Penduduk IKN di Tahun 2025

 

batas maksimal jumlah penduduk IKN

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin (21 Juni 2024):
Di IKN ini semuanya harus disusun dan dibuat tata kelolanya yang berbeda dengan yang biasanya. Tata kelola kependudukan di IKN kita harapkan lebih agile (cekatan) di dalam memberikan services (layanan) kepada masyarakat

Jumlah penduduk yang akan bermukim di wilayah IKN sampai tahun 2045, tidak boleh melebihi 2 juta orang. Dengan perkiraan jumlah penduduk yang berkisar 1,7 hingga 1,9 juta jiwa. Kebijakan Otorita IKN harus jauh lebih efektif dan efisien agar mampu dengan baik memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah IKN.

Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045. Angka 1,7-1,9 juta adalah perkiraan jumlah penduduk di IKN dengan luas wilayah kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Prakiraan jumlah penduduk di IKN ini sesuai dengan perhitungan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan.

Angka ini, jumlah penduduk IKN tahun 2045, ditetapkan untuk mewujudkan IKN sebagai kota inklusif atau Loveable-City yang nyaman bagi semua lapisan masyarakat. Semangatnya menjadikan IKN dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Indonesia yang dapat berkunjung, bekerja, bersekolah, berwisata, dan menetap di dalamnya.


sumber berita: jawapos, tempo, beritasatu

Read More

Kapan ada Mal di IKN?

 

mal di IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:
Dejem mau bikin mal, itu ada 10 hektar. Yang 8 hektar dibikin mal, yang 2 hektar dia mau wakafkan untuk masjid
(Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada 15 Sept 2025).

Ayedh Dejem Group, sebuah perusahaan ternama asal Uni Emirat Arab, siap menghadirkan fasilitas komersial dan keagamaan bernilai fantastis. Nilai investasi yang digelontorkan Ayedh Dejem Group untuk proyek monumental ini diperkirakan mencapai Rp 3, 7 triliun.

Dari dalam negeri, PT Pakuwon Jati Tbk melalui anak perusahaannya, PT Pakuwon Nusantara Abadi telah melakukan groundbreaking mal baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Rabu (1 Nov 2023) lalu. Mal yang dinamakan Pakuwon Mall Nusantara ini termasuk ke dalam proyek Superblock Pakuwon Nusantara yang akan terintegrasi dengan kondominium, hotel, dan apartemen.


sumber berita: indonesiasatu, detik

Read More

Teknologi Hyper 5G Hadir di IKN dan Balikpapan

 

teknologi terdepan

Balikpapan adalah kota pertama di Kalimantan yang dijangkau 5G Telkomsel sejak beberapa tahun lalu. Jaringan 5G yang stabil dan berkecepatan tinggi, kini, dapat dinikmati di Balikpapan pada wilayah : Superblock (BSB), GraPARI Telkomsel Ahmad Yani, Mal Balikpapan Baru, serta beberapa kawasan lain seperti Batakan, Manggar, Balikpapan Baru, hingga Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

General Manager Region Network Operations and Productivity Telkomsel Kalimantan, Wendy Adewijaya:

Kami ingin memastikan manfaat jaringan 5G Telkomsel yang terdepan dan terluas dapat dinikmati secara inklusif—oleh semua orang, setiap rumah, dan seluruh kegiatan bisnis. Ekosistem 5G di Balikpapan sudah semakin matang, sehingga perluasan cakupan Hyper 5G secara masif dan contiguous tanpa terputus menjadi langkah krusial. Pendekatan berbasis AI memungkinkan kami memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan di segala situasi, termasuk di area padat dan lokasi strategis Hyper 5G

Teknologi Hyper 5G Telkomsel turut mengambil peran terdepan dalam mendukung program pemerintah termasuk di wilayah IKN yang saat ini menjangkau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A dan Bandar Udara IKN. Hingga saat ini, Telkomsel telah mengoperasikan lebih dari 120 BTS 5G di wilayah Kalimantan, mencakup Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, dan Tarakan. Implementasi teknologi Hyper 5G Telkomsel akan hadir dan terus diperluas secara bertahap dan terukur, sejalan dengan kesiapan ekosistem 5G untuk sejumlah lokasi utama.


sumber berita: jawapos, kotaku

Read More

Sentra Ketahanan Pangan Buah

 

focus IKN

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Asnawati Safitri:
Selain menjadi sentra taman buah yang terdiri dari berbagai tanaman buah lokal dan buah lain, di kawasan ini juga ada taman bunga. Jadi, Sukomulyo juga akan punya beragam tanaman hias. Melalui kawasan taman itu, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat tentang jenis buah-buahan Nusantara agar semakin dikenal bagi pengunjung, terutama anak muda, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap buah

Lokasi di Sukomulyo dipilih sebagai kawasan pengembangan tanaman buah karena desa itu pernah menjadi sentra buah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebelum kehadiran kebun sawit. Revitalisasi kawasan di Desa Sukomulyo sebagai sentra buah mengacu pada kebijakan Otorita IKN untuk mengalokasikan lokasi lahan pangan, baik tanaman pangan pokok, buah, dan hortikultura lain. Kawasan Agrotechno-Edupark di Sukomulyo memiliki potensi besar sebagai area promosi sentra buah karena lokasi di pinggir jalan yang mudah diakses.

sumber berita: antara

Read More

Partisipasi Generasi Muda

 

partisipasi lokal

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:

Saat ini IKN sedang mengembangkan produk lokal Kalimantan Timur, kopi liberika, termasuk dengan rencana menanam beberapa pohon tersebut di wilayah KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan). Kalau AYS Indonesia ingin memberikan support, itu lebih konkret dilakukan sebagai penguatan produk lokal Kalimantan Timur

Founder AYS Indonesia, Muhammad Abrar Putra Siregar:

Kami akan terus memberikan dukungan dan melakukan pengabdian melalui berbagai program pemberdayaan. Termasuk mempromosikan produk lokal, khususnya kopi liberika sebagai produk Kalimantan Timur, melalui influencer media sosial yang kami miliki

Kolaborasi ini menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi generasi muda.  Association of Youth for Sustainability (AYS) Indonesia menjalin silaturahmi dengan Otorita IKN, ditandai kunjungan 13 delegasi yang disambut langsung Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Balai Kota Otorita IKN, Nusantara pada Jumat 26 September 2025. Pertemuan ini bertujuan mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat dengan visi IKN sebagai Ibu Kota untuk Semua.


sumber berita: ikn

Read More

Tambang Liar di Kawasan IKN

 

tambang tanpa izin

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:
Kami telah memasang plang larangan agar tidak ada pihak manapun melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung
(16 Oktober 2025).

Plang larangan tersebut telah dipasang di bekas lokasi tambang ilegal di Bukit Tengkorak, kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap bahwa tambang batu bara ilegal tersebut beroperasi di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ia menjelaskan, kegiatan tambang itu bukan hanya merusak alam dan mencoreng nama IKN, tetapi juga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 5,7 triliun.

Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal (seluas/sekitar 4.000 hektar di kawasan delineasi IKN) mengungkap keberadaan tambang tanpa izin tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian besar secara ekonomi dan sosial.

sumber berita: detik

Read More

Batas Wilayah IKN

 

Peta Wilayah

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menandatangani Berita Acara Penegasan Batas Daerah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kota Balikpapan, di Kantor Kemenko 3 IKN, pada hari ini tanggal 22 Oktober 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum dan tata kelola wilayah di sekitar IKN.

Deputi Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati Tena:

Penegasan batas wilayah ini memastikan kepastian hukum, kejelasan pelayanan publik, dan mencegah sengketa administrasi antarwilayah di kemudian hari

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono:

Proses ini panjang dan penuh tantangan, tapi berkat semangat kerja sama yang baik kita bisa menyatukan persepsi dan menetapkan batas wilayah secara bersama

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali:

Setelah peta dan narasi Permendagri disahkan, batas ini akan menjadi acuan untuk tata ruang, kependudukan, pelayanan publik, hingga perizinan sumber daya alam

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji:

Kami memahami bahwa beberapa desa, kecamatan, dan pulau di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun Kutai Kartanegara mengalami penyesuaian wilayah. Proses ini telah melalui kajian teknis dan kesepakatan bersama agar hasilnya akurat, transparan, dan dapat diterima semua pihak.
Langkah ini memang memiliki konsekuensi, tetapi ini adalah bentuk dukungan penuh daerah untuk kemajuan bangsa dan masa depan Indonesia

sumber berita: rri - sepakati, rri - dukung

Read More

Kapan Presiden ke Lokasi IKN?

 

Presiden Prabowo

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Dia bahkan telah menyetujui anggaran tahap kedua senilai Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Keputusan tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Presiden pada 21 Januari 2025. Anggaran untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukungnya.

Presiden telah menandatangani Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam Perpres itu, salah satunya menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Prabowo juga menetapkan target pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN sebanyak 1.700 hingga 4.100 orang pada 2025.

Namun hingga 20 Oktober 2025, belum ada catatan resmi kunjungan lapangan Presiden ke lokasi proyek IKN di Kalimantan Timur.

sumber berita: idntimes

Read More

Satu Tahun Pemerintah, IKN Belum Jelas

 

Andreas Hugo Pareira

 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira:
(kepada wartawan pada 19 Oktober 2025)
Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo merupakan periode evaluasi yang cukup berat. Prabowo memulai kontestasi Pilpres 2024 dengan menjanjikan keberlanjutan dari kepemimpinan Jokowi. Namun, dalam perjalanannya setahun terakhir, terlihat sulit untuk memadukan janji-janji kampanye tersebut dengan ide fundamental Asta Cita sebagai program prioritasnya.

IKN perlu ditinjau ulang karena belum jelas peruntukan utamanya. Selain itu, pengelolaan aset strategis negara dipindahkan dari BUMN ke Danantara akibat kegagalan tata kelola di BUMN, Program Strategis Nasional (PSN) menuai banyak protes, dan Kereta Cepat Whoosh menyisakan beban utang yang harus ditanggung APBN

sumber berita: kaltimpost

Read More

Seputaran Proyek IKN

 

hot isu

 

Program Prioritas
Mencukil laporan Majalah Tempo edisi 11-17 Agustus 2025, sejumlah narasumber di lingkungan Istana Kepresidenan mengatakan kepala negara tidak memprioritaskan percepatan pembangunan IKN. Tiga pejabat Istana dan Kabinet Merah Putih itu menyebut Presiden Prabowo lebih mendahulukan program prioritas pemerintahannya, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga koperasi desa merah putih.

Hoaks
Wapres Gibran, dikutip dari tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, 25 Agustus 2025 :
Saya yakin Bapak Ibu semua warga Dayak, Pasukan Merah, semuanya mendukung pembangunan IKN. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan.

National Training Center
Pada tanggal 17 September 2025, Erick dilantik Presiden Prabowo tepat pukul 15.00 WIB. Dan di jam yang sama laporan dugaan korupsi Erick dalam pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibuat Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI). Gedung NTC dibangun dengan dana APBN sebesar Rp90 miliar yang menurut Sarman mengangkangi peraturan antara lain tidak tercantum dalam pagu indikatif, tidak berbasis Perpres atau Kepmen, serta tidak melalui perencanaan resmi. Selain itu pembangunan dibiayai dana hibah tahap awal FIFA senilai USD 5,6 juta atau sekitar Rp85,6 miliar yang diduga dikelola langsung oleh PSSI tanpa mekanisme pencatatan ke kas negara, tidak melalui proses hibah resmi, dan tidak diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

sumber berita: tempo, metrotv, rmol
 

Read More

Perusahaan Lokal Kaltim

 

lokal kaltim

 

Pemenang tender 19 (September 2022) proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim sudah ditetapkan. Namun, tak banyak pemenang tender dari pengusaha lokal. Dari penelusuran media di Kaltim, ada empat proyek yang melibatkan perusahaan swasta yang tercantum beralamat di Kaltim. Sisanya, mayoritas dimenangkan BUMN, dan ada sejumlah perusahaan dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji:
(5 November 2023)
Adanya pembangunan IKN juga bisa memberikan dampak positif untuk daerah penyangga di sekitar IKN. Tapi, pelaku usaha bidang konstruksi juga harus jadi perhatian. Dengan kerja sama itu (KSO antara BUMN dan perusahaan lokal), perusahaan konstruksi di Kaltim punya kesempatan untuk sama-sama membangun IKN. Dampaknya, banyak kelompok masyarakat Kaltim yang diberdayakan membangun IKN. Kami di Kaltim tentu ingin turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri. Keikutsertaan dan kontribusi perusahaan lokal daerah dalam pembangunan IKN menjadi nilai pembangunan ibu kota baru itu di Kaltim, karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Bagus Susetyo :
(18 Mei 2023)
Untuk saat ini kontraktor lokal hanya dilibatkan sebagai sub kontraktor, dengan keuntungan yang dinilai tipis, sehingga memang perlu ditingkatkan untuk langsung terlibat KSO dengan BUMN. Kalau yang selama ini terjadi KSO itu diberikan kepada perusahaan swasta nasional. Seperti jalan atau kegiatan lainnya itu bisa diberikan kepada perusahaan lokal, hal itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi orang lokal kita. 

sumber berita: bontangpost, antara, akurat
 

Read More

Proyek IKN Berprogres Dalam Senyap

 

progres dalam diam-diam

Walau Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menghentikan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Adapun, tanggung jawab kelanjutan proyek tersebut akan dialihkan kepada Badan Otorita IKN (OIKN).

Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga :
(perkembangan terbaru terkait pembangunan IKN dikutip 14 Sep 2025)

Saat ini progres pembangunan IKN per pertengahan Agustus yakni Kementerian PU sebanyak 80,7781% yakni pembangunan perkantoran, jalan dan MUT (multi utility tunnel), jaringan air minum, infrastruktur sanitasi, pengendalian banjir dan infrastruktur air baku, dan lain-lain.

Proyek Kementerian PKP yakni 47 Tower ASN/Hankam progresnya sudah mencapai 98,46% dengan 40 tower sudah selesai terbangun, kemudian 4 Tower HVT (high volt Technology) dengan progres 37,18%

Progres proyek OIKN sebanyak 11,261% terdiri dari peningkatan jalan di 1B dan 1C serta penataan Kawasan kemudian Kemenhub (Kementerian Perhubungan) sudah selesai membangun Bandara VVIP dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah selesai membangun RS IKN

sumber berita: kompas

Read More

Demo Tanah di IKN

 

demo tanah

Di balik gemerlap narasi kemajuan, ada kisah pilu ribuan warga lokal yang merasa tanah mereka “dijajah” oleh otorita dan kepentingan besar. Kata “jajah” di sini bukan sekadar istilah sejarah, melainkan cerminan nyata dari perasaan terpinggirkan, kehilangan hak, dan terancamnya ruang hidup masyarakat adat dan lokal. Demonstrasi warga di tahun 2024 ini menggema hingga ke pemerintah Jakarta, menuntut keadilan atas tanah yang telah diwariskan turun-temurun.

Dari Klaim Sepihak hingga Demonstrasi Massal
Sejak diumumkan sebagai lokasi ibu kota baru, kawasan IKN menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antara negara, perusahaan, dan masyarakat lokal. Banyak warga, terutama masyarakat adat seperti Suku Balik dan Paser, mendapati lahan yang mereka tempati dan kelola secara turun-temurun tiba-tiba dipatok, diklaim, atau bahkan diambil alih untuk kepentingan proyek IKN tanpa sosialisasi dan pelibatan yang memadai.

Warga di kawasan IKN turun ke jalan. Mereka menuntut kejelasan status tanah, penghentian intimidasi dan kriminalisasi, serta pembayaran ganti rugi yang adil. Demonstrasi ini bukan sekadar protes, melainkan jeritan hati masyarakat yang merasa tanahnya “dijajah” oleh otorita atau kepentingan investor.

Antara Regulasi dan Realita di Lapangan
Otorita IKN, sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola pembangunan dan tata kelola IKN, memegang peran sentral dalam penanganan isu pertanahan dan ganti rugi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2023, otorita ini memiliki kewenangan khusus dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah IKN.

Secara teori, Otorita IKN bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pengelolaan klaim pertanahan. Mereka juga membentuk Satgas Pertanahan IKN untuk menangani sengketa dan konflik lahan. Prinsip yang diusung adalah keadilan, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Namun, di lapangan, implementasi kebijakan ini masih jauh dari harapan warga.

Banyak warga hanya memiliki dokumen administratif tingkat desa seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang seringkali tidak diakui dalam proses pengadaan tanah oleh otorita atau perusahaan. Akibatnya, posisi tawar masyarakat menjadi sangat lemah, dan mereka rentan terhadap penggusuran tanpa ganti rugi yang layak.

Suara Warga dalam Demonstrasi
Slogan “Jangan Jajah Kami!” yang diusung warga dalam demonstrasi di Penajam Paser Utara bukan sekadar retorika. Ini adalah ekspresi kekecewaan dan kemarahan atas kebijakan yang dianggap lebih berpihak pada investor dan otorita, ketimbang masyarakat lokal. Dalam aksi yang diikuti ribuan orang, warga menuntut:

• Kepastian hak atas tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun
• Penghentian intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya
• Pembayaran ganti rugi yang adil dan transparan
• Pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan lokal

Demo ini juga menyoroti minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Banyak warga merasa tidak pernah diajak bicara atau dilibatkan dalam konsultasi publik sebelum tanah mereka dialokasikan untuk proyek IKN .

Dampak Sosial
Pengalihan tanah untuk pembangunan IKN menyebabkan relokasi atau penggusuran masyarakat lokal. Bagi masyarakat adat, kehilangan tanah berarti kehilangan identitas, sejarah, dan hubungan spiritual dengan leluhur. Proses ini juga memicu konflik sosial, baik antara warga dengan otorita maupun antar-warga sendiri akibat ketidak-jelasan status lahan.

Masuknya pendatang baru ke kawasan IKN membawa potensi akulturasi budaya, namun juga menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Standar hidup yang berbeda dan akses sumber daya yang timpang dapat memperbesar jurang sosial dan memicu kecemburuan.

Dampak Ekonomi
Dari sisi ekonomi, pembangunan IKN memang meningkatkan nilai tanah dan properti di sekitar kawasan. Namun, hanya segelintir warga yang memiliki bukti kepemilikan formal yang bisa menikmati kompensasi layak. Sebaliknya, mayoritas masyarakat lokal yang tidak memiliki sertifikat resmi justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap tanah dan perumahan.

Peluang ekonomi baru memang terbuka, seperti lapangan kerja dan pertumbuhan sektor jasa. Namun, tanpa perlindungan dan pemberdayaan yang memadai, masyarakat lokal berisiko termarginalisasi dan hanya menjadi penonton dalam arus investasi yang didominasi pihak luar.

Demo tanah di IKN adalah cermin dari kegelisahan masyarakat yang merasa tanahnya “dijajah” oleh otorita dan kepentingan besar. Isu ini bukan sekadar soal ganti rugi, tapi juga soal keadilan, pengakuan hak, dan masa depan ruang hidup masyarakat lokal. Jika pemerintah dan otorita ingin membangun IKN sebagai simbol kemajuan bangsa, maka pembangunan itu harus berlandaskan keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat lokal, dan keterlibatan aktif mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan.

sumber berita: kaltimkece, tempo-otorita, tempo-tanah

Read More

Usulan Revisi UU IKN Tahun 2025

 

revisi UU IKN

Sejak UU IKN disahkan, perjalanan pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur memang tidak pernah sepi dari perdebatan. Kini, usulan revisi UU IKN kembali mengemuka. Salah satu pemicunya adalah kebutuhan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika di lapangan, baik dari sisi teknis, sosial, maupun politik. DPD RI, misalnya, mengusulkan revisi UU IKN agar ada klausul pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah sekitar IKN. Tujuannya, agar daerah-daerah penyangga bisa berkembang seiring dengan pembangunan IKN, tidak hanya menjadi penonton atau terdampak secara sepihak.

Selain itu, ada juga usulan agar Jakarta dikembalikan menjadi ibu kota negara, atau setidaknya tetap memiliki status khusus. Hal ini muncul karena kekhawatiran bahwa pemindahan ibu kota akan berdampak besar pada ekonomi, sosial, dan tata kelola Jakarta ke depan.

Suara Daerah yang Tak Boleh Diabaikan
DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional, sangat vokal dalam mengusulkan revisi UU IKN. Mereka menilai, pembentukan DOB di sekitar IKN sangat penting agar pembangunan tidak terpusat hanya di inti IKN, tapi juga merata ke daerah-daerah penyangga. Dengan adanya DOB, diharapkan pelayanan publik, infrastruktur, dan ekonomi di sekitar IKN bisa tumbuh lebih cepat dan terintegrasi.

Sementara itu, DPRD Kaltim mengingatkan agar revisi UU IKN tidak dilakukan secara gegabah. Mereka menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum mengubah aturan yang sangat fundamental ini. Menurut DPRD Kaltim, perubahan aturan harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal, dampak lingkungan, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah sekitar IKN. Jangan sampai revisi UU IKN justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks.

Antara Status Lama dan Harapan Baru
Salah satu isu paling sensitif dalam revisi UU IKN adalah masa depan Jakarta. Ada usulan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, atau setidaknya diberikan status khusus sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan budaya nasional. Pemerintah sendiri masih mengkaji berbagai opsi, termasuk kemungkinan mengembalikan status ibu kota ke Jakarta jika pembangunan IKN menghadapi kendala besar.

Bagi warga Jakarta, isu ini tentu sangat penting. Pemindahan ibu kota bukan hanya soal perpindahan kantor pemerintahan, tapi juga menyangkut identitas, ekonomi, dan masa depan kota megapolitan ini. Banyak pihak berharap, apapun keputusan revisi UU IKN, Jakarta tetap mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, baik dari sisi anggaran, pembangunan infrastruktur, maupun tata kelola pemerintahan.

Siapa Untung Yang Diuntungkan?
Revisi UU IKN adalah momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pembangunan ibu kota baru. Namun, proses revisi harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berbasis data. Jangan sampai revisi hanya menjadi alat kompromi politik tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Keuntungan revisi UU IKN:
- Memberikan ruang bagi daerah penyangga untuk berkembang melalui pembentukan DOB.
- Menyesuaikan aturan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk tantangan lingkungan dan sosial.
- Memberikan kepastian hukum bagi Jakarta dan daerah lain yang terdampak pemindahan ibu kota.

Risiko revisi UU IKN:
- Jika dilakukan tergesa-gesa, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di masyarakat.
- Potensi konflik kepentingan antara pusat dan daerah, terutama jika aspirasi lokal tidak diakomodasi.
- Risiko politisasi revisi untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan nasional.


Usulan revisi UU IKN adalah refleksi dari dinamika pembangunan nasional yang terus bergerak. DPD, DPRD Kaltim, dan berbagai pihak lain punya alasan kuat untuk mendorong revisi, baik demi kepentingan daerah, masa depan Jakarta, maupun kelancaran pembangunan IKN. Namun, proses revisi harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jakarta, sebagai kota yang telah lama menjadi pusat pemerintahan, tetap punya peran strategis di masa depan. Sementara itu, IKN sebagai simbol kemajuan bangsa, harus dibangun dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Revisi UU IKN, jika dilakukan dengan benar, bisa menjadi jalan tengah yang menguntungkan semua pihak.

sumber berita: suara, disway, kompas

Read More

100 Persen Listrik Hijau di IKN

 

IKN hadirkan listrik hijau

Pada sebuah kota di mana seluruh listrik yang mengalir ke rumah, kantor, sekolah, dan fasilitas umum berasal dari sumber energi terbarukan—tanpa polusi, tanpa emisi karbon, dan sepenuhnya ramah lingkungan. Inilah visi besar yang sedang diwujudkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota baru Indonesia. Dengan komitmen menghadirkan 100 persen listrik hijau, IKN bukan hanya sekadar simbol kemajuan, tetapi juga menjadi pionir transformasi energi bersih di Indonesia.

Langkah ini menjadi semakin nyata ketika PLN, sebagai perusahaan listrik negara, menegaskan kesiapan menghadirkan listrik hijau 100 persen di IKN, terutama untuk mendukung peringatan HUT RI ke-79. Ini bukan sekadar janji, melainkan sebuah lompatan besar menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Apa Itu Listrik Hijau ?
Listrik hijau adalah listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Berbeda dengan listrik dari bahan bakar fosil, listrik hijau tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang merusak lingkungan. Dengan kata lain, setiap kilowatt listrik hijau yang digunakan berarti kita turut menjaga bumi dari polusi dan perubahan iklim .

Di IKN diterapkan listrik hijau, karena:

• Mengurangi emisi karbon dan polusi udara.
• Menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
• Mendukung target nasional net zero emission dan pembangunan berkelanjutan.
• Menjadi contoh kota masa depan yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi.

PLN telah menyatakan komitmen penuh untuk menghadirkan suplai listrik 100 persen hijau di IKN, terutama dalam rangka mendukung peringatan HUT ke-79 RI pada Agustus 2024. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN siap all-out dalam menghadirkan suplai listrik hijau 100 persen yang andal demi kelancaran upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 di IKN. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya menjadikan IKN sebagai kota hijau, futuristik, dan berkelanjutan. Tidak hanya untuk acara nasional, tetapi juga sebagai fondasi jangka panjang bagi seluruh aktivitas di IKN.

Pembangkit Listrik Hijau Pada Jantung Energi IKN, yaitu:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Salah satu pembangkit utama yang akan menopang listrik hijau di IKN adalah PLTS berkapasitas 50 MW. PLTS ini dibangun melalui kerja sama antara PLN dan Sembcorp dari Singapura. Dengan kapasitas tersebut, PLTS IKN mampu menghasilkan energi hijau sebesar 92,8 juta kWh per tahun dan mengurangi emisi karbon secara signifikan .

2. Potensi Energi Terbarukan Lain
Selain PLTS, PLN juga memetakan dan memanfaatkan potensi energi terbarukan lain di sekitar IKN, seperti tenaga air (hidro) dan biomassa. Hal ini penting untuk memastikan pasokan listrik hijau yang stabil dan berkelanjutan, terutama saat kebutuhan listrik IKN diproyeksikan terus meningkat hingga 465 MW pada tahun 2034 .

3. Kolaborasi Internasional: Otorita IKN dan ACWA Power
Otorita IKN juga menjalin kerja sama strategis dengan ACWA Power, perusahaan energi terbarukan kelas dunia, untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik hijau di IKN. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat infrastruktur, tetapi juga membawa teknologi dan investasi global ke Indonesia.

Percontohan Listrik Hijau di Indonesia
Dengan seluruh langkah strategis ini, IKN siap menjadi kota pertama di Indonesia yang menggunakan 100 persen listrik hijau. Ini bukan hanya prestasi nasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia untuk mengikuti jejak yang sama. IKN akan menjadi etalase masa depan Indonesia—kota yang sehat, modern, dan berkelanjutan.

Transformasi IKN menjadi kota dengan 100 persen listrik hijau adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu menjadi pelopor transisi energi bersih di Asia Tenggara. Dengan dukungan infrastruktur pembangkit listrik hijau, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen kuat dari PLN serta pemerintah, IKN akan menjadi role model kota masa depan yang ramah lingkungan, sehat, dan berteknologi tinggi.

sumber berita: pln, rri, ikn

Read More

IKN Sebagai Inspirasi

 

inspirasi buat kawasan

Proyek IKN dapat dijadikan bagaikan laboratorium hidup untuk inovasi tata kota, energi terbarukan, dan tata kelola yang melibatkan masyarakat luas. Negara lain bahkan mulai melirik konsep “forest city” dan “smart city” yang diusung IKN sebagai referensi untuk proyek serupa di masa depan. IKN Nusantara di Kaltim bukan hanya milik warga Kalimantan, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia—bahkan menjadi inspirasi bagi dunia. Dari pembangunan kereta api yang menghubungkan Samarinda, IKN, dan Balikpapan, studi banding Papua Barat dan Raja Ampat, hingga peluang kerja sama dengan Malaysia, semuanya menunjukkan bahwa IKN adalah simbol harapan, inovasi, dan masa depan.

Proyek Kereta Api di Kaltim
Kaltim kini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional. Dengan adanya IKN, Kaltim tidak hanya menjadi tuan rumah ibu kota baru, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Salah satu proyek strategis yang sedang digarap di Kaltim adalah pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan Samarinda, IKN, dan Balikpapan. Proyek ini menjadi tulang punggung transportasi massal di kawasan metropolitan baru Kalimantan Timur. 

Pemerintah Kaltim mencoba menggandeng berbagai pihak, termasuk investor asing seperti China Railway, untuk mempercepat realisasi proyek ini. Selain itu, ada wacana pengembangan jalur kereta lintas Borneo yang bisa menghubungkan Kalimantan dengan Brunei dan Malaysia di masa depan. Kajian lingkungan, kepastian investasi, hingga koordinasi lintas pemerintah daerah dan pusat sebaiknya dipersiapkan dan dilaksanakan dengn baik. 

Masa Depan yang Berkelanjutan di Papua Barat
Inspirasi IKN tidak hanya dirasakan oleh PemProv Kaltim, tetapi juga sampai ke ujung timur Indonesia, yakni Papua Barat. Baru-baru ini, delegasi dari Papua Barat melakukan studi banding ke IKN untuk belajar langsung tentang perencanaan kota, tata kelola dan pembangunan berkelanjutan.

IKN mengintegrasikan koridor ekologi dalam tata ruangnya, memastikan pembangunan tidak merusak keanekaragaman hayati. Papua Barat, yang kaya akan hutan dan laut, ingin meniru model ini agar pembangunan tidak mengorbankan alam. IKN melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, dalam pengambilan keputusan. Papua Barat ingin memperkuat peran pemimpin adat agar pembangunan tetap selaras dengan kearifan lokal. IKN menghindari pembangunan yang terfragmentasi dengan mengikuti masterplan yang komprehensif. Papua Barat ingin mengadopsi pendekatan serupa agar pembangunan lebih terarah dan efisien.

Peluang Kerja Sama Dengan Malaysia
Inspirasi IKN bahkan menyeberang batas negara. Malaysia, sebagai tetangga terdekat di Pulau Borneo, melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, transfer teknologi, dan mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. IKN menjadi katalisator integrasi regional di Borneo, yang bisa berdampak positif bagi masyarakat di kedua negara.

IKN berada di pulau yang sama dengan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak), sehingga pengembangan IKN berpotensi mempengaruhi dinamika keamanan dan ekonomi kawasan. Malaysia melihat peluang bagi perusahaan pertahanannya untuk masuk ke pasar Indonesia, berbagi teknologi, dan memperkuat industri pertahanan kedua negara. Indonesia dan Malaysia telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi militer untuk memperkuat koordinasi operasional, latihan bersama, dan pertukaran personel. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik di perbatasan.

sumber bacaan: kompas, rri-papua, rri-malaysia

Read More

Rencana Perumahan di IKN

 

perumahan di ikn

Salah satu isu yang perlu perhatian, kawasan IKN, adalah bagaimana menyediakan perumahan yang layak, modern, dan inklusif bagi ribuan penduduk baru, baik aparatur sipil negara, pekerja, maupun masyarakat umum. Konsep rumah susun dan hunian swasta adalah beberapa ide yang sedang dikerjakan pada wajah perumahan masa depan di IKN.

Rumah Susun
Salah satu ciri kota modern adalah pemanfaatan lahan yang efisien. Di IKN, pemerintah tidak ingin mengulang kesalahan kota-kota besar lain yang tumbuh tanpa perencanaan matang, sehingga lahan habis oleh perumahan horizontal. Rumah susun menjadi solusi utama. Dengan membangun hunian vertikal, pemerintah bisa menyediakan lebih banyak unit rumah dalam lahan yang terbatas, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan ramah lingkungan.

Menariknya, pembangunan rumah susun di IKN tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah membuka peluang besar bagi investasi asing dan swasta. Konsorsium dari Amerika Serikat dan Korea Selatan, misalnya, telah menyatakan siap mendukung proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan rumah susun di IKN.

Hunian Swasta
Selain rumah susun yang dibangun pemerintah, hunian swasta juga mulai menggeliat di IKN. Ini adalah kabar baik, karena kehadiran pengembang swasta akan memperkaya pilihan hunian bagi masyarakat, sekaligus mendorong persaingan sehat dalam hal kualitas, desain, dan harga.

Salah satu contoh nyata adalah Intiland, pengembang properti nasional yang siap membangun 109 rumah di IKN. Ini menjadi investasi hunian swasta pertama di kawasan ibu kota baru. Proyek ini bukan hanya sekadar membangun rumah, tapi juga membawa konsep hunian modern yang terintegrasi dengan fasilitas kota pintar, ruang terbuka hijau, dan akses transportasi publik yang mudah.

Kehadiran hunian swasta juga membuka peluang bagi masyarakat umum, bukan hanya ASN atau pekerja pemerintah. Dengan demikian, IKN diharapkan menjadi kota yang benar-benar inklusif, di mana siapa pun bisa tinggal dan berkontribusi.

Perumahan di Kawasan IKN
Pembangunan perumahan di IKN tidak hanya melibatkan pemain dalam negeri. Provinsi Anhui dari Tiongkok, misalnya, telah memberikan angin segar bagi sektor perumahan di IKN dengan menawarkan kerja sama investasi dan teknologi. Kolaborasi global seperti ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan, menghadirkan inovasi, dan memastikan kualitas hunian yang sesuai standar internasional.

Dengan masuknya konsorsium asing dan pengembang swasta nasional, ekosistem perumahan di IKN akan semakin dinamis. Pemerintah pun bisa lebih fokus pada regulasi, pengawasan kualitas, dan penyediaan infrastruktur dasar, sementara sektor swasta berperan dalam inovasi desain, teknologi, dan pembiayaan.

Jika semua berjalan sesuai rencana, IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang benar-benar menerapkan konsep perumahan modern berbasis rumah susun dan hunian swasta. Kota ini akan menjadi magnet bagi talenta muda, profesional, dan keluarga dari seluruh Indonesia yang ingin hidup di lingkungan yang sehat, cerdas, dan terintegrasi. Bagi pengembang, peluang investasi di sektor perumahan IKN sangat besar. Permintaan hunian akan terus tumbuh seiring perpindahan ASN, pekerja, dan masyarakat umum ke Nusantara.


sumber berita: ikn, kompas, beritasatu

Read More

Survei Ijazah Palsu

 

ijazah palsu di masyarakat

Dalam dunia kesehatan, istilah "fase kronis" merujuk pada kondisi yang berlangsung lama dan sulit disembuhkan. Dalam konteks sosial-politik, fase kronis bisa diartikan sebagai krisis kepercayaan yang terus-menerus menggerogoti fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Isu ijazah palsu, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menjadi fase kronis dalam relasi antara pemerintah dan rakyat.

Namun, hasil survei LSI Denny JA (dan juga Polling Institute) justru memberikan angin segar. Menurut survei Denny JA (28 Mei 2025 sampai 12 Juni 2025): Sebanyak 74,6% masyarakat Indonesia tidak percaya pada isu ijazah palsu Jokowi. Hanya 12,2% yang percaya, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara hasil survei Polling Institute (4–7 Agustus 2025) memberikan hasil:  dari 73,3 persen responden yang mengaku pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi mayoritas tidak mempercayai isu iniSebanyak 41,5 persen responden menyatakan tidak percaya sama sekali, 25,6 persen kurang percaya, sementara hanya 11,8 persen percaya dan 1,9 persen sangat percaya dan sisanya (19,2 persen) tidak tahu.   

Hasil dua survei di atas, yang diselenggarakan oleh dua lembaga yang berbeda, juga dilaksakan dalam dimensi waktu yang berbeda. Memberikan indikasi bahwa, secara umum, masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya.

Mengapa Mayoritas Tidak Percaya?

Ada tiga alasan utama mengapa mayoritas publik tetap rasional:

1. Jejak Rekam Jokowi yang Jelas  
Jokowi telah melewati berbagai proses verifikasi administratif, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode. Setiap tahapan pencalonan selalu melibatkan pengecekan dokumen, termasuk ijazah, oleh KPU dan lembaga terkait.

2. Konfirmasi Lembaga Resmi 
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri telah menegaskan keaslian ijazah Jokowi. Klarifikasi ini menjadi pegangan kuat bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya pada isu liar.

3. Kesadaran Publik atas Motif Politik  
Publik semakin cerdas dan sadar bahwa isu ini kerap dimunculkan dalam konteks politik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, terpilih sebagai Wakil Presiden. Masyarakat menilai isu ini lebih sebagai alat politik ketimbang fakta yang mengancam legitimasi pemerintah.

Keterkaitan dengan Proyek IKN
Proyek IKN adalah simbol kemajuan dan modernitas Indonesia. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika isu-isu seperti ijazah palsu dibiarkan berlarut-larut tanpa klarifikasi, maka akan menciptakan fase kronis berupa krisis kepercayaan yang bisa menghambat pembangunan IKN.

Sebaliknya, dengan adanya klarifikasi dan survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat tetap percaya pada pemerintah, kualitas udara kepercayaan di IKN tetap terjaga. Ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk memastikan proyek IKN berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.


Narasi Media dan Media Sosial
Di media sosial, sentimen negatif dan narasi kecurigaan memang masih ramai. Namun, survei membuktikan bahwa mayoritas masyarakat tetap rasional dan tidak mudah terprovokasi. Ini menunjukkan adanya ketahanan sosial yang kuat di tengah gempuran isu-isu politik.

Media arus utama juga berperan penting dalam menjaga kualitas udara informasi dengan memberitakan klarifikasi dari lembaga resmi dan hasil survei yang kredibel. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi yang seimbang dan tidak terjebak dalam fase kronis disinformasi.

Isu ijazah palsu memang bisa menjadi "polusi" di udara informasi Indonesia. Namun, survei membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa dan tidak mudah terjebak dalam fase kronis krisis kepercayaan. Termasuk kegiatan pemerintah di pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

sumber bacaan: liputan6, detik, video

Read More

Merambah Dunia

kota dunia

IKN diimpikan menjadi Kota Dunia—sebuah kota yang mampu bersaing di kancah global, menjadi rumah bagi berbagai bangsa, dan menampilkan keindahan Nusantara yang memikat. Dalam prosesnya, peran diaspora Indonesia di seluruh dunia juga menjadi kunci penting untuk membawa IKN ke panggung internasional.

IKN sebagai Kota Dunia
Konsep Kota Dunia bukan hanya soal infrastruktur megah atau teknologi canggih. Kota Dunia adalah kota yang terbuka, inklusif, dan mampu menjadi magnet bagi talenta global. IKN dirancang dengan visi tersebut—menjadi kota yang ramah bagi siapa saja, baik warga lokal, pendatang, maupun wisatawan mancanegara.

Menurut perwakilan diaspora Indonesia, IKN adalah “kota dunia untuk semua”. Artinya, IKN diharapkan menjadi melting pot, tempat bertemunya berbagai budaya, ide, dan inovasi dari seluruh penjuru dunia. Diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara pun diajak untuk berkontribusi, baik melalui transfer pengetahuan, investasi, maupun promosi IKN di luar negeri.

Diaspora
Peran diaspora sangat vital dalam memperkenalkan IKN ke dunia internasional. Diaspora Indonesia, yang jumlahnya mencapai jutaan orang di berbagai benua, memiliki jaringan, pengalaman, dan wawasan global yang bisa menjadi aset besar bagi IKN. Mereka bisa menjadi duta informal yang mempromosikan potensi IKN, menarik investor, hingga memperkuat diplomasi budaya.

Dalam sebuah forum nasional, diaspora Indonesia menegaskan bahwa IKN harus menjadi kota yang terbuka dan ramah bagi semua bangsa. Mereka juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara, baik dalam bidang pendidikan, teknologi, maupun ekonomi kreatif. Dengan keterlibatan diaspora, IKN diharapkan tidak hanya menjadi kota administratif, tetapi juga pusat inovasi dan pertukaran budaya dunia.

Keindahan Nusantara di Jantung IKN
Salah satu daya tarik utama IKN adalah keindahan alam dan budayanya. IKN dibangun di tengah lanskap Kalimantan yang hijau, dengan konsep kota hutan yang ramah lingkungan. Keindahan ini tidak hanya tercermin dari alamnya, tetapi juga dari arsitektur dan simbol-simbol budaya yang dihadirkan.

Salah satu ikon yang akan menjadi pusat perhatian dunia adalah Istana Negara Garuda. Istana ini dirancang dengan filosofi dan estetika Nusantara, menampilkan kemegahan burung Garuda sebagai simbol kewibawaan dan persatuan bangsa. Desainnya menggabungkan unsur tradisional dan modern, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus kemajuan teknologi. Istana Garuda diharapkan menjadi landmark yang membanggakan, sekaligus memperkuat identitas IKN sebagai kota dunia yang berakar pada keindahan Nusantara.

Kampung Inggris dan Pariwisata
Untuk memperkuat citra IKN sebagai kota dunia, Otorita IKN juga menyiapkan berbagai fasilitas penunjang, salah satunya adalah Kampung Inggris. Kawasan ini dirancang sebagai pusat pembelajaran bahasa dan budaya internasional, khususnya bahasa Inggris, untuk menyambut wisatawan dan pekerja asing yang akan datang ke IKN.

Kampung Inggris di IKN diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan mancanegara, sekaligus tempat bertemunya berbagai komunitas global. Dengan adanya fasilitas ini, IKN semakin siap menjadi kota yang terbuka, ramah, dan mampu bersaing dengan kota-kota dunia lainnya. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam juga menjadi prioritas, agar keindahan IKN bisa dinikmati oleh siapa saja, dari dalam maupun luar negeri.

Mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia tentu bukan perkara mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga penerimaan masyarakat lokal. Namun, peluang yang terbuka juga sangat besar.

Tantangan utama adalah memastikan pembangunan berjalan inklusif, tidak hanya untuk warga Indonesia, tetapi juga bagi komunitas internasional. IKN harus mampu menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hunian yang setara dengan kota-kota besar dunia. Selain itu, perlu ada upaya serius untuk menjaga keindahan alam dan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi.

IKN adalah simbol harapan baru bagi Indonesia. Dengan visi sebagai Kota Dunia, peran aktif diaspora, dan penekanan pada keindahan alam serta budaya Nusantara, IKN siap mendunia. Tantangan memang ada, tetapi dengan kolaborasi dan semangat persatuan, IKN bisa menjadi kota yang tidak hanya modern dan maju, tetapi juga indah, inklusif, dan membanggakan di mata dunia.

sumber bacaan: rri, kompas, indonesia_GoID

 

Read More

Langkah Strategis PPU di IKN

 

malam hari di ikn

Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), sebagai wilayah yang berbatasan langsung dan menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), tengah mengalami transformasi penting dalam berbagai sektor. 

Dukungan masyarakat dan tokoh lokal terhadap usulan penggabungan seluruh wilayah PPU ke dalam kawasan IKN terus menguat. Rencana ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Dengan bergabung ke IKN, PPU bisa memperoleh akses lebih luas terhadap investasi, sumber daya, serta teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun, perubahan ini juga memicu penataan wilayah di PPU sendiri. Karena Kecamatan Sepaku yang saat ini masuk wilayah PPU akan diintegrasikan ke dalam IKN, Pemkab PPU merencanakan pemekaran kecamatan agar tetap memenuhi syarat administratif sebagai kabupaten. Rencana pembentukan lima kecamatan baru di PPU bertujuan menjaga kelangsungan layanan publik dan pemerintahan yang efektif di tengah perubahan wilayah ini.

60 Persen Warga Terlayani Air Bersih
Salah satu kebutuhan dasar yang sangat diperhatikan dalam rencana ini adalah penyediaan air bersih. Pemkab PPU menargetkan dalam lima tahun ke depan cakupan layanan air bersih bisa mencapai 60 persen. Ini adalah upaya besar mengingat saat ini cakupan air bersih di PPU masih rendah dan belum merata ke semua desa dan kelurahan.

Air bersih bukan hanya soal kebutuhan harian, tetapi juga sangat berpengaruh pada kesehatan, produktivitas masyarakat, dan kualitas hidup secara umum. Dengan peran aktif Perumda Air Minum Danum Taka serta kolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah pusat, distribusi air bersih yang lebih luas di PPU akan memperkuat fondasi kehidupan masyarakat penyangga IKN.

Lumbung Pangan IKN
Tak kalah penting adalah upaya PPU untuk menjadi lumbung pangan bagi IKN dan Kalimantan Timur. Dengan potensi luas lahan pertanian, khususnya di Kecamatan Babulu, Pemkab PPU menggenjot sektor pertanian melalui teknologi modern, pemberdayaan kelompok tani, dan penguatan akses modal.

Sektor pertanian padi khususnya mendapatkan perhatian besar karena menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah daerah terus mendorong kerja sama komunikasi yang solid antara petani, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan agar hasil pertanian meningkat dan ketahanan pangan di kawasan ini terjaga.

Selain itu, kerja sama dengan institusi riset seperti IPB menunjukkan langkah konkret untuk mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal, mulai dari pengolahan hasil pertanian hingga konservasi lingkungan. Program ini diharapkan menghasilkan dampak ekonomi positif yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian alam.

Masyarakat PPU dan IKN
Pemkab PPU harus memastikan bahwa proses administratif penggabungan ke IKN berjalan lancar tanpa merugikan masyarakat lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur air bersih dan pengembangan pertanian modern memerlukan pendanaan yang memadai, teknologi tepat guna, dan pelatihan yang berkelanjutan.

Namun, harapan besar terbuka lebar. Jika rencana tersebut berhasil, bukan hanya warga PPU yang merasakan manfaatnya, tapi juga seluruh Indonesia. Peningkatan layanan air bersih akan memperbaiki kualitas hidup, mengurangi penyakit terkait sanitasi, dan mendukung produktivitas harian. Sementara keberhasilan PPU sebagai lumbung pangan IKN memperkuat kedaulatan pangan yang berkontribusi pada stabilitas harga dan ketahanan nasional.

Kesepakatan untuk menggabungkan PPU ke dalam wilayah IKN, memperluas cakupan layanan air bersih hingga 60 persen, serta menggenjot sektor pertanian modern adalah sinergi langkah strategis yang sangat penting. Semuanya diarahkan untuk membangun kawasan yang tidak hanya layak huni tapi juga produktif dan mandiri secara ekonomi.

sumber berita: kaltimpos, idntimes, suara

Read More

Transformasi Transportasi Konektivitas Kaltim

 

konektivitas transportasi

Salah satu tonggak penting yang baru saja tercapai, pada proyek IKN, adalah rampungnya Tol IKN Seksi 3A, yang menghubungkan Balikpapan dan IKN. Kini, perjalanan dari Balikpapan ke IKN hanya memakan waktu sekitar satu jam saja. Ini bukan sekadar kabar baik bagi para pekerja proyek dan pejabat, tapi juga membawa dampak besar bagi masyarakat Balikpapan, Samarinda, dan seluruh Kalimantan Timur.

Balikpapan, IKN, dan Samarinda
Balikpapan selama ini dikenal sebagai kota bisnis dan pintu gerbang utama Kalimantan Timur. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan menjadi akses utama bagi siapa pun yang ingin menuju IKN. Sementara itu, Samarinda, dengan Bandara APT Pranoto, adalah ibu kota provinsi yang juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Dengan rampungnya tol yang menghubungkan Balikpapan, IKN, dan Samarinda, ketiga kota ini kini semakin terintegrasi dan saling menguatkan.

Konektivitas Tol IKN Seksi 3A
Rampungnya Tol IKN Seksi 3A benar-benar menjadi game changer. Jalan tol ini menghubungkan kawasan Karangjoang di Balikpapan hingga Simpang Tempadung, yang merupakan pintu masuk utama ke kawasan IKN. Dengan panjang sekitar 13,4 kilometer, tol ini menjadi bagian penting dari jaringan Tol Balikpapan–Samarinda yang sudah lebih dulu beroperasi.
Sebelumnya, perjalanan dari Balikpapan ke kawasan IKN bisa memakan waktu 2 hingga 3 jam, tergantung kondisi jalan dan cuaca. Kini, dengan tol baru ini, waktu tempuhnya hanya sekitar satu jam. Ini jelas memangkas waktu, biaya, dan energi, serta meningkatkan efisiensi mobilitas orang dan barang.

Dampak Ekonomi dan Sosial
1. Balikpapan: Pintu Gerbang Semakin Strategis
Balikpapan kini semakin kokoh sebagai pintu gerbang utama menuju IKN. Dengan waktu tempuh yang singkat, arus logistik, pekerja, dan wisatawan ke IKN akan semakin lancar. Bisnis perhotelan, transportasi, dan jasa di Balikpapan diprediksi akan tumbuh pesat karena menjadi titik transit utama.
2. IKN: Akses Mudah, Pembangunan Lebih Cepat
Bagi IKN, tol ini adalah urat nadi baru. Mobilitas pekerja, material konstruksi, dan logistik menjadi jauh lebih efisien. Ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di IKN. Selain itu, akses yang mudah akan menarik lebih banyak investor dan tenaga kerja dari luar daerah.
3. Samarinda: Terhubung Lebih Dekat ke Pusat Pemerintahan Baru
Samarinda juga diuntungkan karena jaringan tol ini terkoneksi langsung dengan Tol Balikpapan–Samarinda. Warga Samarinda kini bisa lebih mudah mengakses IKN, baik untuk urusan bisnis, pemerintahan, maupun pendidikan. Ini membuka peluang kolaborasi ekonomi dan sosial yang lebih luas antara Samarinda dan IKN.

Efek Domino
Rampungnya tol ini juga membawa efek domino ke berbagai sektor:

Investasi: Investor kini lebih percaya diri menanamkan modal di IKN dan sekitarnya karena akses yang mudah dan infrastruktur yang memadai.
Properti: Harga tanah dan properti di sepanjang jalur tol, terutama di Balikpapan dan sekitar IKN, diprediksi akan naik. Banyak pengembang mulai melirik kawasan ini untuk membangun perumahan, apartemen, dan kawasan komersial.
Pariwisata: Wisatawan yang ingin melihat langsung pembangunan IKN atau menikmati wisata alam Kalimantan Timur kini bisa bepergian dengan lebih nyaman dan cepat.


Harapan ke depan semakin terasa besar. Dengan konektivitas yang semakin baik, Balikpapan, IKN, dan Samarinda bisa tumbuh bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Kolaborasi antar kota ini akan memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Ini bukan sekadar soal waktu tempuh, tapi tentang peluang baru, pertumbuhan ekonomi, dan masa depan yang lebih cerah untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Bagi warga Balikpapan, IKN, dan Samarinda, inilah saatnya memanfaatkan momentum ini untuk berinovasi, berkolaborasi, dan membangun masa depan bersama. Satu jam perjalanan kini bisa menjadi awal dari sejuta peluang baru di tanah Borneo!

sumber berita: tvrinews, bisnis, rri

Read More

Nafas Panjang Pak Bas

 

nafas panjang

Jika kita membayangkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti lomba lari sprint, di mana semua orang tergopoh-gopoh mengejar garis finish, maka Anda mungkin sedang khawatir dengan berita-berita belakangan ini. Anggarannya dipatok jauh di bawah proposal, isu tentang komitmen Presiden Prabowo Subianto bisa muncul. Tapi, coba diubah perspektifnya. Bayangkan IKN ini bukan sprint, melainkan sebuah maraton, bahkan sebuah estafet antargenerasi. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, pelarinya perlu tetap tenang, mengambil nafas panjang, dan memastikan langkahnya tetap stabil. Siapa yang mau mengambil peran kalem ini?

Anggaran Dipatok
Hingga Januari 2025, progres pembangunan IKN secara keseluruhan telah mencapai 68,6%, dengan 55 paket infrastruktur rampung. Pemindahan ASN pun sudah dimulai, dengan 1.200 ASN resmi berkantor di IKN sejak Juni 2025 . Lelang proyek tahap II juga sudah dijadwalkan pada Agustus 2025, menandakan kelanjutan pembangunan di kawasan inti pemerintahan. Optimisme bermunculan.

Otorita IKN mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 21,1 triliun. Namun, dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah hanya menyetujui dan mematok anggaran sebesar Rp 6,26 triliun. Anggaran yang dipatok ini sepenuhnya dikelola oleh Otorita IKN, tanpa alokasi tambahan di kementerian atau lembaga lain. Rinciannya, sekitar Rp 5,7 triliun dialokasikan untuk pengembangan kawasan strategis, dan Rp 553 miliar untuk dukungan manajemen Otorita IKN. Permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun yang diajukan Pak Bas pun tidak dikabulkan. Angka ini jauh dari harapan dan kebutuhan yang diajukan oleh Pak Bas dan timnya.

Ketenangan di Tengah Badai

Pak Bas:
Mohon doanya saya telah ditugasi oleh Bapak Presiden dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun harus bisa menyelesaikan gedung-gedung DPR, MPR, MA, MK dan semuanya sehingga kita baru benar-benar bisa menjadi Ibu Kota Negara pada 2028

Kita semua memerlukan nafas panjang Pak Bas, yaitu napas yang sabar, konsistensi, dan visioner jangka panjang. Pada akhirnya, di balik semangat dan nafas panjang tersebut, terdapat keyakinan kuat bahwa IKN akan tetap terwujud. Pak Bas bukan hanya seorang yang pernah menjabat menteri, tetapi juga pemimpin proyek yang bertekad untuk memastikan visi Indonesia masa depan dapat menjadi kenyataan, satu langkah demi satu langkah, terlepas dari tantangan yang ada. Ia adalah insinyur yang berfokus pada pekerjaan, bukan pada drama di balik layar.

Di tengah tekanan anggaran yang dipatok jauh di bawah usulan awal, semangat dan nafas panjang Pak Bas menjadi jembatan penting yang menjaga harapan proyek IKN tetap hidup. Semua dinamika yang ada menjadi pengingat bahwa pembangunan IKN bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga soal keselarasan kebijakan dan komunikasi antar-pemangku kepentingan. Proyek IKN ibarat perjalanan panjang yang tak selalu mulus, tapi dengan keteguhan hati dan dukungan dari semua pihak, ia bisa menjadi simbol kemajuan besar Indonesia di masa depan. 

sumber bacaan: kompas, suara, detik

Read More

Pemprov Kaltim dan Otorita IKN Waspadai Ancaman Karhutla

 

waspada karhutla

Kalimantan Timur (Kaltim) kini bukan hanya sebagai provinsi penghasil sumber daya alam yang kaya, tapi juga karena peran strategisnya sebagai lokasi ibu kota negara baru, Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, di balik pembangunan yang sedang berjalan, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus mengintai. Pemerintah Provinsi Kaltim dan Otorita IKN pun meningkatkan kewaspadaan dan bersinergi dalam mengantisipasi risiko ini. 

Ancaman Karhutla di Kaltim dan Area IKN: Realita yang Perlu Diwaspadai
Kalimantan Timur sudah lama terkenal sebagai area rawan karhutla, terutama saat musim kemarau panjang. Lalu lintas panas dan angin kering sering menjadi kombinasinya, serta faktor manusia seperti pembakaran untuk membuka lahan pertanian dan kebun yang tidak terkendali. Di area IKN yang kini sedang dibangun, ancaman ini menjadi lebih krusial karena potensi kerusakan lingkungan serta gangguan pada pembangunan infrastruktur utama negara.

Menurut berita dari Antara News, Pemprov Kaltim dan Otorita IKN secara aktif memantau potensi pemicu karhutla. Mereka mengidentifikasi bahwa area hutan yang kering dan lahan gambut perlu diawasi ketat, terutama karena pembukaan lahan yang cepat bisa memicu kebakaran besar. Tingginya aktivitas pengembangan IKN juga bisa membuka peluang risiko karhutla semakin meluas.

Sinergi Pemprov Kaltim dan Otorita IKN
Ketika menghadapi ancaman karhutla, Pemprov Kaltim dan Otorita IKN membangun sinergi bersama. Berbagai upaya kolaborasi ini meliputi beberapa hal penting, diantaranya:

• Patroli Terpadu dan Pengawasan Intensif: Tim gabungan dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim dan Otorita IKN rutin melakukan patroli di titik-titik rawan kebakaran, terutama lahan-lahan gambut yang mudah terbakar.
• Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Keduanya aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar IKN dan pelaku usaha agar tidak membakar lahan sembarangan, termasuk penerapan peraturan tegas terkait karhutla.
• Pengembangan Teknologi dan Sistem Pemantauan: Penggunaan teknologi satelit dan drone untuk deteksi dini hotspot kebakaran telah menjadi bagian dari strategi pencegahan.
• Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Komunitas Lokal: Membangun kemitraan untuk mengelola hutan secara lestari dan menumbuhkan kesadaran bersama menjaga lingkungan.

Menjaga Kaltim dari Karhutla di Era Pembangunan IKN
IKN merupakan proyek besar yang membawa harapan baru bagi pembangunan nasional Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada lingkungan sekitar yang sehat dan stabil. Jika karhutla terjadi besar-besaran di Kaltim terutama daerah IKN, bisa menimbulkan:

• Kerusakan Ekosistem Penting: Hutan dan lahan gambut yang terbakar mengurangi kapasitas penyerapan karbon, memperparah emisi gas rumah kaca.
• Gangguan Kesehatan dan Sosial: Asap karhutla mengancam kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar serta pekerja pembangunan IKN.
• Kerugian Ekonomi: Kerusakan hutan dan perlambatan pembangunan infrastruktur akan berdampak pada investasi dan kelangsungan proyek ibu kota.

Pemprov Kaltim dan Otorita IKN sadar betul bahwa mengatasi karhutla bukan hanya masalah kehutanan, tapi juga masalah strategis nasional yang harus mendapat perhatian khusus.

Tindakan Pendekatan Humanis dalam Penanganan Karhutla
Selain aspek teknis pengawasan dan pencegahan, pendekatan humanis juga menjadi kunci. Masyarakat lokal harus dilibatkan aktif karena mereka paling dekat dengan hutan dan lahan.

Upaya sosialisasi tidak hanya berupa aturan tertulis, tapi penyuluhan yang menyentuh kehidupan sehari-hari, menjelaskan dampak karhutla bagi kesehatan dan mata pencaharian mereka. Ini membuat masyarakat lebih paham, bukan sekadar ikut aturan karena takut hukum, tapi karena sadar akan pentingnya menjaga hutan bersama.

sumber berita: antara, validnews, republika

Read More

Peringatan HUT RI ke-80 di IKN

 

pesta rakyat di ikn

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar secara meriah di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN menjadi simbol transformasi, pemerataan pembangunan, dan harapan akan masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan .

Merayakan Kemerdekaan Bersama
Salah satu momen paling ditunggu dalam rangkaian HUT RI ke-80 di IKN adalah pesta rakyat yang digelar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepat di depan Istana Negara IKN. Ribuan warga dari berbagai daerah di Kalimantan Timur tumpah ruah, merayakan kemerdekaan dengan penuh antusiasme dan kebanggaan .

Penampilan Padi Reborn
Panggung utama pesta rakyat dimeriahkan oleh penampilan band legendaris Indonesia, Padi Reborn. Mereka membawakan lebih dari tujuh lagu, termasuk lagu nasional "Indonesia Tanah Air Beta" dan hits mereka seperti "Sahabat untuk Selamanya" serta "Harmoni". Penonton larut dalam suasana, bernyanyi bersama di bawah gemerlap lampu panggung, menciptakan momen kebersamaan yang sulit dilupakan  .

Tak hanya Padi Reborn, band-band lokal Kalimantan Timur juga turut tampil, menampilkan karya-karya terbaik mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa IKN berkomitmen menjadi ruang apresiasi dan pengembangan kreativitas seni budaya lokal .

UMKM dan Bazar Kuliner
Pesta rakyat di IKN juga menjadi berkah bagi pelaku UMKM. Lebih dari 25 tenant UMKM lokal dihadirkan, menawarkan aneka kuliner, fesyen, parfum, hingga produk kreatif lainnya. Tenant-tenant ini difasilitasi gratis oleh Otorita IKN, memberikan peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan, terutama di momen-momen besar seperti perayaan kemerdekaan .

Selain musik dan bazar, masyarakat yang hadir juga berkesempatan memenangkan berbagai doorprize menarik. Suasana semakin semarak dengan kehadiran tokoh-tokoh penting, seperti Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang turut berdendang bersama Padi Reborn di atas panggung. Semua ini memperlihatkan kehangatan dan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat .

Pesta rakyat di IKN bukan sekadar hiburan, tetapi juga ajang mempererat persatuan, gotong royong, dan inklusivitas. Acara ini menjadi simbol kebangkitan IKN sebagai kota masa depan yang terbuka dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat .

Upacara HUT RI ke-80 di IKN
Upacara peringatan HUT RI ke-80 di IKN berlangsung khidmat di Plaza Seremoni, KIPP IKN. Dipimpin langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, upacara ini dihadiri lebih dari 1.500 peserta dari berbagai elemen: pegawai Otorita IKN, TNI, Polri, BIN, pelajar, guru, mitra, dan masyarakat sekitar .

Rangkaian upacara meliputi pengibaran bendera Merah Putih oleh Paskibraka Penajam Paser Utara, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, serta penampilan musik dari Twilite Orchestra dan Twilite Chorus di bawah pimpinan Addie MS. Penampilan komedian Parto Patrio juga menambah nuansa gembira di tengah suasana sakral .

Peserta upacara mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, menonjolkan keberagaman budaya Indonesia. Kegiatan pendukung seperti penanaman pohon massal dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa juga digelar, menegaskan komitmen IKN terhadap kelestarian lingkungan dan penghormatan kepada pahlawan  .

Respon Masyarakat
Masyarakat menyambut perayaan HUT RI di IKN dengan antusiasme tinggi. Banyak yang merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah baru Indonesia. Partisipasi aktif warga dalam pesta rakyat dan upacara kenegaraan memperkuat rasa kebersamaan dan nasionalisme .

Pelaku UMKM dan masyarakat lokal merasakan manfaat langsung dari acara ini. Tri Lestari, pelaku UMKM, mengaku penjualan produknya meningkat berkat pesta rakyat. Warga Sepaku, seperti Juni, berharap IKN segera rampung dan menjadi ikon baru Indonesia .

Namun, tidak sedikit pula yang masih menyimpan kekhawatiran terkait kesiapan infrastruktur dan potensi kendala teknis di IKN. Meski demikian, pelibatan masyarakat dalam setiap proses perayaan menjadi kunci sukses dan menciptakan rasa memiliki bersama .

Perbedaan Upacara HUT RI 2025 dan 2024
Tahun 2024 menjadi momen bersejarah dengan upacara kenegaraan pertama di IKN, dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Upacara digelar secara hibrida di dua lokasi: Istana Merdeka Jakarta dan IKN. Namun, pada 2025, upacara utama kembali terpusat di Jakarta, dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Di IKN, upacara tetap digelar, namun lebih bersifat lokal dan simbolis, dipimpin oleh Kepala Otorita IKN tanpa kehadiran pejabat pusat  .

sumber berita : detik, tribunnews, tempo

Read More