Saturday, February 8, 2025

Pekerja Konstruksi IKN

 

kon
Pekerja Konstruksi

Diperkirakan, pada puncaknya, IKN akan membutuhkan 150.000 hingga 200.000 pekerja konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi. Sayangnya, dari puluhan juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru sekitar 1,6 juta yang telah memiliki sertifikasi. Bahkan, di proyek IKN sendiri, jumlah pekerja bersertifikat baru mencapai 2.497 orang. Hingga Juli 2024, pembangunan IKN telah menyerap 27.000 tenaga kerja konstruksi, angka yang mencerminkan skala besar proyek ini.   

Pasar Kerja Konstruksi  
Peningkatan jumlah pekerja konstruksi di IKN sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Menanggapi hal ini, program Mandor Pintar Institute dari Semen Merah Putih hadir sebagai solusi. Melalui pelatihan berbasis teknologi dan sertifikasi kompetensi, program ini bertujuan mencetak tenaga kerja terampil yang siap memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional, termasuk IKN. Ini menjadi langkah krusial untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan pasar dan ketersediaan SDM mumpuni.
 
Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dwityo Akoro Soeranto:
Hingga Juli 2024, sebanyak 27.000 pekerja konstruksi terlibat dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Para pekerja konstruksi ini berasal dari kawasan sekitar IKN, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Sulawesi, Sumatera, bahkan Jawa

Keterlibatan dalam Rekrutmen  
Meski lapangan kerja terbuka lebar, misalnya muncul persoalan terkait peran Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam proses rekrutmen. Pemkab PPU tidak dilibatkan dalam pembukaan lowongan untuk proyek IKN dan Bandara VVIP. Padahal, keterlibatan pemerintah daerah penting untuk memastikan masyarakat lokal mendapat prioritas dalam perekrutan. Tanpa koordinasi yang baik, dikhawatirkan terjadi ketimpangan antara tenaga kerja pendatang dan warga sekitar. Kolaborasi antara pengelola proyek dan Pemkab PPU diperlukan agar pembangunan IKN tidak hanya memajukan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat.  

Jaminan Kesehatan
Aspek kesejahteraan pekerja menjadi sorotan positif dalam proyek IKN. Seluruh pekerja konstruksi dijamin BPJS Ketenagakerjaan, yang memungkinkan mereka mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Hermina dan Mayapada. Jaminan ini tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, tetapi juga menjadi daya tarik bagi tenaga profesional untuk berkontribusi di IKN. Inisiatif ini patut diapresiasi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja.  

Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan  
Pembangunan IKN adalah momentum untuk menciptakan ekosistem kerja yang berkeadilan. Di satu sisi, pelatihan seperti Mandor Pintar Institute menjawab kebutuhan pasar akan SDM berkualitas. Di sisi lain, penting bagi Pemkab PPU untuk dilibatkan dalam proses rekrutmen agar masyarakat lokal tidak tertinggal. Bersamaan dengan itu, jaminan kesehatan melalui BPJS menjadi bukti nyata perlindungan bagi pekerja.
 
sumber data: kompasswaakurasitribunnews

Friday, February 7, 2025

Putusan MK : Pilkada 2024 Kaltim

 

put
Putusan Sidang MK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024, yang berdampak signifikan pada konstelasi politik di provinsi tersebut. Gugatan yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi tidak dapat diterima. Putusan ini diambil melalui rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi pada 31 Januari 2025.

Gugatan MK Ditolak: Apa Artinya?
Penolakan gugatan MK ini berarti bahwa hasil Pilkada Kaltim 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap sah. Dalam gugatan, tim Isran Noor-Hadi Mulyadi mendalilkan adanya dugaan praktik politik uang dan kartel politik yang dilakukan oleh pihak terkait, Rudy Mas'ud-Seno Aji. Namun, majelis hakim MK menilai bahwa dalil tersebut tidak memiliki cukup bukti yang kuat. MK juga berpendapat bahwa dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Hakim Arief Hidayat menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban terkait dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh Rudy Mas'ud dan Seno Aji telah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta Gakkumdu. Dengan ditolaknya gugatan ini, jalan bagi Rudy Mas'ud dan Seno Aji untuk dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim semakin terbuka. DPRD Kaltim pun telah menjadwalkan rapat paripurna pada 7 Februari untuk mengumumkan hasil penetapan calon gubernur dan wakil gubernur.

Hakim Konstitusi, Arief Hidayat:
Adanya putusan MK nomor 60 yang memaksudkan agar partai politik (parpol) tidak mendominasi memungkinkan untuk mengajukan calon dan tidak memunculkan calon tunggal. Fakta hukum tidak terdapat politik borong partai (baca: kartel politik) koalisi seperti didalilkan pemohon, dengan demikian dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Implikasi Putusan MK
Sebagai calon petahana, Isran Noor harus menerima kekalahan dalam Pilkada ini. Padahal, ia bersama Hadi Mulyadi diusung oleh koalisi yang cukup besar, terdiri dari PDIP, Gelora, Hanura, Demokrat, Perindo, dan Ummat. Sementara itu, Rudy Mas'ud-Seno Aji diusung oleh koalisi yang lebih besar lagi, yaitu Partai Gerindra, PKB, Golkar, NasDem, PKS, PAN, PBB, PPP, hingga PSI.

Pilkada Serentak 2024 dan Potensi Sengketa
Pilkada 2024 memang menjadi perhatian serius, terutama dalam hal potensi sengketa yang mungkin terjadi. KPU sendiri telah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul, mulai dari proses pencalonan hingga rekapitulasi suara. Ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan penyelenggara pemilu dapat menjadi masalah yang harus dihadapi di MK. Sigit Joyowardono dari KPU menjelaskan bahwa 16 Desember 2024 menjadi batas akhir bagi KPU untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Setelah itu, pasangan calon yang merasa dirugikan memiliki waktu 3 hari untuk mengajukan gugatan ke MK. MK dapat menerima dalil-dalil terkait keterpilihan pasangan calon kepala daerah, mulai dari proses pendaftaran hingga tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini dapat berimplikasi pada putusan MK berupa pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang hasil pemilihan.
 

Thursday, February 6, 2025

Fasilitas Sumbu Kebangsaan

 

sum
Area Sumbu Kebangsaan

Ruang Publik, Sumbu Kebangsaan, di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dibangun dan siap menjadi ruang publik yang menarik dengan beragam fasilitas. Proyek yang berlokasi strategis di antara Istana Garuda dan Taman Kusuma Bangsa. Dengan area seluas 11,14 hektare ini dirancang sebagai simbol harmoni antara alam dan peradaban modern, mewujudkan visi Future Smart Forest City of Indonesia.

Fasilitas di Sumbu Kebangsaan
Sumbu Kebangsaan menawarkan berbagai fasilitas yang menjadikannya ruang publik yang ideal bagi masyarakat. Di sini, kita bisa menemukan taman hijau yang asri, plaza yang luas, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, share street, visitor center, amfiteater, galeri UMKM, dan forest trail.

Konsep Pembangunan Hijau
Salah satu keunggulan utama Sumbu Kebangsaan adalah penerapan konsep pembangunan hijau yang komprehensif. Prioritas utama dalam proyek ini adalah penggunaan material lokal, pengelolaan limbah yang efektif, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Selain itu, terdapat 2.500 pohon di kawasan ini yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara.

Simbol Kebangsaan dan Komitmen untuk Masa Depan
Sumbu Kebangsaan bukan hanya sekadar ruang publik, tetapi juga merupakan simbol komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Proyek ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk hidup selaras dengan alam dan menjadi warisan bagi generasi mendatang.
 
sumber berita: kompasliputan6infopublik

Wednesday, February 5, 2025

Versi Anggaran Rp 48,8 triliun

 

488
Anggaran IKN

Otorita IKN mengumumkan bahwa anggaran yang awalnya direncanakan sebesar Rp 6,3 triliun untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan hingga Rp 4,8 triliun. Hal ini berarti sisa anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp 1,5 triliun. Pemangkasan ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja negara mencapai total Rp 306 triliun, yang mencakup kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah.

Kepala BI Perwakilan Kaltim Budi Widihartanto:
Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk IKN tahap kedua periode 2025-2029 yang disahkan hanya sebesar Rp 48,8 triliun. Porsi anggaran IKN tahap kedua yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya akan berdampak daya ungkit sektor konstruksi di Kalimantan Timur.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono:
Terkait IKN, Presiden Prabowo telah memastikan proyek ini akan terus berlanjut. Anggaran sebesar Rp 48,8 triliun telah disiapkan untuk periode 2025 hingga 2029 dan akan digunakan sesuai tahapan yang telah dirancang.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono:
Memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dipangkas.
 

Tuesday, February 4, 2025

Infrastruktur Transportasi Kalimantan Timur

 

tol
Tol Perdana Kalimantan

Kalimantan Timur kini menjadi perhatian seiring dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jalan tol perdana di Kalimantan yang menghubungkan kota samarinda dan balikpapan terus dikembangkan. Proyek ini tidak hanya akan mempercepat aksesibilitas, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kalimantan pada umumnya.
 
Penghubung Strategis
Tol perdana di Kalimantan ini dirancang untuk menghubungkan Balikpapan, Samarinda dan IKN, serta kota-kota lain di sekitarnya. Menurut laporan dari Konstruksimedia, tol ini akan mempersingkat waktu tempuh antara Balikpapan/Samarinda dan IKN, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan barang. Dengan adanya tol, perjalanan yang sebelumnya memakan waktu lama dapat dipangkas secara signifikan, memberikan dampak positif pada sektor transportasi dan logistik.

Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Akses yang lebih baik akan menarik investasi baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya konektivitas, para pelaku usaha dapat lebih mudah menjangkau pasar, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang.

Bandara dan Transportasi Udara
Selain tol, pengembangan bandara juga menjadi bagian penting dari infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur. Bandara di Balikpapan dan Samarinda berbenah untuk mendukung mobilitas ke IKN. Menurut Time News, bahkan landas pacu bandara IKN telah rampung dan siap digunakan. Hal ini akan meningkatkan kapasitas penerbangan dan memperkuat konektivitas udara antara IKN dengan kota-kota besar lainny.

Konsep Aerotropolis
Pengembangan bandara di IKN mengusung konsep Aerotropolis, yang mengintegrasikan bandara dengan kawasan bisnis dan permukiman. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui aksesibilitas transportasi udara yang efisien. Dengan adanya bandara yang modern dan terintegrasi, Kalimantan Timur akan semakin menarik bagi investor dan wisatawan.

Sinergi Antara Tol dan Bandara
Sinergi antara pembangunan tol perdana dan bandara di Kalimantan Timur sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi. Dengan adanya jalur darat yang cepat dan akses udara yang memadai, masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung berupa kemudahan mobilitas. Ini juga akan berdampak pada sektor pariwisata, karena wisatawan dapat dengan mudah mengakses berbagai destinasi menarik di Kalimantan. Infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur, melalui pembangunan tol perdana dan pengembangan bandara, akan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Dengan konektivitas yang lebih baik, Kalimantan Timur berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia.
 

Monday, February 3, 2025

Basuki : Anggaran IKN

 

bas
Basuki

Baru-baru ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk tahun 2025. Usulan ini tidak hanya penting untuk kelanjutan pembangunan, tetapi juga mencerminkan dinamika pengelolaan dana di proyek berskala besar ini.

Anggaran yang Disetujui dan Usulan Tambahan    
Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Basuki mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN pada 2025-2029 telah disetujui sebesar Rp 48,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,3 triliun telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Namun, Basuki menekankan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif. Dengan adanya tambahan dana ini, total anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan dan program Otorita IKN pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 15 triliun. Angka ini diharapkan cukup untuk menyelesaikan berbagai proyek penting yang menjadi prioritas pemerintah.

Kebutuhan Infrastruktur yang Mendesak
Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini juga mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung fungsi legislatif dan yudikatif. Basuki menjelaskan bahwa tanpa tambahan anggaran, pembangunan gedung-gedung penting tersebut akan terhambat. Oleh karena itu, pengajuan tambahan dana menjadi langkah strategis untuk memastikan semua infrastruktur siap sebelum 2028, saat IKN dijadwalkan menjadi ibu kota politik Indonesia

Dampak Terhadap Perekonomian
Keputusan untuk mengalokasikan tambahan anggaran ini tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perekonomian lokal. Investasi swasta yang sudah masuk ke IKN hingga September 2024 mencapai Rp 58,41 triliun. Ini menunjukkan bahwa banyak investor yang percaya pada potensi IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dengan adanya tambahan anggaran, diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Meskipun anggaran telah disetujui dan tambahan diajukan, tantangan dalam pengelolaan dana tetap ada. Basuki menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan dana. Ini penting agar masyarakat dapat melihat hasil nyata dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun oleh Basuki menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini secara tepat waktu. Masyarakat perlu terus mengikuti perkembangan ini agar dapat memahami bagaimana dana publik digunakan demi kepentingan bersama.
 
sumber berita:

Thursday, January 30, 2025

Samarinda Banjir

 

sam
evakuasi
Banjir yang melanda Kota Samarinda dalam beberapa hari terakhir telah mengakibatkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dengan curah hujan yang terus mengguyur, sebanyak 22 titik banjir telah teridentifikasi, dan ribuan warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Bendungan dan Upaya Mengatasi Banjir
Salah satu infrastruktur penting yang berfungsi untuk mengendalikan banjir adalah bendungan. Di Samarinda, Bendungan Lempake menjadi salah satu titik pantau utama. Saat ini, kondisi bendungan tersebut menunjukkan status siaga dengan ketinggian air mencapai 790 cm, meskipun ada penurunan level. Namun, dengan curah hujan yang masih tinggi, potensi kenaikan debit air tetap ada. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, menegaskan pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap kondisi bendungan dan sungai untuk mencegah banjir yang lebih parah.

Titik Banjir
Banjir di Samarinda tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi menyebar ke berbagai titik. Terindikasi titik banjir di 25 RT dengan total 2.980 jiwa terdampak banjir. Wilayah-wilayah seperti Kelurahan Sempaja Timur dan Perumahan Griya Mukti Gunung Lingai menjadi salah satu daerah yang paling parah terendam. Dengan banyaknya titik banjir ini, fasilitas kota samarinda belum memperlihatkan mampu untuk menahan banjir memasuki kota.

Upaya Evakuasi Korban Banjir
Dalam situasi darurat seperti ini, evakuasi menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan nyawa warga yang terjebak dalam banjir. BPBD Kota Samarinda telah melakukan evakuasi terhadap warga yang tinggal di daerah rawan longsor dan banjir. Polisi juga turut berperan dalam proses evakuasi dengan membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah setempat telah membuka posko bantuan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi korban banjir, termasuk makanan dan tempat pengungsian.

Kesadaran
Kondisi banjir di Samarinda mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran kolektif dalam menghadapi bencana alam. Masyarakat perlu memahami potensi risiko di lingkungan mereka dan bersiap untuk melakukan evakuasi mandiri jika diperlukan. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha lokal dan organisasi masyarakat sipil, sangat dibutuhkan untuk membantu korban banjir. Di lain pihak fasilitas kota juga belum tersedia secara memadai.

Banjir di Samarinda adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuk Pemerintah Kota Samarinda. Dengan peran penting bendungan dalam pengendalian air, identifikasi titik-titik rawan banjir, serta upaya evakuasi yang cepat dan tepat, kita dapat meminimalkan dampak bencana ini dengan jalan mengurangi resiko 'sebelum' banjir tiba. Pemkot Samarinda sebaiknya memberikan bukti nyata bahwa fasilitas penanggulangan banjir bisa mencegah banjir memasuki kawasan kota samarinda.
 
sumber berita: