Sinergi Program MBG di Kaltim: Pemprov Perkuat Data, DLH Perketat Kepatuhan Limbah SPPG

 

limbah sampah di sppg kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersinergi memperkuat tata kelola program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinkronisasi data penerima manfaat sekaligus memperketat pengawasan kepatuhan limbah di 196 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kaltim.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa perangkat daerah di tingkat provinsi wajib mengambil peran aktif dalam melakukan monitoring, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan program strategis ini, meskipun sebagian kewenangan teknis berada di kabupaten/kota.

"Meskipun sebagian kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah terkait di provinsi harus tetap berperan aktif dalam melakukan monitoring, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan program nasional ini. Ini agenda strategis nasional yang wajib didukung bersama," ujar Sri Wahyuni usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) secara virtual dari Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Jumat (14/8/2026).

Dalam rakorsus tersebut, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pemutakhiran data penerima manfaat serta pengelolaan sisa makanan dan limbah oleh SPPG. Kerja sama lintas sektor dinilai krusial agar tata kelola program nasional ini berjalan efektif, terarah, dan transparan dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional.

Larangan Mengelola Sampah Secara Mandiri
Menindaklanjuti aspek manajemen lingkungan program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim mengeluarkan kebijakan tegas dengan melarang pihak pengelola dapur MBG mengelola limbahnya secara mandiri. Aturan ini diberlakukan demi menjaga standar kebersihan dan higienitas makanan, sekaligus menyiasati keterbatasan tenaga kerja di dapur.

"Karena alasan higienitas, SPPG wajib bermitra dengan Mitra Kebersihan, pihak ketiga, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), atau Bank Sampah," jelas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kaltim, Andi Sitti Asti Suriaty, Senin.

Langkah antisipasi dan kewajiban bermitra ini diambil mengingat besarnya potensi timbulan sampah dari operasional dapur MBG. Berdasarkan data pemantauan DLH, saat ini terdapat 196 SPPG yang beroperasi di seluruh wilayah Bumi Etam.

Potensi Sampah 11 Ton dan Tantangan Pelaporan
Program MBG di Kaltim diakui menyisakan tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan. Dari total 196 SPPG yang tersebar, baru 137 unit atau sekitar 70 persen yang patuh melaporkan data timbulan sampah kepada DLH Kaltim.

Dari 137 SPPG yang sudah melapor melalui pengisian Google Form—berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)—volume sampah yang dihasilkan sangat masif. Berdasarkan sampel penimbangan yang dilakukan selama lima hari pada 20–24 April 2026, rata-rata limbah harian yang dihasilkan mencapai 11,6 ton, dengan rincian:

• Sampah Organik: 9.815,54 kilogram (sekitar 9,8 ton) per hari.
• Sampah Anorganik: 1.829,09 kilogram (sekitar 1,8 ton) per hari.

Andi Sitti Asti Suriaty menambahkan bahwa data tersebut memang bukan pendataan menyeluruh selama satu tahun, melainkan rata-rata penimbangan jangka pendek yang dijadikan gambaran awal (baseline) timbulan sampah dari pelaksanaan program MBG di Kaltim. Melalui sinergi ini, Pemprov Kaltim terus mendorong sisa SPPG yang belum melapor untuk segera melakukan pembenahan tata kelola limbah demi keberlanjutan program yang sehat dan higienis.

sumber bacaan: antara-pemprov, antara-dlh, akurasi

Read More

Ilusi Angka Kemiskinan: Mengapa Rp935 Ribu Sebulan Tak Cukup di Kaltim?

 

perbedaan kenyataan di lapangan

Penetapan Garis Kemiskinan Kalimantan Timur sebesar Rp935.662 per kapita per bulan dinilai gagal memotret standar hidup layak masyarakat dan memicu perdebatan di kalangan ekonom. Meski BPS Kaltim mengklaim angka kemiskinan Maret 2026 menyusut hingga 5,14 persen berdasarkan metodologi internasional, penyeragaman standar nominal ini dianggap melanggengkan ilusi angka di tengah timpangnya jurang biaya hidup antar-daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat penurunan persentase kemiskinan menjadi 5,14 persen pada Maret 2026. Di balik tren statistik yang membaik ini, publik kerap mempertanyakan relevansinya dengan realitas sosial di lapangan, terutama karena Garis Kemiskinan (GK) ditetapkan sebesar Rp935.662 per kapita per bulan.

Menanggapi skeptisisme tersebut, Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan makro menggunakan metodologi objektif standar internasional yang merujuk pada Handbook of Poverty and Inequality. "Jadi, kalau pakai persepsi kita, betul tidak cukup," ujar Mas’ud dalam wawancara dengan EksposKaltim.

Secara makro, angka 5,14 persen tersebut turun 0,05 persen dibanding September 2025 (5,19%) dan menyusut 0,03 persen dibanding Maret 2025. Penurunan ini setara dengan berkurangnya 1,40 ribu penduduk miskin dari periode September 2025, sehingga jumlahnya kini menjadi 200,64 ribu orang. Pengurangan angka kemiskinan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi positif Kaltim sebesar 2,99 persen pada triwulan I-2026, yang ditopang kuat oleh sektor perdagangan dan reparasi.

Secara regional, tingkat kemiskinan Kaltim bahkan tergolong rendah di tingkat nasional—berada di bawah Banten (5,38%), Jawa Barat (6,54%), Jawa Timur (9,06%), dan Jawa Tengah (9,21%)—meski belum mampu menyamai Bali yang memimpin di angka 3 persen.

Namun, indikator ini dinilai rapuh oleh Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsojo. Ia mengkritik keras penetapan GK sebesar Rp935.662 di tengah lebarnya jurang disparitas biaya hidup antardaerah. Bagi Purwadi, esensi masalah bukan pada fluktuasi angka, melainkan kegagalan indikator BPS dalam memotret kemampuan riil masyarakat untuk hidup layak.

“Menurut saya belum oke. Karena indikator kemiskinan BPS sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom,” ungkap Purwadi kepada EksposKaltim, Selasa (11/8).

Keraguan Purwadi kian menebal karena standar nominal tersebut diterapkan seragam di seluruh Kaltim. Padahal, karakteristik biaya hidup perkotaan dan pelosok sangat timpang. Ia mencontohkan, uang Rp31.000 per hari memiliki nilai tukar dan daya beli yang jauh berbeda antara Kota Samarinda dan wilayah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu.

sumber bacaan: ekspos-kaltim-bps, ekspos-kaltim-ekonom, antara

Read More

Perluas Edukasi Lingkungan, Pemkot Samarinda Rencanakan Integrasikan Program Jelantah di Sekolah

 

audiensi komunitas jelantah

Pemerintah Kota Samarinda merencanakan integrasi program pengelolaan limbah minyak jelantah ke dalam ekosistem sekolah sebagai upaya memperluas edukasi lingkungan sejak dini. Langkah strategis ini digodok melalui sinergi lintas sektor antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Komunitas Jelantah Heroes Kaltim untuk membangun karakter peduli lingkungan sekaligus mencegah potensi bencana ekologis di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen memperluas edukasi lingkungan sejak dini melalui integrasi program pengelolaan limbah minyak jelantah ke sekolah-sekolah. Langkah ini diwujudkan lewat sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Komunitas Jelantah Heroes Kaltim.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa sekolah merupakan fondasi krusial untuk membangun kebiasaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, ia meminta rencana kolaborasi ini segera ditindaklanjuti agar berjalan optimal dan berkesinambungan.

“Silakan komunitas berkolaborasi dengan DLH, dan nanti Dinas Pendidikan juga dilibatkan karena ini berada di bawah ranah mereka. Saya berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan terus berlanjut dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Saefuddin saat menerima audiensi Komunitas Jelantah Heroes Kaltim di Ruang Rapat Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Pembina Komunitas Jelantah Heroes Kaltim, Adi Bukman, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan membangun kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan sejumlah agenda lingkungan terdekat, termasuk peringatan World Cleanup Day pada 20 September 2026.

Menurut Adi, gerakan mengumpulkan minyak jelantah tidak sekadar bernilai ekonomi, tetapi juga berdampak besar pada infrastruktur kota. Minyak bekas yang dibuang sembarangan ke saluran air dapat membeku, mengendap, dan membentuk fatberg (gumpalan lemak keras) yang menjadi pemicu utama penyumbatan drainase dan banjir.

“Tujuan utamanya bukan siapa yang melaksanakannya, melainkan bagaimana aksi bersama ini bisa membuat lingkungan Samarinda menjadi jauh lebih baik,” pungkas Adi.


sumber  bacaan: antara, samarinda-kota

Read More

Update Pembangunan IKN: Progres Struktur Gedung DPR dan Realisasi Investasi Rp208 Triliun

 

desain gedung dpr di ikn

Pembangunan kompleks Gedung DPR RI di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipercepat hingga memasuki pengerjaan struktur bangunan pada minggu ke-33, bersamaan dengan total realisasi investasi swasta dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang kini telah menembus Rp208,76 triliun.

Proyek Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan DPR Paket I yang digarap oleh Waskita–Abipraya KSO untuk Otorita IKN (OIKN) tersebut menunjukkan tren progres yang positif. Akselerasi pengerjaan di lapangan dilakukan melalui optimalisasi metode konstruksi secara bertahap, di mana pekerjaan fondasi kini berjalan simultan dengan pemasangan pile cap, pelat lantai, serta struktur utama bangunan.

Proyek dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender ini telah dimulai sejak 4 Desember 2025 dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2027. Adapun cakupan kontrak kerja meliputi pembangunan tiga gedung utama—yakni Gedung A, B1, dan C1—serta penataan jalan kawasan, jaringan utilitas, drainase, lanskap, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur fisik ini berjalan beriringan dengan derasnya arus modal yang masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi bahwa estimasi investasi swasta murni yang telah terealisasi mencapai Rp74,54 triliun yang berasal dari 67 investor per Agustus 2026.

Selain mengandalkan modal swasta, skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru ini bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah, serta skema KPBU. Hingga saat ini, komitmen nilai proyek yang bergerak melalui skema kemitraan KPBU tercatat telah menyentuh angka Rp134,22 triliun.

Otorita IKN menegaskan peluang kerja sama ke depan tidak hanya terbatas pada sektor infrastruktur utama. Pemerintah terus membuka pintu sinergi yang luas bagi pelaku usaha di berbagai sektor strategis penunjang, mulai dari penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.


sumber bacaan: kontan, koran-jakarta, detik

Read More

Kesehatan Pekerja Nomor Satu! Begini Jurus Komplit IKN Tangkal DBD dan Naikkan Kelas Pekerja Lokal

 

pelatihan pekerja

Proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berkejaran dengan target infrastruktur, tetapi juga memperketat perlindungan terhadap para pekerjanya. Menghadapi ancaman penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah menjangkiti 24 pekerja, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Otorita IKN langsung tancap gas melatih tim keselamatan (K3) dan tenaga medis lapangan untuk memburu jentik nyamuk. Bersamaan dengan itu, dinas terkait juga menggelar sertifikasi K3 bagi puluhan warga lokal agar mereka tidak sekadar jadi penonton, melainkan siap merebut peluang kerja di tengah masifnya pembangunan kota masa depan ini.

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) nggak cuma fokus sama gedung-gedung megah, tapi juga kesehatan para pekerjanya. Biar kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) nggak makin menyebar, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) gerak cepat memberikan pelatihan khusus buat tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sekaligus tenaga medis di sana.

"Langkah ini penting banget buat mencegah DBD langsung dari pusat proyek pembangunan IKN," jelas Harjito Ponco Waluyo, Fungsional Entomologi dari Dinas Kesehatan PPU, Sabtu kemarin.

Bukan tanpa alasan, pelatihan ini diadakan karena sudah ada 24 pekerja IKN yang dilaporkan kena DBD. Di pelatihan ini, tim K3 dan tim medis diajari cara mengenali jentik nyamuk dan membagikan larvasida (pembasmi jentik).

Dinas Kesehatan PPU juga terus gandengan tangan dengan Otorita IKN (OIKN) supaya pelatihan ini bisa merata di semua sektor proyek. Masalahnya, pas musim kemarau begini, banyak warga yang suka menampung air di wadah terbuka. "Nah, kebiasaan ini malah bikin nyamuk Aedes aegypti makin betah bertelur dan berkembang biak," tambah Harjito.

Warga Lokal Siap Ambil Peluang
Di sisi lain, warga lokal juga nggak mau ketinggalan momentum. Pada 2-4 Juni 2026 lalu, sebanyak 60 warga dari Desa Labangka (Kecamatan Babulu) dan Desa Api-Api (Kecamatan Waru) ikut serta dalam pelatihan dan sertifikasi K3 Konstruksi Jenjang 3 di Gedung Serbaguna Desa Labangka.

Menurut Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setkab PPU, Sodikin, acara yang digarap oleh Dinas PUPR PPU ini punya misi penting: menaikkan level skill masyarakat lokal biar siap bersaing di proyek IKN.

“Pembangunan infrastruktur di IKN ini kan lagi kencang-kencangnya, jadi kompetensi pekerja konstruksi harus di-upgrade,” ujar Sodikin, Selasa (2/6/2026).

Sodikin juga mengingatkan kalau punya sertifikat K3 itu modal besar buat dapat peluang kerja yang lebih oke, baik di proyek daerah PPU maupun di IKN sendiri. “Sertifikasi K3 itu amanah undang-undang yang wajib dipenuhi. Lewat sertifikat ini, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme pekerja lokal jadi terbukti dan diakui secara resmi,” tutupnya.

sumber bacaan: antara, pusaran-media

Read More

Bawa Potensi Rp20,27 T, Kolaborasi Jateng-Kaltim iap Pasok Kebutuhan Logistik IKN

penanda-tanganan mou

Kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur resmi diperkuat melalui penandatanganan 19 dokumen kerja sama dengan potensi ekonomi mencapai Rp20,27 triliun per tahun. Sinergi berskala besar ini mengintegrasikan kekuatan sektor manufaktur Jawa Tengah dan kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur guna mengamankan rantai pasok logistik, ketahanan pangan, sekaligus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kerja sama yang diteken langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim ini melibatkan lintas sektor. Agregasi nilai potensi ekonomi tersebut mencakup perdagangan, industri pengolahan, jasa keuangan, ekonomi kreatif, hingga penguatan komoditas pangan hewani dan nabati. Langkah ini sekaligus menjadi strategi kedua provinsi untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Untuk memastikan dampak nyata terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN), jajaran kepala daerah dari Jawa Tengah juga melakukan kunjungan kerja langsung ke Kantor Otorita IKN (OIKN). Pertemuan teknis ini membuka ruang investasi baru bagi pelaku usaha asal Jawa Tengah guna mengisi ekosistem ibu kota baru. Pihak Otorita IKN menyambut baik komitmen ini dengan menyiapkan insentif fiskal khusus bagi kemitraan antardaerah yang mendukung percepatan pembangunan Nusantara.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi:

Hari ini kita melakukan MoU dan PKS bagi potensi wilayah antara Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. MoU yang ditandatangani ini, per tahun 10 OPD kita menghasilkan potensi Rp20,27 triliun. Nilai ini merupakan agregasi berbagai sektor strategis, termasuk dukungan penuh terhadap Proyek Strategis Nasional di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud:

Ini terobosan luar biasa dan mudah-mudahan bisa dicontoh provinsi-provinsi lain di Indonesia, sehingga daerah tidak terus bergantung pada APBN maupun dana transfer pusat. Kaltim kaya akan sumber daya alam, sementara Jawa Tengah kuat di industri pengolahan dan UMKM, sehingga kita bisa saling melengkapi, terutama dalam menyokong kebutuhan IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:

Kolaborasi antar-daerah dapat memperkuat ekosistem pembangunan IKN, terutama dalam mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota politik yang inklusif dan berkelanjutan. Kami selalu melayani investor yang masuk. Apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN nantinya akan ada insentif fiskal

sumber bacaan: metta-news, gerbang-kaltim

 

Read More

Klarifikasi Polisi Soal Video Viral Pria Diikat di Tiang Listrik Samarinda Ulu

terikat di tiang listrik

Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Samarinda Ulu mengonfirmasi bahwa aksi warga mengikat seorang pria berinisial SG (46) di tiang listrik Jalan Pangeran Suryanata pada Rabu (5/8/2026) dipicu oleh dugaan membawa kabur seorang wanita beristri berinisial BR (32). Polisi menegaskan peristiwa yang viral di media sosial tersebut bukan merupakan amuk massa, melainkan tindakan pengamanan oleh pihak keluarga suami, di mana kasusnya kini telah diselesaikan secara damai melalui jalur mediasi.

Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berinisial SG (46) diikat di tiang listrik di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, sempat viral di media sosial pada Rabu (5/8/2026). Pria tersebut diamankan oleh pihak keluarga karena diduga membawa pergi seorang wanita berinisial BR (32).

Berdasarkan klarifikasi pihak kepolisian, SG tidak diamuk oleh massa, melainkan diamankan oleh suami BR bersama keluarganya setelah BR meninggalkan rumah sejak Selasa (4/8/2026) tanpa pamit.

"Pelaku mengenal korban dari temannya korban. Saat itu pelaku mengira korban masih bujang atau belum memiliki suami," kata Kasi Humas Polresta Samarinda, Ipda Arie Soeharyadi, seperti dilansir detikKalimantan, Rabu (5/8/2026).

Ipda Arie menjelaskan bahwa kejadian ini bermula dari kesalahpahaman terkait status pernikahan BR. Kasus yang sempat memicu perhatian warga ini kini telah diselesaikan secara damai melalui proses mediasi antara kedua belah pihak di Polsek Samarinda Ulu.

sumber bacaan: detik, kompas

 

Read More