Otorita IKN Memprioritas UMKM Lokal

 

diklat masyarakat umkm lokal

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjadikan UMKM lokal sebagai prioritas utama dan pelaku utama dalam rantai roda ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya ini dirancang agar masyarakat lokal dan wilayah sekitarnya—seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)—tidak hanya menjadi penonton, melainkan motor penggerak ekonomi berkelanjutan di ibu kota baru.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan Lokakarya Literasi Keuangan Digital dan Edukasi Legalitas Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi pengusaha UMKM di Kecamatan Samboja dan Samboja Barat. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM lokal agar mampu tumbuh berkelanjutan seiring pembangunan IKN. Kegiatan workshop Literasi Keuangan Digital dan Edukasi Legalitas Produk UMKM Batch 1 dilakukan selama dua hari, selasa - rabu, 3-4 Februari 2026 bertempat Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja. Selanjutnya, kegiatan Workshop Batch 2 dilaksanakan selama dua hari, 5-6 Februari 2026 bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Kecamatan Samboja Barat. Peserta dibekali pemahaman manajemen keuangan berbasis digital serta edukasi legalitas usaha guna mendorong UMKM yang lebih akuntabel, profesional, dan berdaya saing. Langkah awal pendampingan ini menyasar akar rumput melalui Lokakarya Literasi Keuangan Digital dan Edukasi Legalitas Produk UMKM yang digelar di Kecamatan Samboja dan Samboja Barat. Dari kacamata jurnalistik, wilayah ini sangat krusial karena merupakan daerah penyangga langsung IKN.

Banyak pedagang kecil di daerah delineasi ini yang produknya bagus, namun terhambat masalah izin dan buta akan transaksi modern. OIKN turun tangan memberikan edukasi standarisasi produk. Dengan memiliki legalitas resmi, produk keripik atau kerajinan tangan warga lokal kini punya "paspor" untuk masuk ke hotel, swalayan, dan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tanpa izin resmi, produk lokal pasti akan tersingkir oleh produk luar yang lebih siap secara administratif.

Masalah klasik UMKM adalah keuangan yang berantakan, di mana dompet rumah tangga dan modal usaha sering bercampur. Masalah mendasar inilah yang diselesaikan lewat Akademi SIAPIK (AKSI) 2026 di KIPP IKN.

Penyelenggaraan kegiatan Akademi SIAPIK (AKSI) 2026 dan Business Matching Pembiayaan UMKM 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bersama Kemenko 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Rabu (10/06/2026). Agenda strategis ini diinisiasi oleh Sekretariat Kerja Bersama KOPERBI IKN, bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Balikpapan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Program ini ditujukan bagi para pengusaha UMKM di wilayah IKN dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) guna memperkuat literasi finansial, mendorong inklusi keuangan, sekaligus memperluas akses pembiayaan ke lembaga perbankan.

OIKN melatih para pelaku usaha menggunakan aplikasi SIAPIK—sebuah sistem digital pencatatan informasi keuangan resmi dari Bank Indonesia. Melalui program ini, pedagang lokal diajari bermigrasi dari pembukuan kertas yang rawan hilang ke laporan keuangan digital yang rapi.

Menariknya, program ini tidak berhenti pada pelatihan teori saja. OIKN langsung membuka jalur Business Matching. Laporan keuangan digital dari aplikasi SIAPIK dijadikan modal bagi UMKM untuk langsung berhadapan dengan bank-bank besar. Bank menjadi percaya untuk mengucurkan modal karena rekam jejak keuangan UMKM sudah tercatat jelas secara digital

sumber berita: kompas, ikn-digital, ikn-keuangan

Read More

Sokongan dan Pandangan Dari Jepang

 

Rusun ASN di IKN

Jepang merupakan salah satu mitra investasi asing paling strategis dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Keterlibatan negeri sakura ini mencakup kunjungan delegasi bisnis secara masif, komitmen investasi properti, transfer teknologi perkotaan, hingga kolaborasi akademis dalam merancang wilayah metropolitan sekitarnya.

Kunjungan delegasi dari misi bisnis tingkat prefektur yang diselenggarakan oleh Kantor Japan External Trade Organization (JETRO) Saga di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Oktober 2025. Delegasi dari misi bisnis ini dipimpin oleh CEO & Chairman Kanzaki Industry Corp Tsuru Katsuya.

CEO & Chairman Kanzaki Industry Corp, Tsuru Katsuya:

Misi kami adalah meninjau infrastruktur ekonomi seperti kawasan industri, fasilitas transportasi, dan berbagai potensi lainnya sebagai bagian dari persiapan melihat peluang investasi masa depan di Indonesia. Tujuan utama tim kami adalah untuk melihat di Ibu Kota baru Nusantara. Dari perspektif kami di Jepang yang menghadapi tantangan kepadatan di wilayah metropolitan, pembangunan Ibu Kota Nusantara ini sangat menarik

Salah satu materi yang dibahas dalam agenda Jumat Belajar ASN Otorita IKN bertajuk "Regional Collaboration For Tri-City Development: Lessons From Global Experience (Sweden, Spain, and Italy)" dan "Regional Development through Inter-Municipal Collaboration: Key Success Factors for the Greater Nusantara Region" pada 5 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Otorita IKN bersama akademisi dari The University of Tokyo dan Toyo University membahas strategi pembangunan kawasan metropolitan yang terintegrasi untuk memastikan manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan secara lebih luas oleh daerah-daerah di sekitarnya.

Prof Norihisa Shima dari Toyo University:

IKN akan memberikan dampak yang besar kepada kota-kota sekitar, maka dari itu penting sekali IKN berkolaborasi bersama dengan kota-kota sekitar. Setiap kota dan kabupaten perlu memiliki fungsi masing-masing, dan setiap fungsi bisa terintegrasi satu sama lain

Prof Fumihiko Seta dari The University of Tokyo:

Saya datang ke beberapa ibu kota baru, saya sangat terkesan dengan perkembangan Nusantara. Saya yakin di kemudian hari akan banyak orang datang ke sini. Sangat penting untuk Nusantara mengelola kawasan metropolitan dengan baik

sumber: kompas, detik, cnbc-indonesia

Read More

IKN dan 5G: Sinergi Teknologi untuk Kota Cerdas

bangunan gedung cerdas

Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang agar dapat menjadi kawasan percontohan pemerintahan digital terdepan di Indonesia salah satunya sebagai laboratorium layanan publik berbasis kecerdasan artifisial (AI). Dengan dukungan pendanaan internasional untuk perencanaan kota pintar atau smart city yang mencapai 2,49 juta dolar AS (sekitar Rp44 miliar) pada awal 2026, IKN disiapkan agar dapat menjadi "laboratorium hidup" bagi pengembangan teknologi di masa depan. Selain pembangunan kota pintar tersebut, Kementerian Komdigi juga berupaya melakukan akselerasi di aspek pengetahuan para pemimpin baik pejabat di pemerintahan pusat maupun daerah melalui Digital Leadership Academy (DLA).

Secara lebih detail program DLA memiliki kurikulum yang komprehensif, mencakup 10 kompetensi utama yang selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sehingga lulusannya dapat tesertifikasi sebagai pemimpin digital unggul.

Wamenkomdigi, Nezar Patria:

Ibu Kota Nusantara dirancang untuk menjadi laboratorium hidup bagi teknologi masa depan. Mulai dari autonomous vehicle, sistem energi yang pintar, hingga layanan publik berbasis AI yang inklusif

AI akan berfungsi sebagai otak yang menganalisis pola pergerakan penduduk, mengelola arus lalu lintas, memprediksi kebutuhan energi, hingga menyesuaikan layanan publik secara otomatis, menjadikan IKN benar-benar responsif terhadap dinamika warganya. Penerapan BGC (Bangunan Gedung Cerdas), yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2022 dan diperkuat Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2023, menjadi fondasi yang mengintegrasikan semua sistem teknologi kawasan.

sumber: antara, kompas, tvri-video

 

Read More

Magnet Rp73 Triliun: Serbuan Investor Kakap Dunia

 

wajah ikn terkini

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya menjadi proyek mercusuar pemerintah, tetapi kini resmi menjelma menjadi arena tarung para investor kakap dunia. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menetapkan Jakarta tetap sebagai Ibu Kota Indonesia, komitmen pendanaan swasta murni justru terus mengalir deras tanpa henti. Hingga pertengahan tahun 2026, realisasi dan komitmen investasi swasta murni yang telah dikontrak secara resmi melonjak menyentuh angka Rp73 triliun. Lonjakan dari klaim sebelumnya sebesar Rp72,39 triliun ini menjadi bukti konkret bahwa para pemegang modal global tidak lagi melihat IKN sebagai rencana di atas kertas, melainkan sebuah pasar masa depan yang sangat menjanjikan.

Dinamika di lapangan menunjukkan pergeseran krusial dari sekadar wacana menjadi aksi nyata. Pola penyebaran modal di IKN terbagi ke dalam kekuatan-kekuatan strategis berikut:

Serbuan Investor 6 Negara: Otorita IKN (OIKN) mencatat ada 11 Perjanjian Kerja Sama (PKS) internasional yang melibatkan 8 perusahaan raksasa dari 6 negara. Negara-negara tersebut meliputi China, Uni Emirat Arab (UEA), Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Rusia.

Raksasa Timur Tengah dan Asia: Abu Dhabi menanamkan modal jumbo senilai Rp10 triliun untuk membangun fasilitas keagamaan, pusat perbelanjaan, dan kawasan perkantoran mewah. Sementara itu, Tiongkok melalui Starbright meluncurkan proyek masif pembangunan apartemen serta kompleks perkantoran yang saat ini fisiknya sudah mulai dikerjakan. Investor Korea Selatan juga dilaporkan langsung tancap gas merealisasikan proyek fisik mereka di lapangan.

Dominasi Pelaku Usaha Domestik: Sektor swasta nasional tetap menjadi tulang punggung dengan memegang 64 PKS dari total 75 perjanjian yang ada. Pengusaha lokal bergerak lincah mengamankan sektor komersial seperti perhotelan, destinasi wisata dari Taman Safari, hingga jaringan restoran populer seperti Teras Kota dan Rumah Makan Sederhana. Bahkan, kehadiran merek retail harian seperti Roti'O di kawasan Nusantara menjadi indikator paling sederhana bahwa ekosistem ekonomi mikro dan denyut kehidupan kota mulai terbentuk nyata.

Menjaga Napas Keuangan Negara
Langkah taktis OIKN yang mengamankan 75 PKS dengan 65 pelaku usaha swasta murni ini merupakan strategi penyelamatan yang sangat tajam bagi postur anggaran negara. Skema pembangunan IKN sengaja dipecah menjadi tiga jalur utama: APBN, investasi langsung swasta, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP).

Dengan pembagian kerja ini, dana APBN dapat difokuskan penuh hanya untuk membangun fondasi inti berupa gedung-gedung pemerintahan utama. Sementara itu, urusan pemenuhan fasilitas komersial, hunian modern, layanan publik, hingga pusat kebugaran diserahkan sepenuhnya kepada modal swasta. Strategi ini berhasil memotong ketergantungan proyek dari beban keuangan negara, sekaligus berfungsi sebagai jembatan efektif yang mengubah proyek konstruksi sepi menjadi sebuah ekosistem perkotaan baru yang hidup dan mandiri di Kalimantan Timur.

sumber: cnbc-indonesia, bloombergtechnoz, cnbc-indonesia-uang

Read More

Tambahan Anggaran IKN ditengah Efisiensi Anggaran

 

oikn di dpr

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 15,5 triliun untuk tahun 2027 yang diajukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai sinyal alarm yang menghawatirkan. Permintaan tambahan anggaran ini diajukan OIKN demi mengejar target penyelesaian infrastruktur dasar agar IKN sah berfungsi penuh sebagai ibu kota negara pada tahun 2028. Namun, di tengah realitas ekonomi nasional yang sedang megap-megap dilanda krisis geopolitik, langkah ini tidak mudah diterima nalar publik.

Bagaimana mungkin, di saat pemerintah gencar mendengungkan narasi ikat pinggang melalui efisiensi anggaran di berbagai sektor, OIKN justru meminta tambahan dana yang membengkak berlipat-lipat? Pagu indikatif awal yang disepakati untuk OIKN pada tahun 2027 sebenarnya berada di angka Rp 6,7 triliun. Namun, dengan dalih mengejar target Perpres Nomor 79 Tahun 2025 guna menyelesaikan pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, serta biaya pemeliharaan infrastruktur, mereka menuntut total anggaran melonjak menjadi Rp 22,2 triliun. Beberapa pihak menilai usulan tambahan Rp 15,5 triliun ini sama sekali tidak rasional. 

Salah satu rasa khawatir tersebut, yang juga digemakan oleh lembaga riset ekonomi seperti Center of Economic and Law Studies (Celios), adalah bahwa alokasi dana masif untuk IKN ini pada akhirnya hanya akan membebani APBN semata. Sejak awal, publik dijanjikan bahwa proyek megah ini tidak akan menyusu pada uang rakyat dan akan bertumpu pada investasi swasta. Nyatanya, hingga saat ini, APBN tetap dipaksa menjadi tulang punggung utama ketika investor kakap yang dinanti-nanti tidak kunjung menanamkan modal riil mereka.

Sikap OIKN yang terus-menerus menuntut tambahan dana jumbo memicu ketakutan mendalam akan terjadinya kelangkaan ruang fiskal untuk kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendesak. Jika APBN terus terkuras untuk mengecor beton-beton gedung pemerintahan di Sepaku, sektor-sektor krusial lain yang menyentuh kesejahteraan langsung masyarakat terancam dikorbankan. Situasi di mana subsidi publik, kesehatan, dan pendidikan berisiko dipangkas hanya untuk membiayai percepatan proyek prestisius.

Urgensi pembangunan tidak bisa diukur dari ego linimasa tahun 2028 semata. Pemerintah pusat sebaiknya melakukan audit belanja total dan mengevaluasi ulang roadmap IKN berdasarkan kapasitas keuangan negara yang sebenarnya, bukan berdasarkan tenggat waktu politik. Jika tata kelola anggaran ini terus dipaksakan, IKN bukan menjadi simbol kemajuan peradaban, melainkan monumen kegagalan fiskal yang meninggalkan utang struktural bagi generasi masa depan.

sumber: detik, times-indonesia, bisnis

Read More

Wajah Baru Sepaku, bisakah menjadi Etalase Modern Ibu Kota Nusantara?

 

moderinisasi sepaku

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa transformasi besar bagi wilayah sekitarnya, misalnya Kecamatan Sepaku, yang kini resmi bertransisi masuk ke dalam wilayah administrasi ibu kota baru tersebut. Integrasi wilayah ini memicu berbagai langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), demi menyelaraskan pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan. Salah satu dampak administratif adalah percepatan penyelesaian tapal batas desa dan kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten PPU. Langkah penataan tapal batas ini dipercepat seiring dengan rencana pemekaran wilayah di sisa wilayah PPU. Pemekaran menjadi penting karena setelah Sepaku diambil alih oleh IKN, Kabupaten PPU terancam kehilangan status otonomnya jika hanya memiliki tiga kecamatan tersisa, mengingat regulasi mensyaratkan minimal empat kecamatan untuk sebuah kabupaten.

Integrasi ini mendorong pelimpahan aset jalan kabupaten di wilayah Sepaku dari Pemkab PPU kepada Otorita IKN (OIKN). Pemerintah Kabupaten PPU mengusulkan penyerahan jalan sepanjang 168 kilometer ini agar penanganan, perbaikan, dan peningkatan kualitas jalan dapat berjalan jauh lebih optimal dan cepat di bawah pengelolaan langsung Otorita, mengingat status wilayah tersebut kini telah berubah menjadi kawasan urban ibu kota.

Sementara itu, denyut nadi perekonomian lokal ditandai dengan kehadiran Pasar Sepaku dengan bangunan yang baru. Terkait penataan pasar ini, Otorita IKN menjalankan proses transisi dan pemindahan pedagang dilakukan dengan sangat hati-hati dan adil. Prioritas penempatan kios dan los baru wajib diberikan kepada para pedagang lama yang sudah sejak awal menggantungkan hidupnya di pasar tersebut, bukan untuk pedagang dadakan. Penataan ini menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib, bersih, nyaman, sekaligus mempercantik perwajahan visual Sepaku sebagai etalase modern IKN tanpa menggusur kearifan lokal yang sudah mengakar.

sumber: antara, antaranews, radarbontang

Read More

Sekolah Rakyat di Samarinda

 

sr di samarinda

Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda menunjukkan progres signifikan dengan capaian fisik 80,26 persen. Proyek kawasan pendidikan terpadu ini ditargetkan mulai fungsional pada 20 Juni mendatang, jauh lebih cepat dari jadwal semula pada Agustus 2026. Sekolah Rakyat Samarinda dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu berbasis asrama yang terdiri atas 24 bangunan. Kompleks ini meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, kantin, masjid, dapur umum, fasilitas olahraga, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Evry Biaktama Meliala:

Saat ini kami melakukan percepatan pekerjaan dengan mengerahkan sekitar 800 tenaga kerja di lapangan. Targetnya, seluruh fasilitas utama dapat difungsikan sebelum penerimaan siswa baru pada akhir Juli nanti

Dinas Sosial (Dinsos) Berau memastikan hanya tujuh anak yang akan berangkat untuk mengikuti pendidikan di SR Samarinda. Padahal sebelumnya pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 11 peserta dapat mengikuti program tersebut.

Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi:

Problem utamanya itu adalah persetujuan orang tua. Kalau anak SD terus jauh dari orang tua, pasti berat. Anak SMP dan SMA juga tidak semua orang tua setuju, padahal itu syarat utama

Sebanyak 74 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 di Kota Samarinda menunjukkan perubahan karakter yang signifikan setelah menjalani pembinaan asrama selama hampir setahun, sejak beroperasi pada 30 September 2025 lalu. Para pelajar yang mayoritas berasal dari keluarga rentan perlahan meninggalkan kebiasaan buruk, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih disiplin serta mandiri dibanding sebelumnya. Siswa yang terdiri dari 49 pelajar SD dan 25 pelajar SMA, sekitar 75 persen di antaranya berasal dari keluarga miskin desil 1 dan 2 yang menghadapi masalah sosial berat.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Provinsi Kalimantan Timur, Rabiatul Adawiyah:

Di rumah, mereka minim bimbingan. Ada yang orang tuanya sudah tiada, di penjara, ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) hingga keluarga yang tidak utuh. Kondisi ini membuat karakter mereka sebelumnya sangat kurang terbimbing

sumber: antara, portalberau, niaga

Read More