 |
| presiden di ikn |
Presiden Prabowo Subianto untuk sementara waktu sudah konkret soal lokasi peringatan dari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Jakarta masih menjadi pilihannya ketimbang dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa lokasi pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan tahun ini masih akan digelar di Jakarta. IKN tidak dilirik untuk kedua kalinya, padahal merupakan proyek strategis Nasional.
Pemerintah kini tengah mematangkan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI. Berbagai rapat koordinasi telah dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berjalan lancar. Pernyataan tersebut memperpanjang daftar agenda nasional yang belum dipindahkan ke IKN. Padahal Jokowi sebelumnya memproyeksikan proyeknya tersebut menjadi pusat pemerintahan baru sekaligus lokasi berbagai kegiatan kenegaraan.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Purbaya Yudhi Sadewa juga sempat menyebut sejumlah agenda besar seperti pusat finansial nasional berpotensi tidak digelar di IKN. Hal itu karena kondisi kawasan tersebut masih relatif sepi.
Selain upacara kenegaraan, pemerintah tengah menyusun konsep perayaan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas dan tidak hanya berpusat pada kegiatan di lingkungan Istana. Pemerintah juga mengevaluasi pola pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar kesempatan berpartisipasi tidak hanya diberikan kepada kelompok binaan tertentu, tetapi dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM secara merata. Terkait jumlah masyarakat yang akan diundang mengikuti perayaan di lingkungan Istana, Prasetyo mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan dan menyesuaikannya dengan konsep akhir pelaksanaan HUT ke-81 RI.
sumber berita: warta-ekonomi, media-indonesia
Pemerintah kini tengah mematangkan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI. Berbagai rapat koordinasi telah dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berjalan lancar. Pernyataan tersebut memperpanjang daftar agenda nasional yang belum dipindahkan ke IKN. Padahal Jokowi sebelumnya memproyeksikan proyeknya tersebut menjadi pusat pemerintahan baru sekaligus lokasi berbagai kegiatan kenegaraan.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Purbaya Yudhi Sadewa juga sempat menyebut sejumlah agenda besar seperti pusat finansial nasional berpotensi tidak digelar di IKN. Hal itu karena kondisi kawasan tersebut masih relatif sepi.
Selain upacara kenegaraan, pemerintah tengah menyusun konsep perayaan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas dan tidak hanya berpusat pada kegiatan di lingkungan Istana. Pemerintah juga mengevaluasi pola pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar kesempatan berpartisipasi tidak hanya diberikan kepada kelompok binaan tertentu, tetapi dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM secara merata. Terkait jumlah masyarakat yang akan diundang mengikuti perayaan di lingkungan Istana, Prasetyo mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan dan menyesuaikannya dengan konsep akhir pelaksanaan HUT ke-81 RI.
sumber berita: warta-ekonomi, media-indonesia
0 comments:
Post a Comment