Samarinda Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

 

bedah rumah

Pemerintah Kota Samarinda bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak semakin agresif untuk merealisasikan target nol persen kemiskinan ekstrem melalui intervensi struktural yang terintegrasi. Guna mencapai target mutlak tersebut, strategi penanggulangan di lapangan kini mengalami lompatan besar. Pendekatan jaminan sosial yang semula bertumpu pada pemenuhan konsumsi pangan harian, kini telah berkembang dan diperkuat dengan pembenahan aset jangka panjang berupa penyediaan hunian yang layak bagi warga berpenghasilan rendah.

Akselerasi Target Lewat Pembenahan Infrastruktur Hunian
Sebagai bukti nyata dalam pemenuhan target nol persen tersebut, pada September 2026 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin ekstrem di wilayah perkotaan. Melalui aksi nyata ini, lima kepala keluarga miskin ekstrem secara resmi menerima bantuan renovasi total agar rumah mereka bertransformasi menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak. Dana stimulan yang dikucurkan dalam program bedah rumah gratis ini dialokasikan secara asimetris berkisar antara Rp55 juta hingga Rp98 juta per unit, di mana besaran anggaran disesuaikan secara cermat dengan tingkat kerusakan fisik riil di lapangan serta kebutuhan pembenahan bangunan.

Cakupan pembenahan ini dirancang secara menyeluruh agar rumah hasil renovasi benar-benar mencerminkan standar hunian yang keluar dari garis kemiskinan. Perbaikan fisik tersebut meliputi penggantian dan pembenahan total konstruksi atap, penguatan dinding pembatas, serta pengecoran atau perbaikan lantai agar lebih higienis. Selain itu, dilakukan pula pembetulan pada struktur utama bangunan demi menjamin keselamatan penghuninya, yang dibarengi dengan penyediaan serta perbaikan fasilitas sanitasi dan pemukiman dasar yang layak. Ketua BAZNAS Kota Samarinda, Ahmad Syahir Idris, menegaskan bahwa seluruh penerima manfaat telah lolos proses verifikasi dan survei kualifikasi yang ketat guna memastikan pencapaian target tepat sasaran. Kriteria pengetasan kemiskinan wajib terpenuhi secara administratif maupun faktual, dengan syarat kunci utama bahwa rumah yang dibangun wajib memiliki surat kepemilikan tanah yang sah demi menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

Fondasi Ketahanan Pangan sebagai Awal Pencapaian Target
Lompatan pembenahan hunian pada tahun 2026 ini tidak dapat dipisahkan dari kokohnya fondasi ekonomi yang telah dibangun oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda sejak Oktober 2024. Program bantuan sosial nontunai ini dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial awal untuk menyelamatkan daya beli warga desil satu agar memiliki kesiapan ekonomi sebelum menerima bantuan fisik hunian.

Distribusi Finansial dan Efektivitas Sistem KUBE Dinsos PM
Akselerasi pencapaian target nol persen kemiskinan ekstrem di Samarinda ditopang oleh penyaluran bantuan sosial nontunai berbasis kartu Social Security Number (SSN) Bankaltimtara kepada 987 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hasil penyaringan ketat data dinamis. Sistem tata kelola ini terbukti efektif menutup celah penyalahgunaan dana karena bantuan finansial sebesar Rp1.800.000 per KPM (dengan batasan belanja maksimal Rp600.000 per bulan) dikunci secara elektronik sehingga tidak dapat diuangkan. Alokasi dana tersebut wajib dibelanjakan pada 7 jenis bahan pokok vital—meliputi beras, telur, ayam, ikan kaleng, minyak goreng, gula, dan susu—di 27 warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di 10 kecamatan. Skema ini tidak hanya mengamankan kebutuhan nutrisi harian warga desil satu, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal karena warung KUBE tersebut dikelola langsung secara mandiri oleh masyarakat miskin yang mendapatkan pendampingan sosial intensif dengan rasio satu pendamping untuk 6 hingga 8 KPM.

Sinergi Integrasi Menuju Target Nol Persen
Benang merah dari kedua lini program ini menunjukkan bahwa target Samarinda Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem dilakukan melalui strategi bertahap yang matang dan berkesinambungan. Penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak diselesaikan secara parsial atau instan.

Fase awal yang dimulai pada akhir tahun 2024 berfokus pada strategi penyelamatan konsumsi pangan lewat bansos kartu SSN guna memastikan ketahanan nutrisi keluarga miskin ekstrem terpenuhi dan keluar dari jerat kelaparan. Setelah kebutuhan pangan harian masyarakat stabil dan daya beli terjaga, fase berikutnya pada tahun 2026 masuk pada tahap peningkatan kualitas hidup jangka panjang melalui program bedah rumah BAZNAS. Pola integrasi berjenjang inilah yang menjadi motor penggerak utama mengapa struktur kemiskinan ekstrem di Samarinda terus terkikis secara signifikan menuju angka nol.

sumber bacaan: klik-samarinda, antara

Read More

Presiden Memperhatikan Karhutla di IKN

 

lokasi karhutla

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mendekati kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Di tengah target besar pembangunan nasional, Kepala Negara memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya agar mengerahkan segala aset darat maupun udara guna memastikan kobaran api tidak menembus masuk ke Zona Inti IKN.

Langkah cepat Presiden ini menjadi sinyal kuat bahwa keselamatan ekologi di ibu kota baru adalah harga mati. Berdasarkan data harian dari Otorita IKN hingga akhir Agustus lalu, wilayah Nusantara mendeteksi 173 titik panas (hotspot) yang tersebar di 23 desa, di mana 55 titik di antaranya telah terkonfirmasi sebagai kebakaran aktif. Salah satu area krusial yang terdampak adalah Bukit Soeharto, yang mencatatkan luasan terbakar hingga 458 hektare dan kini tengah ditangani secara intensif oleh Satgas Darat.

Secara nasional, tantangan penanggulangan karhutla tahun ini memang tergolong luar biasa. Luasan lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas Indonesia telah mencapai 72.008 hektare. Meskipun tim gabungan di lapangan telah berhasil memadamkan 71.274,29 hektare di antaranya, dinamika di lapangan terus berubah dan menuntut kewaspadaan tinggi.

Kondisi ini kian kompleks karena penanganan karhutla kini tumpang tindih dengan fenomena alam lainnya. Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkapkan, operasi pembuatan hujan buatan atau Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Sumatra bagian selatan dan Jawa bagian barat sempat lumpuh. Hal ini terjadi karena sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menutup ruang udara dan membahayakan penerbangan pesawat penyemai hujan.

Sebagai solusinya, pemerintah melalui BNPB dan BMKG bergerak taktis dengan mengalihkan pangkalan penerbangan operasi ke Semarang, Jawa Tengah. Langkah darurat ini diambil demi memicu hujan yang diharapkan mampu meluruhkan polusi abu vulkanik sekaligus memadamkan sisa-sisa titik api yang mengancam. Atensi besar dari Presiden dan kolaborasi cepat antarlembaga ini menjadi kunci krusial agar proyek strategis IKN dan keselamatan lingkungan sekitarnya tetap terjaga dari kepungan bencana.

sumber bacaan: tempo, cnn-indonesia, detik

Read More

Setrum PLN di Ujung Karhutla Kaltim

 

sinergi pln dan bpbd kaltim

Berbekal koordinat satelit real-time dan jabat tangan taktis lintas sektor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencoba membalikkan keadaan di tengah kepungan 14.795 titik panas. Di bawah payung hukum Status Siaga Bencana Hidrometeorologi, sebuah strategi mitigasi radikal dideklarasikan: menyeret otoritas kelistrikan ke tingkat tapak untuk mengunci ruang gerak api. Ini adalah riwayat tentang siasat digital dan barikade berlapis demi melindungi aset vital ketenagalistrikan yang kian kritis di ujung musim meranggas.

Asap pekat kembali mengepung langit Bumi Etam. Ketika puncak kemarau menjerang Kalimantan Timur, alarm bahaya di posko Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kaltim tak henti-hentinya berdering. Laporan berkala Pusdalops sepanjang periode 1 hingga 26 Agustus 2026 menangkap potret yang mencemaskan: 14.795 titik panas (hotspot) menyala di sekujur provinsi. Kluster merah paling membara mengepung Kabupaten Berau dengan 6.004 titik, disusul Kutai Timur (3.003 titik), dan Kutai Kartanegara (2.426 titik). Bencana hidrometeorologi ini bukan lagi sekadar ancaman tahunan, melainkan ujian saban hari bagi kesigapan birokrasi di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Merespons kegentingan tersebut, pemerintah provinsi bergerak cepat mematok payung hukum mitigasi. Status Siaga Bencana Hidrometeorologi resmi diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2026 dan berlaku dari tanggal 31 Agustus 2026 hingga tanggal 30 November 2026 melalui ketetapan siaga darurat karhutla yang spesifik. Melalui regulasi ini, kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla memiliki landasan taktis yang kuat untuk mengawal daerah sepanjang musim fluktuatif.

Di bawah komando BPBD Kaltim mencoba membalikkan keadaan dengan mengubah langgam kerja. Alih-alih sekadar menjadi pemadam kebakaran konvensional yang baru sibuk saat api telanjur melumat hutan, lembaga ini mulai menggeser bandul strategi ke arah mitigasi berbasis digital. Layar-layar monitor di ruang kendali mereka kini memelototi pergerakan hawa panas secara real-time 24 jam penuh, memadukan pasokan data dari platform LAPAN Fire Hotspot, aplikasi SIPONGI milik Kementerian Kehutanan, hingga citra satelit BMKG. Walhasil, 820 titik api berkadar kepercayaan tinggi—yang terdeteksi hingga akhir Agustus kemarin—bisa langsung dikunci koordinatnya oleh tim gabungan.

Namun, perang melawan karhutla memasuki awal September 2026 menuntut kalkulasi yang lebih rumit. Api tak hanya mengintai tegakan pohon, tetapi juga mulai merayap mendekati kabel-kabel tegangan tinggi dan gardu transmisi listrik yang menjadi urat nadi wilayah tersebut. Menyadari risiko padamnya sistem energi—yang bisa melumpuhkan aktivitas publik hingga proyek strategis nasional di IKN—BPBD mengambil langkah tak biasa pada Sabtu, 5 September 2026. Mereka resmi menguatkan sinergi lintas sektor bersama PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim. Kolaborasi di tingkat tapak ini difokuskan pada pembersihan lahan secara radikal di bawah jalur distribusi listrik serta penyelarasan rantai komando taktis darurat.

Langkah progresif ini tentu patut dicatat sebagai poin kilau kinerja daerah. Kecepatan merumuskan status siaga bencana dan keberhasilan merangkut instansi lain menunjukkan adanya kemauan politik yang kuat untuk tidak membiarkan Kaltim lumpuh.

Meski begitu, di atas tanah yang meranggas, cerita belum sepenuhnya berujung manis. Ketersediaan sarana logistik di lapangan masih terus diuji. Menyusutnya debit air di jalur sungai akibat kemarau panjang hingga awal September ini menjadi ironi tersendiri: di saat pasokan air untuk memadamkan api sangat mendesak, alam justru sedang membatasi diri.

Pada akhirnya, ikhtiar digital dan jabat tangan kelembagaan yang digalang BPBD Kaltim per September 2026 ini barulah babak awal dari mitigasi jangka panjang. Ujian sesungguhnya adalah bagaimana konsistensi taktis ini mampu bertahan menghadapi anomali cuaca yang kian ekstrem, sekaligus memastikan bahwa bara di tapak hulu tidak sampai menjalar dan menghanguskan masa depan IKN yang sedang tumbuh.

bahan bacaan: antara, kaltimprov

Read More

Taruhan Jumbo Gratispol

 

program unggulan

Pemprov Kaltim ngotot mempertahankan program jaminan pendidikan gratis di tengah menyusutnya ruang fiskal 2027.

Di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, sebuah seremonial kecil berlangsung pada Selasa pekan lalu. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyerahkan paket seragam putih-abu-abu, lengkap dengan topi, jilbab, tas, dan sepatu baru kepada sejumlah siswa kelas X SMA Negeri 10 Samarinda.

"Terima kasih ya, Pak Kadis, Ibu Kepala Sekolah. Sudah selesai. Semoga semuanya sukses. Terus belajar ya," kata Rudy sembari menyalami para siswa.

Aksi bagi-bagi seragam ini bukan sekadar seremoni musiman. Ini adalah penanda dimulainya distribusi puluhan ribu paket perlengkapan sekolah gratis di bawah payung Gratispol Pendidikan—program jagoan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memikat hati sekaligus meringankan beban warganya.

Ongkos Mahal "Kaltim Emas"
Untuk tahun ajaran ini saja, Pemprov Kaltim harus merogoh kocek hingga Rp65 miIiar demi membagikan paket seragam cuma-cuma kepada siswa baru di 576 sekOlah. Saban paket diestimasi menelan biaya Rp1 juta.

Namun, seragam gratis hanyalah serpihan kecil dari megaproyek ini. Secara keseluruhan, total pagu anggaran Gratispol Pendidikan diperkirakan menembus angka Rp1,4 triIiun hingga Rp2 triIiun. Duit jumbo ini dialokasikan untuk menyokong biaya pendidikan dasar hingga menjamin keberlanjutan beasiswa pelajar dan mahasiswa di seantero Bumi Etam.

Di tingkat pendidikan tinggi, program ini mulai unjuk gigi. Hingga semester ganjil 2026, tak kurang dari 105 ribu mahasiswa di Kaltim telah mencicipi manfaatnya. Target utamanya jelas: memotong rantai putus kuliah akibat impitan ekonomi.

"Gratispol Pendidikan merupakan investasi kita untuk masa depan Kaltim. Pemerintah hadir agar anak-anak Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya," ujar Rudy Mas’ud kepada wartawan.

Pagu Anggaran Gratispol: Rp1,4 Triliun – Rp2 Triliun
Anggaran Seragam Gratis: Rp65 Miliar (576 Sekolah)
Penerima Manfaat Kuliah: 105 Ribu Mahasiswa (Hingga Semester Ganjil 2026)

Siasat Bertahan di Tengah Seretnya Anggaran
Pertanyaannya: sampai kapan kebijakan populis ini bisa bertahan?

Awan mendung membayangi ruang fiskal Kalimantan Timur pada 2027. Anggaran daerah diproyeksikan menyusut dan mengetat di angka Rp12,1 triIiun. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memutar otak dan lebih selektif menyaring program prioritas.

Meski ikat pinggang harus dikencangkan, Pemprov Kaltim menjamin program pemanja pemilih ini tidak akan digilas efisiensi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, memastikan Gratispol dan beasiswa pendidikan tetap aman dalam daftar belanja daerah.

“Karena anggarannya Rp12,1 triliun, tentu program-program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, termasuk Gratispol,” kata Muhaimin. Menurut dia, porsi anggaran untuk beasiswa masih berjalan sesuai dengan cetak biru perencanaan yang telah ditetapkan.

Bagi Pemprov Kaltim, di tengah menyusutnya pundi-pundi daerah, Gratispol tampaknya telah menjadi harga mati yang tak bisa ditawar lagi.


sumber bacaan: antara, akurasi, lentera-kalimantan

Read More

Bupati PPU Diwacanakan Pimpin IKN, Pengamat: Harus Revisi UU

 

bupati ppu

Wacana Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) secara ex officio mulai mengemuka. Gagasan yang pertama kali dilontarkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan tata kelola di kawasan Nusantara.

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, menilai usulan tersebut secara geografis sangat logis karena sebagian besar wilayah IKN berada di dalam area administratif PPU. Namun, ia menekankan adanya ganjalan regulasi yang besar.

"Ke depan, kalau ada wacana Bupati PPU secara ex officio merangkap sebagai Kepala Otorita IKN, menurut saya memungkinkan. Tetapi kita harus melakukan revisi undang-undang, baik Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang IKN," ujar Saipul, Selasa (1/9).

Harmonisasi hukum ini dinilai vital karena kedua posisi tersebut lahir dari rezim hukum dan tingkatan jabatan yang berbeda. Jabatan Bupati PPU bersandar pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Kepala Otorita IKN berpatokan pada UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Lahirnya dua pimpinan tersebut berasal dari dua undang-undang yang berbeda. Levelnya pun berbeda; Kepala Otorita IKN setara dengan menteri, sementara bupati mengurusi pemerintahan daerah. Jadi, penyatuan jabatan tidak bisa hanya lewat kebijakan administratif," terangnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul tersebut menambahkan bahwa model rangkap jabatan ini memiliki batas waktu. “Kalau IKN sudah resmi menjadi ibu kota negara secara penuh, hal itu tidak bisa lagi diterapkan. Harus ada bentuk tata kelola yang lebih spesifik dan khusus, seperti model DKI Jakarta,” imbuhnya.

Jika status otorita tetap dipertahankan, Saipul memetakan dua pilihan model kelembagaan strategis ke depan:Model Otorita Menteri: Kepala Otorita IKN tetap berkedudukan setingkat menteri dan dipilih melalui penunjukan langsung oleh Presiden.Model Daerah Khusus: Nusantara diubah menjadi daerah khusus ibu kota dengan kepala daerah yang berkedudukan setingkat gubernur.

sumber bacaan: ekspos-kaltim, kaltim-post

Read More

Kabut Asap Karhutla Mulai Ancam IKN

 

peta pemantauan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengancam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam beberapa hari terakhir, tim gabungan berjibaku memadamkan api yang melahap lebih dari 200 hektar lahan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Dampaknya, kualitas udara di sebagian wilayah delineasi IKN merosot hingga ke tingkat tidak sehat.

Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Senin (31/8/2026) pukul 12.00 WITA, wilayah Wonotirto di Kecamatan Samboja—yang masuk dalam kawasan pengembangan IKN—mencatat angka 162. Angka tersebut menunjukkan konsentrasi polutan yang berpotensi memicu gangguan kesehatan masyarakat, terutama sistem pernapasan.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, membenarkan penurunan kualitas udara tersebut. Menurut dia, fluktuasi data didapat dari sensor pemantauan udara yang terpasang di lapangan.

"Data tersebut bersumber dari perangkat sensor yang kami pasang di kawasan IKN dan sudah terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sebagai langkah antisipasi dampak kesehatan, kami sudah mengimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker," kata Myrna saat dihubungi, Senin.

Akses yang Sulit
Di sisi lain, upaya penjinakan api di lapangan menghadapi tantangan berat. Titik kebakaran utama terdeteksi sejak Sabtu (29/8/2026) di area Bukit Tengkorak, RT 001 Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Area ini berada di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kapolresta Kawasan IKN Kombes Supriyanto, melalui Kasi Humas Ipda Jumansyah, menjelaskan bahwa vegetasi yang terbakar didominasi oleh semak belukar yang mengering akibat musim kemarau. Api juga sempat merembet ke area produktif warga.

"Lahan yang terbakar meliputi hutan komunal yang kosong serta sebagian perkebunan kelapa sawit dan pinang milik masyarakat setempat," ujar Jumansyah.

Hingga Senin sore, personel Polresta Kawasan IKN bersama tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI masih terus melakukan lokalisasi api. Proses pemadaman berjalan lambat karena kendala geografis. Selain tumpukan biomassa kering yang tebal, sebagian besar titik api berada di area pedalaman yang tidak memiliki akses kendaraan, sehingga petugas harus berjalan kaki membawa pompa jinjing (jet shooter) menuju lokasi.


sumber bacaan: rri, media-indonesia

Read More

Dampak Kemarau Samarinda Darurat Air

 

air bendungan susut

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan selama 14 hari, terhitung sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026. Kebijakan ini diambil setelah kemarau panjang akibat fenomena alam memicu krisis air bersih, ancaman gagal panen, serta lonjakan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa kondisi kekeringan di wilayahnya kini telah melewati fase normal dan waspada.

"Kita di Kota Samarinda khususnya, telah menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari. Nanti 14 hari ke depan kita akan evaluasi lagi," ujar Andi Harun usai mengikuti Shalat Istisqa yang digelar Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) di Lapangan Makorem 091/ASN, Sabtu (29/8/2026).

Ancaman Intrusi Air Laut dan Operasional PDAM
Menyusul penetapan status tersebut, Andi Harun mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memperketat penghematan air bersih. Pasalnya, penyusutan debit air Sungai Mahakam kini diikuti oleh fenomena intrusi air laut yang memicu lonjakan kadar klorida (garam). Ketersediaan air baku yang menipis ini mulai mengganggu operasional sejumlah fasilitas penyadapan (intake) air bersih Perumdam Tirta Kencana, terutama di wilayah Palaran, Pulau Atas, Bukuan, dan Bantuas.

Selain penurunan kuantitas, faktor kualitas air menjadi perhatian paling krusial karena berkaitan langsung dengan kelayakan konsumsi publik.

"Kalau kadar klorida sudah melewati batas 250 ppm, operasional intake harus dihentikan. Ini aturan baku yang menyangkut standar kesehatan air bersih bagi masyarakat," jelas Andi Harun.

Irigasi Tetes: Solusi Hemat Air untuk Ketahanan Pangan
Di sektor domestik dan pangan, ancaman gagal panen akibat mengeringnya sumber air baku memicu respons dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Bernatal Saragih, mendorong para petani lokal untuk segera beralih menerapkan teknologi irigasi tetes.

Menurut Bernatal, aktivitas produksi pertanian Kaltim sama sekali tidak boleh mandek di tengah kemarau panjang. Kuncinya terletak pada modernisasi metode pengairan yang hemat air namun tepat sasaran.

“Pangan itu pada dasarnya tidak perlu terlalu boros air, yang penting pasokannya kontinu tersedia. Salah satu teknologi yang paling murah, sederhana, dan efisien untuk diterapkan di Kaltim saat ini adalah irigasi tetes,” urai Prof. Bernatal, Senin (24/8/2026).

Penerapan teknologi adaptif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan daerah, tanpa harus menguras cadangan sumber daya air permukaan yang kian kritis di hulu maupun hilir Sungai Mahakam.

sumber bacaan: antara, detik, koran-kaltim

Read More

167 CCTV Balikpapan Siap Jaring Pelanggar

 

pelanggaran lalu-lintas

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan resmi memperkuat pengawasan jalan raya dengan mengaktifkan 167 unit kamera CCTV yang terintegrasi dalam sistem pusat kendali B-Connect. Langkah taktis ini dioptimalkan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas secara preventif, sekaligus mendukung penuh implementasi penindakan hukum elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) di wilayah Kota Minyak.

Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menjelaskan bahwa optimalisasi ratusan kamera pengawas pintar ini ditujukan untuk membangun budaya tertib berkendara sebelum kecelakaan terjadi. Melalui integrasi teknologi tersebut, setiap pergerakan dan aktivitas di sejumlah titik strategis kini dapat dipantau secara langsung (real-time).

"Tujuan utama kita adalah mengambil tindakan kebijakan lapangan yang bersifat pencegahan (preventif) agar masyarakat tertib sebelum kecelakaan terjadi," ujar Fadli.

Sinergi ETLE dengan Kepolisian
Dalam implementasi penindakan di lapangan, Dishub Balikpapan tengah mematangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan jajaran kepolisian. Rekaman dari 167 kamera CCTV ini nantinya akan menyuplai basis data otentik bagi sistem ETLE untuk menjaring pelanggaran lalu lintas fatal, seperti:

• Pengendara yang tidak mengenakan helm.
• Pengemudi yang nekat menerobos lampu merah.
• Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas.
• Pelanggaran ketentuan jam operasional bagi angkutan kendaraan berat.

Kendati data pelanggaran disuplai oleh pusat kendali Dishub, Fadli menegaskan bahwa kewenangan penindakan hukum dan penerbitan surat tilang sepenuhnya tetap berada di bawah otoritas kepolisian.

Sinergi Digitalisasi Kota Tetangga
Langkah taktis Kota Balikpapan ini sejalan dengan tren digitalisasi yang tengah masif diterapkan oleh kota-kota tetangganya di Kalimantan Timur. Di Kota Samarinda, pusat kendali Traffic Management Center (TMC) Polresta Samarinda kini harus bekerja ekstra dengan mendokumentasikan ribuan pelanggaran kasat mata per hari, didukung oleh perkuatan personel berbekal perangkat ETLE Mobile Handheld. Sementara itu, Kota Bontang juga telah resmi memberlakukan sistem tilang elektronik statis di tiga titik persimpangan utama serta memperluas jaringan serat optik melalui program "Mata Bontang" untuk mengawasi ruang publik secara real-time. Kesamaan visi antar-wilayah ini kian mempertegas kesiapan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam membangun ekosistem smart city yang tertib dan aman.

Transparansi Jalur Publik dan Residensial
Sistem monitoring B-Connect (Balikpapan Connectivity) membagi data rekaman menjadi dua fungsi guna menjaga privasi sekaligus transparansi:

• Informasi Publik: Siaran langsung arus lalu lintas jalan protokol yang bisa diakses warga secara mandiri melalui aplikasi B-Connect di smartphone untuk memantau kemacetan dan memilih jalur alternatif.
• Informasi Privat: Rekaman video khusus yang bersifat tertutup dan hanya digunakan untuk kebutuhan penyelidikan kriminalitas atau kecelakaan lalu lintas oleh aparat berwenang.

Tidak berhenti di jalan protokol, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan bahwa pemerintah kota berkomitmen memperluas jaringan kamera pengawas ini hingga masuk ke kawasan perumahan, pemukiman padat, hingga gang-gang kecil dengan lebar jalan sekitar empat meter. Ekspansi pengawasan digital ke area residensial tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan menjamin rasa aman bagi seluruh warga Balikpapan.

sumber bacaan: antara, tribun-kaltim, ini-balikpapan, detik, infratek_diskominfo_bontang, diskominfo_btg

Read More

Lewat "Merayakan Cerita", Kalimantan Timur Targetkan Jadi Pusat Sinema Baru di Indonesia

 

film akhir pekan

Kalimantan Timur menyimpan kekayaan cerita, keragaman budaya, isu lingkungan, hingga dinamika masyarakat yang belum seluruhnya terangkat ke layar lebar. Tantangan perfilman daerah saat ini bukan lagi sekadar mencari ide cerita, melainkan membangun ekosistem hulu-ke-hilir yang mampu menghubungkan talenta, komunitas, industri, pemerintah, hingga penonton secara berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur resmi membuka Festival Film Akhir Pekan 2026 di Temindung Creative Hub (eks Bandara Temindung), Samarinda. Rangkaian festival yang berlangsung pada 26–29 Agustus 2026 ini mengusung tema "Merayakan Cerita, Menghubungkan Sinema". Event ini sekaligus menjadi puncak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di sektor ekonomi kreatif Benua Etam.

Kepala Dispar Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa festival tahun ini dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas sinema daerah. Menurutnya, film memiliki kekuatan besar yang melampaui fungsi hiburan konvensional.

"Film bukan sekadar karya yang selesai diproduksi lalu ditayangkan. Film adalah cerita tentang manusia, tentang daerah, pengalaman, identitas, dan tentang cara kita melihat kehidupan," ujar Faisal saat membuka acara secara resmi.

Strategi Penguatan Ekosistem dari Hulu ke Hilir
Untuk memastikan dampak konkret bagi sineas lokal, Dispar Kaltim tidak hanya menggelar malam penghargaan, melainkan merangkai festival ini dengan tiga agenda strategis:

1. Workshop Pengembangan Film Pendek (26–27 Agustus): Diikuti oleh 30 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga umum. Program hulu ini menghadirkan praktisi handal guna mengasah keterampilan teknis dan memperluas wawasan produksi sineas muda.
2. Festival & Pemutaran Film (27–29 Agustus): Menjadi ruang apresiasi publik sekaligus etalase karya lokal untuk menjembatani kreator dengan penontonnya.
3. Pameran & Kompetisi Ekraf multi-subsektor: Pengumuman pemenang Lomba Video Vlog dan Fotografi Ekonomi Kreatif (Ekraf) diadakan paralel guna memperkuat penetrasi promosi digital pariwisata Kaltim.

Melalui integrasi pelatihan, kompetisi, dan ruang pameran di Temindung Creative Hub, festival ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya sineas-sineas lokal yang siap membawa narasi otentik Kalimantan Timur ke panggung nasional maupun internasional.

sumber bacaan: antara, ini-balikpapan, kaltim-prov

Read More

Asap Karhutla Ganggu Penerbangan Balikpapan

 

ganggu operasional bandara balikpapan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mulai berdampak pada sektor transportasi udara. Sejumlah jadwal penerbangan langsung dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, menuju Banjarmasin dan Pontianak mengalami keterlambatan operasional hingga tiga jam dalam tiga hari terakhir.

Keterlambatan ini dipicu oleh pekatnya sebaran kabut asap yang memperpendek jarak pandang (visibility) di bandara tujuan, terutama pada jadwal penerbangan pagi hari. Kendati demikian, otoritas bandara memastikan bahwa jarak pandang di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sendiri saat ini masih memenuhi batas minimum aman untuk aktivitas lepas landas maupun pendaratan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan bahwa kualitas udara di wilayah perkotaan masih berada dalam kategori aman. Berdasarkan stasiun pemantauan, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Balikpapan berada di angka 79 dengan polutan dominan berupa partikel halus PM2.5.

"Kondisi kualitas udara kita masih masuk kategori sedang dan dapat diterima untuk kesehatan. Belum berada pada tahapan yang mengharuskan masyarakat mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah," ujar Kepala DLH Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Kamis (27/8/2026).

Meski demikian, DLH tetap mengintensifkan pengawasan mengingat potensi pergeseran arah angin yang dapat membawa kabut asap karhutla dari daerah lain masuk ke pusat kota Balikpapan.

Guna menekan perluasan dampak, aparat penegak hukum dan komando kewilayahan bergerak cepat melakukan mitigasi di lapangan. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro bersama Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono meninjau langsung proses pemadaman titik api di kawasan Jalan Prona 3, Kelurahan Balikpapan Selatan, pada Kamis (27/8/2026).

Operasi pemadaman tersebut melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Basarnas guna melakukan lokalisasi api agar tidak merembet ke kawasan permukiman. Berdasarkan data pemantauan hingga Kamis sore, otoritas terkait mencatat terdapat 164 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Timur dengan total akumulasi luasan lahan terbakar mencapai kisaran 76 hektare.


sumber bacaan: kompas-tv, media-kaltim, tribrata-news

Read More

Insentif Pajak Belum Cukup Merayu?

 

merayu investor

Pemerintah RI mengoptimalkan insentif fiskal, seperti pembebasan PPN/PPh hingga 30 tahun dan super tax deduction, untuk menarik investor ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, stimulus tersebut dinilai belum cukup merayu investor, terutama di sektor properti, yang masih menimbang risiko lapangan.

Bambang Ekajaya, Wakil Ketua Umum REI dalam keterangannya pada Senin (24/8/2026), menegaskan keringanan pajak hanyalah "pemanis" dan bukan faktor penentu utama investasi. Menurut analisis REI, terdapat empat risiko utama:

• Populasi: Perlunya basis penghuni nyata, bukan sekadar aparatur pemerintah.
• Kepastian Hukum: Kejelasan aturan pertanahan.
• Komitmen Politik: Konsistensi transisi pusat pemerintahan.
• Infrastruktur: Ekosistem penunjang yang memadai.

Sorotan Hukum dan Komitmen Otorita IKN
Kekhawatiran pelaku usaha mengenai aspek legalitas pertanahan di IKN sebenarnya bukan barang baru. Jauh sebelumnya, pada 24 Juli 2025, Analis Politik UNJ, Ubedilah Badrun, menyoroti kekhawatiran investor terkait jaminan hukum, terutama pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang membatalkan pemberian hak atas tanah langsung dua siklus.

Menanggapi hal ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono yang di published pada 27 September 2025, menegaskan bahwa Perpres Nomor 79 Tahun 2025 (yang mempertegas bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan IKN sebagai "Ibu Kota Politik" pada tahun 2028) menjadi landasan hukum kuat yang menjamin keberlanjutan investasi di bawah Presiden Prabowo. Basuki menjamin putusan MK hanya menata ulang mekanisme pertanahan, bukan mencabut hak investor.

sumber bacaan: kompas-rei, CNN-Indonesia, kompas-tanah, ikn

Read More

Siaga El Nino! Tim Gabungan Kaltim Patroli Titik Api demi Selamatkan 8 Juta Hektare Hutan

 

patroli karhutla

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperketat pengawasan dan mempercepat respons penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna melindungi wilayah penyangga serta kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah taktis ini diambil menyusul instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang memberi perhatian penuh terhadap antisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino di Pulau Kalimantan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, penugasan jajaran tinggi TNI dan Polri oleh Presiden ke setiap provinsi menjadi dorongan kuat bagi daerah untuk memperketat pencegahan di lapangan. Sebagai bentuk keseriusan, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat meninjau langsung situasi di lapangan.

Keduanya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Base Ops Lanud Balikpapan, Sabtu (22/8/2026). Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan instansi teknis, termasuk Otorita IKN, Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, BPBD, Basarnas, serta BMKG Balikpapan.

Sinergi Lintas Sektor Amankan 8 Juta Hektare Hutan
Di lini depan pencegahan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan untuk mengintensifkan patroli. Fokus utama patroli gabungan ini adalah memantau titik rawan kebakaran sekaligus menindak aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sekira delapan juta hektare kawasan hutan di Kaltim," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, di Samarinda.

Rusmadi memaparkan bahwa luasnya kawasan hutan yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah personel Polisi Kehutanan (Polhut) di Kaltim yang saat ini hanya berjumlah 94 orang. Oleh karena itu, pelibatan aktif pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat mutlak diperlukan untuk menutup keterbatasan personel tersebut.

Antisipasi Puluhan Titik Panas
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim terus memperkuat respons cepat tim gabungan di lapangan guna meredam potensi penumpukan material kering yang mudah terbakar. Berdasarkan data pemantauan cuaca, sempat terdeteksi sebanyak 24 titik panas (hotspot) yang tersebar di sejumlah kabupaten pada 21 Agustus 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, memastikan seluruh tim siaga darurat di daerah telah dikerahkan ke titik-titik koordinat tersebut untuk melakukan pengecekan lapangan (groundchecking) dan pemadaman dini sebelum api meluas ke area yang lebih masif.

sumber bacaan: kaltimprov, antara, borneo-flash

Read More

UGM dan Uniba Kolaborasi Riset IKN

 

kerjasama dua universitas

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Balikpapan (Uniba) resmi memperpanjang nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan kerja sama berdurasi lima tahun ke depan ini berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2026, di Gedung Pusat UGM, Yogyakarta. Kolaborasi strategis ini difokuskan pada penguatan kapasitas perguruan tinggi lokal serta pengembangan riset inovatif yang relevan dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan wujud misi UGM untuk terlibat aktif dalam pemberdayaan ekosistem pendidikan di Kalimantan. Beliau menekankan pentingnya sinergi antar-kampus dalam mengawal pembangunan nasional. “Kami di UGM tidak bisa berjalan sendiri dan sangat membutuhkan mitra strategis. Misi kolaborasi ini adalah untuk saling memperkuat, melakukan pembinaan, dan memberdayakan potensi lokal secara bersama-sama,” ujar Prof. Ova.

Fokus Riset Lingkungan dan Forest City
Ke depan, kedua universitas sepakat memprioritaskan riset yang berangkat dari tantangan nyata di daerah, atau bersifat locally needed. Salah satu agenda utama yang dinilai mendesak adalah penelitian terkait mitigasi perubahan iklim (climate change) guna mendukung visi IKN sebagai kota hutan berkelanjutan (forest city).

Akselerasi Kapasitas Perguruan Tinggi Daerah
Rektor Uniba, Dr. Ir. Isradi Zainal, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen UGM. Menurutnya, keterlibatan aktif institusi pendidikan lokal sangat krusial agar transfer keahlian dan pengetahuan (knowledge sharing) dari pusat dapat langsung memperkuat kapasitas akademik di daerah.

"Kolaborasi ini memberikan ruang besar bagi perguruan tinggi di daerah untuk mendapatkan pendampingan sekaligus berkembang bersama. Kami berharap UGM dapat terus membimbing kampus-kampus di luar Jawa agar mampu meningkatkan kontribusi nyata dalam berbagai proyek strategis daerah," pungkas Isradi.


sumber bacaan: ugm, viva, kaltimkita

Read More

OIKN Siaga Karhutla El Nino

 

kaltim dan ikn bersiaga el nino

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperketat kesiagaan terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui operasi pemadaman darat. Langkah intensif ini diambil menyusul adanya temuan rata-rata 400 titik panas (hotspot) yang tersebar di wilayah Kaltim setiap harinya akibat fenomena iklim El Nino yang memicu kemarau ekstrem.

OIKN mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari segala aktivitas pemicu api di ruang terbuka. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, membakar sampah, meninggalkan sisa api yang belum padam, serta membuang puntung rokok sembarangan karena kondisi vegetasi yang kering sangat mudah tersulut.

"Jika melihat titik api atau asap di Kawasan IKN, segera lapor melalui aplikasi IKNOW menggunakan fitur Panic Button," tulis OIKN melalui akun Instagram resminya @otorita_ikn, Minggu (23/8/2026).

Protokol Pelaporan Titik Api di Kawasan IKNBagi masyarakat yang menemukan indikasi kebakaran atau kepulan asap di wilayah IKN, berikut adalah alur pelaporan resmi yang terintegrasi:

1. Laporan Digital: Gunakan fitur Panic Button pada aplikasi IKNOW.
2. Monitoring Terpusat: Laporan yang masuk akan langsung dipantau dan ditindaklanjuti oleh Nusantara Command Center (NCC).
3. Eksekusi Lapangan: Tim Brigade Api akan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan darat (groundchecking) serta validasi kejadian.

Selain melalui aplikasi IKNOW, masyarakat juga dapat menghubungi saluran darurat alternatif melalui Emergency Call 112 atau saluran siaga (help desk) OIKN di nomor 0813-3028-7607 untuk penanganan cepat.


sumber bacaan: antara, bisnis, detik

Read More

Munafiknya Protes Asap Negara Tetangga

 

perkebunan sawit

Setiap tahun, langit Kalimantan, Malaysia, dan Singapura berubah jadi abu-beda kelam. Di balik batuk massal warga, ada drama regional yang pelik.

Bayangkan jadi warga Kalimantan. Saban tahun mereka "tercekik" asap pekat demi roda ekonomi yang cuannya kerap terbang ke Jakarta atau luar negeri. Anak-anak terkurung di rumah, sekolah daring lagi. Di seberang selat, warga Malaysia dan Singapura ikutan ngamuk. Ratusan sekolah tutup, penerbangan kacau, dan masker kembali laris manis. Mereka merasa jadi korban akibat tetangga yang gagal jaga halaman rumahnya.

Dulu, kritik Singapura dan Malaysia sangat pedas. Mereka kirim nota protes resmi sampai bikin UU Polusi Asap Lintas Batas. Lucunya, ketegangan ini sering dibalas pejabat kita dengan jurus defensif: "Nikmati oksigen gratis 11 bulan, jangan protes asapnya cuma sebulan!" Netizen tetangga pun meradang, membalas dengan tagar satir di media sosial.

Tapi, benarkah mereka cuma korban? Di sinilah plot twist-nya.

DPR RI sempat menyentil: "Malaysia dan Singapura punya sawit di sini, jangan asal protes!" Sentilan ini membongkar kemunafikan yang nyata. Selama puluhan tahun, negara tetangga nyaman menikmati paru-paru hijau Kalimantan. Lebih dari itu, banyak modal raksasa di balik perkebunan sawit yang terbakar itu sebenarnya milik konglomerat yang mangkal di bursa efek Kuala Lumpur dan Singapura. Demi hemat biaya, metode tebas-bakar (slash-and-burn) yang murah pun dilakukan di lapangan. Jadi, saat untung mereka nikmati, tapi saat berasap, Indonesia yang digebuk.

Urusan jerebu ini adalah lingkaran setan kapitalisme. Indonesia jelas bersalah karena penegakan hukum dan pengawasan izin konsesinya masih lemah. Namun, Malaysia dan Singapura juga tidak bisa cuci tangan dan pura-pura jadi korban suci. Mereka adalah penikmat gurihnya bisnis sawit di Kalimantan.

Solusinya bukan saling tuding saat batuk-batuk, melainkan buka-bukaan peta lahan dan patungan duit untuk rawat gambut. Jangan cuma kirim masker saat asap sudah sampai ke teras rumah sendiri.

sumber bacaan: bbc, detik, investor

Read More

Sinergi OIKN, BMKG, dan TNI Jaga Ketersediaan Air Baku IKN Melalui Teknologi Modifikasi Cuaca

 

koordinasi oikn, bmkg dan tni

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, serta TNI Angkatan Udara menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kawasan Kalimantan Timur mulai hari ini, Sabtu (22/8/2026) hingga 27 Agustus 2026. Langkah darurat penyemaian hujan buatan menggunakan pesawat Casa NC-212 TNI AU ini diambil untuk menyelamatkan pasokan air baku hulu di Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku yang terus menyusut drastis akibat fenomena kekeringan El Nino, sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah ibu kota baru.

Dampak fenomena El Nino mulai mengancam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah ini tercatat sudah dua pekan tanpa hujan, menyebabkan debit air di infrastruktur vital hulu—seperti Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku—terus menyusut.

Merespons kondisi tersebut, Otorita IKN (OIKN) bersinergi dengan BMKG, BNPB, dan TNI AU untuk menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai 22 hingga 27 Agustus 2026. Langkah antisipatif ini diambil guna menjaga ketersediaan pasokan air baku sekaligus meminimalisasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan bahwa kendati pasokan air di IKN saat ini masih mencukupi, indikasi penurunan volume air wajib diwaspadai sejak dini.

"Dampak El Nino ini memicu kekeringan di berbagai wilayah, termasuk Kaltim. Saat ini kondisi air di IKN relatif baik, tetapi permukaan air di Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku sudah mulai menurun. Kita harus mengantisipasi sejak dini, jangan sampai sudah kering baru bergerak," ujar Danis di Balikpapan, Jumat (21/8/2026).

Untuk mendukung operasi hujan buatan ini, TNI AU telah menyiagakan satu unit pesawat Casa NC-212 (nomor registrasi A-2105) buatan PT Dirgantara Indonesia beserta 11 personel kru di Lanud Dhomber, Balikpapan. Pesawat tersebut siap menerbangkan alokasi bahan semai berupa garam NaCl khusus ke langit Kaltim. Secara total, TNI menyiapkan tiga pesawat Cassa-212 untuk memperkuat penanganan kekeringan secara regional.

Tantangan terbesar operasi ini adalah minimnya kandungan uap air di atmosfer. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I SAMS Sepinggan Balikpapan, Djoko Sumardiono, menjelaskan bahwa cuaca kemarau ekstrem membuat pertumbuhan awan menjadi sangat tidak stabil.

"Awan kerap tumbuh di pagi hari namun menghilang saat siang karena kandungan uap air yang minim. Awan yang terpantau potensial saat ini justru berada di perbatasan utara Kaltim," papar Djoko.

Oleh karena itu, BMKG menegaskan bahwa proses penyemaian garam harus diperhitungkan dan dieksekusi secara cermat. Hal ini krusial agar hujan yang dihasilkan bisa jatuh tepat di wilayah target sasaran IKN dan sekitarnya, bukan bergeser ke lokasi lain.


sumber bacaan: cnn-indonesia, ekspos-kaltim, kompas

Read More

Atasi Defisit Pangan IKN, DPKH Kaltim Siapkan 11 Unit Peternakan Ayam Terintegrasi

 

pasok pangan ikn

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur terus memacu transformasi sektor peternakan menjadi industri agribisnis modern. Langkah strategis ini diambil guna mengemban peran Kaltim sebagai penyangga utama kebutuhan pangan hewani bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). "Untuk merealisasikan target tersebut, kami telah mengeksekusi berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan populasi ternak, modernisasi teknologi, hingga pengawasan ketat terhadap keamanan pangan asal hewan," kata Kepala DPKH Provinsi Kaltim, Arif Murdiyatno, dalam keterangan resminya di Samarinda, 1 Agustus 2026.

Kehadiran IKN di Kalimantan Timur dipandang sebagai peluang emas sekaligus tantangan besar bagi peternakan regional. Pertumbuhan populasi yang pesat dan masuknya warga baru di kawasan ibu kota baru dipastikan memicu kenaikan permintaan pangan secara drastis. Berdasarkan pemetaan berkala, saat ini pemenuhan mandiri kebutuhan pangan di kawasan IKN terus dikejar secara bertahap, sementara pasokan sisa kebutuhan didukung penuh oleh daerah penyangga di Kaltim serta pasokan luar daerah.

Merespons dinamika kebutuhan protein tersebut, jajaran DPKH Kaltim bergerak cepat memperkuat mitigasi ketahanan pangan. Kabid Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan DPKH Kaltim, Ihyan Nizam, Senin (27/4/2026), menjelaskan bahwa sektor hilir seperti pasokan telur terus digenjot produksinya untuk memangkas angka defisit lokal. Sebagai solusi konkret, DPKH Kaltim membuka peluang investasi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan 11 unit peternakan ayam petelur terintegrasi. Unit-unit komersial ini dirancang di sejumlah wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan IKN, seperti Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan.

Di samping memacu komoditas unggas lewat investasi skala makro, tantangan pada sektor ruminansia seperti daging sapi dan susu segar diantisipasi melalui penguatan distribusi antarwilayah. Strategi dua jalur pun diterapkan; tidak hanya bertumpu pada korporasi besar, tetapi juga menyentuh ketahanan pangan berbasis komunitas di level akar rumput.

Melalui program pendampingan masyarakat, DPKH Kaltim mengedukasi warga memanfaatkan sisa organik dapur menjadi pakan alternatif untuk peternakan mandiri skala rumah tangga. "Langkah pemanfaatan sisa makanan rumah tangga ini merupakan perwujudan nyata dari konsep ekonomi sirkuler yang ramah lingkungan," ujar Arif Murdiyatno, Kamis (20/8/2026). Konsep urban farming ini sengaja dirancang agar aplikatif dan efisien untuk diterapkan oleh keluarga yang memiliki areal pekarangan terbatas. Melalui integrasi investasi industri dan kemandirian domestik, Kaltim optimis mampu menjadi pilar utama pemasok pangan hewani yang andal bagi IKN.

sumber bacaan: antara-pangan, antara-limbah, beranda-indonesia

Read More

Karhutla Kaltim Melonjak di Agustus, Jalur Vital Tol Penyangga IKN Mulai Dikepung Api

api di tol samarinda-balikpapan

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur kian mengkhawatirkan dan mulai mengancam stabilitas kawasan penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) BPBD Kaltim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat total 329 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026, di mana lonjakan paling ekstrem terjadi sepanjang bulan ini akibat cuaca panas ekstrem BPBD Kaltim.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengungkapkan bahwa hampir separuh dari total kasus tahun ini menumpuk di bulan Agustus BPBD Kaltim. "Hanya dalam dua pekan pertama Agustus saja, sudah ada 134 titik kebakaran baru yang harus ditangani," ujar Buyung BPBD Kaltim.

Peta Sebaran Kasus dan Dampak Luasan Lahan
Secara akumulatif, total area hutan, kebun, dan lahan yang hangus di seluruh wilayah Kaltim telah menembus 1.963 hektare. BPBD memetakan tiga wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi:

Kutai Barat: Menjadi daerah terdampak paling parah dengan total kebakaran menghanguskan 193 hektare lahan (160 hektare di antaranya terbakar sepanjang Agustus).
Kabupaten Paser: Mencatat lonjakan titik api harian tertinggi pada bulan Agustus, yakni mencapai 31 titik.
Kota Samarinda: Sebagai kota penyangga utama IKN, ibu kota provinsi ini mengantongi 39 kejadian sejak awal tahun dan 13 titik di antaranya aktif pada Agustus BPBD Kaltim.

Titik Api Berulang di Tol Balikpapan-Samarinda
Bukti nyata ancaman terhadap infrastruktur IKN terlihat di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) BPBD Kaltim. Kebakaran lahan dilaporkan muncul berulang sejak Minggu, 16 Agustus 2026, dan sempat mengganggu pandangan pengguna jalan tol akibat kepulan asap tebal Jasamarga Balikpapan-Samarinda.

Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (JBS), Muhammad Taufiq, menjelaskan petugas gabungan harus berjibaku menjinakkan api di KM 31 dan KM 54+800 arah Samarinda Jasamarga Balikpapan-Samarinda. Karakteristik lahan yang sangat kering memicu api yang sempat padam kembali berkobar selama tiga hari berturut-turut, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan total pada Selasa, 18 Agustus 2026 Jasamarga Balikpapan-Samarinda. Pemadaman intensif ini mengerahkan puluhan personel Damkar, unit tangki air, dan tim rescue PT JBS Jasamarga Balikpapan-Samarinda.

Merespons situasi darurat ini, BPBD Kaltim mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar sesuai aturan nasional demi mencegah lumpuhnya jalur logistik penting ke arah IKN.

sumber bacaan: akurasi, kompas

 

Read More

Kemarau Bakar Kaltim Picu ISPA, Krisis Air Bersih Picu Ancaman Wabah Penyakit Pencernaan

 

asap karhutla

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) mengeluarkan peringatan siaga penuh seiring melonjaknya suhu udara hingga menyentuh 36 derajat Celcius. Gelombang panas ekstrem ini tidak hanya memperluas sebaran ISPA di tengah kepungan karhutla, tetapi juga memicu krisis air bersih akut yang siap meledakkan wabah diare akibat penurunan higienitas lingkungan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur mengimbau masyarakat untuk menjaga asupan cairan dan daya tahan tubuh. Langkah ini krusial guna mengantisipasi lonjakan penyakit di tengah musim kemarau dan cuaca panas ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, mengingatkan bahwa musim kemarau panjang sangat identik dengan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Selain itu, penyusutan debit air akibat cuaca kering juga memicu ancaman pencemaran sumber air bersih yang berpotensi menimbulkan wabah di masyarakat.

"Ancaman kesehatan yang paling dominan muncul pada periode musim kemarau ini adalah ISPA," ujar Jaya Mualimin.

Senada dengan hal itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Kaltim, dr. Eryariyatin, menyebutkan suhu udara pada siang hari di Kaltim saat ini ekstrem, yakni menyentuh 34 hingga 36 derajat Celcius. Dampaknya, kelangkaan air bersih mulai mengancam warga.

"Kurangnya air bersih berisiko menimbulkan penyakit saluran pencernaan seperti diare. Oleh karena itu, masyarakat sangat dianjurkan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)," jelas Eryariyatin di Samarinda.

Ancaman ini kian nyata seiring maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik di Kalimantan Timur. Kondisi udara yang kering, berdebu, dan bercampur asap karhutla dipastikan memperburuk gangguan pernapasan.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lonjakan tajam pada kasus gangguan pernapasan. Hingga Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Indonesia telah menembus 15,6 juta kasus. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 15,4 juta kasus.

Antisipasi dampak buruk ini, Kemenkes telah menyiagakan seluruh rumah sakit, termasuk rumah sakit vertikal, untuk menangani kondisi kegawatdaruratan medis. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis difokuskan pada penanganan heat stroke, gangguan pernapasan akut, hingga perburukan penyakit kronis yang dipicu oleh cuaca panas ekstrem. 

sumber bacaan: antara, seputar-fakta, disway

Read More

Otorita IKN Bersama Mitra Strategis Raih Rekor MURI Penanaman 1.708 Pohon

 

rekor muri

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian Kehutanan, SKK Migas, Bank Indonesia, OJK, dan Pegadaian melaksanakan aksi penanaman 1.708 bibit pohon dari 19 jenis berbeda. Kegiatan bertajuk “Merdeka Bersama Alam” ini berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kolam Retensi DAS Sanggai, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sabtu (15/8/2026).

Aksi lingkungan yang diikuti oleh sekitar 2.300 peserta tersebut berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Penanaman Bibit Pohon Terbanyak di Taman Kota. Agenda kolaboratif ini ditujukan guna mendukung pemulihan ekosistem hutan hujan tropis di kawasan Nusantara.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kegiatan penghijauan ini diharapkan dapat membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan di tengah masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial berkala."Buat kami sebenarnya ingin mengajak masyarakat ini menjadi lifestyle (gaya hidup), bukan hanya memperingati hari-hari besar, tapi karena kita memang butuh [untuk menjaga keberlanjutan ekosistem]," ujar Basuki.

bahan bacaan: ikn, antara, niaga-asia

Read More

Laris Manis! Baru Dibangun, 100+ Apartemen Investor China di IKN Sudah Dipesan

 

diorder 100 unit

Proyek properti swasta murni di Ibu Kota Nusantara (IKN) langsung diserbu pembeli. Kawasan terpadu (mixed-use) senilai Rp1,25 triliun garapan PT Star Bright International Investment (investor asal China) mencatatkan pemesanan lebih dari 100 unit apartemen meski konstruksinya baru berjalan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku kaget melihat tingginya animo pasar. "Investasi swasta ini menggembirakan. Star Bright dari China sekarang apartemennya sudah dipesan orang lebih dari 100 unit. Ini surprise," ungkap Basuki di City Hall IKN, Jumat (14/8).

Fakta Penting Proyek:

• Lokasi Strategis: Sub WP 1B KIPP IKN, menghadap langsung ke Istana Negara, gedung yudikatif, dan legislatif.
• Fasilitas Kawasan: Lahan 15.501 m² mencakup 4 menara apartemen, area perkantoran, ritel, dan restoran.
• Kolaborasi: Raksasa konstruksi Sichuan (Zhongda Jiancheng Group) berkolaborasi langsung dengan kontraktor lokal Kalimantan Timur.
• Garis Waktu: Groundbreaking telah dimulai sejak 15 Juli 2026 dan ditargetkan selesai bertahap hingga tahun 2028.

sumber bacaan: kumparan, investor-trust, detik

Read More

Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di IKN, Basuki Hadimuljono Kenakan Baju Adat Kutai

 

upacara bendera

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Plaza Seremoni IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026). Bertindak sebagai inspektur upacara dengan pakaian adat Kutai, Basuki membuka prosesi bertema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” ini pukul 07.30 WITA.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menyebutkan bahwa upacara pengibaran bendera diikuti 3.500 peserta, sementara upacara penurunan sore hari dihadiri 2.500 peserta. Perayaan ini juga dimeriahkan oleh tari kolosal dan persembahan seni, serta menyediakan area khusus bagi masyarakat yang ingin menonton langsung.

Untuk menyukseskan operasional pengisi acara di kedua sesi tersebut, OIKN menggelontorkan anggaran khusus lebih dari Rp2 miliar.

sumber bacaan: cnbc-indonesia, kumparan, investor

Read More

Samarinda Pelopori Sistem Antrean Biosolar Lewat Dishub untuk Atasi Kemacetan

 

nomer antrean biosolar

Kota Samarinda resmi menjadi pelopor penataan distribusi bahan bakar dengan menerapkan sistem nomor antrean resmi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bagi pengemudi yang ingin membeli biosolar subsidi di SPBU. Kebijakan inovatif yang mewajibkan pengambilan nomor antrean di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) ini mulai berlaku efektif pada 1 September 2026 guna mengurai kemacetan parah akibat antrean truk sekaligus menyaring kendaraan logistik yang melanggar aturan.

Pernahkah Anda terjebak macet parah di jalan protokol hanya karena barisan truk besar mengular panjang di bahu jalan? Pemandangan sopir truk yang terpaksa "menginap" di pinggir jalan demi berburu biosolar subsidi memang sudah menjadi rahasia umum di berbagai daerah. Namun, Kota Samarinda enggan tinggal diam melihat karut-marut ini terus berlanjut.

Mulai 1 September 2026, Samarinda resmi menjadi pelopor penataan distribusi bahan bakar dengan menerapkan sistem nomor antrean resmi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bagi pengemudi yang ingin membeli biosolar subsidi di SPBU. Kebijakan inovatif yang mewajibkan pengambilan nomor antrean di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) ini ditargetkan mampu mengurai kemacetan parah akibat antrean truk sekaligus menyaring kendaraan logistik yang melanggar aturan.

Mengubah "Hukum Rimba" Antrean Menjadi Tertib Digital
Selama ini, antrean solar subsidi sering kali menggunakan sistem "siapa cepat, dia dapat". Akibatnya, truk-truk besar datang kapan saja dan parkir sembarangan hingga memakan badan jalan. Lewat aturan baru ini, Dishub Samarinda mencoba menyuntikkan teknologi ke dalam sistem distribusi.

Para sopir tidak bisa lagi langsung datang dan langsung menyela antrean di SPBU. Mereka harus mengambil nomor urut secara digital di kantor UPKB Dishub. Lewat sistem ini, pengemudi akan diarahkan secara presisi ke SPBU yang kuota solarnya memang masih tersedia. Jadi, tidak ada lagi cerita sopir truk telanjur mengantre berjam-jam hanya untuk mendapati solar habis di tengah jalan.

Sekali Mendayung, Truk Nakal dan ODOL Terjaring
Menariknya, kebijakan ini bukan sekadar urusan membagi-bagi nomor antrean. Dishub Samarinda memanfaatkan momentum ini sebagai filter pengawasan kendaraan logistik.

Saat sopir mendaftarkan kendaraannya untuk mengambil nomor antrean, sistem akan otomatis memeriksa rekam jejak digital truk tersebut. Jika masa uji KIR kendaraan kedaluwarsa atau mati, sistem akan langsung menolak. Begitu pula dengan truk yang terindikasi sebagai kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) alias bermuatan berlebih. Truk-truk nakal ini otomatis masuk daftar hitam (blacklist) dan tidak akan mendapatkan nomor antrean biosolar subsidi. Strategi cerdas ini memaksa para pemilik usaha logistik untuk kembali tertib aturan jika ingin bisnisnya tetap berjalan menggunakan bahan bakar bersubsidi.

sumber bacaan: disway, kompastv-video, kompas

Read More

Kukuhkan 75 Paskibra, Basuki: IKN Siap Selenggarakan Upacara Resmi Kenegaraan

 

pengukuhan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, resmi mengukuhkan 75 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat (14/8/2026) malam. Seluruh personel ini disiapkan untuk mengemban tugas krusial dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2026.

"Pengukuhan ini menandai kesiapan IKN sebagai tempat dan penyelenggara upacara resmi kenegaraan," ujar Basuki dikutip dari ANTARA. Dalam prosesi tersebut, Basuki secara simbolis menyematkan kendit atau sabuk hijau kepada perwakilan anggota sebagai tanda resmi pengukuhan.

Ke-75 personel Paskibra IKN tersebut merupakan kolaborasi solid antara purna Paskibra Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan para pelajar terpilih dari SMA Taruna Nusantara IKN. Demi performa maksimal, mereka telah digembleng melalui latihan intensif sejak awal Agustus dengan menguasai formasi Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan 45.

Sejumlah posisi penting dalam tim upacara juga telah ditetapkan:

• Mavella Felicia Antaribaba dipercaya bertindak sebagai komandan peleton yang memimpin pengucapan janji setia kepada bangsa dan negara saat prosesi pengukuhan.
• Khaliska Refqi Ramadhani ditugaskan sebagai pembawa baki bendera untuk upacara pengibaran pada pagi hari.
• Nazifa Ramadhani Mulawarman diamanahkan sebagai pembawa baki dalam upacara penurunan bendera pada sore hari.

Melalui persiapan matang ini, Otorita IKN optimis bahwa seluruh rangkaian upacara sakral memperingati detik-detik proklamasi di ibu kota baru akan berjalan dengan khidmat dan lancar.

sumber bacaan: antara, liputan6

Read More