Bandara IKN Jadi Bandara Umum?

bandara IKN

Salah satu infrastruktur vital yang menjadi perhatian adalah bandara di IKN. Awalnya, Bandara IKN dirancang sebagai bandara VVIP untuk melayani kebutuhan pejabat tinggi negara. Namun, kini muncul ide baru yaitu bandara ini akan segera difungsikan sebagai bandara umum. Bagaimana prosesnya, apa saja tantangan di tahap II, dan kapan target selesai? 

Transformasi Bandara IKN: Dari VVIP ke Bandara Umum
Pada awalnya, Bandara IKN memang difokuskan untuk melayani penerbangan VVIP, khususnya untuk Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara. Namun, seiring perkembangan pembangunan IKN dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, pemerintah memutuskan untuk mengubah fungsi bandara ini menjadi bandara umum. Artinya, bandara ini nantinya akan melayani penerbangan komersial reguler, bukan hanya untuk kalangan terbatas.

Langkah ini sangat strategis. Dengan menjadi bandara umum, akses ke IKN akan semakin mudah, baik untuk ASN, pekerja proyek, investor, maupun masyarakat umum yang ingin berkunjung atau beraktivitas di ibu kota baru. Transformasi ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan sekitar IKN.

Tahap II Pembangunan Bandara IKN
Pembangunan Bandara IKN tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap. Tahap I telah berhasil menyelesaikan terminal VIP dan VVIP, serta landasan pacu yang sudah bisa digunakan untuk pesawat berbadan besar. Terminal ini sudah rampung dan siap digunakan untuk menyambut tamu negara maupun pejabat tinggi.

Kini, proyek memasuki Tahap II. Pada tahap ini, fokus utama adalah memperluas fasilitas agar bandara bisa melayani penerbangan umum. Beberapa pekerjaan utama di tahap II antara lain:

• Pembangunan terminal penumpang umum yang lebih besar dan nyaman. 
• Penambahan fasilitas pendukung seperti area parkir, akses jalan, dan ruang tunggu.
• Pengembangan sistem keamanan dan navigasi penerbangan yang sesuai standar internasional.
• Peyesuaian infrastruktur agar bisa melayani lebih banyak maskapai dan rute penerbangan.

Tahap II ini sangat krusial karena menjadi jembatan transformasi bandara dari fungsi eksklusif ke fungsi publik. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan tahap II bisa selesai dalam waktu dekat, sehingga bandara bisa segera beroperasi penuh sebagai bandara umum.

Kapan Bandara Umum IKN Selesai dan Bisa Digunakan?
Pertanyaan yang paling sering muncul di masyarakat adalah: kapan bandara umum IKN benar-benar selesai dan bisa digunakan? Berdasarkan informasi terbaru, terminal VIP dan VVIP sudah selesai dibangun dan siap digunakan. Sementara itu, pembangunan tahap II yang mencakup terminal umum dan fasilitas pendukung ditargetkan selesai dalam waktu dekat, sejalan dengan agenda peresmian IKN.

Pemerintah optimis bahwa bandara umum IKN akan bisa digunakan secara penuh sebelum akhir tahun 2025. Dengan demikian, masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan sudah bisa menikmati akses udara langsung ke IKN tanpa harus transit di Balikpapan atau Samarinda.

sumber berita: rri, wartaekonomi, cnn

Read More

Komunitas Healing IKN

 

kegiatan outdoor

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya proyek fisik atau infrastruktur, lebih dari itu, IKN adalah laboratorium sosial yang menguji bagaimana ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar dan masyarakat lokal bisa hidup berdampingan, membangun koneksi sosial, serta menjaga harmoni dengan alam dan budaya setempat. Di tengah tantangan adaptasi, muncul inisiatif-inisiatif akar rumput yang patut diapresiasi, salah satunya adalah Komunitas Healing IKN.

Komunitas Healing IKN: Ruang Baru untuk Koneksi Sosial
Komunitas Healing IKN lahir dari kebutuhan mendesak akan ruang sosial yang sehat dan nyaman di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota baru. Didirikan oleh dua ASN Otorita IKN, Adinda Alya Salsabila dan Arif Ridwan Mas, komunitas ini menjadi wadah bagi ASN dan masyarakat untuk saling mengenal, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam proses adaptasi di lingkungan baru .

Sejak berdiri pada 19 April 2025, Komunitas Healing IKN telah menggelar berbagai kegiatan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana relaksasi, tetapi juga memperkuat koneksi sosial lintas profesi dan latar belakang. Kegiatan-kegiatan ini menjadi jembatan yang mempertemukan ASN pendatang dengan komunitas lokal, sehingga tercipta rasa memiliki dan kebersamaan yang kuat di IKN .

Membatik Model Budaya yang Menguatkan Koneksi Sosial
Salah satu kegiatan unggulan Komunitas Healing IKN adalah workshop membatik yang digelar bersama komunitas Batik Sepaku Nusantara. Kegiatan ini bukan sekadar ajang refreshing, tetapi juga upaya nyata melestarikan budaya lokal dan memperkuat ekonomi kreatif di sekitar IKN .

Workshop membatik ini melibatkan tiga subkomunitas batik dari tiga desa di Sepaku: Batik Semoi, Batik Tengin Baru, dan Batik Suka Raja. Kolaborasi ini membuktikan bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan penguatan koneksi sosial antara ASN dan masyarakat lokal. Melalui membatik, para peserta tidak hanya belajar teknik, tetapi juga memahami filosofi di balik motif-motif batik khas Sepaku, seperti "Motif Gentong Kembar Tumpah" yang melambangkan persatuan dan kebhinnekaan .

Kegiatan membatik ini juga mendukung pengembangan UMKM lokal, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkuat sektor pariwisata serta ekonomi kreatif—dua pilar utama pembangunan IKN. Lebih dari itu, membatik menjadi sarana healing yang efektif, membantu ASN dan masyarakat menyeimbangkan tekanan pekerjaan dengan aktivitas kreatif yang menenangkan .

Menjelajah Gunung Parung
Selain membatik, Komunitas Healing IKN juga menginisiasi ekspedisi ke Gunung Parung, sebuah bukit setinggi 363 meter yang menjadi titik tertinggi di kawasan IKN. Gunung Parung bukan hanya menawarkan panorama alam yang memukau, tetapi juga menyimpan nilai ekologis dan budaya yang penting .

Gunung Parung terletak di Desa Sukaraja, Sepaku, sekitar 25 kilometer dari pusat IKN. Kawasan ini merupakan Hutan Adat Suku Balik Sepaku, sehingga setiap kunjungan ke Gunung Parung juga menjadi ajang mengenal kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat. Ekspedisi ke Gunung Parung menjadi pengalaman healing yang utuh: tubuh diajak bergerak, pikiran disegarkan oleh pemandangan, dan hati diperkaya dengan interaksi budaya .

Gunung Parung memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang berkelanjutan. Keindahan alamnya yang masih asri, ekosistem karst yang penting untuk sistem air bersih, serta statusnya sebagai kawasan konservasi, menjadikan Gunung Parung sebagai aset berharga bagi IKN. Namun, pengembangan wisata di sini tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan agar tidak merusak ekosistem dan budaya lokal .

Koneksi Sosial
Mengapa koneksi sosial menjadi kata kunci dalam pembangunan IKN? Kota baru bukan hanya soal gedung-gedung megah, tetapi juga tentang bagaimana manusia di dalamnya saling terhubung, saling mendukung, dan bersama-sama membangun identitas kota. Komunitas Healing IKN membuktikan bahwa membangun koneksi sosial bisa dimulai dari hal-hal sederhana: membatik bersama, menjelajah alam, atau sekadar berbagi cerita di akhir pekan .

Koneksi sosial yang kuat akan menciptakan rasa memiliki, memperkuat ketahanan sosial, dan mencegah munculnya masalah-masalah sosial seperti alienasi, stres, atau konflik antar kelompok. Di IKN, di mana ribuan orang dari berbagai latar belakang harus beradaptasi, koneksi sosial menjadi fondasi utama untuk membangun kota yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan .

sumber berita: antara, jawapos, kaltimpos

Read More

Respon Partai Tentang Usulan Gibran Berkantor di IKN

 

respon partai dan parlemen

Partai Nasdem mengusulkan agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Wacana Gibran berkantor di luar Jakarta muncul bersamaan dengan desakan moratorium pemindahan ibu kota negara ke IKN.  Desakan ini muncul sebagai respons atas ketidakpastian status hukum dan fiskal pembangunan IKN yang dinilai dapat menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak segera difungsikan.

Ketua Umum DPP PKB, Cak Imin:
(23 Juli 2025, usai acara Harlah PKB ke-27 di JICC)
Ya saya menganggap semua ide, termasuk ide Nasdem kan, jangan sampai ada yang idel, jangan sampai ada yang stuck, jangan sampai ada yang tidak bermanfaat. Karena ide itu kita tangkap untuk mengoptimalkan.

Ketua Majelis Penasihat DPP PAN Hatta Rajasa:
(29 Juli 2025, usai melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat)
Ya kalau menurut saya kan beliau itu kan wapres yang bertugas jadi pembantunya presiden. Jadi terserah presiden saja mau menempatkan beliau di mana.

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep:
(29 Juli 2025, di kantor DPP PSI)
Sangat baik, ini sangat baik. Supaya semuanya juga merasakan.
Semua kan dulu sudah ditanda tangan ini. Dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia:
(23 Juli 2025, Hotel Sultan, Jakarta)
Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa. Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara. Kalau Golkar, kalau kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung.

Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron:
(21 Juli 2025)
Pemerintah memiliki rencana tersendiri terkait operasional IKN, menurut saya kita serahkan saja kepada rencana pemerintah.

Politikus PKS, Mardani Ali Sera:
(20 Juli 2025)
Pertama, penugasan Wapres terserah Presiden. Presiden yang punya wewenang. Presiden yang tahu di mana Wapres terbaik ditempatkan.
Kedua, IKN wajib dijaga. Walau PKS satu-satunya fraksi yang tidak setuju, sekarang IKN sedang jadi proyek negara. Sudah banyak APBN dikucurkan. Wajib dihidupkan.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah:
(21 Juli 2025, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta)
Diselesaikan dengan undang-undang saja. Undang-undang bunyinya seperti apa itu laksanakan sebaik-baiknya, seterus-terusnya, selurus-selurusnya.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad:
(21 Juli 2025, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta)
Begini, kalau soal IKN itu kan memang, satu, sudah ada undang-undangnya, yang kedua, itu juga di pemerintah juga sudah ada perencanaannya.
Juga sudah diputuskan anggarannya sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada.
Dan saya pikir setelah kita lihat-lihat juga, di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

sumber berita: bisnis - pan, disway - psi, detik - bahlil, inilah - golkar, detik - demokrat, diksi - pks, detik - pdip, republika - cakimin, detik - dasco

Read More

Proyek IKN Masuk Rencana Presiden Prabowo

 

rencana presiden

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini secara tegas tetap masuk rencana pemerintahan Prabowo Subianto. Meski sebelumnya berbagai spekulasi dan usulan bermunculan, dari isu moratorium hingga dorongan untuk segera menempati IKN, posisi pemerintah dan DPR terus menegaskan kelanjutan megaproyek ini.

Masih Masuk Rencana Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat mengenai nasib IKN. Pemerintahannya tetap berkomitmen menjalankan pembangunan, bahkan telah mengunci anggaran lanjutan sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.

Syarat Tegas dari Prabowo untuk "Masuk Rencana"
Kendati masuk rencana, ada syarat tegas dari Presiden Prabowo sebelum benar-benar ibu kota dipindahkan secara administratif dari Jakarta ke Nusantara. Syarat utamanya ialah kelengkapan sarana dan prasarana, terutama fasilitas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prabowo meminta agar fasilitas dasar tersebut selesai sebelum Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota diteken. 

Saat ini, progres infrastruktur dari APBN sudah lebih dari 77%, dengan pembangunan hunian untuk ASN dan TNI yang hampir selesai. Namun, kompleks parlemen dan lembaga hukum masih jadi prioritas pembangunan agar pemerintahan bisa langsung berjalan efektif di IKN.

Gibran "Tunggu Perintah Prabowo"
Terkait isu berkantor di IKN, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat usulan dari anggota DPR serta partai politik untuk segera beraktivitas di IKN. Namun, Gibran secara diplomatis menjelaskan bahwa ia masih menunggu perintah dari Presiden Prabowo, sesuai mekanisme dan hierarki pemerintahan. Ia menekankan bahwa dirinya siap ditempatkan di mana saja—baik Papua maupun IKN selama hal itu adalah perintah dari Presiden.

Wacana agar Gibran berkantor di IKN bertujuan menghidupkan aktivitas langsung di kota baru, sekaligus menyiasati kekhawatiran akan potensi gedung kosong jika belum ada aktivitas pemerintahan. Namun, Gibran memilih menunggu keputusan resmi, sehingga tahap pemindahan benar-benar berjalan sesuai momentum politik dan kesiapan infrastruktur.

Peninjauan Langsung DPR
DPR, khususnya Komisi V, menunjukkan peran aktif dalam pembangunan IKN, tercermin dari kunjungan kerja senin, 28 Juli 2025. Anggota Komisi V DPR RI bersama Gubernur Kaltim turun langsung meninjau progres pembangunan bandara VVIP, hunian ASN, dan embung di IKN. Dalam kunjungan tersebut dipaparkan bahwa progres bandara VVIP sudah mencapai tahap akhir aspal landasan, hunian ASN lebih dari 80%, dan embung sudah selesai 100%.

Dengan masuknya pembangunan IKN ke dalam rencana strategi utama pemerintahan Prabowo Subianto, harapan membangun ibu kota baru sebagai simbol pemerataan dan kemajuan tetap terjaga. Namun transisi ini tak mudah: menyiapkan infrastruktur, meyakinkan ASN untuk pindah, serta memastikan aktivitas politik dan pemerintahan benar-benar hidup di sana. Sinergi antara Pemerintah dan DPR akan sangat menentukan sukses atau tidaknya proyek ini.

sumber berita: cnbc, cnn, antara

Read More

Proyek IKN Kelar Dalam 3 Tahun

 

Proyek IKN Dikebut

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru dalam pembangunan nasional dengan mengebut proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Target ambisius telah ditetapkan: IKN harus rampung dalam 3 tahun. Instruksi ini bukan hanya sekadar janji politik, melainkan sebuah tantangan besar yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga terkait.

Target 3 Tahun
Presiden Prabowo secara tegas memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat pembangunan IKN dengan target rampung dalam 3 tahun. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana dan tidak berlarut-larut.

Target 3 tahun bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menunjukkan komitmen kuat terhadap proyek strategis nasional ini. Selain itu, percepatan pembangunan IKN juga diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Namun, target ini tentu saja menuntut kerja ekstra keras dari semua pihak terkait.

BPN Kaltim: Garda Depan Pengadaan Lahan
Salah satu kunci sukses percepatan IKN adalah pengadaan lahan. Di sinilah peran BPN Kaltim (Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur) menjadi sangat vital. BPN Kaltim bertugas memastikan seluruh proses pengadaan lahan berjalan lancar, adil, dan transparan.

Menurut laporan suara.com, pengadaan lahan untuk akses tol menuju IKN menjadi fokus utama evaluasi BPN Kaltim. Proses ini tidak selalu mulus, karena melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat pemilik lahan, pemerintah daerah, hingga investor. Konflik kepemilikan, harga ganti rugi, dan transparansi data menjadi isu yang harus dihadapi.

BPN Kaltim terus melakukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat agar proses pengadaan lahan berjalan tanpa hambatan. Selain itu, BPN juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses administrasi dan legalitas lahan. Keberhasilan BPN Kaltim dalam mengatasi masalah lahan akan sangat menentukan kelancaran pembangunan IKN dalam 3 tahun ke depan.

DPR: Pengawasan dan Dorongan Politik
Peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tidak kalah penting dalam proyek IKN. DPR berfungsi sebagai pengawas, agar pembangunan IKN tetap berjalan sesuai prinsip good governance, sekaligus pemberi dorongan politik agar kementerian dan lembaga terkait benar-benar serius dalam merealisasikan pembangunan IKN.

DPR mendorong sejumlah kementerian untuk mulai berkantor di IKN sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pemindahan ibu kota. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses transisi dan membangun ekosistem pemerintahan baru di Kalimantan Timur. Selain itu, kehadiran kementerian di IKN juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.

sumber berita: kompas, suara, tempo

Read More

Antara Program IKN dan MBG

 

IHSG anjlok

Perbincangan publik dan media nasional—bahkan internasional—beberapa membahas dua program besar pemerintah: pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan program Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program ini menjadi sorotan karena keputusan pemerintah, di bawah Presiden Prabowo Subianto, untuk memangkas anggaran IKN dan memprioritaskan MBG. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada arah pembangunan nasional, tetapi juga menimbulkan gejolak di pasar modal, tercermin dari anjloknya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).

IKN: Mimpi Besar Pindah Ibu Kota
IKN Nusantara adalah proyek ambisius pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tujuannya bukan hanya mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat dan rawan bencana, tetapi juga untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Proyek ini diperkirakan menelan biaya sekitar USD 33 miliar, dengan dana awal sekitar USD 4,6 miliar dari APBN dan sisanya diharapkan dari investasi swasta .

MBG: Investasi pada Generasi Masa Depan
Sementara itu, MBG (Program Makan Bergizi Gratis) adalah Program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dalam upaya mengurangi angka malnutrisi dan stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan utamanya adalah pemberian makan gratis untuk 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil, dengan tujuan utama menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Untuk tahun 2025 saja, anggaran MBG dipatok sekitar Rp 71 triliun .

Realitas Anggaran: Pilihan Sulit di Tengah Keterbatasan
Pemerintah dihadapkan pada kenyataan fiskal yang menantang. Defisit anggaran membengkak, sementara kebutuhan untuk membiayai program-program prioritas semakin mendesak. Di sinilah muncul keputusan strategis: merivisi (pangkas) anggaran IKN dari Rp 75 triliun menjadi Rp 48 triliun, dan mengalihkan sebagian besar dana ke MBG  .

Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa investasi pada manusia—melalui pendidikan dan kesehatan—akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih luas bagi kemajuan bangsa. Selain itu, program MBG dinilai lebih mendesak untuk mengatasi masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia .

Prioritas Pemerintah: Dari Beton ke SDM
Keputusan untuk memprioritaskan MBG dibanding IKN juga didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat fondasi sosial dan ekonomi bangsa. Pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan. Sementara pembangunan fisik seperti IKN memang penting, namun manfaatnya baru akan terasa dalam jangka waktu yang lebih panjang .

IHSG Anjlok: Apa Penyebabnya?
IHSG, sebagai barometer kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia, sempat mengalami penurunan tajam hingga 5% pada 18 Maret 2025, bahkan memicu trading halt di bursa . Penurunan ini dipicu oleh beberapa faktor:

• Ketidakpastian Kebijakan: Investor melihat adanya ketidakpastian arah pembangunan nasional, terutama setelah anggaran IKN dipangkas dan prioritas dialihkan ke MBG. Proyek IKN selama ini dianggap sebagai simbol komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur jangka panjang, sehingga perubahan kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran .
• Kinerja Emiten Perbankan: Saham-saham bank besar seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI juga mengalami penurunan signifikan, masing-masing turun 24,9%, 19,8%, dan 12,6%. Hal ini memperparah tekanan pada IHSG .
• Konsumsi Melambat: Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 52% PDB, juga melambat tanpa adanya stimulus konkret, sehingga menambah kekhawatiran pasar.

Apakah MBG Bisa Menjadi Stimulus Ekonomi?
Secara jangka pendek, program MBG memang belum memberikan dampak langsung pada IHSG. Namun, dalam jangka panjang, perbaikan kualitas SDM melalui pendidikan dan gizi yang lebih baik diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Jika program ini berjalan efektif, kepercayaan investor bisa pulih karena melihat adanya investasi nyata pada masa depan bangsa .

Pro MBG
Banyak pengamat menilai langkah pemerintah memprioritaskan MBG sebagai langkah tepat di tengah keterbatasan anggaran. Investasi pada pendidikan dan kesehatan dinilai lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup .

Kontra Pangkas IKN
Namun, tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari pemangkasan anggaran IKN. Proyek ini dianggap penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Jika proyek ini terhenti atau berjalan lambat, dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, serta menimbulkan ketidakpastian politik, terutama terkait hubungan Prabowo dengan Jokowi yang merupakan penggagas IKN  .

Bagaimana Sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani?
Meskipun tidak ada pernyataan spesifik dari Sri Mulyani terkait IKN dan MBG dalam beberapa bulan terakhir, beliau dikenal sangat menekankan pentingnya disiplin fiskal dan efisiensi anggaran. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta tidak membebani keuangan negara secara berlebihan .

Keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran IKN dan memprioritaskan MBG adalah refleksi dari dinamika dan tantangan nyata dalam pengelolaan negara. IHSG yang anjlok menjadi alarm bahwa setiap kebijakan besar harus dieksekusi secara konsisten dimana pasar akan memberikan respon.

sumber: kompas, bisnis, republika

Read More

Sekolah Rakyat di Sekitar IKN

ilustrasi sekolah rakyat di ikn

 

Bersamaan dengan geliat pembangunan fisik kota IKN, perhatian besar juga digelontorkan untuk pendidikan masyarakat lokal, sekitar ilayah IKN, khususnya melalui pendirian Sekolah Rakyat. Di Penajam Paser Utara (PPU) dan Samarinda, program ini bukan sekadar proyek, tapi menjadi jawaban nyata untuk menekan angka anak putus sekolah dan memutus rantai kemiskinan ekstrem.

Apa Itu Sekolah Rakyat?
Sekolah Rakyat (SR) adalah Program Pemerintah yang merupakan inovasi pendidikan yang mengusung konsep sekolah gratis, berasrama, dan inklusif, didedikasikan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin di seluruh Indonesia. Seluruh kebutuhan pendidikan, termasuk makan dan minum siswa, benar-benar ditanggung oleh pemerintah pusat. Karenanya, tak heran jika pemerintah menggelontorkan dana besar agar setiap anak kurang mampu memiliki peluang yang sama untuk masa depan lebih cerah.

Penajam Paser Utara (PPU): Rp25 Miliar Digelontorkan untuk Pendidikan Anak Miskin
Di PPU, pemerintah telah mengalokasikan dana awal Rp25 miliar yang digelontorkan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung pemerataan pendidikan di sekitar IKN.

Pemerintah PPU sudah menyiapkan lahan 6,7 hektare di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Luas lahan ini melampaui syarat minimum pemerintah pusat, memperlihatkan keseriusan daerah dalam menyambut program ini. Sekolah Rakyat PPU nanti akan mencakup sekolah dari tingkat SD, SMP hingga SMA, lengkap dengan asrama dan fasilitas penunjang seperti meja, kursi, serta kebutuhan belajar lainnya. Bahkan pemerintah daerah turut membuka akses jalan menuju lokasi sekolah untuk memastikan kemudahan transportasi bagi siswa dan guru. Program ini diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah dan memberikan masa depan lebih baik bagi setidaknya 10.000 anak kurang mampu di PPU.

Samarinda: Sekolah Rakyat Siap Menjadi Teladan Inklusi Pendidikan
Samarinda mendapat kehormatan sebagai kota pertama yang “siap bangun” Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur, mendahului empat daerah lain berkat kesiapan lahan dan komitmen pemerintah kota.

Lokasi sementara pelaksanaan Sekolah Rakyat di Samarinda akan memanfaatkan fasilitas SMA 16, sambil menunggu pembangunan gedung baru yang lebih permanen. Pemerintah kota sudah menyiapkan sistem pendaftaran dan menargetkan 200 kuota khusus untuk anak dari keluarga miskin ekstrem, sehingga tidak ada lagi alasan anak putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya atau akses. Sekolah ini juga akan dirancang untuk memberdayakan dan membina anak-anak agar memiliki bekal keterampilan dan karakter tangguh guna menghadapi tantangan zaman. Dengan semua kebutuhan pokok siswa dipenuhi negara, diharapkan mereka bisa fokus belajar tanpa memikirkan beban ekonomi keluarga mereka. Pemerintah Kota Samarinda menekankan pentingnya seleksi guru yang transparan dan bebas kolusi, mengutamakan kualitas pengajaran demi hasil pendidikan maksimal.

Dampak ke Depan
Program Sekolah Rakyat bukan hanya menyasar pengurangan angka kemiskinan ekstrem, tapi menjadi pondasi mewujudkan generasi unggul di kawasan penyangga IKN. Dengan akses pendidikan berkualitas yang benar-benar gratis dan ditunjang fasilitas asrama, diharapkan anak-anak tidak lagi terbebani masalah ekonomi keluarga.

Dengan dana digelontorkan pemerintah pusat, lahan sudah siap, dan seluruh kebutuhan siswa dijamin negara, Sekolah Rakyat adalah harapan baru untuk generasi PPU dan Samarinda. Program ini memperlihatkan semangat gotong royong antara pemerintah pusat dengan daerah untuk memastikan tak ada anak tertinggal dari kemajuan IKN kelak.

sumber berita: suara - 25M, suara - 67H, suara - samarinda

Read More

Gerakan Koperasi di Kaltim

 

gubernur kaltim

Gerakan koperasi di Kalimantan Timur (Kaltim) menuju pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan hadirnya proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, koperasi dilihat menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berakar pada kekuatan masyarakat.

Koperasi Merah Putih
Rudy Masud, Gubernur Kaltim, menegaskan bahwa koperasi Merah Putih bukan hanya sekadar usaha ekonomi biasa, melainkan sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat luas. Koperasi ini hadir sebagai wadah yang mengedepankan prinsip gotong royong, demokrasi ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.

Koperasi Merah Putih di Kaltim telah menunjukkan kesiapannya. Dari 80 ribu koperasi Merah Putih secara nasional, Kaltim sendiri telah merampungkan lebih dari 1.037 kelembagaan koperasi yang siap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Koperasi Merah Putih: Dorong Ekonomi Desa dan Kelurahan di PPU
Penajam Paser Utara (PPU), sebagai salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari wilayah IKN, juga aktif meluncurkan koperasi Merah Putih. Baru-baru ini, PPU meluncurkan 54 koperasi Merah Putih yang fokus pada pengembangan ekonomi desa dan kelurahan. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi lokal yang berbasis komunitas dan sumber daya setempat.

Koperasi di PPU tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membantu masyarakat desa mengakses modal, pelatihan, dan pasar. Dengan demikian, koperasi menjadi tulang punggung dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan IKN yang inklusif.

Koperasi dan Pembangunan IKN
Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Koperasi menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan hunian dan komunitas di IKN. Melalui koperasi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan hunian yang terjangkau dan berkualitas, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.

Revitalisasi koperasi melalui pembangunan IKN juga membuka peluang besar bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi basis ekonomi kerakyatan. Dengan dukungan koperasi, UMKM di Kaltim dan sekitarnya dapat lebih mudah mengakses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mampu bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan.

Gerakan Ekonomi Kerakyatan
Gerakan koperasi  Merah Putih di Kaltim, merupakan contoh nyata bagaimana gerakan ekonomi kerakyatan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip demokrasi ekonomi, koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menikmati hasil usaha secara adil.

Gerakan ini juga memperkuat solidaritas sosial dan membangun rasa memiliki di antara anggota koperasi. Hal ini sangat penting dalam konteks pembangunan IKN dan pengembangan PPU, di mana masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dalam perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi.

Gerakan koperasi di Kaltim, terutama koperasi Merah Putih, bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi di Kaltim, khususnya dalam menggiatkan penguatan ekonomi desa di sekitar IKN.


sumber: infosatu, klausa, gerbangkaltim, suara, rri, mediaindonesia

Read More

Proyek Jalan IKN Dikebut

 

meninjau proyek jalan

Pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kota masa depan yang modern dan terintegrasi. Salah satu fokus utama adalah pembangunan jalan tembus yang menghubungkan berbagai titik strategis di kawasan inti IKN. Proyek ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai tulang punggung mobilitas dan pengembangan wilayah baru yang ambisius.

Progres Pembangunan Jalan IKN Saat Ini
Menurut laporan terbaru (Juli 2025), progres pembangunan jalan tembus di IKN sudah mencapai sekitar 10 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pengerjaan proyek sudah berjalan dengan cukup signifikan meskipun masih ada banyak tahapan yang harus dilalui. Pembangunan jalan ini meliputi beberapa segmen, termasuk proyek jalan KIPP 1B dan 1C yang menjadi bagian penting dalam jaringan transportasi kawasan inti IKN.

Kepala otorita IKN, Basuki Hadimuljono, secara langsung meninjau proyek ini dan menyatakan optimisme terhadap percepatan pengerjaan. Ia menegaskan bahwa target penyelesaian proyek jalan kawasan inti IKN ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Dengan kata lain, pengerjaan dikebut agar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah.

Proyek Jalan IKN Dikebut
Percepatan pembangunan jalan di IKN tidak bisa dilepaskan dari peran vitalnya dalam mendukung kelancaran aktivitas di ibu kota baru. Jalan tembus ini akan menjadi akses utama yang menghubungkan berbagai fasilitas pemerintahan, perumahan, hingga pusat bisnis di kawasan IKN. Jika pembangunan jalan ini terlambat, maka akan berimbas pada lambatnya pengembangan kawasan secara keseluruhan.

Selain itu, percepatan proyek juga menjadi sinyal positif bagi investor dan masyarakat bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan IKN sebagai kota masa depan yang modern dan berkelanjutan. Jalan yang sudah rampung tepat waktu akan memudahkan mobilitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup warga yang nantinya tinggal di kawasan tersebut.

Progres dan Tantangan
Meski progres sudah mencapai 10 persen, masih ada tantangan yang harus dihadapi agar proyek ini bisa rampung sesuai target. Faktor cuaca, ketersediaan material, hingga koordinasi antar pihak terkait menjadi aspek penting yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah dan kontraktor harus memastikan bahwa pengerjaan tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan aman.

Selain itu, aspek lingkungan juga perlu diperhatikan agar pembangunan jalan tidak merusak ekosistem sekitar. Mengingat IKN dibangun di wilayah yang sebelumnya masih banyak hutan dan lahan hijau, maka pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan.

sumber berita: kompas, beritasatu, kumparan

Read More

Kantor Wakil Presiden di IKN

 

usulan nasdem

Salah satu isu yang hangat beredar saat ini adalah soal keberadaan kantor Wakil Presiden (Wapres) di IKN. Topik ini tidak hanya soal perpindahan fisik, tapi juga menyangkut kebijakan strategis seperti Keputusan Presiden (Keppres) dan wacana moratorium yang diajukan oleh partai politik, khususnya NasDem.

Mengapa Kantor Wapres di IKN Jadi Sorotan?
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dirancang sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan terintegrasi. Namun, perpindahan seluruh unsur pemerintahan tentu bukan perkara mudah dan butuh proses bertahap. Dalam konteks ini, keberadaan kantor Wapres di IKN menjadi simbol penting.

Partai NasDem mendorong agar Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra Presiden Jokowi, segera berkantor di IKN. Dorongan ini bukan tanpa alasan. Menurut NasDem, langkah ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius memindahkan pusat pemerintahan ke IKN dan bukan sekadar wacana belaka.

Keppres sebagai Instrumen Formalisasi
Salah satu tuntutan NasDem adalah agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keppres yang mengatur secara resmi keberadaan kantor Wapres di IKN. Keppres ini penting sebagai dasar hukum yang mengikat dan memberikan kepastian administrasi serta anggaran.

Tanpa Keppres, perpindahan kantor Wapres bisa dianggap belum resmi dan berpotensi menimbulkan kebingungan birokrasi. NasDem menilai bahwa Keppres ini akan mempercepat proses adaptasi dan integrasi pemerintahan di IKN, sekaligus menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Moratorium: Pilihan Alternatif Jika Belum Siap
Namun, ada juga suara yang mengusulkan moratorium atau penundaan sementara perpindahan kantor Wapres ke IKN. Moratorium ini dimaksudkan agar pemerintah tidak terburu-buru dan bisa mempersiapkan infrastruktur serta fasilitas pendukung secara matang.

NasDem sendiri mengusulkan agar jika pemerintah belum siap, maka moratorium diberlakukan sambil menunggu kesiapan yang lebih baik. Namun, moratorium ini bukan berarti menunda secara permanen, melainkan sebagai jeda strategis agar perpindahan berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah administratif maupun teknis di kemudian hari.

Perpindahan kantor Wapres ke IKN adalah langkah strategis yang harus didukung dengan kebijakan formal seperti Keppres dan kesiapan infrastruktur. Dorongan NasDem agar Wapres Gibran segera berkantor di IKN adalah sinyal positif bahwa pemerintah harus bergerak cepat dan tegas.

sumber berita: inilah, kompas, detik

Read More

IKN Dijadikan Ibukota Kaltim?

 

ibukota kaltim?

Partai NasDem mengusulkan agar IKN Nusantara juga dijadikan ibu kota provinsi Kaltim. Sementara itu, Golkar menyatakan akan mengkaji usulan tersebut dengan cermat. 

IKN Nusantara memang dirancang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, menggantikan Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota negara. Lokasinya di Kalimantan Timur dipilih karena berbagai alasan strategis, mulai dari pengurangan beban Jakarta, pemerataan pembangunan, hingga potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut.

Namun, secara administratif, IKN Nusantara bukanlah ibu kota provinsi Kaltim. Saat ini, ibu kota Kaltim adalah Samarinda. Usulan NasDem agar IKN juga menjadi ibu kota Kaltim berarti ada perubahan besar dalam struktur pemerintahan daerah dan tata kelola wilayah.

Usulan NasDem: IKN Jadi Ibu Kota Kaltim
Partai NasDem secara resmi mengusulkan agar IKN Nusantara dijadikan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Dalam pandangan NasDem, langkah ini akan menyederhanakan birokrasi dan memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pemerintahan provinsi. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan wilayah dapat lebih terintegrasi dan efisien.

NasDem juga menegaskan bahwa jika IKN batal menjadi ibu kota negara, maka setidaknya IKN tetap bisa menjadi ibu kota Kaltim. Ini menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk memaksimalkan potensi wilayah IKN, sekaligus menjaga momentum pembangunan di kawasan tersebut.

Sikap Golkar: Kajian Mendalam dan Perhitungan Matang
Sementara itu, Golkar menyatakan sikap yang lebih hati-hati. Partai berlambang pohon beringin ini akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan terkait usulan IKN menjadi ibu kota Kaltim. Golkar menekankan pentingnya perhitungan yang matang, baik dari sisi administratif, ekonomi, sosial, maupun politik.

Golkar menyadari bahwa perubahan status ibu kota provinsi bukan perkara mudah. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan, seperti dampak terhadap masyarakat lokal, infrastruktur, anggaran, dan kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu, Golkar memilih untuk tidak terburu-buru dan memastikan semua aspek sudah dipertimbangkan secara komprehensif.

sumber berita: metrotv, kompas, detik - video

Read More

Samarinda Mendekati IKN

 

sampah ke listrik

Di tengah geliat pembangunan IKN, kota Samarinda yang berdekatan dengan lokasi IKN mulai menunjukkan dinamika yang menarik, terutama dalam hal pembangkit listrik, rumah murah, dan peran strategis Universitas Mulawarman (Unmul). 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Samarinda berambisi memiliki pembangkit listrik tenaga sampah, sebuah langkah inovatif yang terinspirasi dari konsep IKN. Pembangkit listrik tenaga sampah ini bukan hanya solusi energi, tapi juga jawaban atas masalah pengelolaan sampah yang selama ini menjadi tantangan kota-kota besar di Indonesia.

Dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber energi, Samarinda bisa mengurangi volume sampah yang menumpuk sekaligus menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Ini sangat penting mengingat kebutuhan energi di kawasan IKN dan sekitarnya akan meningkat pesat. Selain itu, pembangkit listrik tenaga sampah juga bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia untuk mengadopsi teknologi hijau yang berkelanjutan.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Samarinda dalam mendukung visi IKN yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, tentu saja, implementasi teknologi ini memerlukan dukungan regulasi, investasi, dan edukasi masyarakat agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

Rumah Murah di Samarinda
Seiring dengan bertambahnya penduduk IKN kebutuhan akan hunian yang terjangkau di Samarinda juga meningkat. Kota ini menjadi pilihan strategis sebagai kota mitra IKN, sehingga permintaan rumah murah pun melonjak. Pemerintah dan pengembang properti mulai menawarkan berbagai pilihan rumah murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

Rumah murah ini bukan hanya soal harga, tapi juga soal kualitas dan aksesibilitas. Lokasi yang dekat dengan IKN membuat Samarinda semakin menarik bagi para pekerja dan keluarga yang ingin tinggal dekat dengan pusat pemerintahan baru. Selain itu, ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting agar rumah murah ini benar-benar layak huni dan mendukung kualitas hidup penghuninya.

Peran Unmul dalam Mendukung Pembangunan IKN
Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Timur juga mengambil peran penting dalam mendukung pembangunan IKN. Baru-baru ini, Unmul mengajukan permohonan lahan seluas lima hektare di kawasan IKN untuk pengembangan fakultas dan fasilitas pendidikan.

Langkah ini sangat strategis karena Unmul bisa menjadi pusat riset dan pengembangan yang mendukung inovasi teknologi, termasuk di bidang energi terbarukan, tata kota, dan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran Unmul di IKN juga akan memperkuat sumber daya manusia lokal yang siap mendukung berbagai sektor pembangunan di ibu kota baru.

Selain itu, Unmul dapat menjadi jembatan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi-solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional. Dengan demikian, peran Unmul tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong kemajuan sosial dan ekonomi di kawasan IKN dan sekitarnya.
 

Samarinda menghadapi peluang besar dengan kehadiran kota IKN. Pembangkit listrik tenaga sampah menawarkan solusi energi bersih yang bisa mengatasi masalah lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat. Rumah murah menjadi kebutuhan mendesak untuk menampung pertumbuhan penduduk yang datang ke kawasan ini, dengan catatan harus dibangun secara terencana dan berkelanjutan. Sementara itu, Unmul hadir sebagai pilar penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi yang mendukung pembangunan IKN.

sumber berita: detik, kompas, rri

Read More

IKN Gandeng BUMD

 

MoU dengan BUMD Jakarta

IKN mengundang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berkolaborasi melalui MoU (Memorandum of Understanding) guna memperkuat pengelolaan kota masa depan, khususnya dalam sektor pangan dan multisektor lainnya.

MoU antara Otorita IKN dan BUMD Jakarta
Baru-baru ini, Otorita IKN dan BUMD Jakarta menandatangani sebuah MoU yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. MoU ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan IKN yang modern dan berkelanjutan. Dengan menggandeng BUMD, IKN ingin memastikan bahwa pengelolaan kota masa depan ini tidak hanya mengandalkan sumber daya pusat, tapi juga memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Kolaborasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengelolaan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan adanya MoU ini, diharapkan BUMD dapat berperan aktif dalam menyediakan solusi yang inovatif dan efisien untuk mendukung pembangunan IKN.

Gandeng BUMD Kalimantan Timur: Kerja Sama Multisektor di IKN
Selain BUMD Jakarta, Otorita IKN juga menggandeng BUMD dari Kalimantan Timur untuk bekerja sama secara multisektor. Kerja sama ini penting karena Kalimantan Timur adalah provinsi yang menjadi lokasi IKN, sehingga keterlibatan BUMD lokal sangat strategis untuk memastikan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

BUMD Kalimantan Timur diharapkan dapat berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, dan tentu saja sektor pangan. Kerja sama multisektor ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukan hanya proyek fisik, tapi juga upaya membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BUMD Pangan Jawa Timur: Targetkan Pasar IKN dan Jakarta
Menariknya, Jawa Timur juga mulai membentuk BUMD khusus di bidang pangan yang menargetkan pasar IKN dan Jakarta. Langkah ini menunjukkan bahwa BUMD pangan tidak hanya berperan di daerah asalnya, tapi juga siap menjadi pemain penting dalam rantai pasok pangan nasional, termasuk di kota-kota besar dan IKN.

Pembentukan BUMD pangan ini sangat relevan dengan kebutuhan IKN yang harus menjamin ketersediaan pangan bagi penduduknya. Dengan menggandeng BUMD pangan dari berbagai daerah, IKN dapat membangun sistem distribusi pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi daerah penghasil pangan.

 

sumber: ikn, tempo, jawapos

Read More

Kekuatan Ekonomi Balikpapan

 

umkm balikpapan

Balikpapan, sebuah kota di Kalimantan Timur, kini semakin bersinar sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Peran strategis ini tidak hanya menjadikan Balikpapan sebagai pintu masuk utama menuju IKN, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagaimana kekuatan ekonomi Balikpapan bisa berkembang dengan adanya IKN?

Balikpapan sebagai Gerbang IKN
Sebagai gerbang IKN, Balikpapan memiliki posisi yang sangat strategis. Kota ini menjadi titik awal bagi arus barang, jasa, dan orang yang menuju ke IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Dengan posisi ini, Balikpapan berperan penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan aktivitas ekonomi di kawasan IKN.

Namun, peran ini juga membawa tanggung jawab besar, terutama dalam hal pengawasan lingkungan. Pemerintah Balikpapan telah mengembangkan aplikasi khusus untuk memantau dampak lingkungan dari pembangunan IKN. Ini menunjukkan keseriusan kota dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, yang sangat penting agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak sumber daya alam yang ada.

Ekonomi Balikpapan dan Penajam
Menurut sebuah analisis, ekonomi Balikpapan dan Penajam menunjukkan dinamika yang menarik di tengah pembangunan IKN Nusantara. Balikpapan yang sudah lebih maju secara infrastruktur dan ekonomi, berperan sebagai pusat layanan dan perdagangan, sementara Penajam yang menjadi lokasi inti IKN, sedang berkembang pesat.

Sinergi antara kedua daerah ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan. Balikpapan menyediakan kebutuhan logistik, perumahan, dan layanan publik yang mendukung aktivitas di IKN. Hal ini membuka peluang bisnis baru dan memperluas pasar bagi pelaku usaha lokal, terutama UMKM yang mulai merasakan dampak positif dari pembangunan ini.

UMKM Balikpapan
Salah satu cerita sukses yang paling menggembirakan adalah bagaimana UMKM di Balikpapan mulai melesat menjadi kekuatan ekonomi baru. Dekatnya lokasi Balikpapan dengan IKN memberikan akses pasar yang lebih luas dan peluang kolaborasi dengan berbagai sektor.

UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara lokal kini mulai mengadopsi teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Pemerintah daerah juga aktif memberikan pelatihan dan pendampingan agar UMKM bisa meningkatkan kualitas produk dan manajemen usaha. Dengan dukungan ini, UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Balikpapan.

Kekuatan ekonomi Balikpapan yang semakin menguat ini membawa dampak positif langsung bagi masyarakat. Pertumbuhan UMKM membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung gerbang IKN juga memperbaiki aksesibilitas dan kualitas hidup warga.

sumber berita: suara - gerbang, bisnis, suara - umkm

Read More

Hidup Sehat dan Anti Narkoba di IKN

 

anti narkoba

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengkampanyekan gaya hidup sehat tanpa narkoba kepada warga IKN dan sekitarnya. Kampanye ini bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga menyangkut kualitas hidup, produktivitas, dan masa depan generasi muda yang akan membangun ibu kota baru Indonesia.

Kampanye Anti Narkoba
IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol kemajuan Indonesia tentu harus menjadi contoh dalam berbagai aspek, termasuk gaya hidup sehat. Narkoba adalah ancaman nyata yang bisa merusak generasi muda dan menghambat pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kampanye anti narkoba yang digalakkan di IKN sangat relevan dan strategis.

Otorita IKN secara aktif mengajak warga untuk menjalani gaya hidup sehat tanpa narkoba. Mereka menyadari bahwa membangun kota baru bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh negatif narkoba.

Jalan Santai dan Fun Walk: Media Kampanye yang Efektif
Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah acara jalan santai dan fun walk yang diadakan pada Minggu pagi, 13 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional. Acara ini tidak hanya mengajak warga untuk bergerak dan berolahraga, tapi juga menjadi momen edukasi dan sosialisasi penting tentang bahaya narkoba.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan warga IKN, dari anak-anak hingga orang dewasa, yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendukung kampanye hidup sehat dan anti narkoba. MediaKaltim juga menambahkan bahwa fun walk ini menjadi ajang yang menyenangkan sekaligus sarana mempererat kebersamaan warga dalam menolak narkoba dan memilih gaya hidup positif.

Dampak Positif Kampanye bagi Warga IKN
Kampanye ini membawa banyak manfaat bagi warga IKN. 

Pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. 
Kedua, memperkuat solidaritas sosial antarwarga yang memiliki visi hidup sehat bersama. 
Ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang generasi muda yang bebas dari pengaruh buruk narkoba.

Lebih dari itu, kampanye ini juga menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia bahwa pembangunan kota baru harus diiringi dengan pembangunan karakter dan gaya hidup sehat masyarakatnya. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga pusat inspirasi gaya hidup sehat dan anti narkoba.

Peran Warga dalam Mendukung Kampanye
Keberhasilan kampanye ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga IKN. Warga bisa mulai dari hal sederhana seperti:

- Menjaga pola hidup sehat dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi.
- Menolak dan menjauhi narkoba serta membantu mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar.
- Mengikuti kegiatan kampanye yang diadakan oleh pemerintah atau komunitas setempat.
- Menjadi contoh positif bagi anak-anak dan generasi muda di sekitar.

Dengan peran aktif warga, kampanye ini akan semakin kuat dan berdampak luas, menciptakan IKN yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.

Melihat antusiasme warga dan dukungan dari Otorita IKN, saya optimis kampanye hidup sehat dan anti narkoba ini akan berhasil. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun masyarakat IKN yang kuat dan berdaya saing.

Kita semua tentu berharap, IKN tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan baru, tapi juga sebagai contoh kota dengan warga yang sehat, bahagia, dan bebas dari narkoba. Kampanye ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah.

Kampanye hidup sehat dan anti narkoba di IKN adalah inisiatif yang sangat positif dan strategis. Melalui kegiatan seperti jalan santai dan fun walk, warga IKN diajak untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan menolak narkoba. Peran aktif warga sangat penting untuk memastikan kampanye ini sukses dan berdampak luas.

sumber: rri, liputan6, mediakaltim

Read More

Hoaks Transmigrasi ke IKN

 

hoaks

 

Beredar kabar yang cukup menghebohkan di masyarakat mengenai program transmigrasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Informasi ini menyebutkan bahwa pemerintah mengadakan program transmigrasi massal ke IKN, yang memicu berbagai reaksi dan kekhawatiran. Namun, penting bagi kita semua untuk melakukan cek fakta secara teliti agar tidak terjebak dalam hoaks yang bisa menyesatkan publik.

Apa Itu Hoaks Transmigrasi ke IKN?
Hoaks yang beredar menyatakan bahwa pemerintah membuka pendaftaran transmigrasi ke IKN Nusantara. Informasi ini menyebutkan adanya program resmi yang mengajak masyarakat untuk pindah ke IKN melalui jalur transmigrasi. Padahal, berdasarkan penjelasan resmi dari pemerintah dan berbagai sumber terpercaya, klaim tersebut tidak benar.

Pemerintah tidak mengadakan program transmigrasi ke IKN seperti yang beredar di media sosial dan pesan berantai. Informasi tersebut adalah hoaks yang sengaja disebarkan tanpa dasar yang jelas. Bahwa tidak ada pendaftaran program transmigrasi ke IKN Nusantara yang dibuka oleh pemerintah saat ini.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Pemerintah memang memiliki program transmigrasi yang sudah berjalan lama sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Namun, program ini tidak serta-merta diarahkan ke IKN Nusantara. Justru, pemerintah telah menetapkan beberapa kawasan transmigrasi sebagai pilot project untuk tahun 2025, dan kawasan IKN tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Pilot project transmigrasi ini fokus pada 10 kawasan yang tersebar di beberapa provinsi, yang dipilih berdasarkan potensi dan kesiapan wilayah untuk menerima penduduk baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan program transmigrasi secara terencana dan bertahap, bukan secara mendadak atau massal ke IKN.

Mengapa Hoaks Ini Bisa Beredar?
Hoaks tentang transmigrasi ke IKN ini bisa muncul karena beberapa alasan. 
Pertama, pembangunan IKN Nusantara memang menjadi sorotan nasional dan internasional, sehingga mudah menjadi bahan spekulasi. 
Kedua, ketidaktahuan masyarakat tentang program transmigrasi yang sebenarnya membuat informasi yang tidak valid mudah dipercaya.

Selain itu, isu perpindahan penduduk seringkali menimbulkan kekhawatiran terkait perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, berita yang belum jelas kebenarannya bisa memicu keresahan. Inilah mengapa cek fakta menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terprovokasi oleh berita palsu.

Penting untuk selalu Cek Fakta
Masyarakat hendaknya selalu melakukan cek fakta sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Pemerintah sendiri telah menyediakan kanal resmi untuk klarifikasi berita dan informasi terkait program-program pembangunan, termasuk transmigrasi dan IKN.

Dengan melakukan cek fakta, kita bisa membantu mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan banyak pihak. Informasi yang akurat juga membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah dengan lebih baik dan mendukung program yang benar-benar bermanfaat.

 

sumber berita: rri , liputan6, kompas

Read More

Tempat Upacara HUT RI ke-80

 

tempat upacara

Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus 2025, pertanyaannya adalah dimana tempat upacara yang akan dipusatkan?. Tradisi selama ini selalu mengarah pada Jakarta sebagai pusat perayaan, khususnya di Istana Merdeka. Namun, dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang semakin matang, ada peluang besar bahwa upacara tahun ini bisa dipusatkan di IKN. 

IKN sebagai Lokasi Upacara HUT RI ke-80
Ada kecenderungan bahwa upacara HUT RI ke-80 berpeluang tidak digelar di Jakarta, melainkan di IKN. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin menegaskan IKN sebagai pusat pemerintahan baru sekaligus simbol kemajuan bangsa. Upacara kemerdekaan tahun ini bisa menjadi momentum untuk memperlihatkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru dan modern.

Namun, keputusan final mengenai lokasi upacara masih dalam tahap pembahasan. Ada beberapa pertimbangan teknis dan protokol yang harus dipenuhi agar upacara berjalan lancar dan khidmat. Selain itu, faktor keamanan dan kesiapan infrastruktur di IKN juga menjadi perhatian utama.

Jakarta, Tetap Menjadi Simbol Kemerdekaan
Meski IKN menawarkan peluang besar, Jakarta tetap memiliki nilai historis dan simbolis yang kuat sebagai tempat upacara kemerdekaan. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, ada kemungkinan upacara tetap dipusatkan di Jakarta, atau bahkan digelar secara hybrid antara Jakarta dan IKN.

Ada opsi untuk membagi lokasi upacara antara Jakarta dan IKN, sehingga kedua kota ini bisa sama-sama menjadi pusat perayaan. Ini akan menjadi langkah strategis untuk menjaga tradisi sekaligus mendukung pembangunan IKN sebagai ibu kota baru.

Dalam konteks ini, nama Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI, muncul sebagai figur yang berpeluang berperan dalam upacara kemerdekaan, terutama jika upacara dipusatkan di IKN. Gibran dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemerintahan yang mendukung pembangunan daerah, sehingga keterlibatannya bisa menjadi simbol regenerasi kepemimpinan muda yang mendukung visi kemajuan bangsa.

Keterlibatan tokoh-tokoh muda seperti Gibran dalam upacara kemerdekaan juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Z, agar lebih peduli dan bangga terhadap sejarah serta perjuangan bangsa.

Mengapa Pemilihan Tempat Upacara Penting?
Pemilihan tempat upacara HUT RI bukan sekadar soal lokasi, tapi juga soal makna dan pesan yang ingin disampaikan kepada bangsa. Jika upacara dipusatkan di IKN, ini akan menegaskan bahwa Indonesia sedang bergerak maju, membuka lembaran baru dalam sejarahnya dengan ibu kota yang modern dan berkelanjutan. Ini juga menjadi simbol pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah luar Jawa.

Sebaliknya, jika upacara tetap di Jakarta, itu menunjukkan penghormatan terhadap akar sejarah dan tradisi bangsa yang sudah terbangun selama puluhan tahun. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan simbol kemerdekaan tetap menjadi titik fokus nasional.

 

sumber berita: voi, tempo, kompas

 

Update 16 Jul 2025
Tempat Upacara

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rima Agristina (15 Jul 2025):
Nah tentunya kami menunggu arahan. Karena ada ketua panitianya Pak Kepala Sekretariat Presiden yang nanti akan mengumumkan kepada masyarakat, kepada publik, dan media juga, di mana kepastiannya untuk lokasi pelaksanaan peringatan upacara ke-80 ini.

sumber: detik 

 

 

Update 17 Jul 2025
HUT RI ke-80 di Jakarta
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan (16 Jul 2025) upacara kenegaraan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia RI ke-80 pada 17 Agustus 2025 akan diselenggarakan di Jakarta. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah membentuk panitia. 

sumber:  tempo

 

Update 18 Jul 2025
Upacara HUT Ke-80 RI Akan Digelar di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro (17 Jul 25):

Di IKN sedang dalam proses pembangunan, jadi kami konsentrasi ke pembangunan.

Adapun dosen politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, juga menduga efisiensi menjadi alasan Prabowo tidak menggelar acara di IKN. Sebab, apa pun judulnya, HUT RI di IKN pasti butuh biaya yang tak sedikit.

sumber: tempo

Read More

Organisasi Otorita IKN Juli 2025

otorita IKN

 

Juli 2025 menjadi momen penting perkembangan Otorita IKN yang terlihat pada pelantikan deputi baru di Otorita IKN, persiapan perpindahan PNS Jakarta ke IKN, serta pembangunan rumah dinas menteri yang semakin mendekati tahap penyelesaian. 

Deputi Baru Otorita IKN: Penguatan Struktur Organisasi
Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, melantik dua deputi baru yang akan memperkuat struktur organisasi Otorita IKN. Penambahan deputi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan IKN secara profesional dan terintegrasi.

Deputi baru ini diharapkan membawa energi segar dan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam mengelola proyek sebesar IKN. Dengan struktur yang semakin lengkap, koordinasi antar bidang seperti infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif. Ini penting agar target pembangunan IKN yang ambisius bisa tercapai sesuai jadwal.

Pelantikan deputi baru juga menandakan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola IKN agar tidak hanya menjadi proyek fisik, tapi juga institusi yang mampu mengelola kota masa depan secara berkelanjutan dan inklusif.

PNS Jakarta Pindah ke IKN: Kapan dan Bagaimana?
Salah satu tantangan besar dalam pembangunan IKN adalah perpindahan aparatur sipil negara (PNS) dari Jakarta ke lokasi baru di Kalimantan Timur. Menurut informasi terbaru, sejumlah CPNS baru sudah mulai masuk ke IKN, menandai fase awal pengisian sumber daya manusia di ibu kota baru ini.

Namun, untuk PNS yang saat ini bertugas di Jakarta, perpindahan secara massal belum dilakukan secara langsung. Pemerintah masih melakukan persiapan matang, termasuk penyediaan fasilitas, penyesuaian keluarga PNS, dan pengaturan administrasi agar proses relokasi berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik.

Perpindahan PNS ini sangat krusial karena mereka adalah tulang punggung operasional pemerintahan di IKN. Dengan kehadiran PNS yang cukup dan kompeten, IKN bisa berfungsi optimal sebagai pusat pemerintahan baru. Pemerintah juga berupaya memberikan insentif dan dukungan agar PNS dan keluarganya merasa nyaman dan termotivasi untuk pindah.

Rumah Dinas Menteri dan Wakil Menteri
Salah satu aspek yang menarik adalah pembangunan 109 rumah dinas menteri dan wakil menteri di IKN. Proyek ini sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk penggunaan anggaran dan pengelolaan aset.

Rumah dinas ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga simbol keseriusan pemerintah dalam memindahkan pusat pemerintahan ke IKN. Dengan fasilitas yang memadai, para menteri dan wakil menteri diharapkan bisa lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugasnya di ibu kota baru.

Selain itu, keberadaan rumah dinas ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan yang terpadu, di mana pejabat negara tinggal dan bekerja dalam satu kawasan yang terencana dengan baik. Ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan koordinasi antar kementerian.

Melihat perkembangan ini, kita bisa optimis bahwa IKN akan menjadi kota masa depan yang modern dan berkelanjutan. Penambahan deputi baru di Otorita IKN memperkuat manajemen proyek, perpindahan PNS Jakarta ke IKN menyiapkan sumber daya manusia yang handal, dan pembangunan rumah dinas menteri menunjukkan komitmen pemerintah.

 

sumber berita: detik - pelantikan, detik - pns, detik - menteri

Read More

Dekranas Kunjungi IKN

 

acara kunjungan

Minggu ini yang menarik memperhatikan kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas),  istri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan rombongan ke IKN. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi titik awal penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan pengembangan ekonomi kreatif di kawasan IKN.

Kunjungi IKN
Ketua Dekranas dan rombongan melakukan kunjungan langsung potensi IKN sebagai kesiapan daerah seluruh indonesia, terutama wilayah Kaltim, di ibu kota baru. Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa Dekranas serius mendukung pelaku UMKM yang ada di sekitar IKN agar dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional yang sedang berlangsung.

Bagi pelaku UMKM, momentum ini sangat penting. Mereka tidak hanya mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, tetapi juga peluang untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas produksi serta pemasaran. Dekranas berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pelatihan agar produk-produk UMKM bisa lebih kompetitif dan dikenal luas, baik di dalam negeri maupun pasar internasional.

Perkuat Ekonomi Kreatif
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45, Dekranas menggelar jamuan khusus di IKN. Sebagai ajang memperkuat kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Gubernur Kalimantan Timur menyebut momen ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Jamuan ini menampilkan berbagai produk kerajinan khas daerah yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal. Dengan adanya perhatian dari Dekranas dan pemerintah pusat, diharapkan produk-produk ini bisa mendapatkan panggung yang lebih besar dan meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, acara ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya mendukung produk lokal dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Pelaku UMKM dan Masyarakat Sekitar IKN
Kunjungan dan kegiatan Dekranas di IKN memberikan dampak positif yang nyata bagi pelaku UMKM. Mereka mendapatkan akses lebih mudah ke pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran produk. Hal ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan membuka lapangan kerja baru di sekitar IKN.

Selain itu, penguatan ekonomi kreatif juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal. Produk kerajinan yang dihasilkan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga dan dikembangkan. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan sosial dan budaya yang inklusif.

Kunjungan Dekranas ke IKN dan gelar jamuan HUT ke-45 menjadi momentum penting yang menunjukkan bagaimana pembangunan IKN bisa menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga seperti Dekranas, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya.

 

sumber berita: rri, beritasatu, nomersatukaltim

Read More