Monday, February 3, 2025

Basuki : Anggaran IKN

 

bas
Basuki

Baru-baru ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk tahun 2025. Usulan ini tidak hanya penting untuk kelanjutan pembangunan, tetapi juga mencerminkan dinamika pengelolaan dana di proyek berskala besar ini.

Anggaran yang Disetujui dan Usulan Tambahan    
Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Basuki mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN pada 2025-2029 telah disetujui sebesar Rp 48,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,3 triliun telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Namun, Basuki menekankan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif. Dengan adanya tambahan dana ini, total anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan dan program Otorita IKN pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 15 triliun. Angka ini diharapkan cukup untuk menyelesaikan berbagai proyek penting yang menjadi prioritas pemerintah.

Kebutuhan Infrastruktur yang Mendesak
Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini juga mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung fungsi legislatif dan yudikatif. Basuki menjelaskan bahwa tanpa tambahan anggaran, pembangunan gedung-gedung penting tersebut akan terhambat. Oleh karena itu, pengajuan tambahan dana menjadi langkah strategis untuk memastikan semua infrastruktur siap sebelum 2028, saat IKN dijadwalkan menjadi ibu kota politik Indonesia

Dampak Terhadap Perekonomian
Keputusan untuk mengalokasikan tambahan anggaran ini tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perekonomian lokal. Investasi swasta yang sudah masuk ke IKN hingga September 2024 mencapai Rp 58,41 triliun. Ini menunjukkan bahwa banyak investor yang percaya pada potensi IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dengan adanya tambahan anggaran, diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Meskipun anggaran telah disetujui dan tambahan diajukan, tantangan dalam pengelolaan dana tetap ada. Basuki menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan dana. Ini penting agar masyarakat dapat melihat hasil nyata dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun oleh Basuki menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini secara tepat waktu. Masyarakat perlu terus mengikuti perkembangan ini agar dapat memahami bagaimana dana publik digunakan demi kepentingan bersama.
 
sumber berita:

0 comments:

Post a Comment