 |
| pembangunan di ppu |
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menyoroti ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Dia menilai kondisi itu semakin terasa tidak adil, mengingat Kaltim selama puluhan tahun menjadi salah satu pemasok terbesar pendapatan negara dari sektor sumber daya alam. Hal tersebut disampaikan beliau pada saat saat bertemu Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, 26 November 2025.
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor :
Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu sudah bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah. APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp1,3 triliun. Hal ini sangat memukul daerah. Kami hanya ingin DBH diberikan secara proporsional, terutama kepada daerah yang selama ini berkontribusi besar, termasuk Kaltim.
Bahkan sebagai penyangga proyek IKN, pembangunan PPU masih terasa tertinggal. Sangat tidak berimbang dengan belanja negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga pertengahan November 2025 mencapai Rp11,38 triliun untuk berbagai kegiatannya. Data realisasi IKN ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kaltim Edih Mulyadi di Samarinda, pada tanggal yang sama yaitu 26 November 2025. Pagu Anggaran IKN yang sebesar Rp14,48 triliun khusus tahun ini, merupakan bagian dari belanja negara untuk Kaltim yang totalnya senilai Rp65,69 triliun pada 2025, yakni dialokasikan melalui belanja kementerian/ lembaga (KL) dan melalui belanja transfer ke daerah (TKD).
sumber berita: ayokaltim, antara
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor :
Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu sudah bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah. APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp1,3 triliun. Hal ini sangat memukul daerah. Kami hanya ingin DBH diberikan secara proporsional, terutama kepada daerah yang selama ini berkontribusi besar, termasuk Kaltim.
Bahkan sebagai penyangga proyek IKN, pembangunan PPU masih terasa tertinggal. Sangat tidak berimbang dengan belanja negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga pertengahan November 2025 mencapai Rp11,38 triliun untuk berbagai kegiatannya. Data realisasi IKN ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kaltim Edih Mulyadi di Samarinda, pada tanggal yang sama yaitu 26 November 2025. Pagu Anggaran IKN yang sebesar Rp14,48 triliun khusus tahun ini, merupakan bagian dari belanja negara untuk Kaltim yang totalnya senilai Rp65,69 triliun pada 2025, yakni dialokasikan melalui belanja kementerian/ lembaga (KL) dan melalui belanja transfer ke daerah (TKD).
sumber berita: ayokaltim, antara
0 comments:
Post a Comment