 |
| ijazah palsu di masyarakat |
Dalam dunia kesehatan, istilah "fase kronis" merujuk pada kondisi yang berlangsung lama dan sulit disembuhkan. Dalam konteks sosial-politik, fase kronis bisa diartikan sebagai krisis kepercayaan yang terus-menerus menggerogoti fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Isu ijazah palsu, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menjadi fase kronis dalam relasi antara pemerintah dan rakyat.
Namun, hasil survei LSI Denny JA (dan juga Polling Institute) justru memberikan angin segar. Menurut survei Denny JA (28 Mei 2025 sampai 12 Juni 2025): Sebanyak 74,6% masyarakat Indonesia tidak percaya pada isu ijazah palsu Jokowi. Hanya 12,2% yang percaya, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara hasil survei Polling Institute (4–7 Agustus 2025) memberikan hasil: dari 73,3 persen responden yang mengaku pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi mayoritas tidak mempercayai isu iniSebanyak 41,5 persen responden menyatakan tidak percaya sama sekali, 25,6 persen kurang percaya, sementara hanya 11,8 persen percaya dan 1,9 persen sangat percaya dan sisanya (19,2 persen) tidak tahu.
Hasil dua survei di atas, yang diselenggarakan oleh dua lembaga yang berbeda, juga dilaksakan dalam dimensi waktu yang berbeda. Memberikan indikasi bahwa, secara umum, masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya.
Mengapa Mayoritas Tidak Percaya?
Ada tiga alasan utama mengapa mayoritas publik tetap rasional:
1. Jejak Rekam Jokowi yang Jelas
Jokowi telah melewati berbagai proses verifikasi administratif, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode. Setiap tahapan pencalonan selalu melibatkan pengecekan dokumen, termasuk ijazah, oleh KPU dan lembaga terkait.
2. Konfirmasi Lembaga Resmi
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri telah menegaskan keaslian ijazah Jokowi. Klarifikasi ini menjadi pegangan kuat bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya pada isu liar.
3. Kesadaran Publik atas Motif Politik
Publik semakin cerdas dan sadar bahwa isu ini kerap dimunculkan dalam konteks politik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, terpilih sebagai Wakil Presiden. Masyarakat menilai isu ini lebih sebagai alat politik ketimbang fakta yang mengancam legitimasi pemerintah.
Keterkaitan dengan Proyek IKN
Proyek IKN adalah simbol kemajuan dan modernitas Indonesia. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika isu-isu seperti ijazah palsu dibiarkan berlarut-larut tanpa klarifikasi, maka akan menciptakan fase kronis berupa krisis kepercayaan yang bisa menghambat pembangunan IKN.
Sebaliknya, dengan adanya klarifikasi dan survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat tetap percaya pada pemerintah, kualitas udara kepercayaan di IKN tetap terjaga. Ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk memastikan proyek IKN berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Narasi Media dan Media Sosial
Di media sosial, sentimen negatif dan narasi kecurigaan memang masih ramai. Namun, survei membuktikan bahwa mayoritas masyarakat tetap rasional dan tidak mudah terprovokasi. Ini menunjukkan adanya ketahanan sosial yang kuat di tengah gempuran isu-isu politik.
Media arus utama juga berperan penting dalam menjaga kualitas udara informasi dengan memberitakan klarifikasi dari lembaga resmi dan hasil survei yang kredibel. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi yang seimbang dan tidak terjebak dalam fase kronis disinformasi.
Isu ijazah palsu memang bisa menjadi "polusi" di udara informasi Indonesia. Namun, survei membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa dan tidak mudah terjebak dalam fase kronis krisis kepercayaan. Termasuk kegiatan pemerintah di pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
sumber bacaan: liputan6, detik, video
Namun, hasil survei LSI Denny JA (dan juga Polling Institute) justru memberikan angin segar. Menurut survei Denny JA (28 Mei 2025 sampai 12 Juni 2025): Sebanyak 74,6% masyarakat Indonesia tidak percaya pada isu ijazah palsu Jokowi. Hanya 12,2% yang percaya, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara hasil survei Polling Institute (4–7 Agustus 2025) memberikan hasil: dari 73,3 persen responden yang mengaku pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi mayoritas tidak mempercayai isu iniSebanyak 41,5 persen responden menyatakan tidak percaya sama sekali, 25,6 persen kurang percaya, sementara hanya 11,8 persen percaya dan 1,9 persen sangat percaya dan sisanya (19,2 persen) tidak tahu.
Hasil dua survei di atas, yang diselenggarakan oleh dua lembaga yang berbeda, juga dilaksakan dalam dimensi waktu yang berbeda. Memberikan indikasi bahwa, secara umum, masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya.
Mengapa Mayoritas Tidak Percaya?
Ada tiga alasan utama mengapa mayoritas publik tetap rasional:
1. Jejak Rekam Jokowi yang Jelas
Jokowi telah melewati berbagai proses verifikasi administratif, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode. Setiap tahapan pencalonan selalu melibatkan pengecekan dokumen, termasuk ijazah, oleh KPU dan lembaga terkait.
2. Konfirmasi Lembaga Resmi
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri telah menegaskan keaslian ijazah Jokowi. Klarifikasi ini menjadi pegangan kuat bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya pada isu liar.
3. Kesadaran Publik atas Motif Politik
Publik semakin cerdas dan sadar bahwa isu ini kerap dimunculkan dalam konteks politik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, terpilih sebagai Wakil Presiden. Masyarakat menilai isu ini lebih sebagai alat politik ketimbang fakta yang mengancam legitimasi pemerintah.
Keterkaitan dengan Proyek IKN
Proyek IKN adalah simbol kemajuan dan modernitas Indonesia. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika isu-isu seperti ijazah palsu dibiarkan berlarut-larut tanpa klarifikasi, maka akan menciptakan fase kronis berupa krisis kepercayaan yang bisa menghambat pembangunan IKN.
Sebaliknya, dengan adanya klarifikasi dan survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat tetap percaya pada pemerintah, kualitas udara kepercayaan di IKN tetap terjaga. Ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk memastikan proyek IKN berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Narasi Media dan Media Sosial
Di media sosial, sentimen negatif dan narasi kecurigaan memang masih ramai. Namun, survei membuktikan bahwa mayoritas masyarakat tetap rasional dan tidak mudah terprovokasi. Ini menunjukkan adanya ketahanan sosial yang kuat di tengah gempuran isu-isu politik.
Media arus utama juga berperan penting dalam menjaga kualitas udara informasi dengan memberitakan klarifikasi dari lembaga resmi dan hasil survei yang kredibel. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi yang seimbang dan tidak terjebak dalam fase kronis disinformasi.
Isu ijazah palsu memang bisa menjadi "polusi" di udara informasi Indonesia. Namun, survei membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa dan tidak mudah terjebak dalam fase kronis krisis kepercayaan. Termasuk kegiatan pemerintah di pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
sumber bacaan: liputan6, detik, video
0 comments:
Post a Comment