 |
| rencana presiden |
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini secara tegas tetap masuk rencana pemerintahan Prabowo Subianto. Meski sebelumnya berbagai spekulasi dan usulan bermunculan, dari isu moratorium hingga dorongan untuk segera menempati IKN, posisi pemerintah dan DPR terus menegaskan kelanjutan megaproyek ini.
Masih Masuk Rencana Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat mengenai nasib IKN. Pemerintahannya tetap berkomitmen menjalankan pembangunan, bahkan telah mengunci anggaran lanjutan sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.
Syarat Tegas dari Prabowo untuk "Masuk Rencana"
Kendati masuk rencana, ada syarat tegas dari Presiden Prabowo sebelum benar-benar ibu kota dipindahkan secara administratif dari Jakarta ke Nusantara. Syarat utamanya ialah kelengkapan sarana dan prasarana, terutama fasilitas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prabowo meminta agar fasilitas dasar tersebut selesai sebelum Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota diteken.
Saat ini, progres infrastruktur dari APBN sudah lebih dari 77%, dengan pembangunan hunian untuk ASN dan TNI yang hampir selesai. Namun, kompleks parlemen dan lembaga hukum masih jadi prioritas pembangunan agar pemerintahan bisa langsung berjalan efektif di IKN.
Gibran "Tunggu Perintah Prabowo"
Terkait isu berkantor di IKN, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat usulan dari anggota DPR serta partai politik untuk segera beraktivitas di IKN. Namun, Gibran secara diplomatis menjelaskan bahwa ia masih menunggu perintah dari Presiden Prabowo, sesuai mekanisme dan hierarki pemerintahan. Ia menekankan bahwa dirinya siap ditempatkan di mana saja—baik Papua maupun IKN selama hal itu adalah perintah dari Presiden.
Wacana agar Gibran berkantor di IKN bertujuan menghidupkan aktivitas langsung di kota baru, sekaligus menyiasati kekhawatiran akan potensi gedung kosong jika belum ada aktivitas pemerintahan. Namun, Gibran memilih menunggu keputusan resmi, sehingga tahap pemindahan benar-benar berjalan sesuai momentum politik dan kesiapan infrastruktur.
Masih Masuk Rencana Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat mengenai nasib IKN. Pemerintahannya tetap berkomitmen menjalankan pembangunan, bahkan telah mengunci anggaran lanjutan sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.
Syarat Tegas dari Prabowo untuk "Masuk Rencana"
Kendati masuk rencana, ada syarat tegas dari Presiden Prabowo sebelum benar-benar ibu kota dipindahkan secara administratif dari Jakarta ke Nusantara. Syarat utamanya ialah kelengkapan sarana dan prasarana, terutama fasilitas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prabowo meminta agar fasilitas dasar tersebut selesai sebelum Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota diteken.
Saat ini, progres infrastruktur dari APBN sudah lebih dari 77%, dengan pembangunan hunian untuk ASN dan TNI yang hampir selesai. Namun, kompleks parlemen dan lembaga hukum masih jadi prioritas pembangunan agar pemerintahan bisa langsung berjalan efektif di IKN.
Gibran "Tunggu Perintah Prabowo"
Terkait isu berkantor di IKN, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat usulan dari anggota DPR serta partai politik untuk segera beraktivitas di IKN. Namun, Gibran secara diplomatis menjelaskan bahwa ia masih menunggu perintah dari Presiden Prabowo, sesuai mekanisme dan hierarki pemerintahan. Ia menekankan bahwa dirinya siap ditempatkan di mana saja—baik Papua maupun IKN selama hal itu adalah perintah dari Presiden.
Wacana agar Gibran berkantor di IKN bertujuan menghidupkan aktivitas langsung di kota baru, sekaligus menyiasati kekhawatiran akan potensi gedung kosong jika belum ada aktivitas pemerintahan. Namun, Gibran memilih menunggu keputusan resmi, sehingga tahap pemindahan benar-benar berjalan sesuai momentum politik dan kesiapan infrastruktur.
Peninjauan Langsung DPR
DPR, khususnya Komisi V, menunjukkan peran aktif dalam pembangunan IKN, tercermin dari kunjungan kerja senin, 28 Juli 2025. Anggota Komisi V DPR RI bersama Gubernur Kaltim turun langsung meninjau progres pembangunan bandara VVIP, hunian ASN, dan embung di IKN. Dalam kunjungan tersebut dipaparkan bahwa progres bandara VVIP sudah mencapai tahap akhir aspal landasan, hunian ASN lebih dari 80%, dan embung sudah selesai 100%.
Dengan masuknya pembangunan IKN ke dalam rencana strategi utama pemerintahan Prabowo Subianto, harapan membangun ibu kota baru sebagai simbol pemerataan dan kemajuan tetap terjaga. Namun transisi ini tak mudah: menyiapkan infrastruktur, meyakinkan ASN untuk pindah, serta memastikan aktivitas politik dan pemerintahan benar-benar hidup di sana. Sinergi antara Pemerintah dan DPR akan sangat menentukan sukses atau tidaknya proyek ini.
sumber berita: cnbc, cnn, antara
DPR, khususnya Komisi V, menunjukkan peran aktif dalam pembangunan IKN, tercermin dari kunjungan kerja senin, 28 Juli 2025. Anggota Komisi V DPR RI bersama Gubernur Kaltim turun langsung meninjau progres pembangunan bandara VVIP, hunian ASN, dan embung di IKN. Dalam kunjungan tersebut dipaparkan bahwa progres bandara VVIP sudah mencapai tahap akhir aspal landasan, hunian ASN lebih dari 80%, dan embung sudah selesai 100%.
Dengan masuknya pembangunan IKN ke dalam rencana strategi utama pemerintahan Prabowo Subianto, harapan membangun ibu kota baru sebagai simbol pemerataan dan kemajuan tetap terjaga. Namun transisi ini tak mudah: menyiapkan infrastruktur, meyakinkan ASN untuk pindah, serta memastikan aktivitas politik dan pemerintahan benar-benar hidup di sana. Sinergi antara Pemerintah dan DPR akan sangat menentukan sukses atau tidaknya proyek ini.
sumber berita: cnbc, cnn, antara
0 comments:
Post a Comment