Dampak Kemarau Samarinda Darurat Air

 

air bendungan susut

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan selama 14 hari, terhitung sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026. Kebijakan ini diambil setelah kemarau panjang akibat fenomena alam memicu krisis air bersih, ancaman gagal panen, serta lonjakan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa kondisi kekeringan di wilayahnya kini telah melewati fase normal dan waspada.

"Kita di Kota Samarinda khususnya, telah menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari. Nanti 14 hari ke depan kita akan evaluasi lagi," ujar Andi Harun usai mengikuti Shalat Istisqa yang digelar Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) di Lapangan Makorem 091/ASN, Sabtu (29/8/2026).

Ancaman Intrusi Air Laut dan Operasional PDAM
Menyusul penetapan status tersebut, Andi Harun mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memperketat penghematan air bersih. Pasalnya, penyusutan debit air Sungai Mahakam kini diikuti oleh fenomena intrusi air laut yang memicu lonjakan kadar klorida (garam). Ketersediaan air baku yang menipis ini mulai mengganggu operasional sejumlah fasilitas penyadapan (intake) air bersih Perumdam Tirta Kencana, terutama di wilayah Palaran, Pulau Atas, Bukuan, dan Bantuas.

Selain penurunan kuantitas, faktor kualitas air menjadi perhatian paling krusial karena berkaitan langsung dengan kelayakan konsumsi publik.

"Kalau kadar klorida sudah melewati batas 250 ppm, operasional intake harus dihentikan. Ini aturan baku yang menyangkut standar kesehatan air bersih bagi masyarakat," jelas Andi Harun.

Irigasi Tetes: Solusi Hemat Air untuk Ketahanan Pangan
Di sektor domestik dan pangan, ancaman gagal panen akibat mengeringnya sumber air baku memicu respons dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Bernatal Saragih, mendorong para petani lokal untuk segera beralih menerapkan teknologi irigasi tetes.

Menurut Bernatal, aktivitas produksi pertanian Kaltim sama sekali tidak boleh mandek di tengah kemarau panjang. Kuncinya terletak pada modernisasi metode pengairan yang hemat air namun tepat sasaran.

“Pangan itu pada dasarnya tidak perlu terlalu boros air, yang penting pasokannya kontinu tersedia. Salah satu teknologi yang paling murah, sederhana, dan efisien untuk diterapkan di Kaltim saat ini adalah irigasi tetes,” urai Prof. Bernatal, Senin (24/8/2026).

Penerapan teknologi adaptif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan daerah, tanpa harus menguras cadangan sumber daya air permukaan yang kian kritis di hulu maupun hilir Sungai Mahakam.

sumber bacaan: antara, detik, koran-kaltim

Read More

167 CCTV Balikpapan Siap Jaring Pelanggar

 

pelanggaran lalu-lintas

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan resmi memperkuat pengawasan jalan raya dengan mengaktifkan 167 unit kamera CCTV yang terintegrasi dalam sistem pusat kendali B-Connect. Langkah taktis ini dioptimalkan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas secara preventif, sekaligus mendukung penuh implementasi penindakan hukum elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) di wilayah Kota Minyak.

Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menjelaskan bahwa optimalisasi ratusan kamera pengawas pintar ini ditujukan untuk membangun budaya tertib berkendara sebelum kecelakaan terjadi. Melalui integrasi teknologi tersebut, setiap pergerakan dan aktivitas di sejumlah titik strategis kini dapat dipantau secara langsung (real-time).

"Tujuan utama kita adalah mengambil tindakan kebijakan lapangan yang bersifat pencegahan (preventif) agar masyarakat tertib sebelum kecelakaan terjadi," ujar Fadli.

Sinergi ETLE dengan Kepolisian
Dalam implementasi penindakan di lapangan, Dishub Balikpapan tengah mematangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan jajaran kepolisian. Rekaman dari 167 kamera CCTV ini nantinya akan menyuplai basis data otentik bagi sistem ETLE untuk menjaring pelanggaran lalu lintas fatal, seperti:

• Pengendara yang tidak mengenakan helm.
• Pengemudi yang nekat menerobos lampu merah.
• Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas.
• Pelanggaran ketentuan jam operasional bagi angkutan kendaraan berat.

Kendati data pelanggaran disuplai oleh pusat kendali Dishub, Fadli menegaskan bahwa kewenangan penindakan hukum dan penerbitan surat tilang sepenuhnya tetap berada di bawah otoritas kepolisian.

Sinergi Digitalisasi Kota Tetangga
Langkah taktis Kota Balikpapan ini sejalan dengan tren digitalisasi yang tengah masif diterapkan oleh kota-kota tetangganya di Kalimantan Timur. Di Kota Samarinda, pusat kendali Traffic Management Center (TMC) Polresta Samarinda kini harus bekerja ekstra dengan mendokumentasikan ribuan pelanggaran kasat mata per hari, didukung oleh perkuatan personel berbekal perangkat ETLE Mobile Handheld. Sementara itu, Kota Bontang juga telah resmi memberlakukan sistem tilang elektronik statis di tiga titik persimpangan utama serta memperluas jaringan serat optik melalui program "Mata Bontang" untuk mengawasi ruang publik secara real-time. Kesamaan visi antar-wilayah ini kian mempertegas kesiapan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam membangun ekosistem smart city yang tertib dan aman.

Transparansi Jalur Publik dan Residensial
Sistem monitoring B-Connect (Balikpapan Connectivity) membagi data rekaman menjadi dua fungsi guna menjaga privasi sekaligus transparansi:

• Informasi Publik: Siaran langsung arus lalu lintas jalan protokol yang bisa diakses warga secara mandiri melalui aplikasi B-Connect di smartphone untuk memantau kemacetan dan memilih jalur alternatif.
• Informasi Privat: Rekaman video khusus yang bersifat tertutup dan hanya digunakan untuk kebutuhan penyelidikan kriminalitas atau kecelakaan lalu lintas oleh aparat berwenang.

Tidak berhenti di jalan protokol, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan bahwa pemerintah kota berkomitmen memperluas jaringan kamera pengawas ini hingga masuk ke kawasan perumahan, pemukiman padat, hingga gang-gang kecil dengan lebar jalan sekitar empat meter. Ekspansi pengawasan digital ke area residensial tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan menjamin rasa aman bagi seluruh warga Balikpapan.

sumber bacaan: antara, tribun-kaltim, ini-balikpapan, detik, infratek_diskominfo_bontang, diskominfo_btg

Read More

Lewat "Merayakan Cerita", Kalimantan Timur Targetkan Jadi Pusat Sinema Baru di Indonesia

 

film akhir pekan

Kalimantan Timur menyimpan kekayaan cerita, keragaman budaya, isu lingkungan, hingga dinamika masyarakat yang belum seluruhnya terangkat ke layar lebar. Tantangan perfilman daerah saat ini bukan lagi sekadar mencari ide cerita, melainkan membangun ekosistem hulu-ke-hilir yang mampu menghubungkan talenta, komunitas, industri, pemerintah, hingga penonton secara berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur resmi membuka Festival Film Akhir Pekan 2026 di Temindung Creative Hub (eks Bandara Temindung), Samarinda. Rangkaian festival yang berlangsung pada 26–29 Agustus 2026 ini mengusung tema "Merayakan Cerita, Menghubungkan Sinema". Event ini sekaligus menjadi puncak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di sektor ekonomi kreatif Benua Etam.

Kepala Dispar Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa festival tahun ini dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas sinema daerah. Menurutnya, film memiliki kekuatan besar yang melampaui fungsi hiburan konvensional.

"Film bukan sekadar karya yang selesai diproduksi lalu ditayangkan. Film adalah cerita tentang manusia, tentang daerah, pengalaman, identitas, dan tentang cara kita melihat kehidupan," ujar Faisal saat membuka acara secara resmi.

Strategi Penguatan Ekosistem dari Hulu ke Hilir
Untuk memastikan dampak konkret bagi sineas lokal, Dispar Kaltim tidak hanya menggelar malam penghargaan, melainkan merangkai festival ini dengan tiga agenda strategis:

1. Workshop Pengembangan Film Pendek (26–27 Agustus): Diikuti oleh 30 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga umum. Program hulu ini menghadirkan praktisi handal guna mengasah keterampilan teknis dan memperluas wawasan produksi sineas muda.
2. Festival & Pemutaran Film (27–29 Agustus): Menjadi ruang apresiasi publik sekaligus etalase karya lokal untuk menjembatani kreator dengan penontonnya.
3. Pameran & Kompetisi Ekraf multi-subsektor: Pengumuman pemenang Lomba Video Vlog dan Fotografi Ekonomi Kreatif (Ekraf) diadakan paralel guna memperkuat penetrasi promosi digital pariwisata Kaltim.

Melalui integrasi pelatihan, kompetisi, dan ruang pameran di Temindung Creative Hub, festival ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya sineas-sineas lokal yang siap membawa narasi otentik Kalimantan Timur ke panggung nasional maupun internasional.

sumber bacaan: antara, ini-balikpapan, kaltim-prov

Read More

Asap Karhutla Ganggu Penerbangan Balikpapan

 

ganggu operasional bandara balikpapan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mulai berdampak pada sektor transportasi udara. Sejumlah jadwal penerbangan langsung dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, menuju Banjarmasin dan Pontianak mengalami keterlambatan operasional hingga tiga jam dalam tiga hari terakhir.

Keterlambatan ini dipicu oleh pekatnya sebaran kabut asap yang memperpendek jarak pandang (visibility) di bandara tujuan, terutama pada jadwal penerbangan pagi hari. Kendati demikian, otoritas bandara memastikan bahwa jarak pandang di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sendiri saat ini masih memenuhi batas minimum aman untuk aktivitas lepas landas maupun pendaratan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan bahwa kualitas udara di wilayah perkotaan masih berada dalam kategori aman. Berdasarkan stasiun pemantauan, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Balikpapan berada di angka 79 dengan polutan dominan berupa partikel halus PM2.5.

"Kondisi kualitas udara kita masih masuk kategori sedang dan dapat diterima untuk kesehatan. Belum berada pada tahapan yang mengharuskan masyarakat mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah," ujar Kepala DLH Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Kamis (27/8/2026).

Meski demikian, DLH tetap mengintensifkan pengawasan mengingat potensi pergeseran arah angin yang dapat membawa kabut asap karhutla dari daerah lain masuk ke pusat kota Balikpapan.

Guna menekan perluasan dampak, aparat penegak hukum dan komando kewilayahan bergerak cepat melakukan mitigasi di lapangan. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro bersama Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono meninjau langsung proses pemadaman titik api di kawasan Jalan Prona 3, Kelurahan Balikpapan Selatan, pada Kamis (27/8/2026).

Operasi pemadaman tersebut melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Basarnas guna melakukan lokalisasi api agar tidak merembet ke kawasan permukiman. Berdasarkan data pemantauan hingga Kamis sore, otoritas terkait mencatat terdapat 164 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Timur dengan total akumulasi luasan lahan terbakar mencapai kisaran 76 hektare.


sumber bacaan: kompas-tv, media-kaltim, tribrata-news

Read More

Insentif Pajak Belum Cukup Merayu?

 

merayu investor

Pemerintah RI mengoptimalkan insentif fiskal, seperti pembebasan PPN/PPh hingga 30 tahun dan super tax deduction, untuk menarik investor ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, stimulus tersebut dinilai belum cukup merayu investor, terutama di sektor properti, yang masih menimbang risiko lapangan.

Bambang Ekajaya, Wakil Ketua Umum REI dalam keterangannya pada Senin (24/8/2026), menegaskan keringanan pajak hanyalah "pemanis" dan bukan faktor penentu utama investasi. Menurut analisis REI, terdapat empat risiko utama:

• Populasi: Perlunya basis penghuni nyata, bukan sekadar aparatur pemerintah.
• Kepastian Hukum: Kejelasan aturan pertanahan.
• Komitmen Politik: Konsistensi transisi pusat pemerintahan.
• Infrastruktur: Ekosistem penunjang yang memadai.

Sorotan Hukum dan Komitmen Otorita IKN
Kekhawatiran pelaku usaha mengenai aspek legalitas pertanahan di IKN sebenarnya bukan barang baru. Jauh sebelumnya, pada 24 Juli 2025, Analis Politik UNJ, Ubedilah Badrun, menyoroti kekhawatiran investor terkait jaminan hukum, terutama pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang membatalkan pemberian hak atas tanah langsung dua siklus.

Menanggapi hal ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono yang di published pada 27 September 2025, menegaskan bahwa Perpres Nomor 79 Tahun 2025 (yang mempertegas bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan IKN sebagai "Ibu Kota Politik" pada tahun 2028) menjadi landasan hukum kuat yang menjamin keberlanjutan investasi di bawah Presiden Prabowo. Basuki menjamin putusan MK hanya menata ulang mekanisme pertanahan, bukan mencabut hak investor.

sumber bacaan: kompas-rei, CNN-Indonesia, kompas-tanah, ikn

Read More

Siaga El Nino! Tim Gabungan Kaltim Patroli Titik Api demi Selamatkan 8 Juta Hektare Hutan

 

patroli karhutla

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperketat pengawasan dan mempercepat respons penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna melindungi wilayah penyangga serta kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah taktis ini diambil menyusul instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang memberi perhatian penuh terhadap antisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino di Pulau Kalimantan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, penugasan jajaran tinggi TNI dan Polri oleh Presiden ke setiap provinsi menjadi dorongan kuat bagi daerah untuk memperketat pencegahan di lapangan. Sebagai bentuk keseriusan, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat meninjau langsung situasi di lapangan.

Keduanya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Base Ops Lanud Balikpapan, Sabtu (22/8/2026). Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan instansi teknis, termasuk Otorita IKN, Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, BPBD, Basarnas, serta BMKG Balikpapan.

Sinergi Lintas Sektor Amankan 8 Juta Hektare Hutan
Di lini depan pencegahan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan untuk mengintensifkan patroli. Fokus utama patroli gabungan ini adalah memantau titik rawan kebakaran sekaligus menindak aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sekira delapan juta hektare kawasan hutan di Kaltim," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, di Samarinda.

Rusmadi memaparkan bahwa luasnya kawasan hutan yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah personel Polisi Kehutanan (Polhut) di Kaltim yang saat ini hanya berjumlah 94 orang. Oleh karena itu, pelibatan aktif pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat mutlak diperlukan untuk menutup keterbatasan personel tersebut.

Antisipasi Puluhan Titik Panas
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim terus memperkuat respons cepat tim gabungan di lapangan guna meredam potensi penumpukan material kering yang mudah terbakar. Berdasarkan data pemantauan cuaca, sempat terdeteksi sebanyak 24 titik panas (hotspot) yang tersebar di sejumlah kabupaten pada 21 Agustus 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, memastikan seluruh tim siaga darurat di daerah telah dikerahkan ke titik-titik koordinat tersebut untuk melakukan pengecekan lapangan (groundchecking) dan pemadaman dini sebelum api meluas ke area yang lebih masif.

sumber bacaan: kaltimprov, antara, borneo-flash

Read More

UGM dan Uniba Kolaborasi Riset IKN

 

kerjasama dua universitas

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Balikpapan (Uniba) resmi memperpanjang nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan kerja sama berdurasi lima tahun ke depan ini berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2026, di Gedung Pusat UGM, Yogyakarta. Kolaborasi strategis ini difokuskan pada penguatan kapasitas perguruan tinggi lokal serta pengembangan riset inovatif yang relevan dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan wujud misi UGM untuk terlibat aktif dalam pemberdayaan ekosistem pendidikan di Kalimantan. Beliau menekankan pentingnya sinergi antar-kampus dalam mengawal pembangunan nasional. “Kami di UGM tidak bisa berjalan sendiri dan sangat membutuhkan mitra strategis. Misi kolaborasi ini adalah untuk saling memperkuat, melakukan pembinaan, dan memberdayakan potensi lokal secara bersama-sama,” ujar Prof. Ova.

Fokus Riset Lingkungan dan Forest City
Ke depan, kedua universitas sepakat memprioritaskan riset yang berangkat dari tantangan nyata di daerah, atau bersifat locally needed. Salah satu agenda utama yang dinilai mendesak adalah penelitian terkait mitigasi perubahan iklim (climate change) guna mendukung visi IKN sebagai kota hutan berkelanjutan (forest city).

Akselerasi Kapasitas Perguruan Tinggi Daerah
Rektor Uniba, Dr. Ir. Isradi Zainal, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen UGM. Menurutnya, keterlibatan aktif institusi pendidikan lokal sangat krusial agar transfer keahlian dan pengetahuan (knowledge sharing) dari pusat dapat langsung memperkuat kapasitas akademik di daerah.

"Kolaborasi ini memberikan ruang besar bagi perguruan tinggi di daerah untuk mendapatkan pendampingan sekaligus berkembang bersama. Kami berharap UGM dapat terus membimbing kampus-kampus di luar Jawa agar mampu meningkatkan kontribusi nyata dalam berbagai proyek strategis daerah," pungkas Isradi.


sumber bacaan: ugm, viva, kaltimkita

Read More

OIKN Siaga Karhutla El Nino

 

kaltim dan ikn bersiaga el nino

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperketat kesiagaan terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui operasi pemadaman darat. Langkah intensif ini diambil menyusul adanya temuan rata-rata 400 titik panas (hotspot) yang tersebar di wilayah Kaltim setiap harinya akibat fenomena iklim El Nino yang memicu kemarau ekstrem.

OIKN mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari segala aktivitas pemicu api di ruang terbuka. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, membakar sampah, meninggalkan sisa api yang belum padam, serta membuang puntung rokok sembarangan karena kondisi vegetasi yang kering sangat mudah tersulut.

"Jika melihat titik api atau asap di Kawasan IKN, segera lapor melalui aplikasi IKNOW menggunakan fitur Panic Button," tulis OIKN melalui akun Instagram resminya @otorita_ikn, Minggu (23/8/2026).

Protokol Pelaporan Titik Api di Kawasan IKNBagi masyarakat yang menemukan indikasi kebakaran atau kepulan asap di wilayah IKN, berikut adalah alur pelaporan resmi yang terintegrasi:

1. Laporan Digital: Gunakan fitur Panic Button pada aplikasi IKNOW.
2. Monitoring Terpusat: Laporan yang masuk akan langsung dipantau dan ditindaklanjuti oleh Nusantara Command Center (NCC).
3. Eksekusi Lapangan: Tim Brigade Api akan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan darat (groundchecking) serta validasi kejadian.

Selain melalui aplikasi IKNOW, masyarakat juga dapat menghubungi saluran darurat alternatif melalui Emergency Call 112 atau saluran siaga (help desk) OIKN di nomor 0813-3028-7607 untuk penanganan cepat.


sumber bacaan: antara, bisnis, detik

Read More

Munafiknya Protes Asap Negara Tetangga

 

perkebunan sawit

Setiap tahun, langit Kalimantan, Malaysia, dan Singapura berubah jadi abu-beda kelam. Di balik batuk massal warga, ada drama regional yang pelik.

Bayangkan jadi warga Kalimantan. Saban tahun mereka "tercekik" asap pekat demi roda ekonomi yang cuannya kerap terbang ke Jakarta atau luar negeri. Anak-anak terkurung di rumah, sekolah daring lagi. Di seberang selat, warga Malaysia dan Singapura ikutan ngamuk. Ratusan sekolah tutup, penerbangan kacau, dan masker kembali laris manis. Mereka merasa jadi korban akibat tetangga yang gagal jaga halaman rumahnya.

Dulu, kritik Singapura dan Malaysia sangat pedas. Mereka kirim nota protes resmi sampai bikin UU Polusi Asap Lintas Batas. Lucunya, ketegangan ini sering dibalas pejabat kita dengan jurus defensif: "Nikmati oksigen gratis 11 bulan, jangan protes asapnya cuma sebulan!" Netizen tetangga pun meradang, membalas dengan tagar satir di media sosial.

Tapi, benarkah mereka cuma korban? Di sinilah plot twist-nya.

DPR RI sempat menyentil: "Malaysia dan Singapura punya sawit di sini, jangan asal protes!" Sentilan ini membongkar kemunafikan yang nyata. Selama puluhan tahun, negara tetangga nyaman menikmati paru-paru hijau Kalimantan. Lebih dari itu, banyak modal raksasa di balik perkebunan sawit yang terbakar itu sebenarnya milik konglomerat yang mangkal di bursa efek Kuala Lumpur dan Singapura. Demi hemat biaya, metode tebas-bakar (slash-and-burn) yang murah pun dilakukan di lapangan. Jadi, saat untung mereka nikmati, tapi saat berasap, Indonesia yang digebuk.

Urusan jerebu ini adalah lingkaran setan kapitalisme. Indonesia jelas bersalah karena penegakan hukum dan pengawasan izin konsesinya masih lemah. Namun, Malaysia dan Singapura juga tidak bisa cuci tangan dan pura-pura jadi korban suci. Mereka adalah penikmat gurihnya bisnis sawit di Kalimantan.

Solusinya bukan saling tuding saat batuk-batuk, melainkan buka-bukaan peta lahan dan patungan duit untuk rawat gambut. Jangan cuma kirim masker saat asap sudah sampai ke teras rumah sendiri.

sumber bacaan: bbc, detik, investor

Read More

Sinergi OIKN, BMKG, dan TNI Jaga Ketersediaan Air Baku IKN Melalui Teknologi Modifikasi Cuaca

 

koordinasi oikn, bmkg dan tni

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, serta TNI Angkatan Udara menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kawasan Kalimantan Timur mulai hari ini, Sabtu (22/8/2026) hingga 27 Agustus 2026. Langkah darurat penyemaian hujan buatan menggunakan pesawat Casa NC-212 TNI AU ini diambil untuk menyelamatkan pasokan air baku hulu di Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku yang terus menyusut drastis akibat fenomena kekeringan El Nino, sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah ibu kota baru.

Dampak fenomena El Nino mulai mengancam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah ini tercatat sudah dua pekan tanpa hujan, menyebabkan debit air di infrastruktur vital hulu—seperti Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku—terus menyusut.

Merespons kondisi tersebut, Otorita IKN (OIKN) bersinergi dengan BMKG, BNPB, dan TNI AU untuk menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai 22 hingga 27 Agustus 2026. Langkah antisipatif ini diambil guna menjaga ketersediaan pasokan air baku sekaligus meminimalisasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan bahwa kendati pasokan air di IKN saat ini masih mencukupi, indikasi penurunan volume air wajib diwaspadai sejak dini.

"Dampak El Nino ini memicu kekeringan di berbagai wilayah, termasuk Kaltim. Saat ini kondisi air di IKN relatif baik, tetapi permukaan air di Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku sudah mulai menurun. Kita harus mengantisipasi sejak dini, jangan sampai sudah kering baru bergerak," ujar Danis di Balikpapan, Jumat (21/8/2026).

Untuk mendukung operasi hujan buatan ini, TNI AU telah menyiagakan satu unit pesawat Casa NC-212 (nomor registrasi A-2105) buatan PT Dirgantara Indonesia beserta 11 personel kru di Lanud Dhomber, Balikpapan. Pesawat tersebut siap menerbangkan alokasi bahan semai berupa garam NaCl khusus ke langit Kaltim. Secara total, TNI menyiapkan tiga pesawat Cassa-212 untuk memperkuat penanganan kekeringan secara regional.

Tantangan terbesar operasi ini adalah minimnya kandungan uap air di atmosfer. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I SAMS Sepinggan Balikpapan, Djoko Sumardiono, menjelaskan bahwa cuaca kemarau ekstrem membuat pertumbuhan awan menjadi sangat tidak stabil.

"Awan kerap tumbuh di pagi hari namun menghilang saat siang karena kandungan uap air yang minim. Awan yang terpantau potensial saat ini justru berada di perbatasan utara Kaltim," papar Djoko.

Oleh karena itu, BMKG menegaskan bahwa proses penyemaian garam harus diperhitungkan dan dieksekusi secara cermat. Hal ini krusial agar hujan yang dihasilkan bisa jatuh tepat di wilayah target sasaran IKN dan sekitarnya, bukan bergeser ke lokasi lain.


sumber bacaan: cnn-indonesia, ekspos-kaltim, kompas

Read More

Atasi Defisit Pangan IKN, DPKH Kaltim Siapkan 11 Unit Peternakan Ayam Terintegrasi

 

pasok pangan ikn

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur terus memacu transformasi sektor peternakan menjadi industri agribisnis modern. Langkah strategis ini diambil guna mengemban peran Kaltim sebagai penyangga utama kebutuhan pangan hewani bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). "Untuk merealisasikan target tersebut, kami telah mengeksekusi berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan populasi ternak, modernisasi teknologi, hingga pengawasan ketat terhadap keamanan pangan asal hewan," kata Kepala DPKH Provinsi Kaltim, Arif Murdiyatno, dalam keterangan resminya di Samarinda, 1 Agustus 2026.

Kehadiran IKN di Kalimantan Timur dipandang sebagai peluang emas sekaligus tantangan besar bagi peternakan regional. Pertumbuhan populasi yang pesat dan masuknya warga baru di kawasan ibu kota baru dipastikan memicu kenaikan permintaan pangan secara drastis. Berdasarkan pemetaan berkala, saat ini pemenuhan mandiri kebutuhan pangan di kawasan IKN terus dikejar secara bertahap, sementara pasokan sisa kebutuhan didukung penuh oleh daerah penyangga di Kaltim serta pasokan luar daerah.

Merespons dinamika kebutuhan protein tersebut, jajaran DPKH Kaltim bergerak cepat memperkuat mitigasi ketahanan pangan. Kabid Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan DPKH Kaltim, Ihyan Nizam, Senin (27/4/2026), menjelaskan bahwa sektor hilir seperti pasokan telur terus digenjot produksinya untuk memangkas angka defisit lokal. Sebagai solusi konkret, DPKH Kaltim membuka peluang investasi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan 11 unit peternakan ayam petelur terintegrasi. Unit-unit komersial ini dirancang di sejumlah wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan IKN, seperti Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan.

Di samping memacu komoditas unggas lewat investasi skala makro, tantangan pada sektor ruminansia seperti daging sapi dan susu segar diantisipasi melalui penguatan distribusi antarwilayah. Strategi dua jalur pun diterapkan; tidak hanya bertumpu pada korporasi besar, tetapi juga menyentuh ketahanan pangan berbasis komunitas di level akar rumput.

Melalui program pendampingan masyarakat, DPKH Kaltim mengedukasi warga memanfaatkan sisa organik dapur menjadi pakan alternatif untuk peternakan mandiri skala rumah tangga. "Langkah pemanfaatan sisa makanan rumah tangga ini merupakan perwujudan nyata dari konsep ekonomi sirkuler yang ramah lingkungan," ujar Arif Murdiyatno, Kamis (20/8/2026). Konsep urban farming ini sengaja dirancang agar aplikatif dan efisien untuk diterapkan oleh keluarga yang memiliki areal pekarangan terbatas. Melalui integrasi investasi industri dan kemandirian domestik, Kaltim optimis mampu menjadi pilar utama pemasok pangan hewani yang andal bagi IKN.

sumber bacaan: antara-pangan, antara-limbah, beranda-indonesia

Read More

Karhutla Kaltim Melonjak di Agustus, Jalur Vital Tol Penyangga IKN Mulai Dikepung Api

api di tol samarinda-balikpapan

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur kian mengkhawatirkan dan mulai mengancam stabilitas kawasan penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) BPBD Kaltim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat total 329 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026, di mana lonjakan paling ekstrem terjadi sepanjang bulan ini akibat cuaca panas ekstrem BPBD Kaltim.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengungkapkan bahwa hampir separuh dari total kasus tahun ini menumpuk di bulan Agustus BPBD Kaltim. "Hanya dalam dua pekan pertama Agustus saja, sudah ada 134 titik kebakaran baru yang harus ditangani," ujar Buyung BPBD Kaltim.

Peta Sebaran Kasus dan Dampak Luasan Lahan
Secara akumulatif, total area hutan, kebun, dan lahan yang hangus di seluruh wilayah Kaltim telah menembus 1.963 hektare. BPBD memetakan tiga wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi:

Kutai Barat: Menjadi daerah terdampak paling parah dengan total kebakaran menghanguskan 193 hektare lahan (160 hektare di antaranya terbakar sepanjang Agustus).
Kabupaten Paser: Mencatat lonjakan titik api harian tertinggi pada bulan Agustus, yakni mencapai 31 titik.
Kota Samarinda: Sebagai kota penyangga utama IKN, ibu kota provinsi ini mengantongi 39 kejadian sejak awal tahun dan 13 titik di antaranya aktif pada Agustus BPBD Kaltim.

Titik Api Berulang di Tol Balikpapan-Samarinda
Bukti nyata ancaman terhadap infrastruktur IKN terlihat di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) BPBD Kaltim. Kebakaran lahan dilaporkan muncul berulang sejak Minggu, 16 Agustus 2026, dan sempat mengganggu pandangan pengguna jalan tol akibat kepulan asap tebal Jasamarga Balikpapan-Samarinda.

Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (JBS), Muhammad Taufiq, menjelaskan petugas gabungan harus berjibaku menjinakkan api di KM 31 dan KM 54+800 arah Samarinda Jasamarga Balikpapan-Samarinda. Karakteristik lahan yang sangat kering memicu api yang sempat padam kembali berkobar selama tiga hari berturut-turut, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan total pada Selasa, 18 Agustus 2026 Jasamarga Balikpapan-Samarinda. Pemadaman intensif ini mengerahkan puluhan personel Damkar, unit tangki air, dan tim rescue PT JBS Jasamarga Balikpapan-Samarinda.

Merespons situasi darurat ini, BPBD Kaltim mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar sesuai aturan nasional demi mencegah lumpuhnya jalur logistik penting ke arah IKN.

sumber bacaan: akurasi, kompas

 

Read More

Kemarau Bakar Kaltim Picu ISPA, Krisis Air Bersih Picu Ancaman Wabah Penyakit Pencernaan

 

asap karhutla

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) mengeluarkan peringatan siaga penuh seiring melonjaknya suhu udara hingga menyentuh 36 derajat Celcius. Gelombang panas ekstrem ini tidak hanya memperluas sebaran ISPA di tengah kepungan karhutla, tetapi juga memicu krisis air bersih akut yang siap meledakkan wabah diare akibat penurunan higienitas lingkungan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur mengimbau masyarakat untuk menjaga asupan cairan dan daya tahan tubuh. Langkah ini krusial guna mengantisipasi lonjakan penyakit di tengah musim kemarau dan cuaca panas ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, mengingatkan bahwa musim kemarau panjang sangat identik dengan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Selain itu, penyusutan debit air akibat cuaca kering juga memicu ancaman pencemaran sumber air bersih yang berpotensi menimbulkan wabah di masyarakat.

"Ancaman kesehatan yang paling dominan muncul pada periode musim kemarau ini adalah ISPA," ujar Jaya Mualimin.

Senada dengan hal itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Kaltim, dr. Eryariyatin, menyebutkan suhu udara pada siang hari di Kaltim saat ini ekstrem, yakni menyentuh 34 hingga 36 derajat Celcius. Dampaknya, kelangkaan air bersih mulai mengancam warga.

"Kurangnya air bersih berisiko menimbulkan penyakit saluran pencernaan seperti diare. Oleh karena itu, masyarakat sangat dianjurkan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)," jelas Eryariyatin di Samarinda.

Ancaman ini kian nyata seiring maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik di Kalimantan Timur. Kondisi udara yang kering, berdebu, dan bercampur asap karhutla dipastikan memperburuk gangguan pernapasan.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lonjakan tajam pada kasus gangguan pernapasan. Hingga Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Indonesia telah menembus 15,6 juta kasus. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 15,4 juta kasus.

Antisipasi dampak buruk ini, Kemenkes telah menyiagakan seluruh rumah sakit, termasuk rumah sakit vertikal, untuk menangani kondisi kegawatdaruratan medis. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis difokuskan pada penanganan heat stroke, gangguan pernapasan akut, hingga perburukan penyakit kronis yang dipicu oleh cuaca panas ekstrem. 

sumber bacaan: antara, seputar-fakta, disway

Read More

Otorita IKN Bersama Mitra Strategis Raih Rekor MURI Penanaman 1.708 Pohon

 

rekor muri

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian Kehutanan, SKK Migas, Bank Indonesia, OJK, dan Pegadaian melaksanakan aksi penanaman 1.708 bibit pohon dari 19 jenis berbeda. Kegiatan bertajuk “Merdeka Bersama Alam” ini berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kolam Retensi DAS Sanggai, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sabtu (15/8/2026).

Aksi lingkungan yang diikuti oleh sekitar 2.300 peserta tersebut berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Penanaman Bibit Pohon Terbanyak di Taman Kota. Agenda kolaboratif ini ditujukan guna mendukung pemulihan ekosistem hutan hujan tropis di kawasan Nusantara.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kegiatan penghijauan ini diharapkan dapat membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan di tengah masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial berkala."Buat kami sebenarnya ingin mengajak masyarakat ini menjadi lifestyle (gaya hidup), bukan hanya memperingati hari-hari besar, tapi karena kita memang butuh [untuk menjaga keberlanjutan ekosistem]," ujar Basuki.

bahan bacaan: ikn, antara, niaga-asia

Read More

Laris Manis! Baru Dibangun, 100+ Apartemen Investor China di IKN Sudah Dipesan

 

diorder 100 unit

Proyek properti swasta murni di Ibu Kota Nusantara (IKN) langsung diserbu pembeli. Kawasan terpadu (mixed-use) senilai Rp1,25 triliun garapan PT Star Bright International Investment (investor asal China) mencatatkan pemesanan lebih dari 100 unit apartemen meski konstruksinya baru berjalan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku kaget melihat tingginya animo pasar. "Investasi swasta ini menggembirakan. Star Bright dari China sekarang apartemennya sudah dipesan orang lebih dari 100 unit. Ini surprise," ungkap Basuki di City Hall IKN, Jumat (14/8).

Fakta Penting Proyek:

• Lokasi Strategis: Sub WP 1B KIPP IKN, menghadap langsung ke Istana Negara, gedung yudikatif, dan legislatif.
• Fasilitas Kawasan: Lahan 15.501 m² mencakup 4 menara apartemen, area perkantoran, ritel, dan restoran.
• Kolaborasi: Raksasa konstruksi Sichuan (Zhongda Jiancheng Group) berkolaborasi langsung dengan kontraktor lokal Kalimantan Timur.
• Garis Waktu: Groundbreaking telah dimulai sejak 15 Juli 2026 dan ditargetkan selesai bertahap hingga tahun 2028.

sumber bacaan: kumparan, investor-trust, detik

Read More

Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di IKN, Basuki Hadimuljono Kenakan Baju Adat Kutai

 

upacara bendera

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Plaza Seremoni IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026). Bertindak sebagai inspektur upacara dengan pakaian adat Kutai, Basuki membuka prosesi bertema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” ini pukul 07.30 WITA.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menyebutkan bahwa upacara pengibaran bendera diikuti 3.500 peserta, sementara upacara penurunan sore hari dihadiri 2.500 peserta. Perayaan ini juga dimeriahkan oleh tari kolosal dan persembahan seni, serta menyediakan area khusus bagi masyarakat yang ingin menonton langsung.

Untuk menyukseskan operasional pengisi acara di kedua sesi tersebut, OIKN menggelontorkan anggaran khusus lebih dari Rp2 miliar.

sumber bacaan: cnbc-indonesia, kumparan, investor

Read More

Samarinda Pelopori Sistem Antrean Biosolar Lewat Dishub untuk Atasi Kemacetan

 

nomer antrean biosolar

Kota Samarinda resmi menjadi pelopor penataan distribusi bahan bakar dengan menerapkan sistem nomor antrean resmi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bagi pengemudi yang ingin membeli biosolar subsidi di SPBU. Kebijakan inovatif yang mewajibkan pengambilan nomor antrean di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) ini mulai berlaku efektif pada 1 September 2026 guna mengurai kemacetan parah akibat antrean truk sekaligus menyaring kendaraan logistik yang melanggar aturan.

Pernahkah Anda terjebak macet parah di jalan protokol hanya karena barisan truk besar mengular panjang di bahu jalan? Pemandangan sopir truk yang terpaksa "menginap" di pinggir jalan demi berburu biosolar subsidi memang sudah menjadi rahasia umum di berbagai daerah. Namun, Kota Samarinda enggan tinggal diam melihat karut-marut ini terus berlanjut.

Mulai 1 September 2026, Samarinda resmi menjadi pelopor penataan distribusi bahan bakar dengan menerapkan sistem nomor antrean resmi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bagi pengemudi yang ingin membeli biosolar subsidi di SPBU. Kebijakan inovatif yang mewajibkan pengambilan nomor antrean di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) ini ditargetkan mampu mengurai kemacetan parah akibat antrean truk sekaligus menyaring kendaraan logistik yang melanggar aturan.

Mengubah "Hukum Rimba" Antrean Menjadi Tertib Digital
Selama ini, antrean solar subsidi sering kali menggunakan sistem "siapa cepat, dia dapat". Akibatnya, truk-truk besar datang kapan saja dan parkir sembarangan hingga memakan badan jalan. Lewat aturan baru ini, Dishub Samarinda mencoba menyuntikkan teknologi ke dalam sistem distribusi.

Para sopir tidak bisa lagi langsung datang dan langsung menyela antrean di SPBU. Mereka harus mengambil nomor urut secara digital di kantor UPKB Dishub. Lewat sistem ini, pengemudi akan diarahkan secara presisi ke SPBU yang kuota solarnya memang masih tersedia. Jadi, tidak ada lagi cerita sopir truk telanjur mengantre berjam-jam hanya untuk mendapati solar habis di tengah jalan.

Sekali Mendayung, Truk Nakal dan ODOL Terjaring
Menariknya, kebijakan ini bukan sekadar urusan membagi-bagi nomor antrean. Dishub Samarinda memanfaatkan momentum ini sebagai filter pengawasan kendaraan logistik.

Saat sopir mendaftarkan kendaraannya untuk mengambil nomor antrean, sistem akan otomatis memeriksa rekam jejak digital truk tersebut. Jika masa uji KIR kendaraan kedaluwarsa atau mati, sistem akan langsung menolak. Begitu pula dengan truk yang terindikasi sebagai kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) alias bermuatan berlebih. Truk-truk nakal ini otomatis masuk daftar hitam (blacklist) dan tidak akan mendapatkan nomor antrean biosolar subsidi. Strategi cerdas ini memaksa para pemilik usaha logistik untuk kembali tertib aturan jika ingin bisnisnya tetap berjalan menggunakan bahan bakar bersubsidi.

sumber bacaan: disway, kompastv-video, kompas

Read More

Kukuhkan 75 Paskibra, Basuki: IKN Siap Selenggarakan Upacara Resmi Kenegaraan

 

pengukuhan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, resmi mengukuhkan 75 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat (14/8/2026) malam. Seluruh personel ini disiapkan untuk mengemban tugas krusial dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2026.

"Pengukuhan ini menandai kesiapan IKN sebagai tempat dan penyelenggara upacara resmi kenegaraan," ujar Basuki dikutip dari ANTARA. Dalam prosesi tersebut, Basuki secara simbolis menyematkan kendit atau sabuk hijau kepada perwakilan anggota sebagai tanda resmi pengukuhan.

Ke-75 personel Paskibra IKN tersebut merupakan kolaborasi solid antara purna Paskibra Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan para pelajar terpilih dari SMA Taruna Nusantara IKN. Demi performa maksimal, mereka telah digembleng melalui latihan intensif sejak awal Agustus dengan menguasai formasi Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan 45.

Sejumlah posisi penting dalam tim upacara juga telah ditetapkan:

• Mavella Felicia Antaribaba dipercaya bertindak sebagai komandan peleton yang memimpin pengucapan janji setia kepada bangsa dan negara saat prosesi pengukuhan.
• Khaliska Refqi Ramadhani ditugaskan sebagai pembawa baki bendera untuk upacara pengibaran pada pagi hari.
• Nazifa Ramadhani Mulawarman diamanahkan sebagai pembawa baki dalam upacara penurunan bendera pada sore hari.

Melalui persiapan matang ini, Otorita IKN optimis bahwa seluruh rangkaian upacara sakral memperingati detik-detik proklamasi di ibu kota baru akan berjalan dengan khidmat dan lancar.

sumber bacaan: antara, liputan6

Read More

Sinergi Program MBG di Kaltim: Pemprov Perkuat Data, DLH Perketat Kepatuhan Limbah SPPG

 

limbah sampah di sppg kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersinergi memperkuat tata kelola program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinkronisasi data penerima manfaat sekaligus memperketat pengawasan kepatuhan limbah di 196 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kaltim.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa perangkat daerah di tingkat provinsi wajib mengambil peran aktif dalam melakukan monitoring, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan program strategis ini, meskipun sebagian kewenangan teknis berada di kabupaten/kota.

"Meskipun sebagian kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah terkait di provinsi harus tetap berperan aktif dalam melakukan monitoring, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan program nasional ini. Ini agenda strategis nasional yang wajib didukung bersama," ujar Sri Wahyuni usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) secara virtual dari Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Jumat (14/8/2026).

Dalam rakorsus tersebut, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pemutakhiran data penerima manfaat serta pengelolaan sisa makanan dan limbah oleh SPPG. Kerja sama lintas sektor dinilai krusial agar tata kelola program nasional ini berjalan efektif, terarah, dan transparan dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional.

Larangan Mengelola Sampah Secara Mandiri
Menindaklanjuti aspek manajemen lingkungan program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim mengeluarkan kebijakan tegas dengan melarang pihak pengelola dapur MBG mengelola limbahnya secara mandiri. Aturan ini diberlakukan demi menjaga standar kebersihan dan higienitas makanan, sekaligus menyiasati keterbatasan tenaga kerja di dapur.

"Karena alasan higienitas, SPPG wajib bermitra dengan Mitra Kebersihan, pihak ketiga, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), atau Bank Sampah," jelas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kaltim, Andi Sitti Asti Suriaty, Senin.

Langkah antisipasi dan kewajiban bermitra ini diambil mengingat besarnya potensi timbulan sampah dari operasional dapur MBG. Berdasarkan data pemantauan DLH, saat ini terdapat 196 SPPG yang beroperasi di seluruh wilayah Bumi Etam.

Potensi Sampah 11 Ton dan Tantangan Pelaporan
Program MBG di Kaltim diakui menyisakan tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan. Dari total 196 SPPG yang tersebar, baru 137 unit atau sekitar 70 persen yang patuh melaporkan data timbulan sampah kepada DLH Kaltim.

Dari 137 SPPG yang sudah melapor melalui pengisian Google Form—berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)—volume sampah yang dihasilkan sangat masif. Berdasarkan sampel penimbangan yang dilakukan selama lima hari pada 20–24 April 2026, rata-rata limbah harian yang dihasilkan mencapai 11,6 ton, dengan rincian:

• Sampah Organik: 9.815,54 kilogram (sekitar 9,8 ton) per hari.
• Sampah Anorganik: 1.829,09 kilogram (sekitar 1,8 ton) per hari.

Andi Sitti Asti Suriaty menambahkan bahwa data tersebut memang bukan pendataan menyeluruh selama satu tahun, melainkan rata-rata penimbangan jangka pendek yang dijadikan gambaran awal (baseline) timbulan sampah dari pelaksanaan program MBG di Kaltim. Melalui sinergi ini, Pemprov Kaltim terus mendorong sisa SPPG yang belum melapor untuk segera melakukan pembenahan tata kelola limbah demi keberlanjutan program yang sehat dan higienis.

sumber bacaan: antara-pemprov, antara-dlh, akurasi

Read More

Ilusi Angka Kemiskinan: Mengapa Rp935 Ribu Sebulan Tak Cukup di Kaltim?

 

perbedaan kenyataan di lapangan

Penetapan Garis Kemiskinan Kalimantan Timur sebesar Rp935.662 per kapita per bulan dinilai gagal memotret standar hidup layak masyarakat dan memicu perdebatan di kalangan ekonom. Meski BPS Kaltim mengklaim angka kemiskinan Maret 2026 menyusut hingga 5,14 persen berdasarkan metodologi internasional, penyeragaman standar nominal ini dianggap melanggengkan ilusi angka di tengah timpangnya jurang biaya hidup antar-daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat penurunan persentase kemiskinan menjadi 5,14 persen pada Maret 2026. Di balik tren statistik yang membaik ini, publik kerap mempertanyakan relevansinya dengan realitas sosial di lapangan, terutama karena Garis Kemiskinan (GK) ditetapkan sebesar Rp935.662 per kapita per bulan.

Menanggapi skeptisisme tersebut, Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan makro menggunakan metodologi objektif standar internasional yang merujuk pada Handbook of Poverty and Inequality. "Jadi, kalau pakai persepsi kita, betul tidak cukup," ujar Mas’ud dalam wawancara dengan EksposKaltim.

Secara makro, angka 5,14 persen tersebut turun 0,05 persen dibanding September 2025 (5,19%) dan menyusut 0,03 persen dibanding Maret 2025. Penurunan ini setara dengan berkurangnya 1,40 ribu penduduk miskin dari periode September 2025, sehingga jumlahnya kini menjadi 200,64 ribu orang. Pengurangan angka kemiskinan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi positif Kaltim sebesar 2,99 persen pada triwulan I-2026, yang ditopang kuat oleh sektor perdagangan dan reparasi.

Secara regional, tingkat kemiskinan Kaltim bahkan tergolong rendah di tingkat nasional—berada di bawah Banten (5,38%), Jawa Barat (6,54%), Jawa Timur (9,06%), dan Jawa Tengah (9,21%)—meski belum mampu menyamai Bali yang memimpin di angka 3 persen.

Namun, indikator ini dinilai rapuh oleh Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsojo. Ia mengkritik keras penetapan GK sebesar Rp935.662 di tengah lebarnya jurang disparitas biaya hidup antardaerah. Bagi Purwadi, esensi masalah bukan pada fluktuasi angka, melainkan kegagalan indikator BPS dalam memotret kemampuan riil masyarakat untuk hidup layak.

“Menurut saya belum oke. Karena indikator kemiskinan BPS sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom,” ungkap Purwadi kepada EksposKaltim, Selasa (11/8).

Keraguan Purwadi kian menebal karena standar nominal tersebut diterapkan seragam di seluruh Kaltim. Padahal, karakteristik biaya hidup perkotaan dan pelosok sangat timpang. Ia mencontohkan, uang Rp31.000 per hari memiliki nilai tukar dan daya beli yang jauh berbeda antara Kota Samarinda dan wilayah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu.

sumber bacaan: ekspos-kaltim-bps, ekspos-kaltim-ekonom, antara

Read More

Perluas Edukasi Lingkungan, Pemkot Samarinda Rencanakan Integrasikan Program Jelantah di Sekolah

 

audiensi komunitas jelantah

Pemerintah Kota Samarinda merencanakan integrasi program pengelolaan limbah minyak jelantah ke dalam ekosistem sekolah sebagai upaya memperluas edukasi lingkungan sejak dini. Langkah strategis ini digodok melalui sinergi lintas sektor antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Komunitas Jelantah Heroes Kaltim untuk membangun karakter peduli lingkungan sekaligus mencegah potensi bencana ekologis di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen memperluas edukasi lingkungan sejak dini melalui integrasi program pengelolaan limbah minyak jelantah ke sekolah-sekolah. Langkah ini diwujudkan lewat sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Komunitas Jelantah Heroes Kaltim.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa sekolah merupakan fondasi krusial untuk membangun kebiasaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, ia meminta rencana kolaborasi ini segera ditindaklanjuti agar berjalan optimal dan berkesinambungan.

“Silakan komunitas berkolaborasi dengan DLH, dan nanti Dinas Pendidikan juga dilibatkan karena ini berada di bawah ranah mereka. Saya berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan terus berlanjut dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Saefuddin saat menerima audiensi Komunitas Jelantah Heroes Kaltim di Ruang Rapat Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Pembina Komunitas Jelantah Heroes Kaltim, Adi Bukman, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan membangun kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan sejumlah agenda lingkungan terdekat, termasuk peringatan World Cleanup Day pada 20 September 2026.

Menurut Adi, gerakan mengumpulkan minyak jelantah tidak sekadar bernilai ekonomi, tetapi juga berdampak besar pada infrastruktur kota. Minyak bekas yang dibuang sembarangan ke saluran air dapat membeku, mengendap, dan membentuk fatberg (gumpalan lemak keras) yang menjadi pemicu utama penyumbatan drainase dan banjir.

“Tujuan utamanya bukan siapa yang melaksanakannya, melainkan bagaimana aksi bersama ini bisa membuat lingkungan Samarinda menjadi jauh lebih baik,” pungkas Adi.


sumber  bacaan: antara, samarinda-kota

Read More

Update Pembangunan IKN: Progres Struktur Gedung DPR dan Realisasi Investasi Rp208 Triliun

 

desain gedung dpr di ikn

Pembangunan kompleks Gedung DPR RI di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipercepat hingga memasuki pengerjaan struktur bangunan pada minggu ke-33, bersamaan dengan total realisasi investasi swasta dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang kini telah menembus Rp208,76 triliun.

Proyek Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan DPR Paket I yang digarap oleh Waskita–Abipraya KSO untuk Otorita IKN (OIKN) tersebut menunjukkan tren progres yang positif. Akselerasi pengerjaan di lapangan dilakukan melalui optimalisasi metode konstruksi secara bertahap, di mana pekerjaan fondasi kini berjalan simultan dengan pemasangan pile cap, pelat lantai, serta struktur utama bangunan.

Proyek dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender ini telah dimulai sejak 4 Desember 2025 dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2027. Adapun cakupan kontrak kerja meliputi pembangunan tiga gedung utama—yakni Gedung A, B1, dan C1—serta penataan jalan kawasan, jaringan utilitas, drainase, lanskap, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur fisik ini berjalan beriringan dengan derasnya arus modal yang masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi bahwa estimasi investasi swasta murni yang telah terealisasi mencapai Rp74,54 triliun yang berasal dari 67 investor per Agustus 2026.

Selain mengandalkan modal swasta, skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru ini bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah, serta skema KPBU. Hingga saat ini, komitmen nilai proyek yang bergerak melalui skema kemitraan KPBU tercatat telah menyentuh angka Rp134,22 triliun.

Otorita IKN menegaskan peluang kerja sama ke depan tidak hanya terbatas pada sektor infrastruktur utama. Pemerintah terus membuka pintu sinergi yang luas bagi pelaku usaha di berbagai sektor strategis penunjang, mulai dari penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.


sumber bacaan: kontan, koran-jakarta, detik

Read More

Kesehatan Pekerja Nomor Satu! Begini Jurus Komplit IKN Tangkal DBD dan Naikkan Kelas Pekerja Lokal

 

pelatihan pekerja

Proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berkejaran dengan target infrastruktur, tetapi juga memperketat perlindungan terhadap para pekerjanya. Menghadapi ancaman penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah menjangkiti 24 pekerja, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Otorita IKN langsung tancap gas melatih tim keselamatan (K3) dan tenaga medis lapangan untuk memburu jentik nyamuk. Bersamaan dengan itu, dinas terkait juga menggelar sertifikasi K3 bagi puluhan warga lokal agar mereka tidak sekadar jadi penonton, melainkan siap merebut peluang kerja di tengah masifnya pembangunan kota masa depan ini.

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) nggak cuma fokus sama gedung-gedung megah, tapi juga kesehatan para pekerjanya. Biar kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) nggak makin menyebar, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) gerak cepat memberikan pelatihan khusus buat tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sekaligus tenaga medis di sana.

"Langkah ini penting banget buat mencegah DBD langsung dari pusat proyek pembangunan IKN," jelas Harjito Ponco Waluyo, Fungsional Entomologi dari Dinas Kesehatan PPU, Sabtu kemarin.

Bukan tanpa alasan, pelatihan ini diadakan karena sudah ada 24 pekerja IKN yang dilaporkan kena DBD. Di pelatihan ini, tim K3 dan tim medis diajari cara mengenali jentik nyamuk dan membagikan larvasida (pembasmi jentik).

Dinas Kesehatan PPU juga terus gandengan tangan dengan Otorita IKN (OIKN) supaya pelatihan ini bisa merata di semua sektor proyek. Masalahnya, pas musim kemarau begini, banyak warga yang suka menampung air di wadah terbuka. "Nah, kebiasaan ini malah bikin nyamuk Aedes aegypti makin betah bertelur dan berkembang biak," tambah Harjito.

Warga Lokal Siap Ambil Peluang
Di sisi lain, warga lokal juga nggak mau ketinggalan momentum. Pada 2-4 Juni 2026 lalu, sebanyak 60 warga dari Desa Labangka (Kecamatan Babulu) dan Desa Api-Api (Kecamatan Waru) ikut serta dalam pelatihan dan sertifikasi K3 Konstruksi Jenjang 3 di Gedung Serbaguna Desa Labangka.

Menurut Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setkab PPU, Sodikin, acara yang digarap oleh Dinas PUPR PPU ini punya misi penting: menaikkan level skill masyarakat lokal biar siap bersaing di proyek IKN.

“Pembangunan infrastruktur di IKN ini kan lagi kencang-kencangnya, jadi kompetensi pekerja konstruksi harus di-upgrade,” ujar Sodikin, Selasa (2/6/2026).

Sodikin juga mengingatkan kalau punya sertifikat K3 itu modal besar buat dapat peluang kerja yang lebih oke, baik di proyek daerah PPU maupun di IKN sendiri. “Sertifikasi K3 itu amanah undang-undang yang wajib dipenuhi. Lewat sertifikat ini, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme pekerja lokal jadi terbukti dan diakui secara resmi,” tutupnya.

sumber bacaan: antara, pusaran-media

Read More

Bawa Potensi Rp20,27 T, Kolaborasi Jateng-Kaltim iap Pasok Kebutuhan Logistik IKN

penanda-tanganan mou

Kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur resmi diperkuat melalui penandatanganan 19 dokumen kerja sama dengan potensi ekonomi mencapai Rp20,27 triliun per tahun. Sinergi berskala besar ini mengintegrasikan kekuatan sektor manufaktur Jawa Tengah dan kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur guna mengamankan rantai pasok logistik, ketahanan pangan, sekaligus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kerja sama yang diteken langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim ini melibatkan lintas sektor. Agregasi nilai potensi ekonomi tersebut mencakup perdagangan, industri pengolahan, jasa keuangan, ekonomi kreatif, hingga penguatan komoditas pangan hewani dan nabati. Langkah ini sekaligus menjadi strategi kedua provinsi untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Untuk memastikan dampak nyata terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN), jajaran kepala daerah dari Jawa Tengah juga melakukan kunjungan kerja langsung ke Kantor Otorita IKN (OIKN). Pertemuan teknis ini membuka ruang investasi baru bagi pelaku usaha asal Jawa Tengah guna mengisi ekosistem ibu kota baru. Pihak Otorita IKN menyambut baik komitmen ini dengan menyiapkan insentif fiskal khusus bagi kemitraan antardaerah yang mendukung percepatan pembangunan Nusantara.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi:

Hari ini kita melakukan MoU dan PKS bagi potensi wilayah antara Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. MoU yang ditandatangani ini, per tahun 10 OPD kita menghasilkan potensi Rp20,27 triliun. Nilai ini merupakan agregasi berbagai sektor strategis, termasuk dukungan penuh terhadap Proyek Strategis Nasional di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud:

Ini terobosan luar biasa dan mudah-mudahan bisa dicontoh provinsi-provinsi lain di Indonesia, sehingga daerah tidak terus bergantung pada APBN maupun dana transfer pusat. Kaltim kaya akan sumber daya alam, sementara Jawa Tengah kuat di industri pengolahan dan UMKM, sehingga kita bisa saling melengkapi, terutama dalam menyokong kebutuhan IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:

Kolaborasi antar-daerah dapat memperkuat ekosistem pembangunan IKN, terutama dalam mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota politik yang inklusif dan berkelanjutan. Kami selalu melayani investor yang masuk. Apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN nantinya akan ada insentif fiskal

sumber bacaan: metta-news, gerbang-kaltim

 

Read More