OIKN Siaga Karhutla El Nino

 

kaltim dan ikn bersiaga el nino

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperketat kesiagaan terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui operasi pemadaman darat. Langkah intensif ini diambil menyusul adanya temuan rata-rata 400 titik panas (hotspot) yang tersebar di wilayah Kaltim setiap harinya akibat fenomena iklim El Nino yang memicu kemarau ekstrem.

OIKN mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari segala aktivitas pemicu api di ruang terbuka. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, membakar sampah, meninggalkan sisa api yang belum padam, serta membuang puntung rokok sembarangan karena kondisi vegetasi yang kering sangat mudah tersulut.

"Jika melihat titik api atau asap di Kawasan IKN, segera lapor melalui aplikasi IKNOW menggunakan fitur Panic Button," tulis OIKN melalui akun Instagram resminya @otorita_ikn, Minggu (23/8/2026).

Protokol Pelaporan Titik Api di Kawasan IKNBagi masyarakat yang menemukan indikasi kebakaran atau kepulan asap di wilayah IKN, berikut adalah alur pelaporan resmi yang terintegrasi:

1. Laporan Digital: Gunakan fitur Panic Button pada aplikasi IKNOW.
2. Monitoring Terpusat: Laporan yang masuk akan langsung dipantau dan ditindaklanjuti oleh Nusantara Command Center (NCC).
3. Eksekusi Lapangan: Tim Brigade Api akan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan darat (groundchecking) serta validasi kejadian.

Selain melalui aplikasi IKNOW, masyarakat juga dapat menghubungi saluran darurat alternatif melalui Emergency Call 112 atau saluran siaga (help desk) OIKN di nomor 0813-3028-7607 untuk penanganan cepat.


sumber bacaan: antara, bisnis, detik

Read More

Munafiknya Protes Asap Negara Tetangga

 

perkebunan sawit

Setiap tahun, langit Kalimantan, Malaysia, dan Singapura berubah jadi abu-beda kelam. Di balik batuk massal warga, ada drama regional yang pelik.

Bayangkan jadi warga Kalimantan. Saban tahun mereka "tercekik" asap pekat demi roda ekonomi yang cuannya kerap terbang ke Jakarta atau luar negeri. Anak-anak terkurung di rumah, sekolah daring lagi. Di seberang selat, warga Malaysia dan Singapura ikutan ngamuk. Ratusan sekolah tutup, penerbangan kacau, dan masker kembali laris manis. Mereka merasa jadi korban akibat tetangga yang gagal jaga halaman rumahnya.

Dulu, kritik Singapura dan Malaysia sangat pedas. Mereka kirim nota protes resmi sampai bikin UU Polusi Asap Lintas Batas. Lucunya, ketegangan ini sering dibalas pejabat kita dengan jurus defensif: "Nikmati oksigen gratis 11 bulan, jangan protes asapnya cuma sebulan!" Netizen tetangga pun meradang, membalas dengan tagar satir di media sosial.

Tapi, benarkah mereka cuma korban? Di sinilah plot twist-nya.

DPR RI sempat menyentil: "Malaysia dan Singapura punya sawit di sini, jangan asal protes!" Sentilan ini membongkar kemunafikan yang nyata. Selama puluhan tahun, negara tetangga nyaman menikmati paru-paru hijau Kalimantan. Lebih dari itu, banyak modal raksasa di balik perkebunan sawit yang terbakar itu sebenarnya milik konglomerat yang mangkal di bursa efek Kuala Lumpur dan Singapura. Demi hemat biaya, metode tebas-bakar (slash-and-burn) yang murah pun dilakukan di lapangan. Jadi, saat untung mereka nikmati, tapi saat berasap, Indonesia yang digebuk.

Urusan jerebu ini adalah lingkaran setan kapitalisme. Indonesia jelas bersalah karena penegakan hukum dan pengawasan izin konsesinya masih lemah. Namun, Malaysia dan Singapura juga tidak bisa cuci tangan dan pura-pura jadi korban suci. Mereka adalah penikmat gurihnya bisnis sawit di Kalimantan.

Solusinya bukan saling tuding saat batuk-batuk, melainkan buka-bukaan peta lahan dan patungan duit untuk rawat gambut. Jangan cuma kirim masker saat asap sudah sampai ke teras rumah sendiri.

sumber bacaan: bbc, detik, investor

Read More

Sinergi OIKN, BMKG, dan TNI Jaga Ketersediaan Air Baku IKN Melalui Teknologi Modifikasi Cuaca

 

koordinasi oikn, bmkg dan tni

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, serta TNI Angkatan Udara menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kawasan Kalimantan Timur mulai hari ini, Sabtu (22/8/2026) hingga 27 Agustus 2026. Langkah darurat penyemaian hujan buatan menggunakan pesawat Casa NC-212 TNI AU ini diambil untuk menyelamatkan pasokan air baku hulu di Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku yang terus menyusut drastis akibat fenomena kekeringan El Nino, sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah ibu kota baru.

Dampak fenomena El Nino mulai mengancam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah ini tercatat sudah dua pekan tanpa hujan, menyebabkan debit air di infrastruktur vital hulu—seperti Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku—terus menyusut.

Merespons kondisi tersebut, Otorita IKN (OIKN) bersinergi dengan BMKG, BNPB, dan TNI AU untuk menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai 22 hingga 27 Agustus 2026. Langkah antisipatif ini diambil guna menjaga ketersediaan pasokan air baku sekaligus meminimalisasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan bahwa kendati pasokan air di IKN saat ini masih mencukupi, indikasi penurunan volume air wajib diwaspadai sejak dini.

"Dampak El Nino ini memicu kekeringan di berbagai wilayah, termasuk Kaltim. Saat ini kondisi air di IKN relatif baik, tetapi permukaan air di Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku sudah mulai menurun. Kita harus mengantisipasi sejak dini, jangan sampai sudah kering baru bergerak," ujar Danis di Balikpapan, Jumat (21/8/2026).

Untuk mendukung operasi hujan buatan ini, TNI AU telah menyiagakan satu unit pesawat Casa NC-212 (nomor registrasi A-2105) buatan PT Dirgantara Indonesia beserta 11 personel kru di Lanud Dhomber, Balikpapan. Pesawat tersebut siap menerbangkan alokasi bahan semai berupa garam NaCl khusus ke langit Kaltim. Secara total, TNI menyiapkan tiga pesawat Cassa-212 untuk memperkuat penanganan kekeringan secara regional.

Tantangan terbesar operasi ini adalah minimnya kandungan uap air di atmosfer. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I SAMS Sepinggan Balikpapan, Djoko Sumardiono, menjelaskan bahwa cuaca kemarau ekstrem membuat pertumbuhan awan menjadi sangat tidak stabil.

"Awan kerap tumbuh di pagi hari namun menghilang saat siang karena kandungan uap air yang minim. Awan yang terpantau potensial saat ini justru berada di perbatasan utara Kaltim," papar Djoko.

Oleh karena itu, BMKG menegaskan bahwa proses penyemaian garam harus diperhitungkan dan dieksekusi secara cermat. Hal ini krusial agar hujan yang dihasilkan bisa jatuh tepat di wilayah target sasaran IKN dan sekitarnya, bukan bergeser ke lokasi lain.


sumber bacaan: cnn-indonesia, ekspos-kaltim, kompas

Read More

Atasi Defisit Pangan IKN, DPKH Kaltim Siapkan 11 Unit Peternakan Ayam Terintegrasi

 

pasok pangan ikn

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur terus memacu transformasi sektor peternakan menjadi industri agribisnis modern. Langkah strategis ini diambil guna mengemban peran Kaltim sebagai penyangga utama kebutuhan pangan hewani bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). "Untuk merealisasikan target tersebut, kami telah mengeksekusi berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan populasi ternak, modernisasi teknologi, hingga pengawasan ketat terhadap keamanan pangan asal hewan," kata Kepala DPKH Provinsi Kaltim, Arif Murdiyatno, dalam keterangan resminya di Samarinda, 1 Agustus 2026.

Kehadiran IKN di Kalimantan Timur dipandang sebagai peluang emas sekaligus tantangan besar bagi peternakan regional. Pertumbuhan populasi yang pesat dan masuknya warga baru di kawasan ibu kota baru dipastikan memicu kenaikan permintaan pangan secara drastis. Berdasarkan pemetaan berkala, saat ini pemenuhan mandiri kebutuhan pangan di kawasan IKN terus dikejar secara bertahap, sementara pasokan sisa kebutuhan didukung penuh oleh daerah penyangga di Kaltim serta pasokan luar daerah.

Merespons dinamika kebutuhan protein tersebut, jajaran DPKH Kaltim bergerak cepat memperkuat mitigasi ketahanan pangan. Kabid Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan DPKH Kaltim, Ihyan Nizam, Senin (27/4/2026), menjelaskan bahwa sektor hilir seperti pasokan telur terus digenjot produksinya untuk memangkas angka defisit lokal. Sebagai solusi konkret, DPKH Kaltim membuka peluang investasi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan 11 unit peternakan ayam petelur terintegrasi. Unit-unit komersial ini dirancang di sejumlah wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan IKN, seperti Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan.

Di samping memacu komoditas unggas lewat investasi skala makro, tantangan pada sektor ruminansia seperti daging sapi dan susu segar diantisipasi melalui penguatan distribusi antarwilayah. Strategi dua jalur pun diterapkan; tidak hanya bertumpu pada korporasi besar, tetapi juga menyentuh ketahanan pangan berbasis komunitas di level akar rumput.

Melalui program pendampingan masyarakat, DPKH Kaltim mengedukasi warga memanfaatkan sisa organik dapur menjadi pakan alternatif untuk peternakan mandiri skala rumah tangga. "Langkah pemanfaatan sisa makanan rumah tangga ini merupakan perwujudan nyata dari konsep ekonomi sirkuler yang ramah lingkungan," ujar Arif Murdiyatno, Kamis (20/8/2026). Konsep urban farming ini sengaja dirancang agar aplikatif dan efisien untuk diterapkan oleh keluarga yang memiliki areal pekarangan terbatas. Melalui integrasi investasi industri dan kemandirian domestik, Kaltim optimis mampu menjadi pilar utama pemasok pangan hewani yang andal bagi IKN.

sumber bacaan: antara-pangan, antara-limbah, beranda-indonesia

Read More

Karhutla Kaltim Melonjak di Agustus, Jalur Vital Tol Penyangga IKN Mulai Dikepung Api

api di tol samarinda-balikpapan

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur kian mengkhawatirkan dan mulai mengancam stabilitas kawasan penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) BPBD Kaltim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat total 329 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026, di mana lonjakan paling ekstrem terjadi sepanjang bulan ini akibat cuaca panas ekstrem BPBD Kaltim.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengungkapkan bahwa hampir separuh dari total kasus tahun ini menumpuk di bulan Agustus BPBD Kaltim. "Hanya dalam dua pekan pertama Agustus saja, sudah ada 134 titik kebakaran baru yang harus ditangani," ujar Buyung BPBD Kaltim.

Peta Sebaran Kasus dan Dampak Luasan Lahan
Secara akumulatif, total area hutan, kebun, dan lahan yang hangus di seluruh wilayah Kaltim telah menembus 1.963 hektare. BPBD memetakan tiga wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi:

Kutai Barat: Menjadi daerah terdampak paling parah dengan total kebakaran menghanguskan 193 hektare lahan (160 hektare di antaranya terbakar sepanjang Agustus).
Kabupaten Paser: Mencatat lonjakan titik api harian tertinggi pada bulan Agustus, yakni mencapai 31 titik.
Kota Samarinda: Sebagai kota penyangga utama IKN, ibu kota provinsi ini mengantongi 39 kejadian sejak awal tahun dan 13 titik di antaranya aktif pada Agustus BPBD Kaltim.

Titik Api Berulang di Tol Balikpapan-Samarinda
Bukti nyata ancaman terhadap infrastruktur IKN terlihat di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) BPBD Kaltim. Kebakaran lahan dilaporkan muncul berulang sejak Minggu, 16 Agustus 2026, dan sempat mengganggu pandangan pengguna jalan tol akibat kepulan asap tebal Jasamarga Balikpapan-Samarinda.

Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (JBS), Muhammad Taufiq, menjelaskan petugas gabungan harus berjibaku menjinakkan api di KM 31 dan KM 54+800 arah Samarinda Jasamarga Balikpapan-Samarinda. Karakteristik lahan yang sangat kering memicu api yang sempat padam kembali berkobar selama tiga hari berturut-turut, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan total pada Selasa, 18 Agustus 2026 Jasamarga Balikpapan-Samarinda. Pemadaman intensif ini mengerahkan puluhan personel Damkar, unit tangki air, dan tim rescue PT JBS Jasamarga Balikpapan-Samarinda.

Merespons situasi darurat ini, BPBD Kaltim mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar sesuai aturan nasional demi mencegah lumpuhnya jalur logistik penting ke arah IKN.

sumber bacaan: akurasi, kompas

 

Read More

Kemarau Bakar Kaltim Picu ISPA, Krisis Air Bersih Picu Ancaman Wabah Penyakit Pencernaan

 

asap karhutla

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) mengeluarkan peringatan siaga penuh seiring melonjaknya suhu udara hingga menyentuh 36 derajat Celcius. Gelombang panas ekstrem ini tidak hanya memperluas sebaran ISPA di tengah kepungan karhutla, tetapi juga memicu krisis air bersih akut yang siap meledakkan wabah diare akibat penurunan higienitas lingkungan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur mengimbau masyarakat untuk menjaga asupan cairan dan daya tahan tubuh. Langkah ini krusial guna mengantisipasi lonjakan penyakit di tengah musim kemarau dan cuaca panas ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, mengingatkan bahwa musim kemarau panjang sangat identik dengan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Selain itu, penyusutan debit air akibat cuaca kering juga memicu ancaman pencemaran sumber air bersih yang berpotensi menimbulkan wabah di masyarakat.

"Ancaman kesehatan yang paling dominan muncul pada periode musim kemarau ini adalah ISPA," ujar Jaya Mualimin.

Senada dengan hal itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Kaltim, dr. Eryariyatin, menyebutkan suhu udara pada siang hari di Kaltim saat ini ekstrem, yakni menyentuh 34 hingga 36 derajat Celcius. Dampaknya, kelangkaan air bersih mulai mengancam warga.

"Kurangnya air bersih berisiko menimbulkan penyakit saluran pencernaan seperti diare. Oleh karena itu, masyarakat sangat dianjurkan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)," jelas Eryariyatin di Samarinda.

Ancaman ini kian nyata seiring maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik di Kalimantan Timur. Kondisi udara yang kering, berdebu, dan bercampur asap karhutla dipastikan memperburuk gangguan pernapasan.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lonjakan tajam pada kasus gangguan pernapasan. Hingga Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Indonesia telah menembus 15,6 juta kasus. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 15,4 juta kasus.

Antisipasi dampak buruk ini, Kemenkes telah menyiagakan seluruh rumah sakit, termasuk rumah sakit vertikal, untuk menangani kondisi kegawatdaruratan medis. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis difokuskan pada penanganan heat stroke, gangguan pernapasan akut, hingga perburukan penyakit kronis yang dipicu oleh cuaca panas ekstrem. 

sumber bacaan: antara, seputar-fakta, disway

Read More

Otorita IKN Bersama Mitra Strategis Raih Rekor MURI Penanaman 1.708 Pohon

 

rekor muri

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian Kehutanan, SKK Migas, Bank Indonesia, OJK, dan Pegadaian melaksanakan aksi penanaman 1.708 bibit pohon dari 19 jenis berbeda. Kegiatan bertajuk “Merdeka Bersama Alam” ini berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kolam Retensi DAS Sanggai, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sabtu (15/8/2026).

Aksi lingkungan yang diikuti oleh sekitar 2.300 peserta tersebut berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Penanaman Bibit Pohon Terbanyak di Taman Kota. Agenda kolaboratif ini ditujukan guna mendukung pemulihan ekosistem hutan hujan tropis di kawasan Nusantara.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kegiatan penghijauan ini diharapkan dapat membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan di tengah masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial berkala."Buat kami sebenarnya ingin mengajak masyarakat ini menjadi lifestyle (gaya hidup), bukan hanya memperingati hari-hari besar, tapi karena kita memang butuh [untuk menjaga keberlanjutan ekosistem]," ujar Basuki.

bahan bacaan: ikn, antara, niaga-asia

Read More

Laris Manis! Baru Dibangun, 100+ Apartemen Investor China di IKN Sudah Dipesan

 

diorder 100 unit

Proyek properti swasta murni di Ibu Kota Nusantara (IKN) langsung diserbu pembeli. Kawasan terpadu (mixed-use) senilai Rp1,25 triliun garapan PT Star Bright International Investment (investor asal China) mencatatkan pemesanan lebih dari 100 unit apartemen meski konstruksinya baru berjalan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku kaget melihat tingginya animo pasar. "Investasi swasta ini menggembirakan. Star Bright dari China sekarang apartemennya sudah dipesan orang lebih dari 100 unit. Ini surprise," ungkap Basuki di City Hall IKN, Jumat (14/8).

Fakta Penting Proyek:

• Lokasi Strategis: Sub WP 1B KIPP IKN, menghadap langsung ke Istana Negara, gedung yudikatif, dan legislatif.
• Fasilitas Kawasan: Lahan 15.501 m² mencakup 4 menara apartemen, area perkantoran, ritel, dan restoran.
• Kolaborasi: Raksasa konstruksi Sichuan (Zhongda Jiancheng Group) berkolaborasi langsung dengan kontraktor lokal Kalimantan Timur.
• Garis Waktu: Groundbreaking telah dimulai sejak 15 Juli 2026 dan ditargetkan selesai bertahap hingga tahun 2028.

sumber bacaan: kumparan, investor-trust, detik

Read More

Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di IKN, Basuki Hadimuljono Kenakan Baju Adat Kutai

 

upacara bendera

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Plaza Seremoni IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026). Bertindak sebagai inspektur upacara dengan pakaian adat Kutai, Basuki membuka prosesi bertema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” ini pukul 07.30 WITA.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menyebutkan bahwa upacara pengibaran bendera diikuti 3.500 peserta, sementara upacara penurunan sore hari dihadiri 2.500 peserta. Perayaan ini juga dimeriahkan oleh tari kolosal dan persembahan seni, serta menyediakan area khusus bagi masyarakat yang ingin menonton langsung.

Untuk menyukseskan operasional pengisi acara di kedua sesi tersebut, OIKN menggelontorkan anggaran khusus lebih dari Rp2 miliar.

sumber bacaan: cnbc-indonesia, kumparan, investor

Read More

Samarinda Pelopori Sistem Antrean Biosolar Lewat Dishub untuk Atasi Kemacetan

 

nomer antrean biosolar

Kota Samarinda resmi menjadi pelopor penataan distribusi bahan bakar dengan menerapkan sistem nomor antrean resmi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bagi pengemudi yang ingin membeli biosolar subsidi di SPBU. Kebijakan inovatif yang mewajibkan pengambilan nomor antrean di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) ini mulai berlaku efektif pada 1 September 2026 guna mengurai kemacetan parah akibat antrean truk sekaligus menyaring kendaraan logistik yang melanggar aturan.

Pernahkah Anda terjebak macet parah di jalan protokol hanya karena barisan truk besar mengular panjang di bahu jalan? Pemandangan sopir truk yang terpaksa "menginap" di pinggir jalan demi berburu biosolar subsidi memang sudah menjadi rahasia umum di berbagai daerah. Namun, Kota Samarinda enggan tinggal diam melihat karut-marut ini terus berlanjut.

Mulai 1 September 2026, Samarinda resmi menjadi pelopor penataan distribusi bahan bakar dengan menerapkan sistem nomor antrean resmi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bagi pengemudi yang ingin membeli biosolar subsidi di SPBU. Kebijakan inovatif yang mewajibkan pengambilan nomor antrean di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) ini ditargetkan mampu mengurai kemacetan parah akibat antrean truk sekaligus menyaring kendaraan logistik yang melanggar aturan.

Mengubah "Hukum Rimba" Antrean Menjadi Tertib Digital
Selama ini, antrean solar subsidi sering kali menggunakan sistem "siapa cepat, dia dapat". Akibatnya, truk-truk besar datang kapan saja dan parkir sembarangan hingga memakan badan jalan. Lewat aturan baru ini, Dishub Samarinda mencoba menyuntikkan teknologi ke dalam sistem distribusi.

Para sopir tidak bisa lagi langsung datang dan langsung menyela antrean di SPBU. Mereka harus mengambil nomor urut secara digital di kantor UPKB Dishub. Lewat sistem ini, pengemudi akan diarahkan secara presisi ke SPBU yang kuota solarnya memang masih tersedia. Jadi, tidak ada lagi cerita sopir truk telanjur mengantre berjam-jam hanya untuk mendapati solar habis di tengah jalan.

Sekali Mendayung, Truk Nakal dan ODOL Terjaring
Menariknya, kebijakan ini bukan sekadar urusan membagi-bagi nomor antrean. Dishub Samarinda memanfaatkan momentum ini sebagai filter pengawasan kendaraan logistik.

Saat sopir mendaftarkan kendaraannya untuk mengambil nomor antrean, sistem akan otomatis memeriksa rekam jejak digital truk tersebut. Jika masa uji KIR kendaraan kedaluwarsa atau mati, sistem akan langsung menolak. Begitu pula dengan truk yang terindikasi sebagai kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) alias bermuatan berlebih. Truk-truk nakal ini otomatis masuk daftar hitam (blacklist) dan tidak akan mendapatkan nomor antrean biosolar subsidi. Strategi cerdas ini memaksa para pemilik usaha logistik untuk kembali tertib aturan jika ingin bisnisnya tetap berjalan menggunakan bahan bakar bersubsidi.

sumber bacaan: disway, kompastv-video, kompas

Read More

Kukuhkan 75 Paskibra, Basuki: IKN Siap Selenggarakan Upacara Resmi Kenegaraan

 

pengukuhan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, resmi mengukuhkan 75 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat (14/8/2026) malam. Seluruh personel ini disiapkan untuk mengemban tugas krusial dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2026.

"Pengukuhan ini menandai kesiapan IKN sebagai tempat dan penyelenggara upacara resmi kenegaraan," ujar Basuki dikutip dari ANTARA. Dalam prosesi tersebut, Basuki secara simbolis menyematkan kendit atau sabuk hijau kepada perwakilan anggota sebagai tanda resmi pengukuhan.

Ke-75 personel Paskibra IKN tersebut merupakan kolaborasi solid antara purna Paskibra Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan para pelajar terpilih dari SMA Taruna Nusantara IKN. Demi performa maksimal, mereka telah digembleng melalui latihan intensif sejak awal Agustus dengan menguasai formasi Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan 45.

Sejumlah posisi penting dalam tim upacara juga telah ditetapkan:

• Mavella Felicia Antaribaba dipercaya bertindak sebagai komandan peleton yang memimpin pengucapan janji setia kepada bangsa dan negara saat prosesi pengukuhan.
• Khaliska Refqi Ramadhani ditugaskan sebagai pembawa baki bendera untuk upacara pengibaran pada pagi hari.
• Nazifa Ramadhani Mulawarman diamanahkan sebagai pembawa baki dalam upacara penurunan bendera pada sore hari.

Melalui persiapan matang ini, Otorita IKN optimis bahwa seluruh rangkaian upacara sakral memperingati detik-detik proklamasi di ibu kota baru akan berjalan dengan khidmat dan lancar.

sumber bacaan: antara, liputan6

Read More

Sinergi Program MBG di Kaltim: Pemprov Perkuat Data, DLH Perketat Kepatuhan Limbah SPPG

 

limbah sampah di sppg kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersinergi memperkuat tata kelola program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinkronisasi data penerima manfaat sekaligus memperketat pengawasan kepatuhan limbah di 196 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kaltim.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa perangkat daerah di tingkat provinsi wajib mengambil peran aktif dalam melakukan monitoring, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan program strategis ini, meskipun sebagian kewenangan teknis berada di kabupaten/kota.

"Meskipun sebagian kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah terkait di provinsi harus tetap berperan aktif dalam melakukan monitoring, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan program nasional ini. Ini agenda strategis nasional yang wajib didukung bersama," ujar Sri Wahyuni usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) secara virtual dari Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Jumat (14/8/2026).

Dalam rakorsus tersebut, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pemutakhiran data penerima manfaat serta pengelolaan sisa makanan dan limbah oleh SPPG. Kerja sama lintas sektor dinilai krusial agar tata kelola program nasional ini berjalan efektif, terarah, dan transparan dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional.

Larangan Mengelola Sampah Secara Mandiri
Menindaklanjuti aspek manajemen lingkungan program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim mengeluarkan kebijakan tegas dengan melarang pihak pengelola dapur MBG mengelola limbahnya secara mandiri. Aturan ini diberlakukan demi menjaga standar kebersihan dan higienitas makanan, sekaligus menyiasati keterbatasan tenaga kerja di dapur.

"Karena alasan higienitas, SPPG wajib bermitra dengan Mitra Kebersihan, pihak ketiga, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), atau Bank Sampah," jelas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kaltim, Andi Sitti Asti Suriaty, Senin.

Langkah antisipasi dan kewajiban bermitra ini diambil mengingat besarnya potensi timbulan sampah dari operasional dapur MBG. Berdasarkan data pemantauan DLH, saat ini terdapat 196 SPPG yang beroperasi di seluruh wilayah Bumi Etam.

Potensi Sampah 11 Ton dan Tantangan Pelaporan
Program MBG di Kaltim diakui menyisakan tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan. Dari total 196 SPPG yang tersebar, baru 137 unit atau sekitar 70 persen yang patuh melaporkan data timbulan sampah kepada DLH Kaltim.

Dari 137 SPPG yang sudah melapor melalui pengisian Google Form—berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)—volume sampah yang dihasilkan sangat masif. Berdasarkan sampel penimbangan yang dilakukan selama lima hari pada 20–24 April 2026, rata-rata limbah harian yang dihasilkan mencapai 11,6 ton, dengan rincian:

• Sampah Organik: 9.815,54 kilogram (sekitar 9,8 ton) per hari.
• Sampah Anorganik: 1.829,09 kilogram (sekitar 1,8 ton) per hari.

Andi Sitti Asti Suriaty menambahkan bahwa data tersebut memang bukan pendataan menyeluruh selama satu tahun, melainkan rata-rata penimbangan jangka pendek yang dijadikan gambaran awal (baseline) timbulan sampah dari pelaksanaan program MBG di Kaltim. Melalui sinergi ini, Pemprov Kaltim terus mendorong sisa SPPG yang belum melapor untuk segera melakukan pembenahan tata kelola limbah demi keberlanjutan program yang sehat dan higienis.

sumber bacaan: antara-pemprov, antara-dlh, akurasi

Read More

Ilusi Angka Kemiskinan: Mengapa Rp935 Ribu Sebulan Tak Cukup di Kaltim?

 

perbedaan kenyataan di lapangan

Penetapan Garis Kemiskinan Kalimantan Timur sebesar Rp935.662 per kapita per bulan dinilai gagal memotret standar hidup layak masyarakat dan memicu perdebatan di kalangan ekonom. Meski BPS Kaltim mengklaim angka kemiskinan Maret 2026 menyusut hingga 5,14 persen berdasarkan metodologi internasional, penyeragaman standar nominal ini dianggap melanggengkan ilusi angka di tengah timpangnya jurang biaya hidup antar-daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat penurunan persentase kemiskinan menjadi 5,14 persen pada Maret 2026. Di balik tren statistik yang membaik ini, publik kerap mempertanyakan relevansinya dengan realitas sosial di lapangan, terutama karena Garis Kemiskinan (GK) ditetapkan sebesar Rp935.662 per kapita per bulan.

Menanggapi skeptisisme tersebut, Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan makro menggunakan metodologi objektif standar internasional yang merujuk pada Handbook of Poverty and Inequality. "Jadi, kalau pakai persepsi kita, betul tidak cukup," ujar Mas’ud dalam wawancara dengan EksposKaltim.

Secara makro, angka 5,14 persen tersebut turun 0,05 persen dibanding September 2025 (5,19%) dan menyusut 0,03 persen dibanding Maret 2025. Penurunan ini setara dengan berkurangnya 1,40 ribu penduduk miskin dari periode September 2025, sehingga jumlahnya kini menjadi 200,64 ribu orang. Pengurangan angka kemiskinan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi positif Kaltim sebesar 2,99 persen pada triwulan I-2026, yang ditopang kuat oleh sektor perdagangan dan reparasi.

Secara regional, tingkat kemiskinan Kaltim bahkan tergolong rendah di tingkat nasional—berada di bawah Banten (5,38%), Jawa Barat (6,54%), Jawa Timur (9,06%), dan Jawa Tengah (9,21%)—meski belum mampu menyamai Bali yang memimpin di angka 3 persen.

Namun, indikator ini dinilai rapuh oleh Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsojo. Ia mengkritik keras penetapan GK sebesar Rp935.662 di tengah lebarnya jurang disparitas biaya hidup antardaerah. Bagi Purwadi, esensi masalah bukan pada fluktuasi angka, melainkan kegagalan indikator BPS dalam memotret kemampuan riil masyarakat untuk hidup layak.

“Menurut saya belum oke. Karena indikator kemiskinan BPS sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom,” ungkap Purwadi kepada EksposKaltim, Selasa (11/8).

Keraguan Purwadi kian menebal karena standar nominal tersebut diterapkan seragam di seluruh Kaltim. Padahal, karakteristik biaya hidup perkotaan dan pelosok sangat timpang. Ia mencontohkan, uang Rp31.000 per hari memiliki nilai tukar dan daya beli yang jauh berbeda antara Kota Samarinda dan wilayah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu.

sumber bacaan: ekspos-kaltim-bps, ekspos-kaltim-ekonom, antara

Read More

Perluas Edukasi Lingkungan, Pemkot Samarinda Rencanakan Integrasikan Program Jelantah di Sekolah

 

audiensi komunitas jelantah

Pemerintah Kota Samarinda merencanakan integrasi program pengelolaan limbah minyak jelantah ke dalam ekosistem sekolah sebagai upaya memperluas edukasi lingkungan sejak dini. Langkah strategis ini digodok melalui sinergi lintas sektor antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Komunitas Jelantah Heroes Kaltim untuk membangun karakter peduli lingkungan sekaligus mencegah potensi bencana ekologis di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen memperluas edukasi lingkungan sejak dini melalui integrasi program pengelolaan limbah minyak jelantah ke sekolah-sekolah. Langkah ini diwujudkan lewat sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Komunitas Jelantah Heroes Kaltim.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa sekolah merupakan fondasi krusial untuk membangun kebiasaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, ia meminta rencana kolaborasi ini segera ditindaklanjuti agar berjalan optimal dan berkesinambungan.

“Silakan komunitas berkolaborasi dengan DLH, dan nanti Dinas Pendidikan juga dilibatkan karena ini berada di bawah ranah mereka. Saya berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan terus berlanjut dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Saefuddin saat menerima audiensi Komunitas Jelantah Heroes Kaltim di Ruang Rapat Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Pembina Komunitas Jelantah Heroes Kaltim, Adi Bukman, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan membangun kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan sejumlah agenda lingkungan terdekat, termasuk peringatan World Cleanup Day pada 20 September 2026.

Menurut Adi, gerakan mengumpulkan minyak jelantah tidak sekadar bernilai ekonomi, tetapi juga berdampak besar pada infrastruktur kota. Minyak bekas yang dibuang sembarangan ke saluran air dapat membeku, mengendap, dan membentuk fatberg (gumpalan lemak keras) yang menjadi pemicu utama penyumbatan drainase dan banjir.

“Tujuan utamanya bukan siapa yang melaksanakannya, melainkan bagaimana aksi bersama ini bisa membuat lingkungan Samarinda menjadi jauh lebih baik,” pungkas Adi.


sumber  bacaan: antara, samarinda-kota

Read More

Update Pembangunan IKN: Progres Struktur Gedung DPR dan Realisasi Investasi Rp208 Triliun

 

desain gedung dpr di ikn

Pembangunan kompleks Gedung DPR RI di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipercepat hingga memasuki pengerjaan struktur bangunan pada minggu ke-33, bersamaan dengan total realisasi investasi swasta dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang kini telah menembus Rp208,76 triliun.

Proyek Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan DPR Paket I yang digarap oleh Waskita–Abipraya KSO untuk Otorita IKN (OIKN) tersebut menunjukkan tren progres yang positif. Akselerasi pengerjaan di lapangan dilakukan melalui optimalisasi metode konstruksi secara bertahap, di mana pekerjaan fondasi kini berjalan simultan dengan pemasangan pile cap, pelat lantai, serta struktur utama bangunan.

Proyek dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender ini telah dimulai sejak 4 Desember 2025 dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2027. Adapun cakupan kontrak kerja meliputi pembangunan tiga gedung utama—yakni Gedung A, B1, dan C1—serta penataan jalan kawasan, jaringan utilitas, drainase, lanskap, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur fisik ini berjalan beriringan dengan derasnya arus modal yang masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi bahwa estimasi investasi swasta murni yang telah terealisasi mencapai Rp74,54 triliun yang berasal dari 67 investor per Agustus 2026.

Selain mengandalkan modal swasta, skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru ini bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah, serta skema KPBU. Hingga saat ini, komitmen nilai proyek yang bergerak melalui skema kemitraan KPBU tercatat telah menyentuh angka Rp134,22 triliun.

Otorita IKN menegaskan peluang kerja sama ke depan tidak hanya terbatas pada sektor infrastruktur utama. Pemerintah terus membuka pintu sinergi yang luas bagi pelaku usaha di berbagai sektor strategis penunjang, mulai dari penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.


sumber bacaan: kontan, koran-jakarta, detik

Read More

Kesehatan Pekerja Nomor Satu! Begini Jurus Komplit IKN Tangkal DBD dan Naikkan Kelas Pekerja Lokal

 

pelatihan pekerja

Proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berkejaran dengan target infrastruktur, tetapi juga memperketat perlindungan terhadap para pekerjanya. Menghadapi ancaman penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah menjangkiti 24 pekerja, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Otorita IKN langsung tancap gas melatih tim keselamatan (K3) dan tenaga medis lapangan untuk memburu jentik nyamuk. Bersamaan dengan itu, dinas terkait juga menggelar sertifikasi K3 bagi puluhan warga lokal agar mereka tidak sekadar jadi penonton, melainkan siap merebut peluang kerja di tengah masifnya pembangunan kota masa depan ini.

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) nggak cuma fokus sama gedung-gedung megah, tapi juga kesehatan para pekerjanya. Biar kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) nggak makin menyebar, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) gerak cepat memberikan pelatihan khusus buat tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sekaligus tenaga medis di sana.

"Langkah ini penting banget buat mencegah DBD langsung dari pusat proyek pembangunan IKN," jelas Harjito Ponco Waluyo, Fungsional Entomologi dari Dinas Kesehatan PPU, Sabtu kemarin.

Bukan tanpa alasan, pelatihan ini diadakan karena sudah ada 24 pekerja IKN yang dilaporkan kena DBD. Di pelatihan ini, tim K3 dan tim medis diajari cara mengenali jentik nyamuk dan membagikan larvasida (pembasmi jentik).

Dinas Kesehatan PPU juga terus gandengan tangan dengan Otorita IKN (OIKN) supaya pelatihan ini bisa merata di semua sektor proyek. Masalahnya, pas musim kemarau begini, banyak warga yang suka menampung air di wadah terbuka. "Nah, kebiasaan ini malah bikin nyamuk Aedes aegypti makin betah bertelur dan berkembang biak," tambah Harjito.

Warga Lokal Siap Ambil Peluang
Di sisi lain, warga lokal juga nggak mau ketinggalan momentum. Pada 2-4 Juni 2026 lalu, sebanyak 60 warga dari Desa Labangka (Kecamatan Babulu) dan Desa Api-Api (Kecamatan Waru) ikut serta dalam pelatihan dan sertifikasi K3 Konstruksi Jenjang 3 di Gedung Serbaguna Desa Labangka.

Menurut Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setkab PPU, Sodikin, acara yang digarap oleh Dinas PUPR PPU ini punya misi penting: menaikkan level skill masyarakat lokal biar siap bersaing di proyek IKN.

“Pembangunan infrastruktur di IKN ini kan lagi kencang-kencangnya, jadi kompetensi pekerja konstruksi harus di-upgrade,” ujar Sodikin, Selasa (2/6/2026).

Sodikin juga mengingatkan kalau punya sertifikat K3 itu modal besar buat dapat peluang kerja yang lebih oke, baik di proyek daerah PPU maupun di IKN sendiri. “Sertifikasi K3 itu amanah undang-undang yang wajib dipenuhi. Lewat sertifikat ini, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme pekerja lokal jadi terbukti dan diakui secara resmi,” tutupnya.

sumber bacaan: antara, pusaran-media

Read More

Bawa Potensi Rp20,27 T, Kolaborasi Jateng-Kaltim iap Pasok Kebutuhan Logistik IKN

penanda-tanganan mou

Kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur resmi diperkuat melalui penandatanganan 19 dokumen kerja sama dengan potensi ekonomi mencapai Rp20,27 triliun per tahun. Sinergi berskala besar ini mengintegrasikan kekuatan sektor manufaktur Jawa Tengah dan kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur guna mengamankan rantai pasok logistik, ketahanan pangan, sekaligus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kerja sama yang diteken langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim ini melibatkan lintas sektor. Agregasi nilai potensi ekonomi tersebut mencakup perdagangan, industri pengolahan, jasa keuangan, ekonomi kreatif, hingga penguatan komoditas pangan hewani dan nabati. Langkah ini sekaligus menjadi strategi kedua provinsi untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Untuk memastikan dampak nyata terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN), jajaran kepala daerah dari Jawa Tengah juga melakukan kunjungan kerja langsung ke Kantor Otorita IKN (OIKN). Pertemuan teknis ini membuka ruang investasi baru bagi pelaku usaha asal Jawa Tengah guna mengisi ekosistem ibu kota baru. Pihak Otorita IKN menyambut baik komitmen ini dengan menyiapkan insentif fiskal khusus bagi kemitraan antardaerah yang mendukung percepatan pembangunan Nusantara.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi:

Hari ini kita melakukan MoU dan PKS bagi potensi wilayah antara Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. MoU yang ditandatangani ini, per tahun 10 OPD kita menghasilkan potensi Rp20,27 triliun. Nilai ini merupakan agregasi berbagai sektor strategis, termasuk dukungan penuh terhadap Proyek Strategis Nasional di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud:

Ini terobosan luar biasa dan mudah-mudahan bisa dicontoh provinsi-provinsi lain di Indonesia, sehingga daerah tidak terus bergantung pada APBN maupun dana transfer pusat. Kaltim kaya akan sumber daya alam, sementara Jawa Tengah kuat di industri pengolahan dan UMKM, sehingga kita bisa saling melengkapi, terutama dalam menyokong kebutuhan IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:

Kolaborasi antar-daerah dapat memperkuat ekosistem pembangunan IKN, terutama dalam mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota politik yang inklusif dan berkelanjutan. Kami selalu melayani investor yang masuk. Apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN nantinya akan ada insentif fiskal

sumber bacaan: metta-news, gerbang-kaltim

 

Read More

Klarifikasi Polisi Soal Video Viral Pria Diikat di Tiang Listrik Samarinda Ulu

terikat di tiang listrik

Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Samarinda Ulu mengonfirmasi bahwa aksi warga mengikat seorang pria berinisial SG (46) di tiang listrik Jalan Pangeran Suryanata pada Rabu (5/8/2026) dipicu oleh dugaan membawa kabur seorang wanita beristri berinisial BR (32). Polisi menegaskan peristiwa yang viral di media sosial tersebut bukan merupakan amuk massa, melainkan tindakan pengamanan oleh pihak keluarga suami, di mana kasusnya kini telah diselesaikan secara damai melalui jalur mediasi.

Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berinisial SG (46) diikat di tiang listrik di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, sempat viral di media sosial pada Rabu (5/8/2026). Pria tersebut diamankan oleh pihak keluarga karena diduga membawa pergi seorang wanita berinisial BR (32).

Berdasarkan klarifikasi pihak kepolisian, SG tidak diamuk oleh massa, melainkan diamankan oleh suami BR bersama keluarganya setelah BR meninggalkan rumah sejak Selasa (4/8/2026) tanpa pamit.

"Pelaku mengenal korban dari temannya korban. Saat itu pelaku mengira korban masih bujang atau belum memiliki suami," kata Kasi Humas Polresta Samarinda, Ipda Arie Soeharyadi, seperti dilansir detikKalimantan, Rabu (5/8/2026).

Ipda Arie menjelaskan bahwa kejadian ini bermula dari kesalahpahaman terkait status pernikahan BR. Kasus yang sempat memicu perhatian warga ini kini telah diselesaikan secara damai melalui proses mediasi antara kedua belah pihak di Polsek Samarinda Ulu.

sumber bacaan: detik, kompas

 

Read More

Kilas Balik 2023 hingga 2025: Konsistensi Peningkatan Kualitas Pekerja Lokal IKN

 

30% Pekerja dari Kaltim (2023)

Komitmen peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan tren positif dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Langkah strategis ini dibuktikan melalui program sertifikasi masif oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim pada akhir 2025, guna memenuhi target penyerapan 30 persen pekerja lokal yang telah dicanangkan Otoritas IKN (OIKN) sejak akhir 2023 lalu.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tanah Kalimantan Timur bukan sekadar proyek pemindahan pusat pemerintahan, melainkan sebuah ujian besar bagi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Proyek berskala megah ini menuntut standar profesionalisme yang tinggi. Oleh karena itu, konsistensi pemerintah dalam mengawal peningkatan kualitas pekerja lokal dari tahun 2023 hingga 2025 patut diapresiasi sebagai langkah nyata agar warga lokal tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri.

Jika kita menengok kembali pada lini masa dua tahun lalu, tepatnya per Rabu, 15 November 2023, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, mengonfirmasi bahwa sekitar 30 persen atau 3.000 dari total 10.000 pekerja konstruksi di IKN merupakan warga lokal Kaltim. Sejak saat itu, cetak biru penyerapan tenaga kerja sudah digariskan dengan tegas: kuota 30 persen tersebut wajib diimbangi dengan pelatihan dan sertifikasi, bukan sekadar penyerapan tanpa kualifikasi.

Komitmen dari tahun 2023 tersebut terbukti bukan sekadar pemanis di atas kertas. Memasuki akhir tahun 2025, implementasi di lapangan semakin konkret. Berdasarkan data per Senin, 17 November 2025, DPUPR-Pera Provinsi Kaltim secara masif terus menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi ratusan tenaga kerja konstruksi lokal.

Langkah ini menjadi sangat krusial mengingat regulasi yang berlaku tidak main-main. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR-Pera Kaltim, Alpian, mengingatkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Hal ini merupakan amanat langsung dari UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pembangunan raksasa membutuhkan fondasi hukum dan keahlian yang kokoh; sertifikasi adalah harga mati untuk menjamin keselamatan dan kualitas infrastruktur IKN.

Saat ini, dengan ribuan pekerja yang mendiami fasilitas Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, kita melihat sebuah ekosistem kerja yang terus bertransformasi. Kilas balik dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM Kaltim bergerak secara berkesinambungan. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga konsistensi ini agar standardisasi pekerja lokal terus meningkat, seiring dengan kompleksnya pembangunan IKN yang masih berjalan.

sumber bacaan: kompas, antara, ibukotakini

Read More

Kaltim Matangkan Rencana Jaringan Kereta 1.579 Km Penunjang Akses IKN

 

rencana jalur kereta api

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mematangkan rencana pembangunan jaringan perkeretaapian sepanjang 1.579,54 kilometer guna menyambut instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan proyek Kereta Api Trans Kalimantan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas logistik dan mobilitas regional, termasuk mengintegrasikan akses transportasi dari Bandara APT Pranoto Samarinda menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pematangan cetak biru infrastruktur massal berbasis rel tersebut sejatinya telah memiliki fondasi hukum yang kuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Daerah Tahun 2024–2043. Regulasi ini menjadi komitmen awal daerah dalam menyiapkan koridor transportasi masa depan sebelum proyek berskala masif tersebut dieksekusi secara nasional.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando, menegaskan bahwa gagasan pembukaan jalur kereta api di wilayah Bumi Etam bukanlah hal baru. Kehadiran Pergub Nomor 60 Tahun 2025 kini mempertegas posisi serta kesiapan daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan makro yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

"Kami sudah membuat pergub terkait Rencana Induk Perkeretaapian. Saat ini pemerintah pusat juga sedang melakukan review terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Di dalamnya tentu ada rencana pengembangan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan," ujar Yusliando kepada Kaltim Post, Jumat (31/7).

Melalui sinkronisasi Rencana Induk Perkeretaapian Daerah dan Nasional ini, koridor rel di Kalimantan Timur diproyeksikan tidak hanya menjadi penopang utama bagi mobilitas masyarakat menuju IKN, melainkan juga berfungsi sebagai urat nadi distribusi logistik yang menghubungkan kawasan-kawasan industri strategis di seluruh Pulau Kalimantan.

 

bahan bacaan: jawapos, bontang-post

Read More

Kasus Nakes Samarinda : Ketika Rem Moral Kalah Sama Jempol

 

bully nakes samarinda

Mari kita bayangkan media sosial hari ini seperti sebuah "Alun-Alun Digital Raksasa". Di alun-alun ini, semua orang berkumpul—mulai dari pedagang asongan, pejabat, hingga para dokter dengan jubah putihnya. Namun, ada satu jebakan tak kasat mata: di pintu masuk alun-alun, setiap orang diberi topeng psikologis yang membuat mereka merasa tidak terlihat, sekaligus mikrofon yang bisa membesarkan suara mereka dalam sekejap. Inilah awal mula mengapa seorang dokter berpendidikan tinggi di Samarinda bisa tergelincir, mengeksplorasi bagaimana sains dan teknologi modern mengubah perilaku manusia melalui pendekatan ilmiah yang dikemas dalam cerita sehari-hari.

Sensor yang Padam di Ujung Jari
Dalam dunia neurosains (ilmu saraf), otak manusia memiliki sebuah wilayah di dahi bernama Prefrontal Cortex (PFC). Tugas PFC mirip seperti "Satpam Moral" atau manajer kedisiplinan di dalam kepala kita. Dialah yang membisiki kita: "Jangan bicara begitu, tidak sopan," atau "Tahan amarahmu, ada orang lain di depanmu."

Di dunia nyata, Satpam Moral ini bekerja sangat aktif karena dipicu oleh indikator fisik: tatap muka langsung, seragam medis yang berwibawa, dan suasana rumah sakit yang formal.

Namun, ketika dokter tersebut pulang, duduk di sofa, dan membuka aplikasi di ponselnya, sains mendeteksi terjadinya Online Disinhibition Effect (Efek Hilangnya Hambatan Online). Layar kaca ponsel bertindak sebagai dinding isolasi. Satpam Moral di otaknya mengira ia sedang sendirian di kamar yang aman. Ketika ia membaca keluhan pasien BPJS, jemarinya mengetik dengan impulsif. Sensor rem sosialnya padam seketika karena otaknya tidak melihat air mata atau raut wajah manusia di balik layar tersebut.

Candu Digital Bernama Dopamin
Mengapa seorang profesional yang super sibuk mau meluangkan waktu untuk menulis komentar sinis di akun Threads orang lain? Jawabannya ada pada molekul kimia di otak bernama Dopamin—zat yang bertanggung jawab atas rasa senang dan validasi.

Dalam arsitektur industri digital, platform media sosial dirancang dengan sistem Variable Reward (penghargaan yang berubah-ubah), persis seperti mesin judi kasino. Saat kita memposting sesuatu, kita tidak tahu apakah akan mendapat 1 like, 100 likes, atau justru hujatan. Ketidakpastian inilah yang membuat otak terus-menerus memproduksi dopamin.

Bagi komunitas medis yang sehari-hari menghadapi tekanan mental tinggi (high-stress environment), media sosial sering kali menjadi pelarian instan untuk mencari validasi. Sayangnya, algoritma modern sangat tahu bahwa kemarahan dan sinisme adalah komoditas digital terbaik yang paling cepat memicu interaksi (engagement). Doktrin algoritma ini tanpa sadar meretas psikologi sang dokter, menggiringnya demi kepuasan dopamin sesaat, hingga melupakan sumpah profesinya.

Jebakan "Ruang Gema" (Echo Chamber)
Manusia, secara evolusioner, adalah makhluk komunal yang selalu mencari kelompoknya (tribalism). Dokter, perawat, atau teknokrat memiliki dunianya sendiri. Di media sosial, algoritma membaca preferensi ini dan menciptakan sebuah Echo Chamber (Ruang Gema).

Di dalam ruang gema digital ini, para tenaga kesehatan berkumpul dan saling mengeluhkan hal yang sama: sistem rujukan yang rumit, pasien yang tidak sabaran, hingga kesejahteraan yang tidak merata. Ketika sebuah narasi negatif digemakan berulang kali di dalam ruangan tertutup tersebut, standar moral kelompok tersebut bergeser secara kolektif (Groupthink Phenomena).

Oknum dokter di Samarinda ini kemungkinan merasa komentarnya adalah hal yang "wajar" dan "biasa saja" jika diucapkan di sesama kalangan sejawatnya yang sedang frustrasi. Ia lupa satu hal ilmiah yang krusial tentang arsitektur digital: ruang gema itu tidak memiliki dinding kedap suara. Sekali ketukan "Kirim" ditekan, gema tersebut melompat keluar ke area publik, memicu hantaman balik dari masyarakat yang melihatnya dari sudut pandang kemanusiaan murni.

Ketika "Nilai Akademik" Dikalahkan oleh "Desain Algoritma"
Kasus Samarinda ini menjadi bukti ilmiah yang sangat benderang bagi kita para teknokrat: Pendidikan tinggi yang ditempuh bertahun-tahun di universitas bisa runtuh hanya dalam hitungan detik oleh desain algoritma yang memanipulasi psikologi manusia.

Medsos masa depan tidak lagi sekadar alat komunikasi, melainkan laboratorium perilaku raksasa. Jika para profesional berpendidikan tinggi tidak membekali diri dengan Digital Mindfulness (kesadaran digital)—yaitu kemampuan menyadari penuh bahwa ada manusia nyata di balik setiap piksel layar—maka kasus hilangnya empati seperti ini akan terus berulang, tak peduli seberapa tinggi gelar akademik yang berjejer di depan nama mereka.

sumber bacaan: kompas, detik, tirto, cnn-indonesia

Read More

Sokong Pembangunan IKN: Kaltim Dorong Rehabilitasi Mangrove sekaligus Akselerasi Jaringan Kereta Api

 

pembukaan festival mangrove nasional 2026

Pemerintah terus memperkuat kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru melalui keseimbangan pembangunan infrastruktur modern dan pemulihan ekologi pesisir secara berkelanjutan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui akselerasi program rehabilitasi hutan mangrove nasional di wilayah penyangga ekosistem pesisir serta perancangan megaproyek jaringan perkeretaapian terpadu Trans Kalimantan sepanjang 1.579,54 kilometer.

Rangkaian program pemulihan lingkungan tersebut resmi dimulai melalui pembukaan Festival Mangrove Nasional atau Mangrofest 2026 yang diawali dengan perhelatan media gathering di Kalimantan Timur. Sebagai langkah pembuka, mitra Kementerian Kehutanan (Kemenhut), media nasional, beserta elemen masyarakat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara. Peninjauan ini bertujuan melihat kondisi riil ekosistem pesisir sekaligus mengevaluasi keberhasilan program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang hingga kini telah merehabilitasi hutan mangrove seluas 6.120 hektare (ha) di wilayah tersebut.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, yang hadir dalam acara pembukaan tersebut menegaskan bahwa perlindungan ekosistem pesisir merupakan pilar krusial dalam realisasi ibu kota baru. “Pelestarian mangrove merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan IKN sebagai kota hutan (forest city) yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” ujar Basuki.

Sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga resmi mempercepat pembenahan konektivitas darat massal melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2025 tentang rute perkeretaapian daerah. Infrastruktur ini disiapkan secara khusus guna mengintegrasikan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan dengan kawasan inti pemerintahan IKN.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Heru Sentosa, mengonfirmasi bahwa jalur kereta api yang menghubungkan Bandara APT Pranoto Samarinda langsung menuju kawasan IKN sudah masuk dalam rencana induk resmi. Jaringan kereta api di dalam IKN nantinya akan tersambung secara terpadu dan bertindak sebagai jalur pengumpan (feeder) untuk mengoptimalkan mobilitas penumpang serta efisiensi logistik menuju pelabuhan dan kawasan industri baru.

Dalam regulasi tersebut, sejumlah koridor strategis utama telah dipetakan, antara lain jalur Tabang menuju Pelabuhan Santan Bontang sepanjang 216,50 kilometer serta rute Bandara APT Pranoto ke Tenggarong sejauh 31,34 kilometer. Selain itu, koneksi jalur akan menjangkau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Sangatta, Tanjung Redeb, Mahakam Ulu, hingga ke perbatasan Kalimantan Barat. Moda kereta api ini diproyeksikan menjadi tulang punggung baru transportasi darat guna memangkas tingginya biaya logistik komoditas unggulan daerah seperti batu bara, hasil perkebunan, dan peti kemas.

sumber bacaan: media-indonesia, prokal

Read More

Siap-Siap War Ticket! Istana Sediakan 8.100 Kuota Masyarakat untuk Upacara 17 Agustus

 

upacara hut ri ke 81

Pemerintah menyediakan total 8.100 kuota undangan bagi masyarakat umum untuk menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Karena kuota terbatas dan tingginya antusiasme, Sekretariat Presiden menerapkan sistem perebutan tiket secara daring kompetitif atau war ticket melalui portal resmi. Upacara kenegaraan pada Senin, 17 Agustus 2026 tersebut, dipastikan akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengonfirmasi bahwa alokasi kursi untuk masyarakat umum akan dibagi ke dalam dua sesi utama, yakni Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada sore hari.

"Undangan kepada masyarakat diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi, nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin ikut serta mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka," ujar Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.

Meskipun pusat perayaan kenegaraan tahun ini kembali dipusatkan di Jakarta, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga tetap menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke-81 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Koordinasi dan pelaksanaan upacara di wilayah tersebut akan ditangani sepenuhnya oleh pihak Otorita IKN, serupa dengan skema pelaksanaan pada tahun sebelumnya.

Selain memastikan jalannya upacara di dua lokasi berbeda, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan panitia untuk melayangkan undangan resmi kepada seluruh tokoh bangsa. Agenda tersebut diprioritaskan bagi para mantan presiden dan mantan wakil presiden terdahulu agar berkenan hadir mengikuti rangkaian inti di Istana Merdeka.

Pendaftaran daring bagi warga yang berminat hadir dijadwalkan dibuka secara berkala melalui laman resmi Pandang Istana Presiden. Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan dokumen identitas resmi seperti KTP/NIK yang valid serta pasfoto terbaru, sekaligus memantau pengumuman tanggal perilisan tautan melalui media sosial resmi Kementerian Sekretariat Negara.

sumber bacaan: kompas, kabar24, detik

Read More

BREAKING NEWS: Efek IKN, Kredit Investasi di Wilayah BI Balikpapan Melonjak Tajam 44,34 Persen

 

proyek ikn

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan mencatat lonjakan tajam pada sektor kredit investasi sebesar 44,34 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026. Pertumbuhan signifikan yang mencakup wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser ini dipicu oleh masifnya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta akselerasi hilirisasi industri.

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan bahwa peningkatan pembiayaan jangka panjang ini merefleksikan tingginya optimisme para pelaku sektor riil terhadap prospek perekonomian daerah. Kenaikan realisasi kredit investasi menunjukkan bahwa dunia usaha terus agresif melakukan ekspansi dan menambah belanja modal di wilayah penunjang IKN.

Secara kumulatif, total penyaluran kredit perbankan di wilayah kerja KPwBI Balikpapan pada triwulan II 2026 menembus angka Rp41,51 triliun. Nilai tersebut tumbuh 17,66 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau meningkat dari posisi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp40,71 triliun. Meski demikian, dari sisi ritme, laju pertumbuhan total kredit ini sedikit melandai jika dibandingkan dengan capaian triwulan I 2026 yang sempat menyentuh angka 19,5 persen (yoy).

Di tengah penguatan investasi skala besar, dinamika berbeda justru membayangi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan untuk segmen UMKM tercatat sebesar Rp12,79 triliun, atau mengalami koreksi turun tipis 0,23 persen (yoy) secara tahunan.

Penurunan performa tahunan ini berkelindan dengan naiknya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) UMKM yang menyentuh level 4,2 persen. Merespons kenaikan risiko tersebut, industri perbankan di wilayah Balikpapan kini menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan selektif dalam menyalurkan fasilitas kredit baru kepada sektor penunjang ekonomi rakyat tersebut.


sumber bacaan: antara, ibukotakini

Read More

Dua Peristiwa Keracunan Massal MBG di Kaltim, Koalisi Sipil: Ini Kesalahan Sistemik yang Serius

 

keracunan makanan mbg

Sebanyak 70 warga yang terdiri dari siswa, guru, dan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dilarikan ke puskesmas akibat diduga keracunan makanan pada Senin, 3 Agustus 2026. Hal ini tampaknya  serupa dengan peristiwa di Penajam Paser Utara beberapa bulan Februari 2026.

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai sorotan tajam. Dalam kurun waktu enam bulan pada tahun 2026, dua insiden dugaan keracunan massal berskala besar dilaporkan menimpa puluhan siswa sekolah dasar di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Berulangnya kasus ini memicu desakan kuat dari koalisi masyarakat sipil yang menuntut adanya evaluasi total terhadap sistem pengawasan dan kelayakan konsumsi program nasional tersebut.

Insiden terbaru terjadi di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Senin, 3 Agustus 2026. Sedikitnya 70 orang—yang terdiri dari siswa, guru, serta penerima manfaat program MBG—terpaksa dilarikan ke Puskesmas Sebulu I setelah mengonsumsi menu makanan yang dibagikan.

Kepala UPTD Puskesmas Sebulu I, Abdullah Ramli, mengonfirmasi bahwa hingga Senin sore, estimasi korban berada di kisaran 70 orang. Sebanyak 53 pasien telah terdata secara resmi ke dalam sistem pelayanan kesehatan puskesmas, dengan enam di antaranya harus menjalani rawat inap intensif karena kondisi fisik yang melemah.

"Data asal sekolah masih kami rekap secara menyeluruh. Yang kami catat saat ini baru berdasarkan domisili pasien, sehingga belum bisa dipastikan sebaran sekolahnya secara mendetail. Jumlah korban juga diperkirakan masih dapat bertambah karena proses pendataan di lapangan hingga kini masih berlangsung," ujar Abdullah saat dihubungi pada Senin sore.

Peristiwa di Kutai Kartanegara ini memperpanjang catatan kelam pelaksanaan program MBG di Kalimantan Timur. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Rabu, 11 Februari 2026. Sebanyak 26 siswa SDN 008 Waru, Kecamatan Waru, mendadak mengalami gejala klinis berupa pusing, mual, hingga muntah sesaat setelah menyantap paket makanan gratis tersebut. Seluruh siswa terdampak langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat.

Pihak kepolisian setempat pun langsung turun tangan untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut. Kapolres PPU, AKBP Andreas Alek Danantara, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam atas kasus di SDN 008 Waru. "Kami masih menginvestigasi dan mencari penyebab pastinya, apakah pemicu utamanya benar-benar dari keracunan makanan atau ada faktor lain," kata Andreas kepada media pada Rabu siang kala itu.

Berulangnya kasus keracunan ini memantik reaksi keras dari elemen masyarakat yang tergabung dalam KOALISI C(EMAS) KALTIM. Koalisi yang mempertemukan LBH Samarinda, POKJA 30 Kalimantan Timur, Nugal Institute, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) PPU ini menilai pemerintah abai dalam menyusun standar keamanan pangan anak.

Dalam rilis pers resmi yang diterima media pada Kamis, 12 Februari 2026, koalisi tersebut menegaskan bahwa rentetan pembiaran ini tidak boleh dianggap remeh. Menurut mereka, masalah kontaminasi makanan pada program strategis nasional ini mencerminkan buruknya tata kelola dan mekanisme kontrol dari hulu ke hilir.

“Kasus ini bukan lagi insiden biasa atau kecelakaan teknis semata, melainkan sebuah kesalahan sistemik yang serius dan terus berulang. Pemerintah telah gagal dan melanggar pemenuhan terhadap Hak atas Kesehatan dan Keselamatan Anak. Keracunan massal yang mengorbankan anak-anak sekolah dasar ini harus menjadi momentum penghentian sementara untuk evaluasi total, bukan sekadar permohonan maaf,” tegas perwakilan KOALISI C(EMAS) KALTIM.

sumber bacaan: kaltimkece, detik, kompas, niaga-asia

Read More