KPK di IKN

 

kpk dan ikn

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun tata kelola pemerintahan transparan dan berintegritas menjadikan pencegahan korupsi atau bebas korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kerja dalam pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan (conflict of interest)  dilaksanakan secara hybrid dari Gedung Kemenko 3, Tower 4, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Nusantara pada 17 Juni 2025.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:

Kami bersama KPK terus melakukan upaya berkelanjutan bentuk budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Kami lakukan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan kerja Otorita IKN

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya:

Korupsi adalah bagian dari fraud, dan karakteristiknya selalu penuh tipu daya, tersembunyi, tetapi diniatkan. Dampaknya pun merusak. Karena itu, integritas dan keterbukaan harus dibangun dari sistem, dari individu, dan dari budaya organisasi. Salah satu sumber celah terbesar terjadinya korupsi adalah conflict of interest (konflik kepentingan) yang tidak disadari dan dibiarkan. Kita harus menangani ini bukan hanya dengan aturan, tapi juga dengan kesadaran nilai. Pendekatan berbasis nilai menumbuhkan komitmen; pendekatan berbasis aturan memastikan kita tidak menyimpang

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan:

Otorita IKN dibentuk pada Januari 2023 dan kini dihadapkan pada tugas besar untuk memulai pembangunan fisik di lapangan pada tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, tentu ada potensi-potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik. Kami ingin membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi

sumber berita: antara, kpk, ikn