![]() |
Pekerja Konstruksi |
Diperkirakan, pada puncaknya, IKN akan membutuhkan 150.000 hingga 200.000 pekerja konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi. Sayangnya, dari puluhan juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru sekitar 1,6 juta yang telah memiliki sertifikasi. Bahkan, di proyek IKN sendiri, jumlah pekerja bersertifikat baru mencapai 2.497 orang. Hingga Juli 2024, pembangunan IKN telah menyerap 27.000 tenaga kerja konstruksi, angka yang mencerminkan skala besar proyek ini.
Pasar Kerja Konstruksi
Peningkatan jumlah pekerja konstruksi di IKN sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Menanggapi hal ini, program Mandor Pintar Institute dari Semen Merah Putih hadir sebagai solusi. Melalui pelatihan berbasis teknologi dan sertifikasi kompetensi, program ini bertujuan mencetak tenaga kerja terampil yang siap memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional, termasuk IKN. Ini menjadi langkah krusial untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan pasar dan ketersediaan SDM mumpuni.
Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dwityo Akoro Soeranto:
Hingga Juli 2024, sebanyak 27.000 pekerja konstruksi terlibat dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Para pekerja konstruksi ini berasal dari kawasan sekitar IKN, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Sulawesi, Sumatera, bahkan Jawa
Keterlibatan dalam Rekrutmen
Meski lapangan kerja terbuka lebar, misalnya muncul persoalan terkait peran Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam proses rekrutmen. Pemkab PPU tidak dilibatkan dalam pembukaan lowongan untuk proyek IKN dan Bandara VVIP. Padahal, keterlibatan pemerintah daerah penting untuk memastikan masyarakat lokal mendapat prioritas dalam perekrutan. Tanpa koordinasi yang baik, dikhawatirkan terjadi ketimpangan antara tenaga kerja pendatang dan warga sekitar. Kolaborasi antara pengelola proyek dan Pemkab PPU diperlukan agar pembangunan IKN tidak hanya memajukan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat.
Jaminan Kesehatan
Aspek kesejahteraan pekerja menjadi sorotan positif dalam proyek IKN. Seluruh pekerja konstruksi dijamin BPJS Ketenagakerjaan, yang memungkinkan mereka mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Hermina dan Mayapada. Jaminan ini tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, tetapi juga menjadi daya tarik bagi tenaga profesional untuk berkontribusi di IKN. Inisiatif ini patut diapresiasi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja.
Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan
Pembangunan IKN adalah momentum untuk menciptakan ekosistem kerja yang berkeadilan. Di satu sisi, pelatihan seperti Mandor Pintar Institute menjawab kebutuhan pasar akan SDM berkualitas. Di sisi lain, penting bagi Pemkab PPU untuk dilibatkan dalam proses rekrutmen agar masyarakat lokal tidak tertinggal. Bersamaan dengan itu, jaminan kesehatan melalui BPJS menjadi bukti nyata perlindungan bagi pekerja.
Pasar Kerja Konstruksi
Peningkatan jumlah pekerja konstruksi di IKN sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Menanggapi hal ini, program Mandor Pintar Institute dari Semen Merah Putih hadir sebagai solusi. Melalui pelatihan berbasis teknologi dan sertifikasi kompetensi, program ini bertujuan mencetak tenaga kerja terampil yang siap memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional, termasuk IKN. Ini menjadi langkah krusial untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan pasar dan ketersediaan SDM mumpuni.
Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dwityo Akoro Soeranto:
Hingga Juli 2024, sebanyak 27.000 pekerja konstruksi terlibat dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Para pekerja konstruksi ini berasal dari kawasan sekitar IKN, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Sulawesi, Sumatera, bahkan Jawa
Keterlibatan dalam Rekrutmen
Meski lapangan kerja terbuka lebar, misalnya muncul persoalan terkait peran Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam proses rekrutmen. Pemkab PPU tidak dilibatkan dalam pembukaan lowongan untuk proyek IKN dan Bandara VVIP. Padahal, keterlibatan pemerintah daerah penting untuk memastikan masyarakat lokal mendapat prioritas dalam perekrutan. Tanpa koordinasi yang baik, dikhawatirkan terjadi ketimpangan antara tenaga kerja pendatang dan warga sekitar. Kolaborasi antara pengelola proyek dan Pemkab PPU diperlukan agar pembangunan IKN tidak hanya memajukan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat.
Jaminan Kesehatan
Aspek kesejahteraan pekerja menjadi sorotan positif dalam proyek IKN. Seluruh pekerja konstruksi dijamin BPJS Ketenagakerjaan, yang memungkinkan mereka mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Hermina dan Mayapada. Jaminan ini tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, tetapi juga menjadi daya tarik bagi tenaga profesional untuk berkontribusi di IKN. Inisiatif ini patut diapresiasi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja.
Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan
Pembangunan IKN adalah momentum untuk menciptakan ekosistem kerja yang berkeadilan. Di satu sisi, pelatihan seperti Mandor Pintar Institute menjawab kebutuhan pasar akan SDM berkualitas. Di sisi lain, penting bagi Pemkab PPU untuk dilibatkan dalam proses rekrutmen agar masyarakat lokal tidak tertinggal. Bersamaan dengan itu, jaminan kesehatan melalui BPJS menjadi bukti nyata perlindungan bagi pekerja.
sumber data: kompas, swa, akurasi, tribunnews