 |
| kunjungan ke ikn |
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan teknis dari delegasi The 127th Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) Governing Council Meeting pada Senin (05/10/2026). Kunjungan ini dihadiri oleh 42 delegasi yang terdiri dari para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan rekayasa jalan dari berbagai negara kawasan Asia dan Australasia, seperti Taiwan, Republik Korea, Jepang, Malaysia, Australia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Kedatangan rombongan tersebut disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kantor Balai Kota Otorita IKN. “Selamat datang di Nusantara. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari luar negeri yang hadir untuk melihat kemajuan pembangunan Nusantara menuju pusat pemerintahan sebagai ibu kota pada tahun 2028,” ujar Basuki dalam sambutannya.
Selama berada di KIPP Nusantara, para delegasi diajak meninjau sejumlah titik strategis, mulai dari Kantor Balai Kota, Istana Wakil Presiden, Istana Negara, hingga Taman Kusuma Bangsa. Mereka melihat langsung perkembangan pembangunan dari sisi perencanaan kawasan, infrastruktur jalan, hingga penerapan konsep kota berkelanjutan. Selain itu, para delegasi juga menerima pemaparan mengenai strategi konektivitas trilateral antara Balikpapan, Samarinda, dan Nusantara yang menjadi tulang punggung transportasi ibu kota baru. Sesi ini sekaligus menjadi ruang diskusi dan pertukaran ilmu mengenai tantangan teknis pembangunan infrastruktur.
Kunjungan lapangan ini meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta. Immediate Past President REAAA, Dr. Sunghwan Kim, mengungkapkan kekagumannya terhadap visi masa depan IKN. “Saya yakin, semua orang Indonesia pasti sangat bangga dengan Nusantara sebagai kota kelas dunia,” ungkapnya.
Apresiasi senada juga datang dari Geoffrey Webb, perwakilan REAAA asal Australia, yang menyoroti aspek keseimbangan alam dalam proyek ini. “Sangat menarik melihat kemajuan dan kecepatan pembangunan yang telah dilakukan. Memang sangat mengagumkan melihat sensitivitas terhadap lingkungan dan bagaimana kota ini terbentuk oleh lingkungan alam,” pungkas Geoffrey.
sumber bacaan: ikn, rri, borneo-flash
 |
| rampung 2027 |
PT Hutama Karya (Persero) menyatakan kesiapannya untuk mengelola jaringan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah mendapat arahan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. BUMN tersebut ditunjuk sebagai pengelola saat tol ini resmi beroperasi penuh pada tahun 2027.
"Pengelolaan Tol IKN akan ditugaskan kepada Hutama Karya," ujar Dody usai meninjau areal persawahan di Bekasi, Karawang, dan Cirebon pada Sabtu (26/9/2026).
Kesediaan ini mempertegas peran strategis Hutama Karya dalam mendukung percepatan infrastruktur dan konektivitas menuju kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menegaskan bahwa perseroan siap mengemban amanah pemerintah tersebut dengan mengandalkan rekam jejak panjang mereka dalam mengoperasikan jalan tol, seperti Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).
Jaringan Tol IKN sendiri dirancang sebagai akses langsung yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara. Infrastruktur bebas hambatan ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh secara signifikan. Jika jalur arteri nasional saat ini membutuhkan waktu sekitar dua jam, kehadiran Tol IKN ditargetkan dapat memotong waktu perjalanan menjadi hanya 30 hingga 45 menit.
sumber bacaan: kompas, gridoto
 |
| ketua dpw gekrafs kaltim |
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Seno Aji resmi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kaltim periode 2026-2031. Pemilihan ini berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) II Gekrafs Kaltim di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu (3/10/2026).
Pemerintah Provinsi Kaltim pun memberi apresiasi tinggi atas peran Gekrafs sebagai motor penggerak 21 subsektor ekonomi kreatif di daerah. Usai terpilih, Seno Aji langsung tancap gas meminta jajarannya merapikan basis data pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (ekraf). Hal ini dinilai krusial demi menangkap peluang pasar yang terbuka lebar sejak hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor dengan fokus unggulan daerah seperti kuliner, kriya, fesyen, dan seni pertunjukan. Peluang pertumbuhan ini makin terakselerasi dengan pemindahan ibu kota negara. Semua subsektor ini perlu didukung penuh pengembangannya agar berdampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” kata Seno Aji.
Seno Aji menambahkan, Kaltim punya modal kuat mulai dari anak muda kreatif, inovasi usaha, hingga kekayaan budaya lokal. Dia juga mendorong pihak swasta di Kaltim untuk ikut aktif membina produk lokal daerah.
Di sisi lain, masuknya pejabat publik ke kursi pimpinan organisasi ini menuai sorotan. Sebagai organisasi non-pemerintah dan non-profit, kehadiran Gekrafs sejatinya disambut gembira oleh komunitas ekonomi kreatif Kaltim. Namun, kini muncul pertanyaan dari publik: apa maksudnya organisasi swadaya ini dipimpin oleh pejabat resmi pemerintah?
Langkah ini dinilai tak ubahnya pisau bermata dua. Di satu sisi strategis untuk memangkas jalur birokrasi, namun di sisi lain memicu perdebatan hangat mengenai batas tipis antara gerakan murni swadaya masyarakat dan pengaruh kekuasaan formal.
Tantangan ini akan menjadi pembuktian bagi kepengurusan baru, terlebih pengurus sebelumnya mencatat rekor kemandirian yang cukup tinggi. Ketua Gekrafs Kaltim periode 2022–2026, Aji Mohammad Mirza Ferdinand Hakim, melaporkan bahwa pihaknya telah berhasil membentuk enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yakni di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.
Hebatnya lagi, seluruh program kerja periode lalu diklaim berjalan tanpa sokongan dana APBD sepeser pun. "Untuk pelaksanaan program selama 2022 hingga 2026, kepengurusan melaksanakannya tanpa dukungan APBD, melainkan melalui swadaya pengurus dan kolaborasi dengan sejumlah pihak di luar pemerintahan," jelas Mirza.
Di bawah komando Seno Aji, Gekrafs Kaltim kini dibebani target merampungkan pembentukan DPC di empat wilayah tersisa, yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
Sebagai informasi, Gekrafs didirikan pada 22 Januari 2019 oleh deretan tokoh nasional, termasuk Sandiaga Uno. Organisasi kemasyarakatan non-pemerintah ini didesain sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong potensi ekonomi baru berbasis inovasi menuju Indonesia Emas 2045.
sumber bacaan: beranda-indonesia, republika, koran-jakarta
 |
| kunjungan hakim agung |
Dari Jakarta, sayup-sayup terdengar kabar buruk itu: megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menemui ajalnya, mangkrak diterpa badai transisi politik. Namun, bagi Hakim Agung Militer MA, YM Sugeng Sutrisno, desas-desus di ibu kota lama seketika menguap begitu ia melihat deru mesin buldoser di Penajam Paser Utara.
“Teman-teman di luar mungkin melihat IKN mangkrak. Tapi setelah sampai di sini, ternyata pembangunan sedang berjalan,” kata Sugeng, memberikan kesaksiannya pada Kamis, 1 Oktober 2026. Lawatan para "wakil tuhan" ini sejatinya merupakan selingan dari agenda Pembinaan Daerah di Kalimantan Timur yang digelar pada 28–30 September 2026. Mereka datang demi memastikan di mana benteng peradilan masa depan akan berdiri.
Angka-angka di atas kertas mengonfirmasi bahwa aktivitas konstruksi belum mati kutu:
- Kompleks Yudikatif Keseluruhan: Rata-rata kemajuan fisik sarana peradilan bertengger di angka 19,29 persen.
- Gedung Mahkamah Agung: Cetak biru gedung MA kini mewujud riil dengan realisasi fisik 19,098 persen.
- Gedung Mahkamah Konstitusi: Posisinya mengekor. Dua bulan sebelumnya, tepatnya 1 Agustus 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengintip proyek yang sama dan mendapati progres gedung MK baru menyentuh 12,41 persen.
Bagi Otorita IKN, kedatangan otoritas hukum tertinggi ini adalah amunisi legitimasi yang mahal. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, lekas menggunakan jargon andalannya: seeing is believing. Di mata Agung, kehadiran korps kehakiman membuktikan ekosistem Trias Politika di IKN sedang dirajut perlahan, bukan ditinggalkan.
sumber bacaan: tvri, kompas, investor-trust
 |
| sejak usia dini |
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum krusial untuk merefleksikan bagaimana nilai-nilai dasar negara tetap tegak berdiri di tengah lompatan peradaban Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pergeseran geografis atau proyek modernisasi infrastruktur fisik. Lebih dari itu, IKN adalah ujian sekaligus pembuktian bahwa di tengah arus modernisasi yang masif, Pancasila tetap menjadi energi penggerak dan benteng ideologi bangsa yang sakti.
Ujian kesaktian Pancasila di era modern ini diwujudkan secara nyata melalui tiga pilar utama pembangunan IKN: manusia, ruang fisik, dan ketahanan sosial.
1. Menyiapkan Generasi Berkarakter Pancasila Menghadapi Zaman Baru
Modernisasi IKN menuntut kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya cerdas secara digital dan teknologi, tetapi juga kokoh secara ideologi. Masa depan dan keberhasilan IKN kelak berada di tangan anak-anak yang tumbuh di wilayah sekitar ibu kota baru tersebut.
Menyadari tantangan ini, Menteri Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa menanamkan falsafah hidup berbangsa sejak dini adalah investasi mutlak di tengah perubahan zaman. Saat meninjau Sekolah Laboratorium Pancasila (SLP) di SDN 013 Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, beliau menekankan bahwa selain membekali anak-anak dengan keterampilan modern, menyiapkan budi pekerti dan nilai Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Langkah ini memastikan masyarakat lokal seperti di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tidak terasing, melainkan menjadi tulang punggung pembangunan IKN yang beradab.
2. Mematri Nilai Kebangsaan dalam Arsitektur Modern Pusat Pemerintahan
Kesaktian Pancasila juga dipatri secara fisik agar tidak luntur oleh desain modernitas yang hampa makna. Di tengah pembangunan kompleks yudikatif IKN yang serba modern dan megah, identitas kebangsaan justru diperkuat melalui arsitektur Gedung Mahkamah Agung (MA).
Gedung peradilan setinggi tujuh lantai dengan luas bangunan mencapai 56 ribu meter persegi ini dirancang dengan mengusung filosofi lima pilar utama yang melambangkan lima sila Pancasila. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OIKN, Sonny Alissa, menjelaskan bahwa integrasi ini sengaja ditonjolkan untuk memberikan karakter kuat pada pusat keadilan kita. Modernisasi gedung publik di IKN membuktikan bahwa kemajuan arsitektur dapat berjalan beriringan dengan visualisasi ideologi negara.
3. Pancasila sebagai Jangkar Sosial Menghadapi Arus Urbanisasi
Dampak modernisasi IKN memicu gelombang urbanisasi, peningkatan mobilitas, serta tingginya keberagaman masyarakat di wilayah-wilayah penyangga. Di sinilah Pancasila diuji untuk menjaga persatuan di tengah potensi polarisasi sosial.
Kota Balikpapan, sebagai gerbang dan penyangga utama IKN, merasakan langsung pergeseran ini. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan bahwa di tengah dinamika sosial yang bergerak cepat, Pancasila tidak boleh mandek sebagai teks yang dihafalkan. Ideologi ini harus dihidupkan sebagai jangkar pelindung dan kompas moral masyarakat demi merawat keharmonisan warga di tengah laju modernisasi yang tak terbendung.
sumber bacaan: kemenko-pmk, rri, seputar-fakta
