Sinergi OIKN-PNM: Dorong Pembiayaan Target 4.767 UMKM Nusantara

 

pertemuan di ikn

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) resmi bersinergi menjajaki kerja sama strategis untuk mendorong pembiayaan dan pemberdayaan terhadap target 4.767 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah taktis ini diambil guna memperkuat ekosistem ekonomi lokal serta mendukung target ambisius pemerintah dalam mewujudkan kawasan Nusantara bebas kemiskinan pada tahun 2035.

Penjajakan kerja sama tersebut dibahas secara mendalam saat Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menerima kunjungan kerja dari Komisaris Utama PNM, Dradjad Hari Wibowo, beserta jajaran manajemen. Pertemuan resmi ini berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin (3/8/2026).

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, dukungan pendanaan investasi bagi pelaku usaha lokal merupakan kebutuhan mutlak dalam membangun fondasi ekonomi di ibu kota baru. Intervensi pembiayaan dari PNM dinilai krusial agar masyarakat setempat mampu mengambil peran besar dan menjadi motor penggerak pertumbuhan, bukan sekadar menjadi penonton di tengah masifnya pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data kedeputian Otorita IKN, target intervensi pembiayaan dan pendampingan ini mencakup 4.767 UMKM yang tersebar di tujuh kecamatan wilayah delineasi IKN. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Sepaku, Samboja, Samboja Barat, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Loa Janan, dan Loa Kulu. Basis data ini akan digunakan oleh kedua instansi untuk memetakan skema penyaluran modal, pelatihan kapasitas usaha, serta integrasi pasar.

Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama PNM Dradjad Hari Wibowo menyatakan kesiapan korporasinya untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat lingkar IKN melalui program pemberdayaan inklusif. Guna memaksimalkan daya jangkau pembiayaan mikro ini, PNM juga merencanakan perluasan kolaborasi strategis dengan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

sumber bacaan: gerbangkaltim, tribunnews

Read More

Konektivitas Masa Depan: Rencana Jalur Kereta Api RI-Malaysia-Brunei Menuju IKN

 

lintas negara

Rencana jalur kereta api tiga negara siap mendongkrak konektivitas masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di balik potensi besarnya, proyek ini dinilai pengamat masih harus membuktikan diri dari bayang-bayang masa lalu

Bayangkan suatu hari nanti kita bisa naik kereta api melintasi tiga negara sekaligus di Pulau Kalimantan. Rencana seru ini ternyata bukan sekadar mimpi, melainkan sedang dikaji secara serius. Jaringan kereta api lintas negara ini nantinya akan menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan titik akhir di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, saat berkunjung ke IKN pada Rabu (10/12/2025). Kunjungan ini menjadi momen penting bagi kedua negara untuk membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan.

"Kita ini hidup di pulau yang sama, yaitu Borneo. Kami sangat tertarik dengan perkembangan IKN, ini adalah masa depan kita bersama," ujar Lee Kim Shin, seperti dikutip dari siaran pers Otorita IKN, Jumat (12/12/2025).

Beliau menambahkan bahwa selain menyiapkan jalur kereta api roda tiga negara ini, Sarawak juga bersiap meluncurkan maskapai penerbangan baru bernama Air Borneo pada Januari 2026. Maskapai ini nantinya akan membuka rute penerbangan langsung ke berbagai kota di Kalimantan, termasuk ke IKN.

Dukungan untuk Infrastruktur Kalimantan
Rencana besar ini sejalan dengan pandangan di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, ikut menegaskan bahwa Pulau Kalimantan memang sangat membutuhkan jaringan transportasi yang lebih luas, terutama kereta api.

Menurut Djamari, wilayah Kalimantan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam memerlukan sistem transportasi yang saling terhubung. "Kita butuh infrastruktur penghubung yang memadai agar perjalanan masyarakat, pengiriman barang, dan pengelolaan potensi daerah bisa berjalan lebih lancar dan optimal," jelasnya saat berkunjung ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (1/8/2026).

Sebenarnya, rencana membangun rel kereta di Kalimantan bukan hal baru. Di Kalimantan Barat contohnya, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2016–2036 sudah lama memasukkan jalur kereta api sebagai bagian penting dari rencana transportasi darat mereka, bersanding dengan jalan raya dan jalur sungai.

Tantangan dan Kritik di Lapangan
Meski terdengar menjanjikan, proyek kereta api di Kalimantan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak menilai proyek megah ini belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat lokal, apalagi di tengah kondisi keuangan negara yang sedang ketat.

Purwadi Purwoharsojo, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), mengingatkan bahwa obrolan soal kereta api di Kalimantan Timur sudah ada sejak belasan tahun lalu. Bahkan, pemerintah daerah dulu sempat mengirim putra-putri daerah belajar perkeretaapian langsung ke Rusia dengan biaya negara.

"Jadi bagi masyarakat Kaltim, isu kereta api ini lagu lama. Sudah belasan tahun dibahas, tapi sayangnya sampai sekarang hasilnya masih nihil," pungkas Purwadi kepada Ekspos Kaltim, Minggu (2/8/2026).

sumber bacaan:cnbc-indonesia, koran-jakarta, jawapos, eksposkaltim

Read More

Bukan Menteri, Ini Daftar K/L dan Birokrat yang Prioritas Pindah ke IKN Tahap Awal

 

upacara hut ri ke 80 di ikn

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait wacana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, pihaknya telah memetakan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) prioritas yang akan menghuni IKN pada tahap awal. Upaya tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, "Kementerian dan lembaga prioritas itu jika mengacu pada Perpres 79/2025 sudah mulai dipindahkan tahun ini. Jadi sudah dimasukkan ke Kementerian PANRB untuk diakses, input data dari kami pun sudah selesai"

Basuki membocorkan bahwa sejumlah K/L prioritas tersebut mencakup Kementerian Kehutanan untuk urusan pelepasan kawasan hutan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengawal aspek pengadaan tanah. Selain itu, terdapat pula Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Perhubungan guna mendukung operasional bandara IKN. Fokus pemindahan tahap awal ini tidak menyasar jajaran menteri kabinet secara langsung. Melainkan, OIKN memprioritaskan birokrat teknis setingkat eselon I dari instansi terkait demi efektivitas kerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan bahwa pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi penuh pada 2028. Target tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah resmi diundangkan.

Sementara itu, akses yang lebih dekat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan akan segera dirasakan oleh warga Kecamatan Sepaku dan kawasan sekitar Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU saat ini tengah mematangkan koordinasi bersama OIKN guna membuka layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Mal Pelayanan Publik (MPP) IKN. Peluncuran layanan tersebut ditargetkan berlangsung pada akhir Agustus ini. Kepala Disdukcapil PPU Waluyo mengatakan, rencana pembukaan layanan ini berawal dari surat resmi OIKN beberapa minggu lalu yang meminta ketersediaan pelayanan kependudukan langsung di kawasan IKN. 

sumber bacaan: bisnis, koran-kaltim

Read More

Stop Open Dumping: Sinergi Samarinda-Kukar Pada Proyek PSEL

 

stop open damping

Kabar baik untuk warga kota Samarinda! Era open dumping atau penimbunan sampah terbuka di TPA Sambutan akhirnya resmi berakhir. Terhitung sejak 30 Juli 2026, Pemkot Samarinda mengambil langkah besar dengan memindahkan seluruh operasional pembuangan sampah dari Zona 1 ke Zona 2. Menariknya, zona baru ini sudah menerapkan metode sanitary landfill yang jauh lebih bersih, higienis, dan terkelola dengan baik.

Apresiasi patut diberikan karena transisi ini berhasil diwujudkan lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menyampaikan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, Samarinda sudah memenuhi tenggat waktunya dan saat ini Zona 1 memasuki tahap perapian,” jelas Neneng dalam jumpa pers bersama media di Balai Kota, Jumat (31/7/2026) sore.

 

Dari Tumpukan Sampah Menjadi Ruang Terbuka Hijau
Kawasan bekas Zona 1 tidak dibiarkan begitu saja. Lahan tersebut kini sedang ditata ulang untuk dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru di Samarinda. Langkah eco-friendly ini tentu akan menambah area resapan air sekaligus tempat bersantai yang lebih asri bagi warga kota.

Selama proses pengerjaan RTH berjalan, pembuangan sampah dialihkan sepenuhnya ke Zona 2 seluas satu hektare. Plt. Kepala DLH Samarinda, Suwarso, menjelaskan bahwa pengelolaan di Zona 2 ini dilakukan secara presisi dengan metode berlapis. Sampah yang masuk akan dipadatkan setebal 30–60 cm, lalu dilapisi tanah urukan setebal 15–30 cm menggunakan material dari sekitar TPA agar lebih efisien. Sistem ini diproyeksikan aman dan mampu bertahan hingga satu tahun ke depan.

Tak hanya fokus di hilir, Pemkot Samarinda juga aktif menggenjot pengurangan sampah dari hulu (rumah tangga). Mulai dari pengoperasian insinerator ramah lingkungan di tingkat kecamatan, program sedekah sampah, optimalisasi bank sampah, hingga pengembangan "Kampung Sale" terus digalakkan agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan secara signifikan.

Sinergi Lintas Daerah Demi Green Energy
Langkah revolusioner ini berlanjut ke pemanfaatan teknologi energi terbarukan. Pemkot Samarinda saat ini sedang mematangkan rencana kerja sama strategis dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memasok bahan baku proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa.

Kolaborasi ini menjadi kunci penting untuk memenuhi regulasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 terkait kapasitas minimal operasional PSEL. Saat ini, produksi sampah Kota Samarinda berada di angka 660 ton per hari. Agar proyek ini berjalan optimal, Samarinda masih membutuhkan tambahan pasokan sekitar 340 ton sampah dari wilayah tetangga. Beberapa kecamatan di Kukar yang berbatasan langsung—seperti Tenggarong Seberang, Anggana, Sangasanga, hingga Loa Janan—dibidik menjadi mitra pemasok utama.

Menurut Neneng, proses penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan pemenuhan aspek teknis mendalam terus berjalan demi memastikan kerja sama antardaerah ini saling menguntungkan.

Menuju Target Besar di Tahun 2028
Perlu diketahui, proyek PSEL Samarinda merupakan bagian dari program strategis nasional yang diprioritaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Samarinda terpilih sebagai salah satu daerah percontohan di Indonesia untuk pengembangan energi bersih berbasis sampah.

Pemkot menargetkan kesepakatan final proyek ini dapat ditandatangani pada Agustus 2026. Jika seluruh proses berjalan mulus, fasilitas PSEL modern yang menyulap sampah menjadi energi listrik ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2028 mendatang.

sumber bacaan: diskominfo, antaranews, pusaranmedia

Read More

gak Cuma Buat Cowok, Intip Fasilitas Ramah Perempuan di Hunian Pekerja IKN

 

fasilitas hunian pekerja

Selama ini, lingkungan proyek konstruksi identik banget sama dunia cowok yang keras. Tapi, ada yang beda nih dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di balik megahnya proyek masa depan Indonesia ini, ternyata ada ribuan pekerja yang hak dan kenyamanannya benar-benar diperhatikan, termasuk para pekerja perempuan.

Semua itu berpusat di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bukan sekadar tempat istirahat biasa, HPK ini disiapkan jadi fasilitas tempat tinggal yang super layak untuk semua elemen yang terlibat dalam pembangunan IKN. Mulai dari tenaga konstruksi, tim keamanan, petugas kebersihan, sampai tenaga pendukung lainnya.

Saat ini, kawasan HPK sudah dihuni oleh sedikitnya 4.302 pekerja. Menariknya, dari jumlah tersebut, ada sekitar 716 pekerja perempuan (16,6 persen) yang bahu-membahu dengan 3.586 pekerja laki-laki (83,4 persen) untuk membangun ibu kota baru.

Fasilitas Lengkap, Dikelola Profesional bak Apartemen
Lupakan citra "bedeng proyek" yang kumuh. Seluruh kawasan hunian ini dikelola lewat sistem building management profesional yang memastikan semua fasilitas dasar, layanan, hingga keamanan berjalan optimal.

"HPK dilengkapi fasilitas pendukung seperti kantin, masjid, dan taman," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Cakra Nagara. Jadi, sepulang dari lapangan yang melelahkan, para pekerja bisa langsung melepas penat dengan nyaman di lingkungan yang bersih dan hijau.

Ruang Aman dan Kebijakan yang 'Sangat Ramah Perempuan'
Nah, poin paling keren dari pengelolaan HPK oleh Otorita IKN adalah penerapan kebijakan yang responsif gender. Demi menjamin kenyamanan, privasi, dan keamanan maksimal bagi pekerja perempuan, pihak pengelola secara khusus mengalokasikan empat tower khusus perempuan dari total 35 tower yang ada.

Nggak cuma memisahkan gedung hunian, sistem pengamanannya juga dipikirkan matang-matang. Area hunian perempuan dijaga oleh petugas keamanan yang juga perempuan. Bahkan, untuk urusan kebersihan kamar, penempatan petugas housekeeping disesuaikan berdasarkan gender dan lokasi kerja masing-masing.

Langkah ini membuktikan kalau IKN nggak cuma fokus ngebut bangun infrastruktur fisik, tapi juga serius menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari rasa khawatir bagi semua orang. Salut!

sumber bacaan: kumparan, antara, ibukotakini

Read More

Kerja Sama Basarnas Balikpapan dan Konsulat Australia untuk Dukung Sektor Keamanan IKN

 

kerjasama

Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mematangkan sistem keamanan dan tanggap daruratnya dari segala lini. Langkah strategis ini melibatkan penguatan koordinasi internasional, percepatan pembangunan infrastruktur pusat, hingga kesiapsiagaan operasional di lapangan menjelang musim libur panjang.

Konsulat Jenderal Australia Jajaki Kerja Sama SAR di Kaltim
Konsulat Jenderal Australia memperkuat koordinasi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Balikpapan melalui kunjungan resmi Deputi Konsulat Jenderal Australia Ana Mogaldeanu bersama Manajer Konsuler Mario Fahrevi, Selasa, 28 Juli 2026. Pertemuan itu difokuskan pada peningkatan sinergi penanganan keadaan darurat, khususnya yang melibatkan warga negara Australia di Indonesia.

Kepala Basarnas Balikpapan Dody Setiawan menerangkan, pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR). Dalam audiensi itu, Basarnas Balikpapan memaparkan tugas, fungsi, serta kemampuan organisasi dalam menyelenggarakan operasi SAR di Kalimantan Timur, termasuk dukungan terhadap kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).Kedua pihak juga membahas mekanisme penanganan keadaan darurat, sistem koordinasi lintas instansi, serta prosedur penanganan warga negara asing (WNA) yang membutuhkan bantuan SAR.

Dibangun Markas Pusat Basarnas di IKN
Di sisi lain, infrastruktur penunjang keselamatan di ibu kota baru juga terus digenjot. Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dijadwalkan segera dibangun di IKN. Hal ini ditandai lewat tinjauan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii ke lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Kantor Pusat Basarnas di IKN, Jumat, 19 September 2025.

Kedatangan Kepala Basarnas beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Berdasarkan rencana, Kantor Pusat Basarnas akan dibangun di atas lahan seluas 0,75 hektar dan bersebelahan dengan kompleks perkantoran yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Lonjakan Wisatawan Lebaran di Jalur IKN
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Dody Setiawan mengatakan, Basarnas menyiapkan berbagai langkah pengamanan selama masa libur Idulfitri. “Kesiapsiagaan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat yang memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata,” kata Dody, Minggu, 15 Maret 2026.

Menurutnya, sejumlah destinasi wisata Balikpapan dan umumnya Kalimantan Timur akan mengalami lonjakan pengunjung, termasuk kawasan IKN yang kini juga menjadi tujuan wisata masyarakat. “Karena itu kami menyiapkan personel untuk siaga mendukung aktivitas masyarakat selama libur Lebaran,” ujarnya. Basarnas juga akan melakukan patroli pada sejumlah titik yang berpotensi ramai kunjungan masyarakat. Salah satu fokus pengawasan berada pada jalur perairan sekitar Pulau Balang yang menjadi akses utama menuju kawasan IKN.

sumber bacaan:

Read More

Sepi Peminat, Permohonan Tax Holiday IKN Nihil Sepanjang 2025

 

ilustrasi proyek ikn

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan belum ada satu pun investor yang mengajukan fasilitas tax holiday atau bebas pajak atas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang tahun 2025. Padahal, pemerintah menawarkan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% guna mendorong daya tarik investasi di kawasan tersebut.

"Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN dan/atau Daerah Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024," tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2025 (Audited) tersebut, jumlah permohonan fasilitas tax holiday penanaman modal di IKN dan Daerah Mitra anjlok dari tujuh permohonan pada 2024 menjadi nihil pada 2025. Tidak hanya tax holiday investasi, sejumlah insentif perpajakan lain yang disiapkan khusus untuk IKN juga belum dilirik oleh wajib pajak. DJP mencatat tidak ada permohonan untuk fasilitas Tax Holiday Financial Center (FC) IKN, Tax Holiday Headquarters (HQ) IKN, Super Tax Deduction Vokasi IKN, Super Tax Deduction Litbang IKN, maupun Super Tax Deduction Sumbangan IKN sepanjang periode 2024 hingga 2025. Sepinya peminat insentif ini diduga karena secara ekonomi IKN belum cukup menarik bagi pelaku usaha, mengingat jumlah penduduk yang masih sedikit berdampak pada rendahnya tingkat konsumsi.

Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengeklaim terdapat 19 investor baru yang tertarik masuk ke IKN sepanjang periode 1 Juli 2025 hingga 21 Juli 2026. Ke-19 proyek tersebut diidentifikasi telah mencapai tahapan mengikat, yang terdiri atas 17 pelaku investasi langsung dan dua pemenang tender proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Secara kumulatif hingga 15 Juli 2026, catatan OIKN menunjukkan terdapat 67 pelaku usaha yang telah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS). Daftar ini menggunakan basis tanggal transaksi atau penetapan, bukan tanggal publikasi perkembangan proyek. Oleh karena itu, proyek lama seperti Pakuwon Nusantara, Mayapada Hospital, Hermina, Bluebird, Abdi Waluyo, dan Gunadarma tidak dihitung sebagai investasi baru setahun terakhir, meskipun saat ini pembangunannya masih berjalan atau sudah beroperasi.

OIKN juga menegaskan bahwa perusahaan yang baru menyampaikan Letter of Intent (LoI), menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA), melakukan kunjungan, atau menyusun studi kelayakan tidak dimasukkan ke dalam daftar perpindahan komitmen tersebut. Sebaliknya, proyek yang belum beroperasi tetap dicatat apabila telah mengantongi PKS, Aset Dalam Penguasaan (ADP), akta notarial, atau keputusan pemenang tender

sumber bacaan: cnbc-indonesia, kontan, inilah

Read More