Sokong Pembangunan IKN: Kaltim Dorong Rehabilitasi Mangrove sekaligus Akselerasi Jaringan Kereta Api

 

pembukaan festival mangrove nasional 2026

Pemerintah terus memperkuat kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru melalui keseimbangan pembangunan infrastruktur modern dan pemulihan ekologi pesisir secara berkelanjutan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui akselerasi program rehabilitasi hutan mangrove nasional di wilayah penyangga ekosistem pesisir serta perancangan megaproyek jaringan perkeretaapian terpadu Trans Kalimantan sepanjang 1.579,54 kilometer.

Rangkaian program pemulihan lingkungan tersebut resmi dimulai melalui pembukaan Festival Mangrove Nasional atau Mangrofest 2026 yang diawali dengan perhelatan media gathering di Kalimantan Timur. Sebagai langkah pembuka, mitra Kementerian Kehutanan (Kemenhut), media nasional, beserta elemen masyarakat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara. Peninjauan ini bertujuan melihat kondisi riil ekosistem pesisir sekaligus mengevaluasi keberhasilan program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang hingga kini telah merehabilitasi hutan mangrove seluas 6.120 hektare (ha) di wilayah tersebut.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, yang hadir dalam acara pembukaan tersebut menegaskan bahwa perlindungan ekosistem pesisir merupakan pilar krusial dalam realisasi ibu kota baru. “Pelestarian mangrove merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan IKN sebagai kota hutan (forest city) yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” ujar Basuki.

Sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga resmi mempercepat pembenahan konektivitas darat massal melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2025 tentang rute perkeretaapian daerah. Infrastruktur ini disiapkan secara khusus guna mengintegrasikan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan dengan kawasan inti pemerintahan IKN.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Heru Sentosa, mengonfirmasi bahwa jalur kereta api yang menghubungkan Bandara APT Pranoto Samarinda langsung menuju kawasan IKN sudah masuk dalam rencana induk resmi. Jaringan kereta api di dalam IKN nantinya akan tersambung secara terpadu dan bertindak sebagai jalur pengumpan (feeder) untuk mengoptimalkan mobilitas penumpang serta efisiensi logistik menuju pelabuhan dan kawasan industri baru.

Dalam regulasi tersebut, sejumlah koridor strategis utama telah dipetakan, antara lain jalur Tabang menuju Pelabuhan Santan Bontang sepanjang 216,50 kilometer serta rute Bandara APT Pranoto ke Tenggarong sejauh 31,34 kilometer. Selain itu, koneksi jalur akan menjangkau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Sangatta, Tanjung Redeb, Mahakam Ulu, hingga ke perbatasan Kalimantan Barat. Moda kereta api ini diproyeksikan menjadi tulang punggung baru transportasi darat guna memangkas tingginya biaya logistik komoditas unggulan daerah seperti batu bara, hasil perkebunan, dan peti kemas.

sumber bacaan: media-indonesia, prokal

Read More

Siap-Siap War Ticket! Istana Sediakan 8.100 Kuota Masyarakat untuk Upacara 17 Agustus

 

upacara hut ri ke 81

Pemerintah menyediakan total 8.100 kuota undangan bagi masyarakat umum untuk menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Karena kuota terbatas dan tingginya antusiasme, Sekretariat Presiden menerapkan sistem perebutan tiket secara daring kompetitif atau war ticket melalui portal resmi. Upacara kenegaraan pada Senin, 17 Agustus 2026 tersebut, dipastikan akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengonfirmasi bahwa alokasi kursi untuk masyarakat umum akan dibagi ke dalam dua sesi utama, yakni Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada sore hari.

"Undangan kepada masyarakat diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi, nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin ikut serta mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka," ujar Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.

Meskipun pusat perayaan kenegaraan tahun ini kembali dipusatkan di Jakarta, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga tetap menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke-81 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Koordinasi dan pelaksanaan upacara di wilayah tersebut akan ditangani sepenuhnya oleh pihak Otorita IKN, serupa dengan skema pelaksanaan pada tahun sebelumnya.

Selain memastikan jalannya upacara di dua lokasi berbeda, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan panitia untuk melayangkan undangan resmi kepada seluruh tokoh bangsa. Agenda tersebut diprioritaskan bagi para mantan presiden dan mantan wakil presiden terdahulu agar berkenan hadir mengikuti rangkaian inti di Istana Merdeka.

Pendaftaran daring bagi warga yang berminat hadir dijadwalkan dibuka secara berkala melalui laman resmi Pandang Istana Presiden. Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan dokumen identitas resmi seperti KTP/NIK yang valid serta pasfoto terbaru, sekaligus memantau pengumuman tanggal perilisan tautan melalui media sosial resmi Kementerian Sekretariat Negara.

sumber bacaan: kompas, kabar24, detik

Read More

BREAKING NEWS: Efek IKN, Kredit Investasi di Wilayah BI Balikpapan Melonjak Tajam 44,34 Persen

 

proyek ikn

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan mencatat lonjakan tajam pada sektor kredit investasi sebesar 44,34 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026. Pertumbuhan signifikan yang mencakup wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser ini dipicu oleh masifnya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta akselerasi hilirisasi industri.

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan bahwa peningkatan pembiayaan jangka panjang ini merefleksikan tingginya optimisme para pelaku sektor riil terhadap prospek perekonomian daerah. Kenaikan realisasi kredit investasi menunjukkan bahwa dunia usaha terus agresif melakukan ekspansi dan menambah belanja modal di wilayah penunjang IKN.

Secara kumulatif, total penyaluran kredit perbankan di wilayah kerja KPwBI Balikpapan pada triwulan II 2026 menembus angka Rp41,51 triliun. Nilai tersebut tumbuh 17,66 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau meningkat dari posisi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp40,71 triliun. Meski demikian, dari sisi ritme, laju pertumbuhan total kredit ini sedikit melandai jika dibandingkan dengan capaian triwulan I 2026 yang sempat menyentuh angka 19,5 persen (yoy).

Di tengah penguatan investasi skala besar, dinamika berbeda justru membayangi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan untuk segmen UMKM tercatat sebesar Rp12,79 triliun, atau mengalami koreksi turun tipis 0,23 persen (yoy) secara tahunan.

Penurunan performa tahunan ini berkelindan dengan naiknya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) UMKM yang menyentuh level 4,2 persen. Merespons kenaikan risiko tersebut, industri perbankan di wilayah Balikpapan kini menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan selektif dalam menyalurkan fasilitas kredit baru kepada sektor penunjang ekonomi rakyat tersebut.


sumber bacaan: antara, ibukotakini

Read More

Dua Peristiwa Keracunan Massal MBG di Kaltim, Koalisi Sipil: Ini Kesalahan Sistemik yang Serius

 

keracunan makanan mbg

Sebanyak 70 warga yang terdiri dari siswa, guru, dan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dilarikan ke puskesmas akibat diduga keracunan makanan pada Senin, 3 Agustus 2026. Hal ini tampaknya  serupa dengan peristiwa di Penajam Paser Utara beberapa bulan Februari 2026.

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai sorotan tajam. Dalam kurun waktu enam bulan pada tahun 2026, dua insiden dugaan keracunan massal berskala besar dilaporkan menimpa puluhan siswa sekolah dasar di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Berulangnya kasus ini memicu desakan kuat dari koalisi masyarakat sipil yang menuntut adanya evaluasi total terhadap sistem pengawasan dan kelayakan konsumsi program nasional tersebut.

Insiden terbaru terjadi di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Senin, 3 Agustus 2026. Sedikitnya 70 orang—yang terdiri dari siswa, guru, serta penerima manfaat program MBG—terpaksa dilarikan ke Puskesmas Sebulu I setelah mengonsumsi menu makanan yang dibagikan.

Kepala UPTD Puskesmas Sebulu I, Abdullah Ramli, mengonfirmasi bahwa hingga Senin sore, estimasi korban berada di kisaran 70 orang. Sebanyak 53 pasien telah terdata secara resmi ke dalam sistem pelayanan kesehatan puskesmas, dengan enam di antaranya harus menjalani rawat inap intensif karena kondisi fisik yang melemah.

"Data asal sekolah masih kami rekap secara menyeluruh. Yang kami catat saat ini baru berdasarkan domisili pasien, sehingga belum bisa dipastikan sebaran sekolahnya secara mendetail. Jumlah korban juga diperkirakan masih dapat bertambah karena proses pendataan di lapangan hingga kini masih berlangsung," ujar Abdullah saat dihubungi pada Senin sore.

Peristiwa di Kutai Kartanegara ini memperpanjang catatan kelam pelaksanaan program MBG di Kalimantan Timur. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Rabu, 11 Februari 2026. Sebanyak 26 siswa SDN 008 Waru, Kecamatan Waru, mendadak mengalami gejala klinis berupa pusing, mual, hingga muntah sesaat setelah menyantap paket makanan gratis tersebut. Seluruh siswa terdampak langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat.

Pihak kepolisian setempat pun langsung turun tangan untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut. Kapolres PPU, AKBP Andreas Alek Danantara, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam atas kasus di SDN 008 Waru. "Kami masih menginvestigasi dan mencari penyebab pastinya, apakah pemicu utamanya benar-benar dari keracunan makanan atau ada faktor lain," kata Andreas kepada media pada Rabu siang kala itu.

Berulangnya kasus keracunan ini memantik reaksi keras dari elemen masyarakat yang tergabung dalam KOALISI C(EMAS) KALTIM. Koalisi yang mempertemukan LBH Samarinda, POKJA 30 Kalimantan Timur, Nugal Institute, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) PPU ini menilai pemerintah abai dalam menyusun standar keamanan pangan anak.

Dalam rilis pers resmi yang diterima media pada Kamis, 12 Februari 2026, koalisi tersebut menegaskan bahwa rentetan pembiaran ini tidak boleh dianggap remeh. Menurut mereka, masalah kontaminasi makanan pada program strategis nasional ini mencerminkan buruknya tata kelola dan mekanisme kontrol dari hulu ke hilir.

“Kasus ini bukan lagi insiden biasa atau kecelakaan teknis semata, melainkan sebuah kesalahan sistemik yang serius dan terus berulang. Pemerintah telah gagal dan melanggar pemenuhan terhadap Hak atas Kesehatan dan Keselamatan Anak. Keracunan massal yang mengorbankan anak-anak sekolah dasar ini harus menjadi momentum penghentian sementara untuk evaluasi total, bukan sekadar permohonan maaf,” tegas perwakilan KOALISI C(EMAS) KALTIM.

sumber bacaan: kaltimkece, detik, kompas, niaga-asia

Read More

Sinergi OIKN-PNM: Dorong Pembiayaan Target 4.767 UMKM Nusantara

 

pertemuan di ikn

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) resmi bersinergi menjajaki kerja sama strategis untuk mendorong pembiayaan dan pemberdayaan terhadap target 4.767 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah taktis ini diambil guna memperkuat ekosistem ekonomi lokal serta mendukung target ambisius pemerintah dalam mewujudkan kawasan Nusantara bebas kemiskinan pada tahun 2035.

Penjajakan kerja sama tersebut dibahas secara mendalam saat Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menerima kunjungan kerja dari Komisaris Utama PNM, Dradjad Hari Wibowo, beserta jajaran manajemen. Pertemuan resmi ini berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin (3/8/2026).

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, dukungan pendanaan investasi bagi pelaku usaha lokal merupakan kebutuhan mutlak dalam membangun fondasi ekonomi di ibu kota baru. Intervensi pembiayaan dari PNM dinilai krusial agar masyarakat setempat mampu mengambil peran besar dan menjadi motor penggerak pertumbuhan, bukan sekadar menjadi penonton di tengah masifnya pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data kedeputian Otorita IKN, target intervensi pembiayaan dan pendampingan ini mencakup 4.767 UMKM yang tersebar di tujuh kecamatan wilayah delineasi IKN. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Sepaku, Samboja, Samboja Barat, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Loa Janan, dan Loa Kulu. Basis data ini akan digunakan oleh kedua instansi untuk memetakan skema penyaluran modal, pelatihan kapasitas usaha, serta integrasi pasar.

Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama PNM Dradjad Hari Wibowo menyatakan kesiapan korporasinya untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat lingkar IKN melalui program pemberdayaan inklusif. Guna memaksimalkan daya jangkau pembiayaan mikro ini, PNM juga merencanakan perluasan kolaborasi strategis dengan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

sumber bacaan: gerbangkaltim, tribunnews

Read More

Konektivitas Masa Depan: Rencana Jalur Kereta Api RI-Malaysia-Brunei Menuju IKN

 

lintas negara

Rencana jalur kereta api tiga negara siap mendongkrak konektivitas masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di balik potensi besarnya, proyek ini dinilai pengamat masih harus membuktikan diri dari bayang-bayang masa lalu

Bayangkan suatu hari nanti kita bisa naik kereta api melintasi tiga negara sekaligus di Pulau Kalimantan. Rencana seru ini ternyata bukan sekadar mimpi, melainkan sedang dikaji secara serius. Jaringan kereta api lintas negara ini nantinya akan menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan titik akhir di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, saat berkunjung ke IKN pada Rabu (10/12/2025). Kunjungan ini menjadi momen penting bagi kedua negara untuk membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan.

"Kita ini hidup di pulau yang sama, yaitu Borneo. Kami sangat tertarik dengan perkembangan IKN, ini adalah masa depan kita bersama," ujar Lee Kim Shin, seperti dikutip dari siaran pers Otorita IKN, Jumat (12/12/2025).

Beliau menambahkan bahwa selain menyiapkan jalur kereta api roda tiga negara ini, Sarawak juga bersiap meluncurkan maskapai penerbangan baru bernama Air Borneo pada Januari 2026. Maskapai ini nantinya akan membuka rute penerbangan langsung ke berbagai kota di Kalimantan, termasuk ke IKN.

Dukungan untuk Infrastruktur Kalimantan
Rencana besar ini sejalan dengan pandangan di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, ikut menegaskan bahwa Pulau Kalimantan memang sangat membutuhkan jaringan transportasi yang lebih luas, terutama kereta api.

Menurut Djamari, wilayah Kalimantan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam memerlukan sistem transportasi yang saling terhubung. "Kita butuh infrastruktur penghubung yang memadai agar perjalanan masyarakat, pengiriman barang, dan pengelolaan potensi daerah bisa berjalan lebih lancar dan optimal," jelasnya saat berkunjung ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (1/8/2026).

Sebenarnya, rencana membangun rel kereta di Kalimantan bukan hal baru. Di Kalimantan Barat contohnya, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2016–2036 sudah lama memasukkan jalur kereta api sebagai bagian penting dari rencana transportasi darat mereka, bersanding dengan jalan raya dan jalur sungai.

Tantangan dan Kritik di Lapangan
Meski terdengar menjanjikan, proyek kereta api di Kalimantan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak menilai proyek megah ini belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat lokal, apalagi di tengah kondisi keuangan negara yang sedang ketat.

Purwadi Purwoharsojo, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), mengingatkan bahwa obrolan soal kereta api di Kalimantan Timur sudah ada sejak belasan tahun lalu. Bahkan, pemerintah daerah dulu sempat mengirim putra-putri daerah belajar perkeretaapian langsung ke Rusia dengan biaya negara.

"Jadi bagi masyarakat Kaltim, isu kereta api ini lagu lama. Sudah belasan tahun dibahas, tapi sayangnya sampai sekarang hasilnya masih nihil," pungkas Purwadi kepada Ekspos Kaltim, Minggu (2/8/2026).

sumber bacaan:cnbc-indonesia, koran-jakarta, jawapos, eksposkaltim

Read More

Bukan Menteri, Ini Daftar K/L dan Birokrat yang Prioritas Pindah ke IKN Tahap Awal

 

upacara hut ri ke 80 di ikn

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait wacana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, pihaknya telah memetakan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) prioritas yang akan menghuni IKN pada tahap awal. Upaya tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, "Kementerian dan lembaga prioritas itu jika mengacu pada Perpres 79/2025 sudah mulai dipindahkan tahun ini. Jadi sudah dimasukkan ke Kementerian PANRB untuk diakses, input data dari kami pun sudah selesai"

Basuki membocorkan bahwa sejumlah K/L prioritas tersebut mencakup Kementerian Kehutanan untuk urusan pelepasan kawasan hutan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengawal aspek pengadaan tanah. Selain itu, terdapat pula Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Perhubungan guna mendukung operasional bandara IKN. Fokus pemindahan tahap awal ini tidak menyasar jajaran menteri kabinet secara langsung. Melainkan, OIKN memprioritaskan birokrat teknis setingkat eselon I dari instansi terkait demi efektivitas kerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan bahwa pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi penuh pada 2028. Target tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah resmi diundangkan.

Sementara itu, akses yang lebih dekat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan akan segera dirasakan oleh warga Kecamatan Sepaku dan kawasan sekitar Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU saat ini tengah mematangkan koordinasi bersama OIKN guna membuka layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Mal Pelayanan Publik (MPP) IKN. Peluncuran layanan tersebut ditargetkan berlangsung pada akhir Agustus ini. Kepala Disdukcapil PPU Waluyo mengatakan, rencana pembukaan layanan ini berawal dari surat resmi OIKN beberapa minggu lalu yang meminta ketersediaan pelayanan kependudukan langsung di kawasan IKN. 

sumber bacaan: bisnis, koran-kaltim

Read More