin keberlanjutan investasi di bawah Presiden Prabowo. Basuki menjamin putusan MK hanya menata ulang mekanisme pertanahan, bukan mencabut hak investor.

sumber bacaan: kompas-rei, CNN-Indonesia, kompas-tanah, ikn

Read More

Siaga El Nino! Tim Gabungan Kaltim Patroli Titik Api demi Selamatkan 8 Juta Hektare Hutan

 

patroli karhutla

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperketat pengawasan dan mempercepat respons penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna melindungi wilayah penyangga serta kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah taktis ini diambil menyusul instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang memberi perhatian penuh terhadap antisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino di Pulau Kalimantan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, penugasan jajaran tinggi TNI dan Polri oleh Presiden ke setiap provinsi menjadi dorongan kuat bagi daerah untuk memperketat pencegahan di lapangan. Sebagai bentuk keseriusan, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat meninjau langsung situasi di lapangan.

Keduanya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Base Ops Lanud Balikpapan, Sabtu (22/8/2026). Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan instansi teknis, termasuk Otorita IKN, Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, BPBD, Basarnas, serta BMKG Balikpapan.

Sinergi Lintas Sektor Amankan 8 Juta Hektare Hutan
Di lini depan pencegahan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan untuk mengintensifkan patroli. Fokus utama patroli gabungan ini adalah memantau titik rawan kebakaran sekaligus menindak aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sekira delapan juta hektare kawasan hutan di Kaltim," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, di Samarinda.

Rusmadi memaparkan bahwa luasnya kawasan hutan yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah personel Polisi Kehutanan (Polhut) di Kaltim yang saat ini hanya berjumlah 94 orang. Oleh karena itu, pelibatan aktif pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat mutlak diperlukan untuk menutup keterbatasan personel tersebut.

Antisipasi Puluhan Titik Panas
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim terus memperkuat respons cepat tim gabungan di lapangan guna meredam potensi penumpukan material kering yang mudah terbakar. Berdasarkan data pemantauan cuaca, sempat terdeteksi sebanyak 24 titik panas (hotspot) yang tersebar di sejumlah kabupaten pada 21 Agustus 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, memastikan seluruh tim siaga darurat di daerah telah dikerahkan ke titik-titik koordinat tersebut untuk melakukan pengecekan lapangan (groundchecking) dan pemadaman dini sebelum api meluas ke area yang lebih masif.

sumber bacaan: kaltimprov, antara, borneo-flash

Read More