 |
| ketua dpw gekrafs kaltim |
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Seno Aji resmi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kaltim periode 2026-2031. Pemilihan ini berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) II Gekrafs Kaltim di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu (3/10/2026).
Pemerintah Provinsi Kaltim pun memberi apresiasi tinggi atas peran Gekrafs sebagai motor penggerak 21 subsektor ekonomi kreatif di daerah. Usai terpilih, Seno Aji langsung tancap gas meminta jajarannya merapikan basis data pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (ekraf). Hal ini dinilai krusial demi menangkap peluang pasar yang terbuka lebar sejak hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor dengan fokus unggulan daerah seperti kuliner, kriya, fesyen, dan seni pertunjukan. Peluang pertumbuhan ini makin terakselerasi dengan pemindahan ibu kota negara. Semua subsektor ini perlu didukung penuh pengembangannya agar berdampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” kata Seno Aji.
Seno Aji menambahkan, Kaltim punya modal kuat mulai dari anak muda kreatif, inovasi usaha, hingga kekayaan budaya lokal. Dia juga mendorong pihak swasta di Kaltim untuk ikut aktif membina produk lokal daerah.
Di sisi lain, masuknya pejabat publik ke kursi pimpinan organisasi ini menuai sorotan. Sebagai organisasi non-pemerintah dan non-profit, kehadiran Gekrafs sejatinya disambut gembira oleh komunitas ekonomi kreatif Kaltim. Namun, kini muncul pertanyaan dari publik: apa maksudnya organisasi swadaya ini dipimpin oleh pejabat resmi pemerintah?
Langkah ini dinilai tak ubahnya pisau bermata dua. Di satu sisi strategis untuk memangkas jalur birokrasi, namun di sisi lain memicu perdebatan hangat mengenai batas tipis antara gerakan murni swadaya masyarakat dan pengaruh kekuasaan formal.
Tantangan ini akan menjadi pembuktian bagi kepengurusan baru, terlebih pengurus sebelumnya mencatat rekor kemandirian yang cukup tinggi. Ketua Gekrafs Kaltim periode 2022–2026, Aji Mohammad Mirza Ferdinand Hakim, melaporkan bahwa pihaknya telah berhasil membentuk enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yakni di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.
Hebatnya lagi, seluruh program kerja periode lalu diklaim berjalan tanpa sokongan dana APBD sepeser pun. "Untuk pelaksanaan program selama 2022 hingga 2026, kepengurusan melaksanakannya tanpa dukungan APBD, melainkan melalui swadaya pengurus dan kolaborasi dengan sejumlah pihak di luar pemerintahan," jelas Mirza.
Di bawah komando Seno Aji, Gekrafs Kaltim kini dibebani target merampungkan pembentukan DPC di empat wilayah tersisa, yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
Sebagai informasi, Gekrafs didirikan pada 22 Januari 2019 oleh deretan tokoh nasional, termasuk Sandiaga Uno. Organisasi kemasyarakatan non-pemerintah ini didesain sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong potensi ekonomi baru berbasis inovasi menuju Indonesia Emas 2045.
sumber bacaan: beranda-indonesia, republika, koran-jakarta
Pemerintah Provinsi Kaltim pun memberi apresiasi tinggi atas peran Gekrafs sebagai motor penggerak 21 subsektor ekonomi kreatif di daerah. Usai terpilih, Seno Aji langsung tancap gas meminta jajarannya merapikan basis data pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (ekraf). Hal ini dinilai krusial demi menangkap peluang pasar yang terbuka lebar sejak hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor dengan fokus unggulan daerah seperti kuliner, kriya, fesyen, dan seni pertunjukan. Peluang pertumbuhan ini makin terakselerasi dengan pemindahan ibu kota negara. Semua subsektor ini perlu didukung penuh pengembangannya agar berdampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” kata Seno Aji.
Seno Aji menambahkan, Kaltim punya modal kuat mulai dari anak muda kreatif, inovasi usaha, hingga kekayaan budaya lokal. Dia juga mendorong pihak swasta di Kaltim untuk ikut aktif membina produk lokal daerah.
Di sisi lain, masuknya pejabat publik ke kursi pimpinan organisasi ini menuai sorotan. Sebagai organisasi non-pemerintah dan non-profit, kehadiran Gekrafs sejatinya disambut gembira oleh komunitas ekonomi kreatif Kaltim. Namun, kini muncul pertanyaan dari publik: apa maksudnya organisasi swadaya ini dipimpin oleh pejabat resmi pemerintah?
Langkah ini dinilai tak ubahnya pisau bermata dua. Di satu sisi strategis untuk memangkas jalur birokrasi, namun di sisi lain memicu perdebatan hangat mengenai batas tipis antara gerakan murni swadaya masyarakat dan pengaruh kekuasaan formal.
Tantangan ini akan menjadi pembuktian bagi kepengurusan baru, terlebih pengurus sebelumnya mencatat rekor kemandirian yang cukup tinggi. Ketua Gekrafs Kaltim periode 2022–2026, Aji Mohammad Mirza Ferdinand Hakim, melaporkan bahwa pihaknya telah berhasil membentuk enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yakni di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.
Hebatnya lagi, seluruh program kerja periode lalu diklaim berjalan tanpa sokongan dana APBD sepeser pun. "Untuk pelaksanaan program selama 2022 hingga 2026, kepengurusan melaksanakannya tanpa dukungan APBD, melainkan melalui swadaya pengurus dan kolaborasi dengan sejumlah pihak di luar pemerintahan," jelas Mirza.
Di bawah komando Seno Aji, Gekrafs Kaltim kini dibebani target merampungkan pembentukan DPC di empat wilayah tersisa, yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
Sebagai informasi, Gekrafs didirikan pada 22 Januari 2019 oleh deretan tokoh nasional, termasuk Sandiaga Uno. Organisasi kemasyarakatan non-pemerintah ini didesain sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong potensi ekonomi baru berbasis inovasi menuju Indonesia Emas 2045.
sumber bacaan: beranda-indonesia, republika, koran-jakarta
0 comments:
Post a Comment