 |
| hoaks |
Sebuah video di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) temukan kebohongan dana cadangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Video tersebut diunggah pada 10 Juni 2024. Faktanya, dari cekfakta.com , gambar thumbnail yang ditampilkan dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi dari beberapa gambar berbeda yang digabung menjadi satu.
Narator dalam video tersebut hanya membacakan ulang artikel dari kompas.com berjudul “Disemprot DPR Pakai Dana PEN Buat IKN Baru, Ini Jawaban Sri Mulyani”. Artikel tersebut membahas tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kritik DPR RI ketika berencana menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Kuasa Hukum, Dofit Rumapea, S.H.:
Mereka tidak pernah mengatakan bahwa tagihan (klien kami) sudah ada di kantor pusat perusahaan. Mereka hanya mengatakan belum ada pembayaran, itu yang selalu mereka katakan
Kasus tunggakan pembayaran proyek yang melibatkan perusahaan kontraktor PT Wijaya Karya Pracetak Gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru. Kuasa Hukum atau Pengacara, angkat bicara dan menuding adanya ketidakjujuran dari pihak perusahaan yang mempekerjakan kliennya terkait alasan penundaan pembayaran. Kasus ini menambah daftar panjang permasalahan non-teknis yang mengiringi pembangunan megaproyek IKN, khususnya terkait hak-hak pekerja dan kontraktor kecil di lapangan.
sumber berita: komdigi, jawapos
Narator dalam video tersebut hanya membacakan ulang artikel dari kompas.com berjudul “Disemprot DPR Pakai Dana PEN Buat IKN Baru, Ini Jawaban Sri Mulyani”. Artikel tersebut membahas tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kritik DPR RI ketika berencana menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Kuasa Hukum, Dofit Rumapea, S.H.:
Mereka tidak pernah mengatakan bahwa tagihan (klien kami) sudah ada di kantor pusat perusahaan. Mereka hanya mengatakan belum ada pembayaran, itu yang selalu mereka katakan
Kasus tunggakan pembayaran proyek yang melibatkan perusahaan kontraktor PT Wijaya Karya Pracetak Gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru. Kuasa Hukum atau Pengacara, angkat bicara dan menuding adanya ketidakjujuran dari pihak perusahaan yang mempekerjakan kliennya terkait alasan penundaan pembayaran. Kasus ini menambah daftar panjang permasalahan non-teknis yang mengiringi pembangunan megaproyek IKN, khususnya terkait hak-hak pekerja dan kontraktor kecil di lapangan.
sumber berita: komdigi, jawapos
0 comments:
Post a Comment