IKN Megah, Nasib 15 Ribu Pekerja Tambang Kaltim Justru di Ujung Tanduk

 

nasib pekerja tambang

Kondisi pertambangan di wilayah lingkar Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini tengah menghadapi dilema regulasi besar yang memicu ketidakpastian investasi dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Regulasi berbenturan di wilayah delineasi IKN membuat ribuan pekerja tambang berada dalam ketidakpastian. Forum Komunikasi IUP-IKN mencatat sekitar 15.080 pekerja berpotensi terdampak. Dari jumlah itu, 1.070 pekerja disebut sudah merasakan dampaknya sejak awal 2026.

Kondisi tersebut dirasakan sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di lima kecamatan yang masuk kawasan delineasi IKN, yakni Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Samboja, dan Samboja Barat. Wilayah yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap sektor pertambangan kini menghadapi ketidakpastian akibat belum jelasnya mekanisme perizinan setelah berlakunya aturan di kawasan IKN.

Camat Samboja Barat, Burhanuddin:

Warga kami sudah tinggal di sana sejak puluhan tahun. Mereka lahir, besar, bahkan menggantungkan hidup di wilayah itu. Jangan disamakan dengan perambah baru

Burhanuddin mengatakan masyarakat di wilayahnya menjadi salah satu pihak yang merasakan dampak dari perubahan regulasi tersebut. Menurutnya, sejumlah aturan yang mengatur kawasan IKN masih bersinggungan dengan regulasi lain, seperti kehutanan, pertanahan, hingga pemerintahan daerah.

Ketidakjelasan hukum ini membuat lembaga keuangan dan perbankan bersikap sangat berhati-hati (menahan modal) untuk memberikan pembiayaan baru kepada perusahaan tambang di area tersebut. Di lapangan, aktivitas tambang tidak berhenti total. Tapi ekspansi tertahan. Investasi baru ditunda. Beberapa kontraktor mengurangi jam kerja. Efek berantainya sampai ke warung, bengkel, hingga sekolah-sekolah di sekitar konsesi. 

sumber berita: kaltimpos, okeborneo, kaltimpos-investasi

Read More

Mengapa Bali Dipilih Jadi Pusat Finansial Dunia, Bukan IKN?

 

ikn sudah siap

Lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau International Financial Center (IFC) yang disiapkan oleh pemerintah saat ini difokuskan di Bali, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki ekosistem yang nyaman dan paling menarik bagi investor global. Adapun, dalam Undang-Undang No.4/2026 tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan (UU P2SK), diatur bahwa pemerintah dapat menetapkan satu atau lebih PFII. Sejak awal, pemerintah pun kerap menyatakan bahwa Bali akan menjadi lokasi pembangunan PFII.

Alternatif lokasi lain yang dipertimbangkan termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Mandalika, Labuan Bajo, dan Batam, dengan tujuan mencari tempat yang nyaman bagi investor internasional. PFII akan memiliki sistem hukum, perpajakan, dan keimigrasian khusus, serta dipimpin oleh dewan yang ditunjuk oleh Presiden.

Pemerintah menargetkan Bali karena infrastrukturnya telah berstandar global dan menawarkan gaya hidup serta kenyamanan (comfort) yang dicari oleh para pelaku pasar keuangan dan ekspatriat internasional. Sejauh ini, tiga wilayah di Pulau Dewata sedang dibidik untuk pembangunan kawasan khusus ini.

Terkait lokasi International Financial Center (IFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih Bali yang paling cocok. Bahkan sudah ada tiga daerah di Pulau Dewata yang dibidik. Menariknya wajah Purbaya langsung berubah ketika ditanya peluang IFC berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Demikian pula potensi IFC berada di Pulau Jawa, sangatlah kecil. 

sumber berita: bisnis, kompastv-video, inilahdotcom

Read More

Sekolah Negeri di Kaltim atau IKN Nekat Jual Seragam? Laporkan ke Sini!

 

penjual seragam sekolah

Pemerintah Indonesia secara tegas melarang praktik jual-beli seragam sekolah oleh pihak sekolah, guru, komite sekolah, maupun tenaga kependidikan, terutama pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berdasarkan regulasi resmi—termasuk Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022—satuan pendidikan dilarang keras bertindak sebagai produsen, distributor, atau penjual pakaian seragam sekolah.

Perlu diketahui bahwa pihak sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam di sekolah atau menjadikannya syarat pemenuhan administrasi PPDB. Orang tua atau wali murid tetapmemiliki hak penuh untuk memilih dan membeli seragam sekolah anak mereka secara mandiri di pasar bebas. Bilamana kepala sekolah atau aparatur terbukti melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi disiplin berat, mulai dari teguran hingga pembebasan tugas dari jabatannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim melarang penjualan seragam di sekolah negeri. Sebagai solusinya, pemerintah daerah menggratiskan puluhan ribu paket seragam nasional melalui program daerah ("Gratispol") untuk meringankan beban ekonomi warga. Tindakan tegas diterapkan oleh pemerintah daerah, di mana seorang kepala SMA Negeri dibebastugaskan dari jabatannya setelah kedapatan memfasilitasi atau melakukan penjualan seragam kepada siswa baru. Ombudsman di berbagai wilayah (seperti NTB, DIY, Riau, dan Jambi) aktif membongkar modus sekolah yang menggunakan kedok "koperasi sekolah" atau "surat titipan/permohonan orang tua" untuk melegalkan pungutan seragam.

sumber: antara, ombudsman, kompas

Read More

Siap Kepung IKN! Rahasia Samarinda Amankan Pangan dan Teknologi di Tahun 2026

 

pertemuan walikota dan unhas

Pemkot Samarinda bersama Universitas Hasanuddin mulai menjajaki kolaborasi strategis memperkuat sektor pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi yang diproyeksikan untuk mendukung posisi Samarinda, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota Samarinda dengan jumlah penduduk yang mendekati satu juta jiwa, sangat membutuhkan inovasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah pesatnya dinamika pembangunan IKN.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun:

Samarinda sangat terbuka terhadap kerja sama. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan dan saya berharap sinergi ini nantinya benar-benar menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi masyarakat

Ketua MWA Unhas, Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde:

Pemkot memiliki potensi sumber daya alam dan kebutuhan pembangunan, sementara perguruan tinggi memiliki SDM, riset, dan inovasi. Ketika keduanya dipertemukan, akan lahir berbagai solusi nyata

Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, meresmikan sejumlah fasilitas kepolisian di Kalimantan Timur, termasuk Asrama Polisi (Aspol) Tunggal Panuluan di Samarinda, pada 18 Mei 2026.  Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengaku senang dapat meresmikan sejumlah fasilitas kepolisian, yang baru dibangun di Kalimantan Timur. Kapolri mengapresiasi dukungan Pemkot Samarinda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, serta jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim atas pembangunan fasilitas tersebut. Kapolri juga menyoroti pembangunan sejumlah fasilitas kepolisian di Kilometer 13, yang dinilai strategis karena berada dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kapolri, Listyo Sigit Prabowo:

Fasilitas satker yang dibangun ini berada kurang lebih 30 menit dari IKN, sehingga apabila ada kegiatan yang membutuhkan kehadiran Polri di IKN bisa terjangkau

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menilai penguatan sektor pangan menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah penduduk di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini, sekitar 65 persen kebutuhan pangan wilayah tersebut masih dipenuhi dari luar Kalimantan. 

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy:

Pemerintah Kota Samarinda mengusulkan agar konsep pengembangan tidak hanya terbatas pada Tri City. PPU dan Kukar perlu menjadi bagian utama dalam skema tersebut karena memiliki potensi lahan yang besar untuk mendukung penyediaan pangan bagi kawasan penyangga IKN

Sumber berita: antara, kutairaya, borneoflash

Read More

BMKG Menjelaskan Gelombang Panas

 

panas ekstrem

Gelombang panas ekstrem tidak dapat terjadi di Indonesia karena karakteristik iklim tropis yang memiliki suhu relatif stabil sepanjang tahun. Berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta laporan global satu bulan terakhir, fenomena heatwave mematikan di Eropa dipicu oleh krisis iklim dan dinamika atmosfer yang sangat spesifik untuk wilayah lintang menengah hingga tinggi.

Gelombang Panas Menurut BMKG:
Eropa: Gelombang panas umumnya terjadi di lintang menengah-tinggi akibat udara panas yang terperangkap dalam sistem tekanan tinggi berskala luas. Benua Eropa baru-baru ini dilanda fenomena gelombang terburuk yang pernah tercatat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa setidaknya 1.300 kematian berlebih telah terjadi di seluruh Eropa akibat kondisi cuaca ekstrem ini. Suhu yang mematikan ini memecahkan rekor di berbagai negara, Jerman mencatat suhu hingga 41,7°C dan Polandia mencapai 40,5°C. Fenomena ini menjadi alarm peringatan bagi seluruh dunia tentang ancaman krisis iklim yang semakin nyata.

Indonesia: Fenomena gelombang panas (heatwave) secara teknis tidak terjadi di Indonesia. Indonesia yang berada di wilayah ekuator memiliki variabilitas cuaca yang cepat dan dinamika atmosfer yang berbeda. Yang umumnya terjadi di Indonesia hanyalah peningkatan suhu panas harian akibat cuaca cerah dan rendahnya tutupan awan pada siang hari, terutama saat memasuki musim kemarau.

Perbandingan Global dan Indonesia: 
Cuaca ekstrem global saat ini juga memicu bencana ekologis. Di Eropa, suhu panas daratan diiringi oleh gelombang panas laut (marine heatwave) di Mediterania, dengan suhu permukaan laut mencapai 8°C di atas rata-rata. Sementara itu, wilayah Amerika Serikat Barat kini tengah berjuang menghadapi ancaman kebakaran hutan masif yang menghanguskan jutaan hektar lahan akibat kondisi yang kering dan berangin.

BMKG terus memperingatkan masyarakat Indonesia untuk bersiap menghadapi ancaman puncak kemarau dan potensi El Niño guna memastikan ketersediaan pasokan air. Jika kekeringan ekstrem dan suhu harian yang sangat tinggi berlangsung lama di Indonesia, dampak ekologis utamanya akan mirip dengan Amerika dan Eropa namun dengan konsekuensi tropis. Suhu yang tinggi berpotensi besar memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan lahan gambut yang sangat sulit dipadamkan dan melepaskan emisi karbon masif. Di lautan, naiknya suhu perairan ekuator berisiko tinggi memicu fenomena pemutihan karang (coral bleaching) massal yang mengancam keanekaragaman hayati terumbu karang.

Wilayah IKN
Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan kemungkinan 80 persen El Nino berkembang pesat pada Juni–Agustus 2026. Fenomena ini berpotensi memicu gelombang panas ekstrem, kekeringan, hingga perubahan pola hujan global. Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2026 menghadapi potensi suhu panas ekstrem akibat kombinasi fenomena El Niño global, pemanasan global, dan efek urban heat island dari perubahan tata guna lahan perkotaan. Peringatan dari BMKG : Periode El Niño yang diprediksi berlanjut membuat musim kemarau di wilayah Kalimantan berlangsung lebih panjang dan kering. Puncaknya memicu potensi lonjakan suhu yang ekstrem.

sumber: bmkg-panas, kontan-video, bmkg-ELnino

Read More

Posisi Strategis Lanal Balikpapan Pada Wilayah IKN

 

Gubernur Kaltim dan Pangkodaeral

Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tantangan yang kini berada di pundak, Letkol Laut (P) Rudhiro Pratomo setelah resmi menjabat Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan menggantikan Kolonel Laut (P) Topan Agung Yuwono pada 28 Jun 2026. Lanal Balikpapan memiliki posisi strategis karena berada di wilayah yang berdekatan dengan IKN dan berperan dalam menjaga keamanan ALKI II yang menjadi salah satu jalur pelayaran penting di Indonesia.

Sementara itu PemKot Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MM., saat menghadiri acara kenal pamit Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan dari Kolonel Laut (P) Topan Agung Yuwono kepada Letkol Laut (P) Rudhiro Pratomo, 29 Juni 2026.

Gubernur Kaltim, pada 22 Jan 2026, menerima kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Angkatan Laut (Pangkodaeral) Laksamana Muda TNI Phundi Rusbandi, Danlanal Kolonel Laut (P) Topan Agung Yuwono, dan Tim Aju Kapten Laut (P) Wahyudin di ruang kerja Gubernur Kaltim, menegaskan bahwa kehadiran TNI AL di wilayah "Benua Etam" memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa. Gubernur menambahkan bahwa urgensi pengamanan maritim semakin meningkat seiring dengan akselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai pusat pemerintahan baru, keamanan perairan di sekitar IKN menjadi prioritas utama.

sumber berita: pusaranmedia, gerbangkaltim, antara

Read More

Malaysia Memberi Penghargaan

plaza seremoni dapat international award

Penghargaan untuk IKN merupakan pengakuan global atas kualitas desain lanskap yang sukses memadukan nilai estetika hingga keberlanjutan. Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih penghargaan Honour Award pada ajang Malaysia Landscape Architecture Awards (MLAA) , published 27 Juni 2026, untuk kategori Landscape Design Award (Professional Category).

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim:
(9 Januari 2023)

Ini permulaan sikap komitmen kami. Terutama soal investasi IKN Nusantara yang lebih lagi. Karena ada kepentingan Malaysia juga di Sabah dan Serawak. Rekan-rekan di Sabah dan Serawak memuji inisiatif ini. Kami akan ambil pendekatan yang positif agar pertumbuhan IKN memberi manfaat juga bagi Sabah dan Serawak

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI) Malaysia Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz:
(20 Agustus 2023)

Berdasarkan jumlah tahun lalu lebih kurang 30 miliar dollar AS (Rp 459,72 triliun). Indonesia adalah partner dagang kedua terbesar di Asia Tenggara. Indonesia dari segi risiko lebih rendah, karena kami memahami pasarnya di sini. Indonesia dari segi profil investasinya, tidak hanya Malaysia tapi juga bagi dunia, sangat bersahabat untuk investor. (Dalam) tiga sampai lima tahun terakhir terus membaik. Dalam diskusi kami baru-baru ini dengan Pemerintah Indonesia, beberapa perusahaan lain terlibat, seperti TNB (Tenaga Nasional Berhad) dan Telekom (Telekom Malaysia Berhad). Setidaknya ada sepuluh perusahaan di sana (Proyek IKN)

sumber bacaan: cnbc-indonesia, cnn-indonesia, kompas

Read More