 |
| air hujan |
Peneliti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) melakukan kajian dengan menggunakan metode artificial neural network (ANN) yang menghasilkan kesimpulan bahwa hanya 0,5 persen luas Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyediakan air bersih secara langsung di permukaannya. Hasil kajian ini juga menunjukkan 20 persen wilayah IKN berupa vegetasi dan selebihnya, lebih dari 79 persen, merupakan kawasan non air berupa lahan terbangun.
Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Laras Tursilowati:
Hasil ini bisa dianggap sebagai warning bagi pemangku kebijakan. Air yang benar-benar terlihat di permukaan hanya 0,5 persen.
Curah hujan di Kalimantan sebenarnya tinggi. Pertanyaannya, ke mana air itu pergi? Jika tidak dikelola, air hanya lewat sebagai banjir sesaat lalu hilang. Ini adalah data awal yang bisa digunakan untuk menyusun strategi lebih lanjut. Riset berbasis satelit akan terus kami lanjutkan untuk memantau perkembangan 5–10 tahun ke depan
Sekitar bulan Agustus 2024, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut operasi modifikasi cuaca (OMC) secara intensif yang dilakukan BMKG selama 24 jam di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur berhasil mengurangi kejadian hujan hingga 97 persen. Kegiatan BMKG ini ditujukan untuk mendukung percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang di kawasan tersebut. Di antaranya adalah Istana Kepresidenan, Bandar Udara VVIP IKN, dan Jalan Tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.
sumber berita: tempo, bmkg
 |
| malam hari di ikn |
Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), sebagai wilayah yang berbatasan langsung dan menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), tengah mengalami transformasi penting dalam berbagai sektor.
Dukungan masyarakat dan tokoh lokal terhadap usulan penggabungan seluruh wilayah PPU ke dalam kawasan IKN terus menguat. Rencana ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Dengan bergabung ke IKN, PPU bisa memperoleh akses lebih luas terhadap investasi, sumber daya, serta teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Namun, perubahan ini juga memicu penataan wilayah di PPU sendiri. Karena Kecamatan Sepaku yang saat ini masuk wilayah PPU akan diintegrasikan ke dalam IKN, Pemkab PPU merencanakan pemekaran kecamatan agar tetap memenuhi syarat administratif sebagai kabupaten. Rencana pembentukan lima kecamatan baru di PPU bertujuan menjaga kelangsungan layanan publik dan pemerintahan yang efektif di tengah perubahan wilayah ini.
60 Persen Warga Terlayani Air Bersih
Salah satu kebutuhan dasar yang sangat diperhatikan dalam rencana ini adalah penyediaan air bersih. Pemkab PPU menargetkan dalam lima tahun ke depan cakupan layanan air bersih bisa mencapai 60 persen. Ini adalah upaya besar mengingat saat ini cakupan air bersih di PPU masih rendah dan belum merata ke semua desa dan kelurahan.
Air bersih bukan hanya soal kebutuhan harian, tetapi juga sangat berpengaruh pada kesehatan, produktivitas masyarakat, dan kualitas hidup secara umum. Dengan peran aktif Perumda Air Minum Danum Taka serta kolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah pusat, distribusi air bersih yang lebih luas di PPU akan memperkuat fondasi kehidupan masyarakat penyangga IKN.
Lumbung Pangan IKN
Tak kalah penting adalah upaya PPU untuk menjadi lumbung pangan bagi IKN dan Kalimantan Timur. Dengan potensi luas lahan pertanian, khususnya di Kecamatan Babulu, Pemkab PPU menggenjot sektor pertanian melalui teknologi modern, pemberdayaan kelompok tani, dan penguatan akses modal.
Sektor pertanian padi khususnya mendapatkan perhatian besar karena menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah daerah terus mendorong kerja sama komunikasi yang solid antara petani, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan agar hasil pertanian meningkat dan ketahanan pangan di kawasan ini terjaga.
Selain itu, kerja sama dengan institusi riset seperti IPB menunjukkan langkah konkret untuk mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal, mulai dari pengolahan hasil pertanian hingga konservasi lingkungan. Program ini diharapkan menghasilkan dampak ekonomi positif yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian alam.
Masyarakat PPU dan IKN
Pemkab PPU harus memastikan bahwa proses administratif penggabungan ke IKN berjalan lancar tanpa merugikan masyarakat lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur air bersih dan pengembangan pertanian modern memerlukan pendanaan yang memadai, teknologi tepat guna, dan pelatihan yang berkelanjutan.
Namun, harapan besar terbuka lebar. Jika rencana tersebut berhasil, bukan hanya warga PPU yang merasakan manfaatnya, tapi juga seluruh Indonesia. Peningkatan layanan air bersih akan memperbaiki kualitas hidup, mengurangi penyakit terkait sanitasi, dan mendukung produktivitas harian. Sementara keberhasilan PPU sebagai lumbung pangan IKN memperkuat kedaulatan pangan yang berkontribusi pada stabilitas harga dan ketahanan nasional.
Kesepakatan untuk menggabungkan PPU ke dalam wilayah IKN, memperluas cakupan layanan air bersih hingga 60 persen, serta menggenjot sektor pertanian modern adalah sinergi langkah strategis yang sangat penting. Semuanya diarahkan untuk membangun kawasan yang tidak hanya layak huni tapi juga produktif dan mandiri secara ekonomi.
sumber berita: kaltimpos, idntimes, suara
 |
| supply air ke balikpapan |
Balikpapan, kota yang dikenal sebagai kota minyak, tengah menghadapi masalah yang semakin pelik: krisis air bersih. Meski dikelilingi oleh lautan, pasokan air minum dan air bersih untuk masyarakat semakin terbatas. Krisis air ini memunculkan berbagai tantangan mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga hingga sektor industri dan komersial yang vital bagi perekonomian daerah.
Krisis Air di Balikpapan
Masalah kekurangan air bersih di Balikpapan sejatinya sudah berlangsung bertahun-tahun. Pertumbuhan penduduk kota yang cukup pesat tidak diimbangi dengan pengembangan sumber air baru, sementara sumber air lama semakin terancam. Sumur-sumur mulai mengering, sementara aliran sungai dan mata air alami juga mengalami penurunan debit akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia.
Akibatnya, warga Balikpapan mulai merasakan dampak langsung seperti pasokan air yang tidak menentu, harga air yang semakin mahal, hingga kerapnya pemadaman air. Kondisi ini tentu saja mengganggu kualitas hidup masyarakat yang sangat bergantung pada akses air bersih.
Solusi Baru dari Bendungan Sepaku di Kawasan IKN
Dalam menghadapi krisis air tersebut, pemerintah daerah dan pusat mulai memikirkan solusi strategis. Salah satu solusi utama yang kini tengah digulirkan adalah pembangunan bendungan besar di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang ada di Kalimantan Timur. Bendungan ini diberi nama Bendungan Sepaku.
Bendungan Sepaku tidak hanya ditujukan sebagai solusi penyediaan air baku untuk IKN tetapi juga diharapkan menjadi sumber air baru bagi Balikpapan. Hal ini menjadi kabar gembira, mengingat IKN sebagai proyek pusat pemerintahan baru ini juga membutuhkan infrastruktur air yang besar.
Kenapa Bendungan Sepaku Bisa Jadi Harapan?
Bendungan Sepaku direncanakan sebagai bendungan besar yang mampu menampung volume air yang sangat besar. Keberadaannya sangat strategis karena dekat dengan Balikpapan. Dengan adanya bendungan ini, diharapkan distribusi air baku ke Balikpapan dapat berjalan lancar dan stabil.
Beberapa laporan menyebutkan rencana kolaborasi antara Perusahaan Daerah Air Minum di Balikpapan, PT Medco, dan Asari Tirta sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan distribusi dari bendungan ini. Ini adalah langkah konkret yang diharapkan mempercepat proses pemanfaatannya, sehingga krisis air di Balikpapan bisa segera diatasi.
Bendungan Sepaku
Secara teknis, bendungan sepaku memiliki kapasitas yang cukup besar untuk suplai air baku. Namun, hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana distribusi air itu nantinya dapat tersalur ke seluruh wilayah Balikpapan dengan merata.
Selain itu, ada tantangan integrasi infrastruktur distribusi saat ini yang harus diperbarui menyesuaikan dengan sumber air baru ini. Tidak sekadar membangun bendungan, tetapi juga perlu pembangunan jaringan pipa distribusi baru hingga instalasi pengolahan air ke standar layak konsumsi.
Krisis Air Perlu Ditangani Bersama
Krisis air ini bukan hanya masalah teknis dan pembangunan, tetapi juga masalah sosial dan lingkungan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air secara bijak sangat krusial. Pengurangan pemborosan air, tidak membuang limbah sembarangan, serta dukungan semua pihak penting untuk kelangsungan pasokan air bersih.
Dengan adanya bendungan Sepaku, masyarakat Balikpapan akan mendapatkan akses air yang lebih baik. Namun, aspek penting lainnya adalah edukasi tentang penggunaan air yang ramah dan pengelolaan sumber air lokal.
Bendungan Sepaku yang dibangun di kawasan IKN menjadi jawaban strategis untuk mengatasi krisis air yang selama ini menimpa Balikpapan. Melalui kolaborasi antar pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, bendungan ini dapat menjadi sumber air baku baru yang andal untuk kota Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN.
sumber: kompas, beritasatu, poskotakaltimnews
