gak Cuma Buat Cowok, Intip Fasilitas Ramah Perempuan di Hunian Pekerja IKN

 

fasilitas hunian pekerja

Selama ini, lingkungan proyek konstruksi identik banget sama dunia cowok yang keras. Tapi, ada yang beda nih dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di balik megahnya proyek masa depan Indonesia ini, ternyata ada ribuan pekerja yang hak dan kenyamanannya benar-benar diperhatikan, termasuk para pekerja perempuan.

Semua itu berpusat di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bukan sekadar tempat istirahat biasa, HPK ini disiapkan jadi fasilitas tempat tinggal yang super layak untuk semua elemen yang terlibat dalam pembangunan IKN. Mulai dari tenaga konstruksi, tim keamanan, petugas kebersihan, sampai tenaga pendukung lainnya.

Saat ini, kawasan HPK sudah dihuni oleh sedikitnya 4.302 pekerja. Menariknya, dari jumlah tersebut, ada sekitar 716 pekerja perempuan (16,6 persen) yang bahu-membahu dengan 3.586 pekerja laki-laki (83,4 persen) untuk membangun ibu kota baru.

Fasilitas Lengkap, Dikelola Profesional bak Apartemen
Lupakan citra "bedeng proyek" yang kumuh. Seluruh kawasan hunian ini dikelola lewat sistem building management profesional yang memastikan semua fasilitas dasar, layanan, hingga keamanan berjalan optimal.

"HPK dilengkapi fasilitas pendukung seperti kantin, masjid, dan taman," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Cakra Nagara. Jadi, sepulang dari lapangan yang melelahkan, para pekerja bisa langsung melepas penat dengan nyaman di lingkungan yang bersih dan hijau.

Ruang Aman dan Kebijakan yang 'Sangat Ramah Perempuan'
Nah, poin paling keren dari pengelolaan HPK oleh Otorita IKN adalah penerapan kebijakan yang responsif gender. Demi menjamin kenyamanan, privasi, dan keamanan maksimal bagi pekerja perempuan, pihak pengelola secara khusus mengalokasikan empat tower khusus perempuan dari total 35 tower yang ada.

Nggak cuma memisahkan gedung hunian, sistem pengamanannya juga dipikirkan matang-matang. Area hunian perempuan dijaga oleh petugas keamanan yang juga perempuan. Bahkan, untuk urusan kebersihan kamar, penempatan petugas housekeeping disesuaikan berdasarkan gender dan lokasi kerja masing-masing.

Langkah ini membuktikan kalau IKN nggak cuma fokus ngebut bangun infrastruktur fisik, tapi juga serius menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari rasa khawatir bagi semua orang. Salut!

sumber bacaan: kumparan, antara, ibukotakini

Read More

Kerja Sama Basarnas Balikpapan dan Konsulat Australia untuk Dukung Sektor Keamanan IKN

 

kerjasama

Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mematangkan sistem keamanan dan tanggap daruratnya dari segala lini. Langkah strategis ini melibatkan penguatan koordinasi internasional, percepatan pembangunan infrastruktur pusat, hingga kesiapsiagaan operasional di lapangan menjelang musim libur panjang.

Konsulat Jenderal Australia Jajaki Kerja Sama SAR di Kaltim
Konsulat Jenderal Australia memperkuat koordinasi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Balikpapan melalui kunjungan resmi Deputi Konsulat Jenderal Australia Ana Mogaldeanu bersama Manajer Konsuler Mario Fahrevi, Selasa, 28 Juli 2026. Pertemuan itu difokuskan pada peningkatan sinergi penanganan keadaan darurat, khususnya yang melibatkan warga negara Australia di Indonesia.

Kepala Basarnas Balikpapan Dody Setiawan menerangkan, pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR). Dalam audiensi itu, Basarnas Balikpapan memaparkan tugas, fungsi, serta kemampuan organisasi dalam menyelenggarakan operasi SAR di Kalimantan Timur, termasuk dukungan terhadap kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).Kedua pihak juga membahas mekanisme penanganan keadaan darurat, sistem koordinasi lintas instansi, serta prosedur penanganan warga negara asing (WNA) yang membutuhkan bantuan SAR.

Dibangun Markas Pusat Basarnas di IKN
Di sisi lain, infrastruktur penunjang keselamatan di ibu kota baru juga terus digenjot. Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dijadwalkan segera dibangun di IKN. Hal ini ditandai lewat tinjauan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii ke lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Kantor Pusat Basarnas di IKN, Jumat, 19 September 2025.

Kedatangan Kepala Basarnas beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Berdasarkan rencana, Kantor Pusat Basarnas akan dibangun di atas lahan seluas 0,75 hektar dan bersebelahan dengan kompleks perkantoran yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Lonjakan Wisatawan Lebaran di Jalur IKN
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Dody Setiawan mengatakan, Basarnas menyiapkan berbagai langkah pengamanan selama masa libur Idulfitri. “Kesiapsiagaan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat yang memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata,” kata Dody, Minggu, 15 Maret 2026.

Menurutnya, sejumlah destinasi wisata Balikpapan dan umumnya Kalimantan Timur akan mengalami lonjakan pengunjung, termasuk kawasan IKN yang kini juga menjadi tujuan wisata masyarakat. “Karena itu kami menyiapkan personel untuk siaga mendukung aktivitas masyarakat selama libur Lebaran,” ujarnya. Basarnas juga akan melakukan patroli pada sejumlah titik yang berpotensi ramai kunjungan masyarakat. Salah satu fokus pengawasan berada pada jalur perairan sekitar Pulau Balang yang menjadi akses utama menuju kawasan IKN.

sumber bacaan:

Read More

Sepi Peminat, Permohonan Tax Holiday IKN Nihil Sepanjang 2025

 

ilustrasi proyek ikn

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan belum ada satu pun investor yang mengajukan fasilitas tax holiday atau bebas pajak atas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang tahun 2025. Padahal, pemerintah menawarkan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% guna mendorong daya tarik investasi di kawasan tersebut.

"Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN dan/atau Daerah Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024," tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2025 (Audited) tersebut, jumlah permohonan fasilitas tax holiday penanaman modal di IKN dan Daerah Mitra anjlok dari tujuh permohonan pada 2024 menjadi nihil pada 2025. Tidak hanya tax holiday investasi, sejumlah insentif perpajakan lain yang disiapkan khusus untuk IKN juga belum dilirik oleh wajib pajak. DJP mencatat tidak ada permohonan untuk fasilitas Tax Holiday Financial Center (FC) IKN, Tax Holiday Headquarters (HQ) IKN, Super Tax Deduction Vokasi IKN, Super Tax Deduction Litbang IKN, maupun Super Tax Deduction Sumbangan IKN sepanjang periode 2024 hingga 2025. Sepinya peminat insentif ini diduga karena secara ekonomi IKN belum cukup menarik bagi pelaku usaha, mengingat jumlah penduduk yang masih sedikit berdampak pada rendahnya tingkat konsumsi.

Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengeklaim terdapat 19 investor baru yang tertarik masuk ke IKN sepanjang periode 1 Juli 2025 hingga 21 Juli 2026. Ke-19 proyek tersebut diidentifikasi telah mencapai tahapan mengikat, yang terdiri atas 17 pelaku investasi langsung dan dua pemenang tender proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Secara kumulatif hingga 15 Juli 2026, catatan OIKN menunjukkan terdapat 67 pelaku usaha yang telah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS). Daftar ini menggunakan basis tanggal transaksi atau penetapan, bukan tanggal publikasi perkembangan proyek. Oleh karena itu, proyek lama seperti Pakuwon Nusantara, Mayapada Hospital, Hermina, Bluebird, Abdi Waluyo, dan Gunadarma tidak dihitung sebagai investasi baru setahun terakhir, meskipun saat ini pembangunannya masih berjalan atau sudah beroperasi.

OIKN juga menegaskan bahwa perusahaan yang baru menyampaikan Letter of Intent (LoI), menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA), melakukan kunjungan, atau menyusun studi kelayakan tidak dimasukkan ke dalam daftar perpindahan komitmen tersebut. Sebaliknya, proyek yang belum beroperasi tetap dicatat apabila telah mengantongi PKS, Aset Dalam Penguasaan (ADP), akta notarial, atau keputusan pemenang tender

sumber bacaan: cnbc-indonesia, kontan, inilah

Read More

Permudah Legalitas UMKM, Dinkes Balikpapan Buka Pelatihan Keamanan Pangan Berkala

 

pelatihan umkm

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan rutin menggelar Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku UMKM pengolahan pangan. Agenda ini menjadi syarat wajib sebelum pelaku usaha mengajukan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT). Kepala Dinkes Kota Balikpapan, Alwiati, mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan tahapan penting agar produk pangan rumahan yang beredar di masyarakat benar-benar aman dan layak dikonsumsi.

“Pelatihan Keamanan Pangan merupakan persyaratan yang harus diikuti oleh pelaku UMKM sebelum mengajukan sertifikat PIRT. Melalui pelatihan ini, mereka dibekali pengetahuan mengenai proses produksi pangan yang higienis, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Alwiati di Balikpapan, Selasa.

Dinkes secara berkala membuka pelatihan bagi para pelaku usaha tersebut guna meningkatkan kualitas produk lokal sekaligus memperluas cakupan legalitas usaha. Oleh karena itu, Alwiati mengimbau para pelaku UMKM makanan dan minuman untuk memanfaatkan program fasilitas pemerintah ini. Selain menjadi prasyarat formal, pelatihan tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk mendongkrak kualitas usaha sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar luas.

sumber bacaan: antara, ini-balikpapan

Read More

Kerja Tenang Tanpa Cemas, Pemkot Samarinda Sasar 192 Ribu Pekerja Sektor Informal

 

audiensi jajaran bpjs &  ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Samarinda secara masif memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini diprioritaskan bagi pekerja rentan dan sektor informal yang selama ini belum tersentuh sistem perlindungan ketenagakerjaan formal.

Komitmen strategis ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, saat menerima audiensi dari jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin sore 27 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial untuk memperkuat integrasi data kepesertaan di wilayah Kota Tepian.

Urgensi Integrasi Data Intervensi Kebijakan
Dalam arahannya, Walikota Samarinda menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengoptimalkan data ketenagakerjaan sebagai basis utama perumusan kebijakan yang terukur.

Berdasarkan tinjauan data terbaru yang dipaparkan dalam audiensi:

• Total Potensi Tenaga Kerja: Mencapai sekitar 357.000 orang di seluruh wilayah Samarinda.
• Kesenjangan Perlindungan: Sebanyak 192.000 pekerja informal di antaranya tercatat belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wali Kota menggarisbawahi bahwa pemenuhan jaminan sosial ini bukan sekadar mengejar target formalitas birokrasi, melainkan memiliki nilai kemanusiaan dan instrumen ibadah sosial yang tinggi untuk melindungi hak dasar masyarakat bawah.

Realisasi Nyata Instrumen Penahan Kemiskinan
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda, Hj. Yuyum Puspitaningrum, AP, M.H., mengamini pentingnya akselerasi program jaminan ini. Ia merujuk pada bukti riil efektivitas program, salah satunya lewat penyaluran santunan kematian senilai Rp42 juta kepada ahli waris para pekerja rentan yang telah terdaftar.

Menurut Yuyum, santunan tunai ini terbukti menjadi instrumen krusial penahan benturan ekonomi. Jaminan sosial mampu menjaga stabilitas finansial keluarga yang ditinggalkan agar tidak mendadak jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem saat menghadapi risiko darurat.

Menggerakkan RT hingga Dasawisma
Guna mempercepat perluasan perlindungan bagi 192.000 pekerja informal tersebut, Pemkot Samarinda mengandalkan strategi sinergi multipihak yang menyentuh akar rumput. Kolaborasi aktif ini akan melibatkan:

• Badan Penyelenggara: Sinergi teknis operasional bersama BPJS Ketenagakerjaan.
• Sektor Korporasi: Mobilisasi dana korporasi melalui skema tanggung jawab sosial (CSR) dunia usaha.
• Struktur Terkecil Masyarakat: Pendataan dan sosialisasi berbasis komunitas lewat peran aktif pengurus Rukun Tetangga (RT) dan kelompok Dasawisma.

Melalui perluasan jangkauan ini, Pemkot Samarinda menegaskan bahwa indikator kemajuan kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik semata, melainkan dari rasa aman yang dijamin negara bagi setiap warga yang menggerakkan roda perekonomian daerah.

sumber bacaan: diskominfo-samarindakota, antara, timur-media

Read More

Kerja Satset, Healing Cepet: Intip Gaya Hidup Kota 10 Menit di IKN

 

gaya hidup asn di ikn

Konsep "Kota 10 Menit" yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para pegawai. Desain tata ruang yang mengintegrasikan hunian modern, gedung perkantoran, dan berbagai fasilitas publik dalam jarak dekat berhasil memangkas waktu perjalanan secara drastis.

Setiap sore setelah jam kerja, suasana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berangsur lengang tanpa menyisakan drama kemacetan khas kota besar. Mobilisasi para pegawai didukung penuh oleh kehadiran jalur pejalan kaki yang teduh, jalur sepeda, serta layanan bus listrik dalam kota yang beroperasi secara gratis.

Dampaknya, kualitas hidup dan keseimbangan waktu kerja-pribadi (work-life balance) para pionir IKN meningkat pesat. Waktu yang biasanya habis tersita di jalan kini beralih menjadi ruang produktif untuk berolahraga, menikmati ruang terbuka hijau, bersosialisasi di pusat kuliner, atau berkumpul bersama keluarga.

Mirfa, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Otorita IKN (OIKN) yang telah menetap selama setahun di Nusantara, mengakui adanya perubahan besar dalam ritme kehidupan sehari-harinya.

“Dulu setelah pulang kerja rasanya energi sudah habis karena perjalanan panjang. Sekarang, perubahan paling terasa bukan hanya jarak kantor yang dekat, tapi hidup jadi lebih seimbang. Pulang kerja saya masih punya banyak waktu dan energi untuk jogging atau latihan badminton. Rasanya hari tidak langsung habis begitu jam kantor selesai,” ungkapnya.

Kini, dengan semakin lengkapnya fasilitas penunjang, mulai dari layanan kesehatan terpadu hingga pusat kebugaran, Kota IKN tidak sekadar bertransformasi menjadi pusat pemerintahan baru, melainkan sebuah ekosistem urban ramah lingkungan yang memanusiakan para penghuninya.

sumber bacaan: editorial-kaltim, kutai-panrita, berita-borneo

Read More

Landmark Ikonik di IKN yang Perlu Dikunjungi

Istana Negara IKN di Taman Kusuma Bangsa

Beberapa landmark ikonik di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang wajib masuk ke dalam daftar kunjungan keluarga Indonesia meliputi Istana Garuda, Plaza Seremoni, dan Taman Kusuma Bangsa. Sejak dibuka secara terbatas untuk masyarakat umum, kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menarik banyak perhatian karena menawarkan perpaduan arsitektur modern yang megah dengan konsep kota hutan (forest city) yang hijau.

Landmark Inti KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan)

• Istana Garuda & Istana Negara IKN: Menjadi ikon utama sekaligus simbol kemegahan IKN masa depan dengan desain kepakan sayap burung Garuda yang monumental. Pengunjung kerap mengabadikan momen dengan berfoto di depan bangunan megah ini saat akhir pekan.
• Plaza Seremoni: Ruang publik terbuka yang sangat luas dan tertata rapi mirip kompleks modern di luar negeri. Di sini terdapat area amphitheater, jalur pedestrian, serta gedung Sentra Massa yang menyediakan Nusantara Information Center dan mini teater untuk melihat maket perkembangan IKN.
• Viewing Deck Plaza Seremoni: Titik pandang terbaik di area plaza untuk menikmati panorama hijau tata kota IKN dan kemegahan Istana dari ketinggian.
• Taman Kusuma Bangsa: Destinasi wisata sejarah dan ruang penghormatan yang memukau dengan sentuhan arsitektur, lanskap, dan karya seni yang indah.
• Sumbu Kebangsaan: Jalur hijau monumental yang menghubungkan berbagai poros penting di IKN. Area ini berfungsi sebagai ruang publik ikonik yang ramah lingkungan

Spot Edukasi & Pengalaman Menarik

• Titik Nol IKN Nusantara: Monumen bersejarah yang menandai titik awal pembangunan fisik IKN. Lokasi ini memiliki nilai simbolis tinggi, tempat bersatunya tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia.
• Area Glamping IKN & Jembatan Kaca: Lokasi yang awalnya merupakan tempat menginap Presiden Joko Widodo ini kini dilengkapi jembatan kaca setinggi lebih dari 20 meter. Spot ini menjadi magnet belasan ribu wisatawan yang ingin menguji adrenalin sambil melihat pemandangan hutan alami dari atas.

Destinasi Alam di Sekitar IKN

• Desa Wisata Mentawir: Berjarak sekitar 75 menit dari KIPP, tempat ini menawarkan wisata ekologi berupa menyusuri hutan mangrove yang asri menggunakan perahu.
• Bukit Bangkirai: Berada di luar lingkar inti namun masih dekat dengan IKN. Terkenal dengan canopy bridge (jembatan gantung di antara pohon-pohon besar) yang menyuguhkan pemandangan hutan hujan tropis Kalimantan.

sumber bacaan: trip , kompas, ikn, detik

Read More