Gubernur Kaltim dan Jabar

 

Dua Gubernur

Semua bermula ketika Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, melontarkan istilah "Gubernur Konten" untuk menyebut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sebuah rapat di Komisi II DPR RI . Celetukan ini langsung menjadi viral dan menuai berbagai reaksi dari netizen, terutama warganet Jawa Barat yang merasa kurang nyaman dengan pernyataan tersebut.

Gaya Kepemimpinan

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi,  terasa fenomenal dengan aktivitas digitalnya. Dengan 3 juta pengikut di Instagram dan 7 juta subscriber YouTube, Dedi berhasil memangkas anggaran iklan dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar .

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dikenal melalui  program-program unggulannya seperti Gratispol (pendidikan gratis dari SMA sampai S3) dan pembangunan infrastruktur besar  . Beliau memimpin dengan gaya yang lebih konvensional tapi tetap inklusif, memastikan setiap suara didengar .

Reaksi Netizen
Pernyataan Rudy Mas'ud memancing reaksi beragam dari warganet. Akun Instagram Pemprov Kaltim bahkan "dirujak" oleh netizen Jabar yang tidak terima gubernurnya disebut sebagai "Gubernur Konten". Menariknya, hal ini justru memunculkan diskusi sehat tentang efektivitas berbagai gaya kepemimpinan di era digital.

Input dan Pembelajaran:

• Tidak Ada yang Salah dengan Berbeda. Baik gaya kepemimpinan digital maupun konvensional punya kelebihan masing-masing. Yang penting adalah hasilnya untuk rakyat.
• Media Sosial, Pedang Bermata Dua. Aktif di medsos bisa jadi strategi komunikasi yang efektif dan hemat, tapi perlu diimbangi dengan kinerja nyata.
• Pentingnya Komunikasi yang Bijak. Sebagai pemimpin publik, setiap pernyataan bisa memicu reaksi berantai di media sosial. Makanya, penting untuk selalu berkomunikasi dengan bijak.

 

 

sumber berita:

pranala

dialektis 

suara

kompas 

jawapos

Read More

Pembubaran Satgas IKN

 

kenapa satgas ikn?

Apa yang sebenarnya terjadi di balik pembubaran Satuan Tugas (Satgas) IKN dan dampaknya bagi masa depan ibu kota baru?

Mengapa Satgas IKN Dibubarkan
Kabar datang ketika Menteri Pekerjaan Umum (PU) mengeluarkan Keputusan Nomor 408/KPTS/M/2025 yang mencabut keberadaan Satgas IKN. Yang menarik, pembubaran ini ternyata terkait erat dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak memberikan restu (baca: tidak memberikan anggaran) untuk kelanjutan Satgas tersebut.

Alasan utama pembubaran ini:
1. Tidak adanya dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan
2. Sudah adanya Otorita IKN yang berfungsi penuh
3. Kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan proyek

Bagaimana dengan Sikap Otorita IKN?
Otorita IKN tidak tinggal diam. Mereka segera mengambil langkah strategis dengan berencana membentuk tim pengendali baru. Tim ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, dengan tujuan menciptakan koordinasi yang lebih baik dan efisien dalam pembangunan IKN.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, menegaskan bahwa tim pengendali baru ini akan berada di bawah pengawasan langsung Otorita IKN. Hal ini diharapkan dapat membuat proses pembangunan lebih terarah dan terkontrol.

Pemindahan ASN Masih Ada Tanda Tanya?
Yang juga menjadi perhatian adalah nasib pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Beberapa poin penting yang perlu diketahui:

• Jadwal Tertunda: Rencana pemindahan ASN yang semula dijadwalkan tahun 2024 kini diundur hingga 2026.
• Proses Penapisan: Akan ada penapisan ulang ASN yang akan dipindahkan untuk memastikan kesesuaian dengan visi pembangunan IKN yang baru.
• Menunggu Perpres: Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani Peraturan Presiden yang diperlukan untuk memulai pemindahan, yang menambah ketidakpastian jadwal.

Apa Selanjutnya?

• Koordinasi Lebih Baik: Dengan tim pengendali baru di bawah Otorita IKN, diharapkan koordinasi antar lembaga bisa lebih efektif.
• Efisiensi Anggaran: Langkah ini bisa menghemat anggaran negara dengan menghindari tumpang tindih tugas antara Satgas dan Otorita IKN.
• Perencanaan Lebih Matan: Penundaan pemindahan ASN bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik.

Pembubaran Satgas IKN memang menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait kelanjutan pembangunan dan pemindahan ASN. Namun, dengan adanya Otorita IKN yang siap mengambil alih dan membentuk tim pengendali baru, kita bisa tetap optimis bahwa proyek pembangunan ibu kota baru akan berjalan sesuai rencana, meski mungkin dengan beberapa penyesuaian jadwal.
 

sumber berita:

tribunnews

kumparan 

tempo

 

Read More

Penerapan Teknologi di IKN

 

mobil hidrogen

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan hanya sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan langkah besar menuju penerapan teknologi canggih yang dapat mengubah wajah Indonesia. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah pembangunan bandara VVIP yang menggunakan teknologi Building Information Modeling (BIM). Teknologi ini memungkinkan perencanaan dan pengelolaan proyek yang lebih efisien, sehingga pembangunan dapat rampung lebih cepat dan sesuai dengan standar dan biaya yang ditetapkan.

Bandara VVIP dan Teknologi Canggih
Bandara VVIP di IKN dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi para pejabat negara dan tamu penting. Dengan menggunakan teknologi BIM, setiap detail pembangunan dapat dimonitor secara real-time, meminimalisir kesalahan, dan memastikan bahwa semua aspek konstruksi berjalan sesuai rencana. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proyek infrastruktur besar.

Selain itu, bandara ini juga dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan bandara diharapkan dapat menjadi model bagi proyek-proyek infrastruktur lainnya di Indonesia. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga contoh bagi kota-kota lain dalam penerapan teknologi hijau.

Teknologi Pertahanan di Perbatasan
Sementara itu, di sisi lain, Kodam Mulawarman juga membuka peluang untuk kerjasama dalam teknologi pertahanan di perbatasan. Ini menunjukkan bahwa IKN tidak hanya fokus pada pembangunan sipil, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan nasional. Dengan memanfaatkan teknologi modern, diharapkan pertahanan di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan, memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara.

Kerjasama ini juga mencakup pengembangan sistem pertahanan yang lebih canggih, yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi global. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga memiliki sistem pertahanan yang kuat dan modern.

Mobil Hidrogen
Dalam upaya mendukung IKN yang hijau, mobil hidrogen H-E Nusantara menjadi sorotan di Ghes 2025. Mobil ini merupakan bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Dengan memanfaatkan hidrogen sebagai sumber energi, mobil ini menawarkan alternatif yang lebih bersih dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.

Penerapan teknologi hidrogen di IKN diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju transportasi yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Ini juga mencerminkan visi pemerintah untuk menciptakan kota yang tidak hanya modern, tetapi juga ramah lingkungan.

 

sumber berita: ayobandung, kompas, mediakaltim

Read More

Belum Siap

serius tapi belum siap

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus digenjot dengan tempo tinggi. Namun, di balik kemajuan fisik yang pesat, terbit pertanyaan apakah semua pihak sudah siap pindah? Sementara itu, ada wacana kereta cepat Whoosh yang akan terhubung hingga IKN juga mulai digodok.

Pembangunan Cepat tapi Persiapan Pindah Masih Tertatih
Progres konstruksi IKN dinilai sangat cepat. Namun, banyak instansi pemerintah dan pegawai yang ternyata belum siap secara mental dan logistik untuk relokasi.  

Apa Penyebabnya?  
Infrastruktur pendukung belum lengkap: Meski gedung-gedung pemerintahan sudah dibangun, fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan masih terbatas.  
Kesiapan mental pegawai: Banyak ASN yang masih ragu pindah karena khawatir dengan kualitas hidup di IKN.  
Mekanisme relokasi belum jelas: Belum ada panduan detail tentang tunjangan, akomodasi, dan fasilitas bagi pegawai yang dipindahkan.  

Apa Solusinya?  

• Percepat penyediaan fasilitas publik: agar IKN benar-benar layak huni.  
• Sosialisasi intensif: kepada ASN dan masyarakat tentang manfaat dan skema relokasi.  
• Insentif lebih menarik: seperti tunjangan khusus dan kemudahan perumahan.  

Kereta Cepat Whoosh ke IKN: Mimpi atau Kenyataan?
Sementara itu, Pemprov Kalimantan Timur sedang menjajaki opsi menghubungkan kereta cepat Whoosh (seperti Jakarta-Bandung) hingga ke IKN. Ini bisa menjadi pilihan menarik bagi mobilitas ke IKN.  

Belum siap juga?  

• Waktu tempuh lebih singkat: Jika terwujud, perjalanan Balikpapan-Samarinda bisa dipangkas drastis, meningkatkan mobilitas dari dan ke wilayah IKN.    
• Mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar IKN: Akses yang mudah akan menarik investasi dan pengembangan kawasan.  

Tantangan yang Harus Diantisipasi  

• Biaya pembangunan yang sangat tinggi: Membangun rel kereta cepat bukan hal mudah.   
• Kesiapan infrastruktur pendukung: termasuk isu lingkungan serta daya beli dan ekonomi warga.

 

sumber: konstruksimedia, inibalikpapan

 

Read More

Jakarta (masih) Ibu Kota

 

Gubernur Jakarta

Dalam konteks perkembangan sosial politik Indonesia, isu mengenai status Jakarta sebagai ibu kota negara kembali mencuat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota, meskipun ada rencana pemindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Pernyataan ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan di kalangan masyarakat.

Mengapa Jakarta Masih Ibu Kota?
Mendagri, dalam beberapa kesempatan, menyatakan bahwa Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan dan administrasi negara. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang sudah ada dan kemudahan akses yang dimiliki Jakarta dibandingkan dengan IKN yang masih dalam tahap pembangunan. Jakarta memiliki jaringan transportasi yang lebih baik, fasilitas publik yang lebih lengkap, serta pusat ekonomi yang sangat vital bagi negara.

Pramono Anung sebagai salah satu tokoh penting dalam pemerintahan yaitu Gubernur Jakarta, juga menekankan pentingnya Jakarta. Ia menyebutkan bahwa meskipun IKN sedang dibangun, Jakarta tetap memiliki peran yang tidak tergantikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya, pemindahan ibu kota bukanlah hal yang sederhana dan memerlukan waktu serta perencanaan yang matang.

Dampak Sosial dan Ekonomi
Keputusan untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota memiliki dampak yang luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Jakarta, dengan segala kompleksitasnya, masih menjadi magnet bagi migrasi penduduk dari berbagai daerah. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, seperti kemacetan, polusi, dan masalah perumahan. Namun, di sisi lain, Jakarta juga menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Pramono Anung menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk mengatasi masalah ini. Ia berkomitmen untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pendatang baru, sehingga Jakarta tetap menjadi kota yang ramah dan berkelanjutan.

IKN
Sementara itu, pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah pemindahan ini benar-benar akan mengatasi masalah yang ada. IKN masih memerlukan waktu untuk berkembang menjadi kota yang setara dengan Jakarta. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek simbolis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta, saat ini, masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara. Kebijakan Mendagri dan pernyataan Pramono Anung menunjukkan bahwa meskipun ada rencana pemindahan, Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan yang tidak tergantikan. Namun, tantangan yang dihadapi Jakarta juga harus diatasi dengan kebijakan yang tepat agar kota ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, masa depan Jakarta dan IKN harus dipandang sebagai dua entitas yang saling melengkapi, bukan sebagai kompetitor.

 

sumber: kompas, tempo, jawapos

Read More

Proyek IKN Jalan Terus

 

Bandara IKN

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini, yang dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana proyek ini berjalan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kementerian PU
Kementerian PU telah menyatakan kesiapan untuk melanjutkan penyelesaian proyek IKN. Mereka berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang diperlukan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Menurut berita terbaru, kementerian ini berupaya untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan berjalan sesuai rencana, meskipun ada beberapa kendala yang harus dihadapi.

Istana Wapres dalam Proyek IKN
Istana Wakil Presiden juga terlibat dalam pengawasan dan pengembangan proyek IKN. Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden, menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan proyek ini berjalan lancar. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa proyek ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat di IKN.

Progres Bandara IKN
Salah satu proyek penting dalam pengembangan IKN adalah pembangunan bandara. Meskipun konstruksi bandara IKN telah selesai, operasionalnya masih menunggu berbagai persetujuan dan kesiapan infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan sebelum bandara dapat berfungsi secara optimal.

Proyek IKN diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses terhadap layanan publik. Namun, tantangan seperti penggusuran warga dan konflik dengan petani yang terdampak proyek juga perlu diperhatikan. Beberapa petani bahkan mengalami penahanan karena dituduh menghalangi proyek, yang menunjukkan bahwa ada ketegangan antara pembangunan dan hak-hak masyarakat.

 

sumber: kontan, cnbc, detik

Read More

Kelola Kritik Tanpa Terkesan Defensif

 

Wacana kereta cepat BPN-SMR

Sedari awal, Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mendapat sorotan, dan menjadi magnet berbagai kritik. Hadir dalam jumlah dan variasi yang beraneka macam, kritik tersebut mulai dari masalah anggaran, dampak lingkungan, hingga rencana pembangunan kereta api cepat yang dinilai kurang matang.

Perlukah Pemerintah mengambil sikap defensif? Dalam proyek sebesar IKN, kritik menjadi keniscayaan. Perlu usaha-usaha profesional untuk mengelola dan meng-katalok-an semua kritik secara sistimatis.

Kritik yang Tak Pernah Berhenti  
Sejak digagas, IKN sudah menjadi magnet kritik. Beberapa isu utama yang terus mengemuka:  
1. Anggaran Besar di Tengah Ketimpangan Sosial  
   - Banyak yang mempertanyakan alokasi dana Rp466 triliun untuk IKN, sementara pembangunan infrastruktur dasar di daerah lain masih tertinggal.  
2. Dampak Lingkungan dan Sosial
   - Pembangunan di Kalimantan dikhawatirkan mengancam ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat adat.  
3. Rencana Kereta Api Cepat Jalur Balikpapan-Samarinda  
   - Universitas Mulawarman dan sejumlah pakar meragukan kelayakan proyek kereta api cepat IKN-Jakarta, mengingat kondisi geografis, lingkungan, pembiayaan dan daya beli ekonomi Kaltim.  

Menurut VOA Indonesia, kritik ini bukan sekadar "cecap kosong", melainkan berasal dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat langsung yang merasa suaranya tidak didengar.  

Pemerintah Sering Terlihat Defensif, Bukan Terbuka  
Alih-alih menanggapi kritik dengan diskusi terbuka, pemerintah justru kerap terkesan "tutup telinga". Beberapa respons yang justru memantik polemik:  
- Menyebut kritik sebagai "hoaks" atau "tidak paham visi besar".  
- Menganggap kritikus sebagai pihak yang "menghambat pembangunan".  
- Minimnya transparansi data, seperti detail anggaran dan analisis dampak lingkungan.  

Padahal, seperti diingatkan Pemerintah harus bisa kelola kritik tanpa terkesan defensif. Sikap "defensif" justru membuat publik semakin skeptis.

sumber: humasindonesia, voa, dio-tv

Read More