 |
| respon partai dan parlemen |
Partai Nasdem mengusulkan agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Wacana Gibran berkantor di luar Jakarta muncul bersamaan dengan desakan moratorium pemindahan ibu kota negara ke IKN. Desakan ini muncul sebagai respons atas ketidakpastian status hukum dan fiskal pembangunan IKN yang dinilai dapat menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak segera difungsikan.
Ketua Umum DPP PKB, Cak Imin:
(23 Juli 2025, usai acara Harlah PKB ke-27 di JICC)
Ya saya menganggap semua ide, termasuk ide Nasdem kan, jangan sampai ada yang idel, jangan sampai ada yang stuck, jangan sampai ada yang tidak bermanfaat. Karena ide itu kita tangkap untuk mengoptimalkan.
Ketua Majelis Penasihat DPP PAN Hatta Rajasa:
(29 Juli 2025, usai melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat)
Ya kalau menurut saya kan beliau itu kan wapres yang bertugas jadi pembantunya presiden. Jadi terserah presiden saja mau menempatkan beliau di mana.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep:
(29 Juli 2025, di kantor DPP PSI)
Sangat baik, ini sangat baik. Supaya semuanya juga merasakan.
Semua kan dulu sudah ditanda tangan ini. Dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia:
(23 Juli 2025, Hotel Sultan, Jakarta)
Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa. Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara. Kalau Golkar, kalau kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung.
Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron:
(21 Juli 2025)
Pemerintah memiliki rencana tersendiri terkait operasional IKN, menurut saya kita serahkan saja kepada rencana pemerintah.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera:
(20 Juli 2025)
Pertama, penugasan Wapres terserah Presiden. Presiden yang punya wewenang. Presiden yang tahu di mana Wapres terbaik ditempatkan.
Kedua, IKN wajib dijaga. Walau PKS satu-satunya fraksi yang tidak setuju, sekarang IKN sedang jadi proyek negara. Sudah banyak APBN dikucurkan. Wajib dihidupkan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah:
(21 Juli 2025, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta)
Diselesaikan dengan undang-undang saja. Undang-undang bunyinya seperti apa itu laksanakan sebaik-baiknya, seterus-terusnya, selurus-selurusnya.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad:
(21 Juli 2025, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta)
Begini, kalau soal IKN itu kan memang, satu, sudah ada undang-undangnya, yang kedua, itu juga di pemerintah juga sudah ada perencanaannya.
Juga sudah diputuskan anggarannya sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada.
Dan saya pikir setelah kita lihat-lihat juga, di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
sumber berita: bisnis - pan, disway - psi, detik - bahlil, inilah - golkar, detik - demokrat, diksi - pks, detik - pdip, republika - cakimin, detik - dasco
Ketua Umum DPP PKB, Cak Imin:
(23 Juli 2025, usai acara Harlah PKB ke-27 di JICC)
Ya saya menganggap semua ide, termasuk ide Nasdem kan, jangan sampai ada yang idel, jangan sampai ada yang stuck, jangan sampai ada yang tidak bermanfaat. Karena ide itu kita tangkap untuk mengoptimalkan.
Ketua Majelis Penasihat DPP PAN Hatta Rajasa:
(29 Juli 2025, usai melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat)
Ya kalau menurut saya kan beliau itu kan wapres yang bertugas jadi pembantunya presiden. Jadi terserah presiden saja mau menempatkan beliau di mana.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep:
(29 Juli 2025, di kantor DPP PSI)
Sangat baik, ini sangat baik. Supaya semuanya juga merasakan.
Semua kan dulu sudah ditanda tangan ini. Dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia:
(23 Juli 2025, Hotel Sultan, Jakarta)
Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa. Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara. Kalau Golkar, kalau kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung.
Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron:
(21 Juli 2025)
Pemerintah memiliki rencana tersendiri terkait operasional IKN, menurut saya kita serahkan saja kepada rencana pemerintah.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera:
(20 Juli 2025)
Pertama, penugasan Wapres terserah Presiden. Presiden yang punya wewenang. Presiden yang tahu di mana Wapres terbaik ditempatkan.
Kedua, IKN wajib dijaga. Walau PKS satu-satunya fraksi yang tidak setuju, sekarang IKN sedang jadi proyek negara. Sudah banyak APBN dikucurkan. Wajib dihidupkan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah:
(21 Juli 2025, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta)
Diselesaikan dengan undang-undang saja. Undang-undang bunyinya seperti apa itu laksanakan sebaik-baiknya, seterus-terusnya, selurus-selurusnya.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad:
(21 Juli 2025, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta)
Begini, kalau soal IKN itu kan memang, satu, sudah ada undang-undangnya, yang kedua, itu juga di pemerintah juga sudah ada perencanaannya.
Juga sudah diputuskan anggarannya sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada.
Dan saya pikir setelah kita lihat-lihat juga, di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
sumber berita: bisnis - pan, disway - psi, detik - bahlil, inilah - golkar, detik - demokrat, diksi - pks, detik - pdip, republika - cakimin, detik - dasco
0 comments:
Post a Comment