 |
| rtrw kaltim |
Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur sedang menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2042 guna menyesuaikan dengan penetapan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menyusul desakan harmonisasi tata ruang pascapenetapan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencaplok lebih dari 252.660 hektare lahan darat dan 69.769 hektare kawasan laut.
Revisi RTRW ini bertujuan untuk menyinkronkan batas wilayah dan alokasi ruang, serta mengintegrasikan tata ruang darat dan laut sesuai amanat UU No. 6/2023. Perubahan fundamental kawasan hutan di Benua Etam pascaterbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 yang membawa dampak signifikan terhadap luas dan fungsi kawasan hutan.
Di sisi lain, sebagai pintu gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan mendapat perhatian khusus sebagai pintu gerbang IKN. Oleh sebab itu menjadi prioritas utama memonitor pembangunan kota yang bersih, aman, nyaman, indah, dan rapi.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji:
Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, terdapat sepuluh poin strategis yang menjadi fokus, dengan penekanan utama pada pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Balikpapan.
sumber: bisnis, rri
Revisi RTRW ini bertujuan untuk menyinkronkan batas wilayah dan alokasi ruang, serta mengintegrasikan tata ruang darat dan laut sesuai amanat UU No. 6/2023. Perubahan fundamental kawasan hutan di Benua Etam pascaterbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 yang membawa dampak signifikan terhadap luas dan fungsi kawasan hutan.
Di sisi lain, sebagai pintu gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan mendapat perhatian khusus sebagai pintu gerbang IKN. Oleh sebab itu menjadi prioritas utama memonitor pembangunan kota yang bersih, aman, nyaman, indah, dan rapi.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji:
Kami mencatat sepuluh poin, di antaranya pengendalian banjir dan SPAM. Ini menjadi catatan bagi Pemprov Kaltim untuk didiskusikan secara internal, agar Balikpapan bisa tereliminasi dari permasalahan banjir
Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, terdapat sepuluh poin strategis yang menjadi fokus, dengan penekanan utama pada pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Balikpapan.
sumber: bisnis, rri
0 comments:
Post a Comment