 |
| persetujuan design |
Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai langkah penguatan fungsi kawasan tersebut menjadi pusat ibu kota politik Indonesia. Pada saat yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan lokasi pembangunan kompleks gedung legislatif akan memiliki posisi strategis dengan kontur lahan yang tinggi. Pengesahan desain ini menjadi fase krusial bagi OIKN untuk segera mengebut pengerjaan konstruksi agar ekosistem kelembagaan negara dapat terintegrasi sesuai lini masa yang ditetapkan.
Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:
Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani:
Gedung ini akan terasa megah dan memiliki nuansa keindonesiaan yang kokoh. Perencanaan yang dulu hanya di atas kertas, sekarang sudah terealisasi fisiknya
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain. Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan. Penetapan design ini menandai komitmen pemerintah untuk menjadikan Nusantara tidak hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai pusat pengambilan keputusan strategis negara.
sumber:
Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:
Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani:
Gedung ini akan terasa megah dan memiliki nuansa keindonesiaan yang kokoh. Perencanaan yang dulu hanya di atas kertas, sekarang sudah terealisasi fisiknya
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain. Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan. Penetapan design ini menandai komitmen pemerintah untuk menjadikan Nusantara tidak hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai pusat pengambilan keputusan strategis negara.
sumber:
0 comments:
Post a Comment